Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bos ASDP Buka Suara soal Merger Holding BUMN di Sektor Maritim

    Bos ASDP Buka Suara soal Merger Holding BUMN di Sektor Maritim

    Jakarta –

    Sejumlah anak usaha di sektor maritim, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dikabarkan bakal merger. Soal ini, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut soal kabar tersebut.

    Heru bilang, pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah lantaran keputusan ini turun dari Danantara. Ia bilang, kabar yang ia terima soal merger ini justru juga mencakup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik.

    “Kita tentunya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Danantara. Tetapi, memang sampai saat ini kita belum mendapatkan update kembali terkait dengan merger beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik,” ujar Heru saat ditemui di acara Media Briefing Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Heru menyebutkan, beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik meliputi PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, PT Pelindo, dan PT Pos Indonesia. Heru mengaku, pembahasan soal merger ini sudah lama belum ada kelanjutan sejak terakhir kali dibahas.

    “Ada ASDP, Pelni, Pelindo, dan kalau tidak salah PT Pos Indonesia. Ini kita belum mendapatkan update lanjutannya. Kami sebagai perusahaan BUMN tentu juga harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Danantara. Apapun bentuknya, seperti apa, kita akan mengikuti,” tambahnya.

    “Terakhir sudah lama sekali. Kita masih menunggu nanti update dari Danantara. Prinsipnya, kita ikut,” ujarnya lagi.

    Ketika ditanya soal bocoran target kapan wacana ini akan terealisasi, Heru menyarankan agar mengonfirmasi hal tersebut kepada Danantara.

    “Kalau itu targetnya tanya Danantara, jangan tanya kita,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • Pedagang Selamatkan Dagangan Usai Kebakaran Pasar Kramat Jati

    Pedagang Selamatkan Dagangan Usai Kebakaran Pasar Kramat Jati

    Foto Bisnis

    Ari Saputra – detikFinance

    Senin, 15 Des 2025 13:00 WIB

    Jakarta – Kebakaran melanda los pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12). Pedagang berupaya menyelamatkan buah yang tidak terbakar usai api padam.

  • OJK Luncurkan Buku Khutbah Biar Masyarakat Melek Asuransi

    OJK Luncurkan Buku Khutbah Biar Masyarakat Melek Asuransi

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah untuk sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025). Buku ini diharapkan dapat mendongkrak tingkat literasi dan inklusi di sektor PPDP syariah.

    Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan saat ini terdapat 28 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 55 unit usaha syariah. Kemudian berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi asuransi konvensional maupun non-syariah mencapai 45,45% dengan inklusi sebesar 28,50%.

    Kemudian untuk tingkat literasi dana pensiun secara umum 27,79%. Angka ini berbanding terbalik dibanding tingkat inklusi dana pensiun yang hanya sebesar 5,37%. Menurut Ogi, kondisi ini menjadi tantangan industri perasuransian.

    “Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari,” kata Ogi dalam sambutannya di Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Ogi menjelaskan, rendahnya tingkat literasi ini berdampak langsung pada pemahaman masyarakat ihwal proteksi dan rencanaan masa depan. Karenanya, buku khutbah ini diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman publik melalui masjid.

    “Buku ini penting karena industri keuangan syariah, termasuk asuransi penjaminan dan dana pensiun, merupakan industri yang terus berkembang.
    Masyarakat membutuhkan panduan yang jelas tentang cara mengelola risiko dan rencanakan masa depan sesuai prinsip syariah,” jelasnya.

    Ogi menambahkan, masjid sejak dulu telah menjelma sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu melalui mimbar khutbah. Dalam hal ini, ulama memiliki peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi tersebut.

    “Para ulama berperan memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat terhindar dari transaksi yang merugikan dan memilih praktek muamalah yang sesuai syariah,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • RI Terkesan Malu-malu Lindungi Industri, Mafia Impor Luar Biasa

    RI Terkesan Malu-malu Lindungi Industri, Mafia Impor Luar Biasa

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai Indonesia masih malu-malu dalam melindungi industri dalam negeri. Hal ini sangat disayangkan, mengingat banyak negara terus berlomba untuk memproteksi industri mereka.

    Menurut Agus, kondisi ini terjadi karena campur tangan mafia impor. Agus menyebut hal ini menjadi tantangan semua pihak dalam melindungi industri Tanah Air.

    “Indonesia malu-malu, terkesan malu-malu untuk melindungi industri dalam negerinya. Ini kan sangat disayangkan. Semua negara yang kita anggap negara paling terbuka, liberal, justru dia memproteksi. Kita kok malu-malu untuk memproteksi? Saya nggak tahu kenapa. Tapi kira-kira setiap malam saya tidur saya berpikir kenapa ya? Saya pikir kekuatan mafia impor itu luar biasa. Itu yang menjadi tantangan bagi kita,” kata Agus dalam Business Matching 2025 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

    Agus menjelaskan, banyak negara memproteksi industri mereka dengan berbagai kebijakan seperti melalui pengenaan tarif. Menurutnya hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia.

