Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Layani 4.377 SPKLU

    Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Layani 4.377 SPKLU

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) Tanah Air. Sebab dalam Perpres 55 Tahun 2019, PLN mendapat penugasan dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik nasional.

    Dalam hal ini, PLN bersama 50 mitra usaha telah membangun infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 4.377 di 2.862 lokasi. Dari jumlah itu, 2.646 mesin merupakan milik PLN murni dan sisanya milik mitra.

    “Swasta pun ada yang kerja sama langsung dengan PLN dengan skema-skema yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang berdiri dengan ekosistemnya sendiri,” kata EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni, dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

    Meski begitu, Joni mengatakan jumlah ini masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Sebab dalam Kepmen ESDM Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU 2025-2030, satu mesin SPKLU diharapkan dapat melayani 15 kendaraan listrik.

    Dengan proyeksi jumlah kendaraan listrik pada 2030 mendatang yang bisa mencapai 943.764 unit, maka diperlukan sekitar 62.918 SPKLU di seluruh wilayah Indonesia. Tentu penambahan jumlah titik dan mesin pengisian daya EV ini akan menyesuaikan dengan penyebaran penggunaan kendaraan listrik masyarakat.

    “Jadi satu SPKLU itu harapannya untuk 15 kendaraan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2030 sekitar 900 ribuan kendaraan, ita butuh sekitar 63 ribu SPKLU yang ada di Indonesia,” terangnya.

    Joni mengatakan untuk mencapai target itu, pihaknya terus membuka SPKLU baru di berbagai titik. Menurutnya, minimal setiap kantor PLN di seluruh penjuru Indonesia sudah atau akan memiliki layanan untuk pengisian daya kendaraan listrik ini.

    “Bahkan tahun ini kita sudah membangun 1.500an, dan tahun depan juga akan kita bangun lagi, itu yang PLN sendiri,” ucap Joni.

    “Kita sudah punya skema minimal semua kantor PLN itu harus ada. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari Aceh kemudian sampai ke Papua, semua kantor PLN itu kita harapkan sudah ada SPKLU dengan tipe yang beragam. Ada memang yang sudah ada operasi ultrafast charging, ada yang fast charging, medium, maupun yang masih standar. Tapi setidaknya kita berusaha hadir di setiap lokasi di mana kantor kita ada,” pungkasnya.

    (igo/hns)

  • Danantara Ungkap Biang Kerok BUMN Sakit

    Danantara Ungkap Biang Kerok BUMN Sakit

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkap penyebab BUMN berada dalam kondisi sakit. Danantara menyatakan, penyebab BUMN sakit di antaranya karena memiliki banyak anak usaha dan melakukan diversifikasi yang tidak terarah.

    Hal ini diungkapkan oleh Managing Director Danantara Febriany Eddy dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    “Salah satu penyakit kita juga di BUMN ini terlalu banyak anak, diversifikasi sana-sini segala macam,” katanya.

    Oleh karena itu, Febriany mengatakan ke depan Danantara akan memastikan adanya sinergi yang lebih kuat di dalam ekosistem BUMN. Dalam hal ini, Danantara Asset Management (DAM) akan melakukan streamlining terhadap portofolio perusahaan-perusahaan pelat merah. Tujuannya, agar BUMN kembali fokus pada bisnis inti yang benar-benar relevan dan menguntungkan.

    “Nanti kan ada tim khusus juga di DAM yang akan men-streamlining supaya fokus ke apa yang perlu difokuskan. Yang tidak menjadi bagian dari ekosistem yang dibutuhkan, mungkin kita harus bertanya, rugi nggak kalau rugi, udah nggak usah ada di situ, daripada menjadi beban. Tapi kalau dia untung, ya sharing gitu ya,” katanya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/7) Chief Operating Officer Danantara (COO) Dony Oskaria mengatakan konsolidasi dan streamlining dari berbagai bisnis di BUMN masuk dalam program prioritas DAM tahun ini.

    Dony menyampaikan program ini diantaranya yakni konsolidasi bisnis karya, konsolidasi bisnis pupuk dan streamlining bisnis pupuk, konsolidasi bisnis rumah sakit, konsolidasi bisnis hotel, konsolidasi bisnis gula, konsolidasi dan bisnis hilirisasi minyak, konsolidasi bisnis asuransi. konsolidasi bisnis manajemen aset, dan konsolidasi bisnis kawasan industri.

