Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    Jakarta –

    Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman US$ 300 juta atau Rp 4,98 triliun (kurs Rp 16.611) untuk Indonesia. Pinjaman tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tangguh bencana kira-kira sepanjang 72 kilometer (km) di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan proyek jalan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah selatan Pulau Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah sangat berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Alimov dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

    Proyek Jalan Trans Jawa Selatan-Selatan (Trans South-South Java Road Project) akan meningkatkan jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara keseluruhan, mengingat perjalanan dari daerah pertanian di perdesaan Kabupaten Jember menuju Kabupate Banyuwangi di Jawa Timur saat ini masih memakan waktu delapan jam.

    Jalan baru itu akan menghubungkan masyarakat di kedua daerah tersebut dengan pusat ekonomi dan pasar, memotong sekitar dua jam dari waktu tempuhnya, sekaligus meningkatkan akses layanan, pendidikan dan peluang ekonomi.

    “Dengan memasukkan desain yang tangguh iklim dan solusi biorekayasa, kami menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang mampu bertahan menghadapi peristiwa cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan konektivitas nasional dan perdesaaan,” imbuhnya.

    Proyek tersebut menggunakan berbagai langkah adaptasi perubahan iklim, termasuk peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk memitigasi risiko banjir, perlindungan lereng melalui biorekayasa dengan menggunakan solusi berbasis alam, serta jembatan tangguh iklim untuk memberikan akses alternatif selama peristiwa cuaca ekstrem. Langkah-langkah tersebut selaras dengan komitmen iklim Indonesia di bawah Kesepakatan Paris.

    Proyek ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025-2029, serta akan memajukan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat ketangguhan infrastrukturnya. Proyek ini akan membantu menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Pulau Jawa yang konektivitasnya sudah bagus, dengan pesisir selatan yang masyarakat petaninya hanya memiliki akses jalan terbatas ke pasar dan layanan.

    Proyek tersebut menyoroti kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan setidaknya 10% pekerjaan konstruksi terampil yang dikhususkan bagi perempuan, serta program keselamatan jalan komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

    “Prakarsa keselamatan jalan berbasis masyarakat akan mengajari penduduk mengenai penggunaan jalan secara aman, sedangkan berbagai langkah untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang akan diintegrasikan selama pelaksanaan proyek,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    Jakarta –

    Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman US$ 300 juta atau Rp 4,98 triliun (kurs Rp 16.611) untuk Indonesia. Pinjaman tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tangguh bencana kira-kira sepanjang 72 kilometer (km) di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan proyek jalan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah selatan Pulau Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah sangat berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Alimov dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

    Proyek Jalan Trans Jawa Selatan-Selatan (Trans South-South Java Road Project) akan meningkatkan jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara keseluruhan, mengingat perjalanan dari daerah pertanian di perdesaan Kabupaten Jember menuju Kabupate Banyuwangi di Jawa Timur saat ini masih memakan waktu delapan jam.

    Jalan baru itu akan menghubungkan masyarakat di kedua daerah tersebut dengan pusat ekonomi dan pasar, memotong sekitar dua jam dari waktu tempuhnya, sekaligus meningkatkan akses layanan, pendidikan dan peluang ekonomi.

    “Dengan memasukkan desain yang tangguh iklim dan solusi biorekayasa, kami menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang mampu bertahan menghadapi peristiwa cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan konektivitas nasional dan perdesaaan,” imbuhnya.

    Proyek tersebut menggunakan berbagai langkah adaptasi perubahan iklim, termasuk peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk memitigasi risiko banjir, perlindungan lereng melalui biorekayasa dengan menggunakan solusi berbasis alam, serta jembatan tangguh iklim untuk memberikan akses alternatif selama peristiwa cuaca ekstrem. Langkah-langkah tersebut selaras dengan komitmen iklim Indonesia di bawah Kesepakatan Paris.

