Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pemerintah Geber Motor Listrik, Targetkan 13 Juta Unit 2030

    Pemerintah Geber Motor Listrik, Targetkan 13 Juta Unit 2030

    Jakarta –

    Pemerintah mencatat ada sebanyak 180 ribu motor listrik dari total 250 ribuan kendaraan listrik di Tanah Air. Maka dari itu, Kementerian ESDM menargetkan eksistensi motor listrik di Indonesia bisa mencapai 13 juta uni di 2030.

    Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris, mengatakan dalam memenuhi kuota tersebut pemerintah bakal mendorong dari indikator motor listrik baru sebanyak 7 juta unit. Sementara, sisanya yang berjumlah 6 juta unit akan berasal dari kendaraan roda dua berbahan bakar minyak yang dikonversi menjadi kendaraan listrik.

    “Kementerian ESDM menargetkan kendaraan listrik khususnya motor listrik di tahun 2030 sekitar 13 juta (unit). Dalam memenuhi jumlah tersebut, 7 juta itu diharapkan dari kendaraan motor listrik baru, dan sisanya itu adalah konversi,” kata Harris kepada detikcom, di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Upaya pemerintah dalam mengakselerasi motor listrik perlu melalui banyak cara. Harris bilang, dengan hampir 150 juta pengguna kendaraan roda dua di Indonesia, menjadi pangsa pasar yang besar untuk dapat beralih ke kendaraan listrik.

    “Saat ini sekitar 127 juta, mungkin 150 juta kendaraan motor di Indonesia. Itu adalah pasar yang sangat besar untuk kita ajak berpindah dari yang selama ini menggunakan BBM menjadi kendaraan listrik,” ucapnya.

    Ditambah, kata Harris, Indonesia tengah berupaya mengurangi penggunaan BBM. Sementara itu, penggunaan BBM di dalam negeri juga masih harus disokong dari impor lantaran tingginya kebutuhan BBM di Indonesia.

    “Saat ini kita bisa mengangkat lifting minyak itu sudah di atas 600 ribu barrel. Namun, di saat yang sama, permintaan minyak kita juga masih tinggi antara 1 juta sampai 1,5 juta barrel. Sehingga untuk mengisi gap-nya itu harus impor,” bebernya.

    “Nah, impor punya risiko harga yang juga fluktuasi, kalau mahal nanti dampaknya ke dalam negeri adalah peningkatan subsidi,” tutupnya.

    (hns/hns)

  • PLN Dorong Swasta-Pemda Ikut Bangun SPKLU, Begini Cara Daftarnya

    PLN Dorong Swasta-Pemda Ikut Bangun SPKLU, Begini Cara Daftarnya

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) terus mendorong pihak swasta hingga Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut serta membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Langkah ini diperlukan dalam memajukan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) nasional.

    EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni, mengatakan saat ini di seluruh wilayah Indonesia sudah tersedia sebanyak 4.377 SPKLU di 2.862 lokasi. Dari jumlah itu, 2.646 SPKLU merupakan milik PLN murni dan sisanya milik mitra.

    Bersamaan dengan itu, PLN terus berupaya untuk terus membangun SPKLU secara mandiri. Walau tentu menurut Joni upaya ini memiliki keterbatasan dan memerlukan kolaborasi dari pihak swasta dan Pemda.

    “Tentu keterlibatan swasta sangat kita harapkan. Karena itu kami mempunyai skema-skema kerjasama yang memberikan insentif bagi swasta yang ingin ikut bermain di bisnis SPKLU ini,” paparnya dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

    Sementara bagi mereka yang ingin memiliki SPKLU-nya sendiri atau ingin berinvestasi di bisnis pengisian daya kendaraan listrik ini, Joni mengatakan proses pendaftaran dapat dilakukan secara online.

    Namun ia menyarankan kepada para calon investor pemilik SPKLU ini untuk mendatangi langsung unit pelayanan PLN terdekat. Sebab di unit-unit pelayanan itu, PLN juga telah menyiapkan tim khusus melalui Priority Account Executive (PAE) yang akan berfokus membantu proses pendaftaran.