    “Dan juga termasuk beberapa pengembangan bisnis yang kita harapkan juga akan kita selesaikan dalam lima bulan ke depan,” katanya.

    Dony mengatakan dalam pengembangan bisnis tersebut diantaranya yakni pengembangan bisnis di bidang koperasi, pengembangan bisnis di bidang pangan, pengembangan bisnis di bidang industri baterai, pengembangan bisnis dan melakukan transformasi bisnis semen, pengembangan bisnis perbankan syariah, pengembangan bisnis telekomunikasi dan juga bisnis galangan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa untuk mendukung rencana tersebut, Danantara juga akan merampungkan tata kelola dan kebijakan internal, terutama terkait k kapital-keuangan, manajemen risiko, hukum, serta sumber daya manusia (SDM).

    “Untuk mendukung 21 program tersebut, kami juga akan menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis di organisasi Danantara Aset Manajemen melalui kebijakan prosedur human kapital yang kemarin kita sampaikan juga. Kemudian juga menyelesaikan prosedur di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko dan legal untuk mendukung operasional Danantara aset manajemen,” katanya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Ogah Kenakan Cukai Popok-Tisu Basah Sampai Ekonomi 6%

    Purbaya Ogah Kenakan Cukai Popok-Tisu Basah Sampai Ekonomi 6%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan cukai atas produk diapers (popok) hingga tisu basah belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Sebelumnya produk tersebut masuk kajian perluasan barang kena cukai (BKC) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

    “Cukai popok dan tisu basah, sepertinya sekarang belum akan kita terapkan dalam waktu dekat,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya berkomitmen terhadap perkataan sebelumnya, bahwa dirinya tidak akan menambah pajak baru sebelum ekonomi tumbuh setidaknya 6%.

    “Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan tambah pajak dulu. Tunggu ekonomi 6% dulu baru kita tambah pajak-pajak,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, kajian potensi perluasan barang kena cukai terhadap popok, alat makan dan minum sekali pakai, hingga tisu basah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Alasan kajian dilakukan untuk melihat seberapa besar potensi penerimaan negara jika barang tersebut dikenakan cukai.

    “Penggalian potensi penerimaan negara melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah,” tulis isi PMK tersebut.

    Selain komoditas itu, pada periode 2020-2024 juga telah dilakukan kajian potensi cukai atas luxury goods, produk minuman berpemanis dalam kemasan, serta produk plastik (kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam dan sedotan plastik).

    Adapula kajian cukai untuk produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, sepeda motor, batu bara dan pasir laut; kebijakan tarif cukai hasil tembakau; dan kebijakan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol.

    (acd/acd)

  • Pengusaha Ban Sulit Ekspor Meski Ada Perjanjian Dagang, Mendag Respons Begini

    Pengusaha Ban Sulit Ekspor Meski Ada Perjanjian Dagang, Mendag Respons Begini

    Kabupaten Bogor –

    Pengusaha ban mengeluh kesulitan ekspor ke sejumlah negara yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia. Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) mencontohkan sulitnya ekspor ban ke Thailand dan India.

    Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan dalam perundingan perjanjian dagang antarnegara telah mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kepentingan dalam negeri hingga melibatkan asosiasi. Jadi, dia meyakini perjanjian dagang dilakukan untuk memudahkan akses perdagangan kedua negara.

    “Sebenarnya kan perjanjian dagang itu untuk memudahkan akses kita ke negara lain. Pasti kan sebelum berunding gitu, kita harus mempertimbangkan posisi kita seperti apa. Posisi itu nanti juga dengan asosiasi kita,” kata dia ditemui di Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

    Dalam perundingan juga dibicarakan bagaimana produk dalam negeri dapat masuk ke negara tujuan dan sebaliknya. Dia memastikan perjanjian dagang juga telah mempertimbangkan perlindungan industri dalam negeri.

    “Semua itu sudah dipertimbangkan ya. Jadi, artinya ketika akses barang itu baik masuk ke sini maupun keluar, itu juga bagaimana kita melindungi industri dalam negeri. Filosofinya itu seperti itu, bagaimana kita melindungi industri dalam negeri, tetapi bagaimana kita juga bisa menawarkan kemudahan akses pasar ke negara lain,” jelasnya.

    Sebelumnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengaku kesulitan untuk mengekspor ban ke negara yang telah menjalin kesepakatan perdagangan dengan Indonesia, salah satunya dengan Thailand.

    Dia bilang Indonesia dan Thailand sebagai sesama negara ASEAN tergabung dalam sejumlah perjanjian kerja sama multilateral dan regional

    “Kita sudah menjalin perjanjian perdagangan dengan Thailand, tapi kok kami ke Thailand itu nggak bisa masuk? Ban Thailand bisa masuk sini, tapi kok ban Indonesia tidak bisa masuk ke Thailand?” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier bersama sejumlah asosiasi terkait, Rabu (12/11/2025).

    Tak hanya itu, ekspor ban ke negara lain seperti India, Turki, dan Afrika Utara juga sulit.

    “India juga sama. Ban Indonesia paling disukai konsumen, tapi ban kita nggak bisa masuk India. Loh kenapa? Lalu Turki, begitu perjanjian ditandatangani, seminggu kemudian tarif impornya naik. Jadi kelihatan kita dimain-mainkan, Jadi tolong diperhatikan itu, bu. Sama Afrika Utara,” lanjut Aziz.

    (ada/ara)

  • Sudah Gelontorkan Insentif Rp 1.300 T, Pemerintah Tagih Ini ke Investor

    Sudah Gelontorkan Insentif Rp 1.300 T, Pemerintah Tagih Ini ke Investor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan besar kepada dunia usaha melalui berbagai fasilitas insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk barang modal.

    Insentif tersebut diberikan untuk membantu pelaku usaha memperkuat daya saingnya di tingkat global. Menurut Todotua, total insentif yang diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun.

    “Total fasilitas insentif yang telah dikonsolidasikan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Ini menunjukkan komitmen besar negara untuk menarik investasi berkualitas. Kita memberikan insentif bukan tanpa alasan. Itu semua adalah potensi penerimaan negara yang kita kembalikan demi tujuan strategis,” ungkap Todotua dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Lebih lanjut, Todotua menekankan bahwa strategi hilirisasi tidak bisa bertumpu pada insentif semata. Tanpa riset dan inovasi lokal, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi impor.

    “Kita sudah punya lebih dari 50 smelter nikel di Morowali. Tapi berapa banyak karya riset anak bangsa yang benar-benar dipakai di sana? Ini yang harus kita benahi. Dunia usaha harus menjadi bagian dari ekosistem riset kita,” jelas Todotua.

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan mulai tahun 2026, perusahaan, khususnya yang menerima insentif investasi, ikut mengambil peran lebih besar dalam mendukung riset dan pengembangan talenta Indonesia. Dukungan itu mencakup penyediaan beasiswa hingga pendanaan riset terapan di sektor-sektor prioritas.

    “Mulai tahun depan, perusahaan yang sudah menikmati fasilitas insentif harus ikut memperkuat dunia akademik. Kita dorong adanya program beasiswa dan riset bersama. Kenyataannya, riset kita masih lemah. Akibatnya teknologi hilirisasi, teknologi smelter, sampai kecerdasan buatan, masih sangat bergantung pada luar negeri,” ujarnya.

    Todotua menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Himpunan Kawasan Industri. Menurutnya, tahun ini dimanfaatkan sebagai masa penyusunan desain program sebelum implementasi penuh berjalan di 2026.

    “MoU-nya sudah kita tanda tangani, dan tahun ini kita siapkan mekanismenya. Tapi jangan berhenti di seremoni. Tahun depan, programnya harus berjalan. Harus ada manfaatnya untuk perguruan tinggi dan untuk industri,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Video Pengaman Ketat di Lokasi COP30 Usai Demo Ricuh

    Video Pengaman Ketat di Lokasi COP30 Usai Demo Ricuh

    Pengamanan di lokasi Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) Brasil diperketat, Kamis (13/11). Selain polisi, pemerintah Brasil mengerahkan tentara yang dibekali senjata laras panjang.

    Sebelumnya, masyarakat adat Tupinamba, yang ada di dekat hilir Sungai Tapajos, Brasil, menerobos pintu masuk lokasi COP30. Mereka bentrok dengan pihak keamanan dan menyebabkan dua orang luka.