    Proyek ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025-2029, serta akan memajukan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat ketangguhan infrastrukturnya. Proyek ini akan membantu menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Pulau Jawa yang konektivitasnya sudah bagus, dengan pesisir selatan yang masyarakat petaninya hanya memiliki akses jalan terbatas ke pasar dan layanan.

    Proyek tersebut menyoroti kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan setidaknya 10% pekerjaan konstruksi terampil yang dikhususkan bagi perempuan, serta program keselamatan jalan komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

    “Prakarsa keselamatan jalan berbasis masyarakat akan mengajari penduduk mengenai penggunaan jalan secara aman, sedangkan berbagai langkah untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang akan diintegrasikan selama pelaksanaan proyek,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku sempat terheran produk udang asal Indonesia terkena paparan radioaktif cesium-137 (Cs-137). Padahal Indonesia tidak mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maupun senjata nuklir.

    “Kita tidak punya pembangkit nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium-137?” ujar pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara pelepasan ekspor udang bebas cs-137 ke AS, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/12/2025).

    Namun, Trenggono menilai hal ini menjadi salah satu persaingan dalam perdagangan. Untuk itu, ia menyebut pemerintah tetap harus waspada dan menganggap pasar merupakan raja.

    “Selalu kita harus menganggap bahwa pasar itu adalah raja. Kita harus melayani pasar dengan baik supaya di belakangnya turunannya itu bisa berjalan dengan lancar,” tambah Trenggono.

    Senada, Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung berharap syarat sertifikasi bebas cs-137 ini tidak berlaku selamanya karena menjadi beban biaya bagi petambak maupun pembudidaya. Menurutnya, Indonesia tidak mempunyai reaktor serta bahan nuklir.

    “Nah tentu nanti kita akan evaluasi ya kan sertifikasi ini, karena beberapa pertimbangan, pertama kita tidak ada reaktor nuklir, kita tidak ada bahan-bahan nuklir gitu kan. Nah lalu kenapa kita harus dikenakan kewajiban, ini kan beban biaya, waktu, tenaga kan gitu kan,” ujar Saut kepada awak media.

    “Kita akan lihat kemudian lagi, apakah memang beralasan kita ini selanjutnya dikenakan dengan sertifikasi ini, karena tidak ada sumber-sumbernya, kan. Tentu kita nanti akan mengarah pada waktunya yang pas, kita harus keluar dari daftar kuning atau yellow list, itu wajib sertifikasi,” tambahnya.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (kil/kil)

  • OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

    Pengangkatan direktur baru ini dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan pada 25 Maret lalu dan berdasarkan Surat OJK No. SR-491/PB.02/2025 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2025.

    “OJK menyampaikan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-231/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyetujui pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” tulis Manajemen BNI dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (2/12/2025).

    Berdasarkan keputusan tersebut, BNI mengumumkan pengangkatan Munadi Herlambang. Pengangkatan tersebut resmi efektif sejak kemarin, Senin (1/12).

    “Kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance Perseroan pada tanggal 1 Desember 2025,” pungkasnya.

    Dikutip dari laman resmi BNI, Munadi Herlambang sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bitumen (2019-2021), Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja (2021-2024), dan Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2024-2025).

    Munadi Herlambang memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November, gelar Master (S2) International Business dari University of London, dan gelar Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada.

    Tonton juga Video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

    (ahi/ara)

  • Pemerintah Bakal Temui Pedagang Baju Bekas, Bahas Apa?

    Pemerintah Bakal Temui Pedagang Baju Bekas, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Kementerian UMKM berencana menggelar pertemuan khusus dengan para pedagang pakaian bekas impor ilegal atau thrifting minggu ini. Dalam pertemuan ini, pemerintah akan menghitung jumlah produk dan potensi ekonominya.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan pertemuan ini penting untuk memastikan para pedagang tetap memiliki sumber penghidupan, khususnya setelah larangan impor pakaian bekas.