    “Ada PAE khusus itu mereka akan jelaskan. Karena kadang-kadang kan kita kasih informasi sekarang, ternyata begitu coba daftar sendiri kan agak sulit atau mungkin nggak familiar dengan website-nya. Kita siap bantu,” katanya.

    “Jadi pada saat datang syarat apa yang diminta pun kita akan bilang, ini bentuknya seperti ini, ini apa, kayak gitu. Semua kita bantu,” tegasnya.

    Selain SPKLU, PLN juga membuka kemintraan untuk pembangunan fasilitas pengisian daya motor listrik yakni Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU).

    “SPBKLU, kita swap baterai, sudah mulai jalan. Bahkan di kantor-kantor PLN itu bisa swap. Kita juga kerja sama dengan pabrikan-pabrikan motor untuk membuat standarisasi karena kan baterai motor itu beda-beda, susah kalau baterainya beda mau swap kan,” terangnya.

    Karena itu, ia kembali menekankan bagaimana pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

    “PLN itu identik dengan listrik. Kendaraan listrik identik dengan PLN. Namun ada hal yang harus kita garisbawahi bahwa PLN tidak bisa maju sendiri untuk membangun itu. PLN butuh bantuan dari semua pihak, pemerintah, swasta, bahkan pengusaha-pengusaha yang ingin ikut,” pungkasnya.

    (igo/hns)

  • RI Nego AS biar Produk Tekstil-Sepatu Nggak Kena Tarif 19%

    RI Nego AS biar Produk Tekstil-Sepatu Nggak Kena Tarif 19%

    Jakarta –

    Indonesia masih melakukan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS). Beberapa komoditas akan dinego agar bisa turun tarifnya dari kesepakatan yang ditetapkan sebelumnya sebesar 19%.

    Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan sejauh ini Indonesia bisa mendapatkan tarif 0% untuk produk-produk tertentu yang tidak bisa diproduksi sama sekali oleh AS. Kebanyakan komoditas yang bisa dapat 0% adalah komoditas perkebunan dan juga mineral kritis.

    “Iya mereka kan keluarkan executive order bahwa semua barang yang tidak bisa diproduksi di sana atau tidak tersedia bisa kena tarif 0. Banyak dari kita bisa berikan ke sana,” ungkap Edi dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (14/11/2025).

    Namun, Edi bilang ada juga peluang untuk komoditas lain mengalami penurunan tarif, meskipun tak sampai 0% tapi bisa di bawah 19%. Komoditas yang dimaksud adalah komoditas yang sebetulnya bisa diproduksi di AS, dibutuhkan masyarakat, namun tidak bisa disediakan dalam waktu dekat.

    Edi bilang produk pakaian jadi hingga alas kaki ‘made in Indonesia,’ bisa menjadi beberapa komoditas yang bisa dikurangi tarif impornya ke AS. Negosiasi juga akan dilakukan untuk komoditas tersebut.

    “Selain itu, beberapa produk kita yang dibutuhkan mereka dan tidak bisa disediakan dalam waktu dekat, kita upayakan untuk bisa dikerjasamakan dengan tarif lebih rendah,” ujar Edi.

    “Itu bisa jadi pakaian jadi, sepatu, karena kan yang dibangun di sana kan industri lebih di atasnya kan,” tambahnya menjelaskan.

    Meski telah mendapat diskon tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, Indonesia masih negosiasi dengan AS untuk mendapatkan tarif impor yang jauh lebih rendah, bahkan untuk beberapa produk khusus bisa mendapatkan 0%.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, mengatakan komoditas yang diusulkan untuk mendapatkan tarif 0% adalah produksi asli Indonesia yang tidak bisa diproduksi di AS, seperti kelapa sawit hingga karet.

    Indonesia juga menawarkan agar komoditas yang menyangkut rantai pasok kesehatan juga diberikan tarif impor 0% oleh Amerika.

    “Sudah kita bicara kan untuk produk yang Amerika tak bisa produksi, seperti sawit, kakao, rubber itu seluruhnya diberikan 0. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang jadi supply chain di industri medical,” papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025) yang lalu.

    Sebelumnya, beberapa negara Asia Tenggara sudah mendapatkan kesepakatan tarif 0% dalam perundingan di sela-sela KTT ASEAN Kuala Lumpur, Malaysia bulan lalu. Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja mendapatkan penurunan tarif menjadi 0% untuk beberapa barang khusus.