  • 4 Hal Wajib Dijalankan Garuda Usai Disuntik Modal Rp 23,67 Triliun

    4 Hal Wajib Dijalankan Garuda Usai Disuntik Modal Rp 23,67 Triliun

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara melakukan pertemuan terbuka dengan jajaran direksi dan karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

    Pertemuan tersebut berkaitan dengan transformasi dan pemulihan bisnis dari Garuda Indonesia usai mendapatkan suntikan modal dari Danantara sebesar Rp 23,67 triliun.

    “Kita melakukan town hall bersama untuk menyatukan komitmen kita berkaitan dengan turn around Garuda Indonesia. Kita berharap bahwa proses transformasi dan turn around Garuda Indonesia ini akan memberikan dampak yang sehingga tidak hanya bagi Garuda Indonesia tentu saja, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di kantor Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut ada empat poin yang akan dilakukan Garuda Indonesia dalam proses transformasi ini.

    Pertama, terkait dengan tranformasi dari aspek finansial keuangan Garuda yang mutlak dilakukan. Dalam hal ini adanya penambahan modal kepada Garuda.

    Dony menjelaskan penambahan modal tersebut dilakukan untuk memperbaiki sejumlah armada pesawat Garuda Indonesia. Dengan begitu jumlah pesawat yang akan melayani masyarakat semakin banyak.

    Lalu, dilakukannya proses inbreng tanah dari PT Angkasa Pura kepada GMF (PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk). Kemudian telah diselesaikannya hutang anak usaha Garuda, yaitu Citilink kepada Pertamina Indonesia.

    “Yang kedua adalah melakukan transformasi di sisi layanan. Kita mereview keseluruhan daripada layanan yang akan kita berikan kepada customer kita di setiap journey mulai dari pre-flight, in-flight dan juga post-flight. Ini kita akan melakukan transformasi yang kita akan nanti dirasakan oleh masyarakat,” terang Dony.

    Ketiga, penguatan dari sisi bisnis Garuda Indonesia. Garuda akan memusatkan penerbangan hanya pada rute-rute yang menguntungkan atau strategis.

    Keempat, tentu saja transformasi di sisi operasional dan teknologi.

    Selain memberikan tambahan modal, Dony menegaskan bahwa tim dari Danantara juga akan terlibat langsung dalam proses transformasi bisnis Garuda Indonesia. Hal ini juga untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan Danantara berjalan baik.

    “Di samping memberikan tambahan daripada modal Danantara juga saya dan tim terlibat langsung dalam lakukan proses transformasi ini bersama dengan Pak Dirut yang tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membuat Garuda Indonesia ke depan menjadi jauh lebih baik lagi,” jelas Dony.

    “Dan tentu saja setiap penggunaan daripada Investasi atau suntikan yang kita berikan kepada Garuda Indonesia dimonitor penggunaannya dan kita pastikan sejalan dengan keinginan,” tambahnya.

    (hns/hns)

  • Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Jadi Nggak? Ini Bocorannya

    Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Jadi Nggak? Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan rencana penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

    Skema ini nantinya akan mengantikan sistem kelas 1, 2 dan 3 untuk memastikan layanan yang sama bagi semua peserta jaminan kesehatan nasional.

    “Sekarang kita nunggu, Perpresnya (Peraturan Presiden) ini satu paket. Itu sekarang sedang dalam proses untuk finalisasi,” ujar Budi Gunadi usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Budi Gunadi mengatakan KRIS adalah upaya menstandarisasi fasilitas pelayanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien.

    Ia juga menekankan BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah, sementara untuk kelas atas dibiarkan ke asuransi swasta.

    “Rencana kita akan lakukan kelas rawat inap standar. Ini maksudnya apa? Supaya udah, BPJS tuh fokusnya ke yang bawah saja, BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya, kelas satu itu, biar dia sama swasta,” tutur Budi.

    Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Mei 2025, Budi Gunadi mengusulkan agar masa transisi penerapan KRIS BPJS Kesehatan diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

    “Dengan masih perlu adanya penyesuaian dan Perpres-nya, masa transisi implementasi KRIS diperpanjang sampai 31 Desember 2025,” ujar Budi Gunadi.