    “Kita carikan formulasi, kita coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi. Bagaimana nantinya, kan kita pingin juga duduk bareng nih. Besok kami akan duduk bareng dengan teman-teman dari pedagang, mudah-mudahan kita bisa melihat sebetulnya berapa banyak jumlah mereka, dan berapa banyak potensi ekonominya yang selama ini tercatat,” ungkap Temmy di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

    Ia juga akan menampung aspirasi pedagang, termasuk kemungkinan dukungan pada saat melakukan shifting atau transisi ke produk lokal. Temmy juga tak menutup kemungkinan adanya insentif di masa transisi tersebut.

    “Nanti kita duduk diskusi satu meja, kita akan ngomong. Bahwa saat ini mereka masih banyak, kiosk-kios mereka masih sewa. Kalau memang mereka berganti produk, kan kita juga harus ada antisipasi. Produk ini bakal jalan nggak? Pasti akan ada masa transisi, penyesuaiannya. Kita akan bicarakan besok itu,” ungkapnya.

    Saat ini, Temmy menyebut belum banyak pedagang yang beralih menjual produk lokal. Namun, ia memastikan sebagian besar pedagang sudah siap untuk bertransisi secara bertahap.

    “Intinya mereka siap kok, siap. Mereka pada saat dengan Pak Menteri, kami siap juga buat produk lokal kok. Cuma mungkin statement mereka kan jangan drastis, jangan langsung. Ada bertahap. Kita sih melihat lah, selama masih ada supply-nya masuk, kita juga enggak bisa apa-apa. Harus betul-betul disetop supply-nya, baru kita carikan solusi untuk memang mereka tetap bisa berjalan,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Siap-siap! Tarif Tol Sedyatmo Mau Naik

    Siap-siap! Tarif Tol Sedyatmo Mau Naik

    Jakarta –

    Tarif ruas Tol Sedyatmo akan mengalami penyesuaian dalam waktu dekat atau naik. Penyesuaian tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    “Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Sedyatmo, sesuai dengan Keputusan Menteri PU No. 1325/KPTS/M/2025,” tulis unggahan di Instagram resmi @official.jmmetropolitan, Selasa (2/12/2025).

    Kenaikan tarif tol ini merupakan penyesuaian tarif reguler, di mana evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Hal itu telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

    Belum diketahui kapan tarif baru Tol Sedyatmo akan diterapkan. Pengumuman ini sebagai bentuk sosialisasi sebelum akhirnya diterapkan.

    “Jangan lupa untuk memastikan saldo uang elektronik sebelum berkendara. Informasi tarif dan kondisi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Grup bisa diakses melalui aplikasi travoy,” ucapnya.

    Ruas tol Sedyatmo terakhir kali mengalami kenaikan tarif pada 20 Agustus 2023. Berikut daftar tarif yang berlaku saat ini:

    • Golongan I: Rp 8.500
    • Golongan II: Rp 11.000
    • Golongan III: Rp 11.000
    • Golongan IV: Rp 12.000
    • Golongan V: Rp 12.000.

    (acd/acd)

  • 30 Ha Lahan Sawah Terendam Banjir, Pemerintah Beri Bantuan Alsintan-Benih Gratis

    30 Ha Lahan Sawah Terendam Banjir, Pemerintah Beri Bantuan Alsintan-Benih Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengirimkan bantuan benih sekaligus alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk sekitar 30 ribu hektar (ha) lahan yang terendam banjir hingga mengalami kerusakan atau puso di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Amran mengatakan ribuan hektar sawah yang terendam banjir itu akan panen dalam waktu dekat ini. Namun, mengalami puso akibat bencana banjir.

    “Panen dalam waktu dekat ini. (Tapi, ternyata) puso, iya,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2025).

    Menyusul hal itu, Amran akan mengirimkan bantuan benih gratis untuk sawah yang terdampak banjir. Amran langsung menginstruksikan jajarannya, yakni Direktur Jenderal Tanaman Pangan serta Sekretaris Kementerian Pertanian agar segera menggelontorkan bantuan benih gratis. Bahkan peralatan dan mesin pertanian juga diberikan, seperti traktor jika dibutuhkan.