    Airlangga menjamin Idonesia pun akan mendapatkan hal yang sama usai negosiasi selesai dilakukan. Paling lambat negosiasi bisa kelar di bulan November.

    (hal/hns)

  • Pemerintah Bakal Perluas Pembangunan SPKLU di Indonesia

    Pemerintah Bakal Perluas Pembangunan SPKLU di Indonesia

    Jakarta –

    Bicara kendaraan listrik, infrastruktur penunjang seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi penting untuk dikembangkan. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki hampir 4.400 SPKLU yang tersebesar di sejumlah wilayah.

    Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris, juga mengatakan untuk stasiun penukaran baterai kendaraan (battery swap) di Indonesia sudah ada sekitar 1.900 stasiun. Harris bilang, pemerintah akan mendorong penambahan jumlah SPKLU dan stasiun penukaran baterai di Indonesia dengan menerbitkan regulasi baru.

    “Per 2025 ini, beberapa bulan yang sebelumnya ini jumlah charging station kita itu sudah mencapai 4.400-an untuk charging station mobil. Kemudian, untuk penukaran baterai itu sekitar 1.900-an,” terang Harris dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik Indonesia, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

    “Ini akan berkembang terus karena tahun ini juga Kementerian ESDM mengeluarkan regulasi baru, yaitu Peraturan Kementerian ESDM Nomor 24 Tahun 2025. Ini terkait dengan charging untuk perluasan SPKLU,” sambungnya.

    Harris mengelaborasi, regulasi ini juga mengatur kebijakan wajib (mandatory) yang harus diterapkan dalam konteks membangun SPKLU. Harris bilang, jika pihak tertentu telah membangun 5 SPKLU di wilayah Jawa dan Bali, maka diharuskan membangun satu SPKLU di luar Jawa dan Bali.

    “Bahkan di situ nanti ada mandatory tertentu. Misalnya, dalam setiap membangun 5 SPKLU di Jawa-Bali, itu wajib membangun satu (SPKLU) di luar Jawa-Bali. Demikian juga kalau membangun di luar Jawa-Bali itu ada 12, itu diminta membangun satu tambahan lagi sebagai mandatory,” jelas Harris.

    (hns/hns)

  • PLN Pastikan Cadangan Daya RI Cukup untuk Ekosistem EV Nasional

    PLN Pastikan Cadangan Daya RI Cukup untuk Ekosistem EV Nasional

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) mengatakan cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak alias reserve margin kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia lebih dari cukup.

    Kondisi ini bisa menunjang kebutuhan energi di ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) nasional hingga beberapa tahun ke depan. Termasuk di antaranya untuk kebutuhan pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

    EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni, menjelaskan secara umum sistem kelistrikan nasional masih menyebar dan berdiri sendiri di setiap pulau semisal Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dalam hal ini daya mampu pasok di dengan beban puncak, masing-masing pulau masih memiliki reserve margin yang cukup tinggi.

    “Contoh di pulau Jawa, reserve margin kita itu hampir 5.000 megawatt, Sumatra itu 2.000an, Sulawesi sekitar 800-900. Jadi kalau melihat dari potensi demand kendaraan listrik dengan daya mampu pasoknya, ini masih dalam kategori aman untuk beberapa tahun ke depan,” terang Joni dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

    Meski sudah memiliki reserve margin yang cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan energi nasional, PLN tetap terus berupaya untuk meningkatkan supply kelistrikan di Indonesia dengan bebagai strategi.

    Sebut saja meningkatkan bauran pasokan listrik nasional dari sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Hal ini juga sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “Bahkan kita punya rencana 2034 nanti sekitar 70% pasokan kita adalah renewable energy,” kata Joni.

    Belum lagi, perusahaan listrik milik negara itu tengah mengembangkan jaringan listrik yang menghubungkan pembangkit dan saluran transmisi di satu pulau ke pulau yang lain. Dengan begitu sistem kelistrikan nasional yang selama ini berdiri sendiri-sendiri, ke depan dapat menjadi satu jaringan utuh dengan kapasitas jauh lebih besar.