    Kebijakan perlindungan yang dilakukan Indonesia salah satunya melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Agus menyebut kebijakan TKDN cukup ideal karena tidak melanggar aturan perdagangan dunia, melindungi tenaga kerja dan menyerap tenaga kerja di Indonesia.

    “TKDN ini adalah upaya yang halus, cantik, yang dilakukan oleh pemerintah. Dia tidak melanggar peraturan-peraturan internasional seperti WTO. Dia melindungi industri dalam negeri dan juga pada gilirannya dia berhasil melindungi tenaga kerja dan juga mencetak tenaga kerja baru di Tanah Air,” sebut dia.

    Aturan TKDN tercantum dalam Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan. Sejauh ini 88.872 produk sudah tersertifikasi TKDN per Desember 2025, yang melibatkan sekitar 15.900 perusahaan industri.

    (ily/ara)

  • KKP Perbaiki Tambak Udang-Nila Terdampak Bencana Sumatera Tahun Depan

    KKP Perbaiki Tambak Udang-Nila Terdampak Bencana Sumatera Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembudidaya yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat akan mendapatkan rehabilitasi mulai tahun depan. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu memastikan proses perbaikan ini tidak akan membebankan pembudidaya.

    Haeru mengatakan pihaknya masih mendata jumlah pembudidaya yang terdampak. Data ini dikumpulkan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kerja sama dengan dinas setempat.

    “Contoh, dengan Kepala Dinas Aceh, saya sudah komunikasi. Kemudian dengan Kepala Dinas Sumbar, saya juga sudah komunikasi. Bahkan dia sudah bersurat juga kepada kami, memetakan, mengusulkan ini yang perlu didukung oleh pemerintah pusat,” kata Haeru di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Haeru menerangkan saat ini total kerugian dan anggaran rehabilitasi masih dihitung. Pihaknya sudah memiliki standar untuk perbaikan, misalnya perbaikan tambak di Aceh membutuhkan dana sekitar Rp 50 juta per hektare (ha).

    “Di Aceh itu kalau memperbaiki tambak per hektarnya katanya sekitar Rp 50 juta. Di Padang, di Sumbar itu sekitar Rp 70 juta. Di Medan lebih mahal, sekitar Rp 100 juta. Kemudian tambaknya kalau nanti rehabilitasi, ya kita pasti perbaiki menjadi lebih baik lagi. Maka kita punya standar nilai-nilai untuk perbaikan,” tambah Haeru.

    Haeru membeberkan kerusakan yang dialami pembudidaya, mulai dari petakan tambak rusak, saluran, hingga jaringan listrik. Bahkan kolam budi daya juga tak luput tersapu banjir. Pembudidaya yang paling terdampak, mulai dari petambak udang, pembudidaya bandeng, pembudidaya nila, hingga pembudidaya kakap.

    Saat ini, pemerintah masih dalam masa tanggap darurat bencana dengan fokus memberikan bantuan yang dibutuhkan korban. Usai masa tanggap darurat, Haeru menyebut baru berfokus pada upaya perbaikan, termasuk tambak. Mengenai waktu pelaksanaan, ia berjanji akan bergerak cepat.

    “Tidak boleh lama. Pemerintah ini harus cepat ya. Tahun depan kita sudah harus mulai. Tahun depan? Tahun depan itu tinggal dua minggu lagi. Sekarang sudah tanggal 15 (Desember) kan? Kita harus cepat. Di angka kami, DIPA kami, tahun depan sudah ada,” jelas Haeru.

    Lihat juga Video: Budidaya Udang Vaname, Ladang Cuan Para Petambak

    (rea/ara)

  • Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung posko pengungsian warga terdampak banjir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12). Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi seperti BBM serta LPG, sekaligus memantau percepatan pemulihan infrastruktur kelistrikan.

    “Prioritas kami adalah menjaga kelancaran distribusi energi dan mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak bencana,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Berdasarkan laporan per Sabtu (13/12), saat bencana pertama kali terjadi sebanyak 554.048 pelanggan di Sumut mengalami pemadaman listrik. Terakhir sebanyak 543.037 pelanggan sudah kembali dialiri listrik, dan 1.011 pelanggan lainnya masih mengalami pemadaman akibat kendala akses di beberapa lokasi.

    “Upaya pemulihan infrastruktur kelistrikan sempat membaik di seluruh kecamatan. Namun, curah hujan yang masih tinggi memicu longsor susulan yang kembali memutus sejumlah akses jalan dan jaringan listrik,” jelasnya.