    “Tolong Yang 28 ribu (hektare sawah terdampak) turun hari ini tim, beri benih gratis. Bila memerlukan peralatan, dia tidak punya alat, kasih peralatan, traktor. Aku tambah deh 30 ribu, mana tau ada lagi, jadi bulat 30 ribu,” tambah Amran.

    Amran menerangkan sawah yang mengalami puso masih bisa ditanami padi karena masih musim hujan. Untuk itu, pemberian bantuan ini penting agar petani dapat menanam kembali.

    “Ya bisa tanam sekarang. Kan musim hujan. Jadi supaya, mereka kita beri bantuan lah,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Penampakan Kondisi Banjir-Longsor di Aceh dari Satelit

    (rea/kil)

  • Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%

    Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%

    Jakarta –

    Fasilitas fiskal potongan pajak super atau super tax deduction ditawarkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan ataupun membangun fasilitas sosial dan umum di ibu kota baru.

    Potongan pajak super itu bisa mencapai 200%. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

    Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara.

    Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menjelaskan bahwa fasilitas super tax deduction merupakan bentuk fasilitas dari pemerintah yang memberikan manfaat fiskal langsung bagi perusahaan yang melakukan investasi di IKN.

    “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%. Artinya, kontribusi yang diberikan tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan income after tax,” jelas Insyafiah dalam keterangannya, Senin (2/12/2025).

    Selain manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding. Fasilitas umum yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata, dapat mencantumkan identitas perusahaan tanpa perlu bayaran.

    “Ini bukan hanya investasi untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dan negara. Aset yang dibangun akan meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kehadiran positif perusahaan di ruang publik,” ujar Insyafiah.

    Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan Dwi Setyobudi menuturkan insentif fiskal ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujar Dwi.

    Dwi menjelaskan bahwa pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PMK nomor 28 Tahun 2024.

    (hal/hns)

  • Kerja Keras Tak Cukup, Gimana Cara Orang Miskin Bisa Naik Kelas?

    Kerja Keras Tak Cukup, Gimana Cara Orang Miskin Bisa Naik Kelas?

    Jakarta –

    Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang membelit banyak masyarakat di Indonesia. Akses terhadap pendidikan dan upah yang memadai menjadi salah satu penyebab struktural dari kalangan ekonomi rendah tetap kesulitan meningkatkan taraf hidup.

    Meski begitu, Direktur Eksekutif, CELIOS, Bhima Yudhistira menilai bukan hal yang mustahil untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin di Indonesia agar mereka bisa ‘naik kelas’, setidaknya menjadi warga kelas menengah.

    Tentu dalam hal ini, menurutnya campur tangan pemerintah menjadi sangat penting. Salah satunya menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, serta ketersediaan fasilitas dasar seperti tempat tinggal dan air bersih jadi terjangkau.

    “Mendesak reformasi struktural, kebijakan pajak harus tajam ke atas, anggaran pendidikan jangan dipangkas untuk MBG, memastikan fasilitas dasar seperti air dan perumahan terjangkau,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (2/12/2025).

    Sementara itu, mereka yang miskin dinilai perlu untuk membatasi diri agar tidak konsumtif untuk hal-hal yang tidak perlu atau masih di luar kemampuan. Apalagi jika harus berutang dari peer to peer lending alias pinjaman online (pinjol).

    Parahnya lagi, menurut Bhima jangan sampai kelas menengah bahwa atau miskin terlibat dalam judi online (judol) jika tidak ingin hidup berkekurangan terus menerus.

    “Orang miskin jika mendapat bansos jangan untuk judol dan ketagihan pinjol,” tegas Bhima.

    Sementara itu, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad juga berpendapat bukan hal yang tidak mungkin bagi masyarakat miskin untuk naik kelas. Meski tentu mereka dari kalangan berpenghasilan rendah ini harus bekerja ekstra untuk bisa terbebas dari permasalahan struktural yang ada.