    “Peningkatan ini juga akan dipuncak oleh grid connectivity. Jadi kita akan juga membangun konektivitas pulau-pulau besar, Sumatra ke Jawa, Kalimantan ke Jawa, sehingga secara keseluruhan tadinya berdiri sendiri-sendiri nanti akan menjadi satu sehingga makin kuat dan makin bisa mengakomodir kebutuhan daya untuk kendaraan listrik ini,” tutur Joni.

    (igo/hns)

  • AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    Jakarta –

    Pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi yang belum merata, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini khususnya dalam hal pembangunan jalan hingga akses air bersih.

    Persoalan infrastruktur di NTT mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Kamis (13/11/2025).

    Pada kesempatan itu, ia berdialog langsung dengan masyarakat dan menerima laporan hasil riset dari tim Ekspedisi Patriot, yang selama tiga bulan melakukan penelitian di berbagai kawasan transmigrasi di NTT.

    Hasil riset tersebut menunjukkan, infrastruktur masih menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah transmigrasi. Menko AHY menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan keterbatasan akses air bersih sebagai hambatan yang perlu segera ditangani.

    “Di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Masih cukup banyak ruas jalan yang perlu perbaikan, termasuk juga kebutuhan air bersih,” kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/11).

    Menurutnya, ketersediaan infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

    “Kita berharap pertanian kita bisa lebih baik lagi. Karena itu, dibutuhkan bendungan dan irigasi untuk mengairi sawah serta menyediakan suplai air bersih bagi semua,” ujarnya.

    AHY memastikan, seluruh masukan masyarakat dan temuan lapangan akan dibawa ke tingkat kementerian untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif. Ia juga menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai faktor penentu kemajuan ekonomi masyarakat transmigran.

    “Kalau aksesnya semakin baik, seluruh potensi yang ada bisa dioptimalkan dan hasilnya kembali dinikmati oleh masyarakat,” kata dia.

    Pada kesempatan itu, AHY juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran yang telah menetap di kawasan tersebut selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, pemberian SHM ini merupakan bentuk kepastian hukum atas lahan masyarakat, sekaligus menjadi penopang peningkatan nilai ekonomi bagi warga transmigran.

    “Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menarik adalah, ternyata sejak tahun 2000 masyarakat sudah tinggal di sini, tetapi baru sekarang bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya, menunggu selama 25 tahun,” ujar AHY.

    (shc/eds)

  • Pemerintah Optimistis Kendaraan Listrik Bakal Moncer di RI, Ini Alasannya

    Pemerintah Optimistis Kendaraan Listrik Bakal Moncer di RI, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Pemerintah menilai perkembangan kendaraan listrik di Indonesia sudah mengarah pada transisi energi, meskipun secara bauran penggunaan energi baru terbarukan (EBT) masih sebesar 15%.

    Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris, mengatakan perkembangan dan penetrasi mobil dan motor listrik di Indonesia memiliki potensi yang besar.

    Harris mengatakan, transisi energi bukan cuma soal transisi dari aspek penggunaan energinya yang berubah, tapi juga soal permintaan pasar (demand) yang juga beralih ke EBT.

    “Saat ini kebijakan kita mengarah pada transisi energi. Transisi energi ini tidak hanya bertransisi dari aspek pembangkitnya saja, dari fosil menuju kepada renewable energy. Tetapi dari demand-nya, pengguna energinya juga bergeser dari yang tadinya menggunakan energi fosil, bisa bergeser ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Harris dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik Indonesia, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

    Implementasi dari pergeseran ini selain dengan beralih menggunakan kendaraan listrik, Harris bilang bisa juga dengan peralatan rumah tangga yang berbasis listrik. Sejauh ini, Harris bilang, implementasi penggunaan EBT di Indonesia mencapai 15% dan terus melakukan pengembangan secara pararel.

    “Kalau bicara per hari ini, kita masih menggunakan energi terbarukan sekitar 15%. Tetapi kita sekarang melakukannya secara pararel, baik dari sisi suplainya maupun dari sisi demand-nya. Sehingga nanti di ujungnya kita bisa memperbanyak penggunaan listrik, di sisi lain listrik yang dipakai juga sudah semakin green,” jelas Harris.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

    Harris menambahkan, PP ini diterbitkan untuk mengatur kebijakan energi nasional hingga 2060, dan untuk mengakselerasi implementasi kendaraan listrik dalam negeri.