    Akibatnya, pemulihan di beberapa wilayah harus dilakukan secara bertahap. Hingga Sabtu (13/12) kemarin, setidaknya masih ada tiga kabupaten yang belum sepenuhnya pulih, yakni:

    1. Kabupaten Tapanuli Tengah, aliran listrik di 209 dari 215 desa telah kembali menyala, sementara 6 desa masih mengalami pemadaman.

    2. Kabupaten Tapanuli Utara, 389 dari 395 desa telah dialiri listrik dan 6 desa masih padam.

    3. Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan 206 dari 211 desa telah pulih, sementara 5 desa lainnya masih dalam proses penanganan.

    Untuk penyaluran BBM, di Sumatera Utara tercatat sudah mulai membaik. Misalkan saja di wilayah yang sebelumnya sempat terisolir seperti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, SPBU telah beroperasi kembali meski volume penyaluran masih mengalami kendala.

    Kemudian kondisi penyaluran di Kota Medan juga dilaporkan telah membaik. Pasokan BBM di wilayah tersebut saat ini masih disuplai dari Fuel Terminal (FT) Sibolga.

    Namun di sejumlah lokasi lainnya masih menghadapi kendala atau keterbatasan suplai imbas terputusnya jalur menuju FT Sibolga. Di antaranya Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

    Untuk memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi, dilakukan skema alih suplai dari FT Sibolga ke IT Dumai, FT Siantar, dan IT Teluk Kabung. Sebagai langkah penguatan, PT Pertamina Patra Niaga turut menyiapkan penambahan Awak Mobil Tangki (AMT) dan Mobil Tangki (MT) guna memperlancar distribusi dari FT Siantar dan IT Dumai.

    (acd/acd)

  • Upaya Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Lewat Pertamina Digital Hub

    Upaya Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Lewat Pertamina Digital Hub

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) terus berupaya mengoptimalkan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis operasi perusahaan. Salah satunya, diwujudkan melalui inovasi Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, di Jakarta, Jumat (12/12).

    Pertamina Digital Hub ini hadir sebagai pusat kendali, monitoring, dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi. Dengan menggabungkan teknologi analitik, visualisasi data, dan sistem pengawasan real time.

    Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita menyampaikan di dalam Pertamina Digital Hub, seluruh proses penyediaan energi dari hulu hingga ke hilir secara efektif dan real-time dapat termonitor.

    “Kinerja Pertamina Digital Hub ini sangat efektif dan sangat terasa dalam penyediaan energi, khususnya memantau pasokan BBM dan LPG seperti saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara real time kami bisa memonitor, menganalisa dari data yang ada untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah antisipasi ke depannya,” kata Arya dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    Di ruangan terintegrasi tersebut juga dipantau berbagai data, di antaranya pergerakan kapal yang mendistribusikan BBB, penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk penyaluran ke wilayah bencana Sumatera, pemantauan tren pemberitaan tentang Pertamina.

    Sementara itu, Vice President Digital Analytic Solution Pertamina Digital Hub, Tatit Sri Jayendra mengatakan Digital Hub dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama yang dirancang untuk peningkatan digital analytic capability Pertamina. Pilar tersebut adalah Remote Surveillance and Command Center, Digital Factory, dan pilar ketiga yakni Orchestration Center.

    “Visi utama Digital Hub adalah mengintegrasikan seluruh rantai nilai bisnis Pertamina secara digital. Ketika data dan aplikasi yang mendukung pekerjaan kita terintegrasi, maka kita menciptakan lingkungan di mana data menjadi transparan, akuntabel, dan akurat. Integrasi ini menghilangkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, manajemen dapat membuat keputusan yang cepat, tepat, dan akurat,” jelas Tatit.

    Adapun Pertamina Digital Hub merupakan bagian penting dalam transformasi digitalisasi Pertamina sehingga bisa memastikan ketersediaan energi termasuk BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi https://www.danantaraindonesia.co.id/.

    (akn/ega)

  • Rahasia Ringgit Malaysia Bikin Keok Dolar AS hingga Jadi Juara Mata Uang Asia

    Rahasia Ringgit Malaysia Bikin Keok Dolar AS hingga Jadi Juara Mata Uang Asia

    Jakarta –

    Ringgit menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Malaysia itu naik 0,5% terhadap dolar AS menjadi RM 4,0860 pada 12 Desember, tertinggi sejak Mei 2021.

    Tahun ini ringgit telah melonjak lebih dari 9% terhadap dolar AS. Kenaikan itu membawa ringgit menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia selama 2025.

    “Fundamental ringgit yang kuat menempatkannya pada posisi terdepan untuk mengungguli mata uang regional lainnya,” tulis para ahli strategi Maybank, termasuk Saktiandi Supaat, dalam sebuah catatan dikutip dari Straits Times, Sabtu (13/12/2025).