    Tauhid berpendapat salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau skill di bidang tertentu. Sehingga mereka setidak-tidaknya bisa memulai usaha ‘naik kelas’ dari memiliki pekerjaan layak terlebih dulu.

    “Pertama ya tentu saja adalah penguatan skill mereka ya Kemampuan skill mereka, baik itu hardskill atau softskill mereka. Pendidikan minimum harus dicapai, misal semua minimal lulusan SMA/SMK ke atas,” ucapnya.

    “Kedua adalah bidang pekerjaan yang bisa mereka punya pendapatan yang cukup. Jadi terutama masuk ke lapangan pekerja formal, jangan ke informal,” sambung Tauhid.

    Di luar itu, pemerintah harus turut aktif membantu masyarakat kelas bawah ini agar bisa terbebas dari ‘lingkaran setan’ kemiskinan. Misalkan saja penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

    “Pemerintah harus siapkan jaminan sosial Ya, baik untuk pendidikan, kesehatan, kemudian layanan perumahan Air bersih dan sebagainya. Bahkan pembagian untuk katakanlah subsidi upah dan sebagainya itu diberlakukan,” tegas Tauhid.

    Lihat juga Video: Orang Miskin di Jatim Terbanyak, Tapi Pertumbuhan Ekonominya Naik

    (igo/eds)

  • Pemerintah Genjot Asuransi buat Aset Negara, Ini Sumber Dananya

    Pemerintah Genjot Asuransi buat Aset Negara, Ini Sumber Dananya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) meluncurkan program asuransi Barang Milik Negara (BMN) dengan skema pendanaan menggunakan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).

    Pada tahap pertama, asuransi BMN dengan skema PFB dilakukan secara piloting pada tiga kementerian yaitu Kementerian Agama untuk BMN berupa bangunan pendidikan, Kementerian Kesehatan untuk BMN berupa bangunan kesehatan, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk BMN berupa bangunan perkantoran khususnya kawasan istana negara.

    “Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menguji tata kelola, mekanisme pendanaan dan koordinasi kelembagaan secara terbatas sebelum program ini diterapkan secara
    menyeluruh pada tahun-tahun berikutnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

    Sebagai informasi, program asuransi BMN merupakan upaya mitigasi pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal saat terjadi bencana. Dilaksanakan sejak 2019, program tersebut mengandalkan sumber pendanaan dari DIPA masing-masing K/L dan merupakan bagian dari Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang telah diluncurkan pemerintah pada 2018.

    Hanya saja dalam perkembangannya, upaya asuransi BMN sering terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran K/L. Hal itu lah yang melatarbelakangi perumusan kebijakan asuransi BMN dengan skema PFB.

    Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi dan penerimaan klaim asuransi. Melalui pemanfaatan hasil pengembangan PFB, implementasi asuransi BMN dapat diakselerasi sebagai pelengkap atas asuransi BMN yang didanai dengan DIPA K/L sehingga diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan BMN.

    Suahasil berharap K/L dapat meningkatkan pengamanan BMN melalui pengalokasian anggaran asuransi sehingga perlindungan terhadap aset negara semakin optimal.

    “Namun demikian, kami berharap pengamanan BMN melalui alokasi anggaran asuransi dalam DIPA masing-masing K/L dapat terus dilaksanakan secara efektif agar perlindungan terhadap aset negara semakin optimal,” ucap Suahasil.

    Program tersebut merupakan hasil sinergi antara jajaran di Kemenkeu dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Bank Dunia yang turut memberikan asistensi teknis dalam pengembangan PFB.

    “Melalui peluncuran program asuransi BMN dengan skema PFB, Kemenkeu berharap perlindungan terhadap BMN semakin meningkat sehingga ketahanan fiskal pemerintah dan keberlangsungan pelayanan publik tetap terjaga ketika terjadi bencana,” imbuhnya.

    (acd/acd)