    “Saya yakin bahwa kebijakan mengenai energi transisi, ditunjang dengan adanya kebijakan energi nasional yang baru keluar PP Nomor 40 Tahun 2025. Itu sejalan dan seirama dengan upaya-upaya kita untuk mengakseleras lebih jauh lagi kendaraan listrik di Indonesia,” tuturnya.

    (hns/hns)

  • Purbaya Ungkap Praktik Licik Importir Akali Harga: Dia Pikir Saya Bodoh!

    Purbaya Ungkap Praktik Licik Importir Akali Harga: Dia Pikir Saya Bodoh!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku keliru saat melakukan kunjungan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, pada Selasa (11/11) siang. Pasalnya, barang-barang impor ilegal lebih banyak tiba pada malam hari.

    Meski begitu, Purbaya menemukan barang dari kontainer yang diduga under invoicing atau praktik ilegal importir untuk menyatakan nilai barang dalam faktur impor lebih rendah dari harga sebenarnya. Ia mengecek harga-harga barang yang diduga under invoicing tersebut.

    “Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramainya. Semarang juga malam-malam. Kita datang ke siang, kita salah ya? Tapi siang datang saja sudah dapet satu (kontainer) tuh. Katanya mereka salah perhitungan, mereka kasih yang udah rapi, satu jenis barang supaya kalau dihitung jumlahnya pas, tapi mereka nggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pinter sedikit lah,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya menjelaskan, harga barang dalam kontainer tersebut sengaja diturunkan untuk mengelabui pengenaan pajak. Ia menyebut, barang-barang tersebut memiliki harga asli Rp 50 juta dari label Rp 100 ribuan. Padahal dari barang tersebut, pemerintah dapat meraup pajak sekitar Rp 220 juta.

    “Jadi, dari situ dapat, kita dapat tax import tambahan Rp 220 juta kalau nggak salah dari satu-satu kontainer itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga dengan dikenakan hal yang sama, lumayan lah. Dapat income tambahan itu ada banyak kontainer ya,” jelasnya.

    Purbaya meminta Bea Cukai mendatangi perusahaan terkait untuk mengkonfirmasi temuan tersebut. Selain itu, ia juga akan meminta perusahaan tersebut untuk melunasi pajak dari kegiatan ekspor-impornya.

    “Saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul, apa yang ada, dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impor ekspornya dia. Ke depan kita akan monitor perusahaan itu, perusahaan besar rupanya. Jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau sampai melakukan hal yang sama, saya akan larang,” tegasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan: Eri Cahyadi Galakkan Semangat Gotong Royong Warga Surabaya melalui “Kampung Pancasila”

    (ara/ara)

  • Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Layani 4.377 SPKLU

    Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Layani 4.377 SPKLU

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) Tanah Air. Sebab dalam Perpres 55 Tahun 2019, PLN mendapat penugasan dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik nasional.

    Dalam hal ini, PLN bersama 50 mitra usaha telah membangun infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 4.377 di 2.862 lokasi. Dari jumlah itu, 2.646 mesin merupakan milik PLN murni dan sisanya milik mitra.

    “Swasta pun ada yang kerja sama langsung dengan PLN dengan skema-skema yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang berdiri dengan ekosistemnya sendiri,” kata EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni, dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

    Meski begitu, Joni mengatakan jumlah ini masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Sebab dalam Kepmen ESDM Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU 2025-2030, satu mesin SPKLU diharapkan dapat melayani 15 kendaraan listrik.

    Dengan proyeksi jumlah kendaraan listrik pada 2030 mendatang yang bisa mencapai 943.764 unit, maka diperlukan sekitar 62.918 SPKLU di seluruh wilayah Indonesia. Tentu penambahan jumlah titik dan mesin pengisian daya EV ini akan menyesuaikan dengan penyebaran penggunaan kendaraan listrik masyarakat.

    “Jadi satu SPKLU itu harapannya untuk 15 kendaraan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2030 sekitar 900 ribuan kendaraan, ita butuh sekitar 63 ribu SPKLU yang ada di Indonesia,” terangnya.