    Agenda tersebut mundur dari rencana sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang mengamanatkan ketentuan soal penetapan manfaat, tarif dan iuran baru BPJS Kesehatan oleh pemerintah paling lambat pada 1 Juli 2025, seiring dengan mulai berlakunya sistem pelayanan rawat inap standar, yang tak lagi fokus pada klasifikasi kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan.

    (aid/hns)

  • Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria optimistis suntikan modal ini akan membuat Garuda Indonesia masuk ke fase perusahaan yang sehat dan bisa mulai mendapatkan keuntungan.

    Pasalnya, suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun akan digunakan untuk pemulihan armada pesawat yang telah lama berhenti beroperasi dan penambahan pesawat yang bisa menambah rute penerbangan.

    Selain itu, suntikan modal ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis Garuda yang diharapkan bisa mulai dirasakan tahun depan.

    “Kami sangat yakin bahwa tahun depan Garuda Indonesia akan positif dan membukukan keuntungan, sehingga dengan demikian kita akan masuk ke fase sehat,” katanya di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Agar suntikan modal ini sesuai dengan yang diharapkan, Dony menegaskan tim dari Danantara juga akan terlibat langsung dalam proses transformasi bisnis Garuda Indonesia. Hal ini juga untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan Danantara berjalan baik.

    “Di samping memberikan tambahan daripada modal Danantara juga saya dan tim terlibat langsung dalam lakukan proses transformasi ini bersama dengan Pak Dirut yang tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membuat Garuda Indonesia ke depan menjadi jauh lebih baik lagi.

    “Dan tentu saja setiap penggunaan daripada Investasi atau suntikan yang kita berikan kepada Garuda Indonesia dimonitor penggunaannya dan kita pastikan sejalan dengan keinginan,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan mengatakan suntikan modal ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan perusahaan serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

    “Kesempatan yang diberikan pemerintah melalui Danantara ini membuka peluang untuk memenuhi arahan-arahan dari Pak Dony tadi bagaimana kita bisa me-recovery permasalahan-permasalahan lalu,” katanya.

    Dengan begitu, Glen optimis dalam waktu dua tahun ke depan Garuda akan kembali sehat dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dalam membangun Garuda Indonesia.

    “Sehingga dengan sudah barang tentu dengan waktu-waktu tertentu dengan harapan bahwa paling tidak dua tahun ke depan kita bisa sehat dan kembali seperti cita-cita pendiri bangsa ini dalam mendirikan Garuda,” katanya.

    Sebagai informasi, suntikan modal Rp 23,67 triliun, ini rencananya sekitar Rp 8,7 triliun (37%) akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat.

    Sementara itu, Rp 14,9 triliun (63%) akan mendukung operasional Citilink yang terdiri atas Rp 11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp 3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021.

    (acd/acd)

  • Airlangga Ungkap Rencana RI Bikin Avtur dari Sawit

    Airlangga Ungkap Rencana RI Bikin Avtur dari Sawit

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana Indonesia membuat bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis kelapa sawit.

    “Saat ini kami sedang mempersiapkan tahap selanjutnya yaitu penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis kelapa sawit,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Menurut Airlangga, salah satu contoh yang baik adalah kerja sama antara PT Pindad dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam pengembangan fasilitas produksi industri pertahanan. “Inisiatif ini akan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk material berbasis minyak sawit,” tambahnya.

    Dalam rangka hilirisasi, Indonesia sedang mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yakni melalui program mandatori biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada 2024 Indonesia telah menerapkan program B40 yang telah berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil lebih dari 15,6 juta kiloliter dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,46 juta ton setara CO₂.

    Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang memastikan produk minyak sawit Indonesia sudah sesuai standar lingkungan dan global.

    “Kami juga sedang mempersiapkan Sistem Informasi ISPO yang menghubungkan data perkebunan, sertifikasi dan perdagangan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time,” ujar Airlangga.

    Minyak sawit menjadi salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi besar minyak sawit terhadap surplusnya nilai neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 4,34 miliar pada September 2025.

    Dari Januari-September 2025, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton atau meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu. Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp 3 ribu per kilogram (kg) sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil.

    “Minyak sawit akan terus memainkan peran kunci sebagai sumber pendapatan, energi, inovasi dan kekuatan nasional. Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Melalui strategi hilirisasi, kita ingin meningkatkan nilai tambah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat industri kita,” tegas Airlangga.

    (acd/acd)