    Joni mengatakan untuk mencapai target itu, pihaknya terus membuka SPKLU baru di berbagai titik. Menurutnya, minimal setiap kantor PLN di seluruh penjuru Indonesia sudah atau akan memiliki layanan untuk pengisian daya kendaraan listrik ini.

    “Bahkan tahun ini kita sudah membangun 1.500an, dan tahun depan juga akan kita bangun lagi, itu yang PLN sendiri,” ucap Joni.

    “Kita sudah punya skema minimal semua kantor PLN itu harus ada. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari Aceh kemudian sampai ke Papua, semua kantor PLN itu kita harapkan sudah ada SPKLU dengan tipe yang beragam. Ada memang yang sudah ada operasi ultrafast charging, ada yang fast charging, medium, maupun yang masih standar. Tapi setidaknya kita berusaha hadir di setiap lokasi di mana kantor kita ada,” pungkasnya.

    (igo/hns)

  • Danantara Ungkap Biang Kerok BUMN Sakit

    Danantara Ungkap Biang Kerok BUMN Sakit

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkap penyebab BUMN berada dalam kondisi sakit. Danantara menyatakan, penyebab BUMN sakit di antaranya karena memiliki banyak anak usaha dan melakukan diversifikasi yang tidak terarah.

    Hal ini diungkapkan oleh Managing Director Danantara Febriany Eddy dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    “Salah satu penyakit kita juga di BUMN ini terlalu banyak anak, diversifikasi sana-sini segala macam,” katanya.

    Oleh karena itu, Febriany mengatakan ke depan Danantara akan memastikan adanya sinergi yang lebih kuat di dalam ekosistem BUMN. Dalam hal ini, Danantara Asset Management (DAM) akan melakukan streamlining terhadap portofolio perusahaan-perusahaan pelat merah. Tujuannya, agar BUMN kembali fokus pada bisnis inti yang benar-benar relevan dan menguntungkan.

    “Nanti kan ada tim khusus juga di DAM yang akan men-streamlining supaya fokus ke apa yang perlu difokuskan. Yang tidak menjadi bagian dari ekosistem yang dibutuhkan, mungkin kita harus bertanya, rugi nggak kalau rugi, udah nggak usah ada di situ, daripada menjadi beban. Tapi kalau dia untung, ya sharing gitu ya,” katanya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/7) Chief Operating Officer Danantara (COO) Dony Oskaria mengatakan konsolidasi dan streamlining dari berbagai bisnis di BUMN masuk dalam program prioritas DAM tahun ini.

    Dony menyampaikan program ini diantaranya yakni konsolidasi bisnis karya, konsolidasi bisnis pupuk dan streamlining bisnis pupuk, konsolidasi bisnis rumah sakit, konsolidasi bisnis hotel, konsolidasi bisnis gula, konsolidasi dan bisnis hilirisasi minyak, konsolidasi bisnis asuransi. konsolidasi bisnis manajemen aset, dan konsolidasi bisnis kawasan industri.

    “Dan juga termasuk beberapa pengembangan bisnis yang kita harapkan juga akan kita selesaikan dalam lima bulan ke depan,” katanya.

    Dony mengatakan dalam pengembangan bisnis tersebut diantaranya yakni pengembangan bisnis di bidang koperasi, pengembangan bisnis di bidang pangan, pengembangan bisnis di bidang industri baterai, pengembangan bisnis dan melakukan transformasi bisnis semen, pengembangan bisnis perbankan syariah, pengembangan bisnis telekomunikasi dan juga bisnis galangan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa untuk mendukung rencana tersebut, Danantara juga akan merampungkan tata kelola dan kebijakan internal, terutama terkait k kapital-keuangan, manajemen risiko, hukum, serta sumber daya manusia (SDM).

    “Untuk mendukung 21 program tersebut, kami juga akan menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis di organisasi Danantara Aset Manajemen melalui kebijakan prosedur human kapital yang kemarin kita sampaikan juga. Kemudian juga menyelesaikan prosedur di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko dan legal untuk mendukung operasional Danantara aset manajemen,” katanya.

    (acd/acd)