    Rahasia Ringgit Perkasa Lawan Dolar AS

    Faktor pendorong penguatan ringgit Malaysia meliputi, pertama kelanjutan siklus investasi yang meningkat, kedua reformasi fiskal di Malaysia, dan ketiga Malaysia kini pusat data center utama.

    Selain itu, popularitas mata uang Malaysia didorong oleh ekonomi yang berorientasi ekspor. Naiknya ekspor terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan global, sehingga membantu pertumbuhan ekspor kuartal ketiga melampaui ekspektasi.

    Para pembuat kebijakan juga optimis bahwa data center dapat membantu memanfaatkan peluang pertumbuhan baru bagi negara tersebut. Optimisme ini telah mendorong investor asing untuk memperluas eksposur mereka terhadap aset Malaysia.

    Pergerakan Ringgit

    Dikutip dari The Star, nilai tukar ringgit menguat terhadap sejumlah mata uang dari sejumlah negara. Ringgit tercatat menguat terhadap yen menjadi 2,626-2,6304 dari 2,6536-2,6561, dan perkasa terhadap pound sterling Inggris menjadi 5,4789-5,4869 dari 5,4859-5,4905, namun ringgit melemah terhadap euro menjadi 4,8037-4,8107 dari 4,7912-4,7953 pada penutupan pekan lalu.

    Ringgit juga cenderung menguat terhadap mata uang ASEAN. Ringgit menguat terhadap rupiah Indonesia menjadi 245,9-246,4 dari 246,8-247,2 pekan lalu, meningkat terhadap dolar Singapura menjadi 3,1701-3,1750 ringgit dari 3,1741-3,1773 ringgit sebelumnya, dan lebih tinggi terhadap peso Filipina di 6,93-6,94 ringgit dari 6,97-6,98 ringgit. Namun, melemah terhadap baht Thailand menjadi 12,9589-12,9845 ringgit dari 12,9054-12,9221 ringgit minggu lalu.

    (ada/ara)

  • Pengusaha Ungkap Penyebab Kemacetan di Merak-Bakauheni Saat Libur Panjang

    Pengusaha Ungkap Penyebab Kemacetan di Merak-Bakauheni Saat Libur Panjang

    Jakarta –

    Masalah jumlah kapal disebut-sebut menjadi penyebab kemacetan setiap periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta angkutan Lebaran di lintasan Merak-Bakauheni. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menepis hal tersebut.

    Gapasdap menyebut, akar persoalan kemacetan yang hampir selalu terjadi pada setiap event Nataru dan Lebaran di Merak-Bakauheni adalah keterbatasan infrastruktur pelabuhan, khususnya jumlah dan kualitas dermaga. Kondisi tersebut menyebabkan kapal-kapal yang telah memiliki izin operasi tidak dapat dioptimalkan kapasitas muat dan jam operasinya.

    Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan, berbagai masukan telah berulang kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan maupun Komisi V DPR.

    “Masalah di Merak-Bakauheni bukan kekurangan kapal,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

    Saat ini terdapat sekitar 70 kapal yang terdaftar dan siap beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni. Namun akibat keterbatasan jumlah dermaga, hanya sekitar 28 kapal per hari atau sekitar 30% yang dapat beroperasi. Sisanya terpaksa menganggur dan menunggu giliran jadwal sandar.

    Akibat kondisi tersebut, hari operasi kapal per bulan hanya sekitar 11 hari, jauh dari kondisi ideal. Situasi ini sangat tidak sehat bagi dunia usaha dan pada akhirnya menggerus kemampuan operator dalam menjaga standar keselamatan dan kualitas layanan.

    “Kapal dipaksa off, tetapi biaya tetap berjalan. BBM untuk mesin standby, kru kapal wajib siaga 24 jam, perawatan kapal, hingga risiko kerusakan akibat kapal lama tidak beroperasi tetap harus ditanggung,” ujarnya.

    Pihaknya menegaskan, jika jumlah dermaga mencukupi, maka kapal-kapal yang saat ini tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali, sehingga kapasitas angkut dapat meningkat hingga sekitar 150% dibanding kondisi eksisting, tanpa perlu menambah kapal baru.

    Selain persoalan kuantitas, kualitas dermaga yang ada juga memerlukan pembenahan serius. Beberapa dermaga di Pelabuhan Merak membutuhkan penambahan dan penguatan breakwater, karena sering terjadi kegagalan sandar akibat gelombang dan arus. Di samping itu, terdapat dolphin dermaga yang roboh dan hingga kini belum diperbaiki, kondisi yang sangat membahayakan keselamatan pelayaran.

    Terkait usulan pengoperasian kapal-kapal berkapasitas besar, pihaknya menegaskan bahwa rekayasa operasional tersebut sebenarnya telah diterapkan pada Angkutan Lebaran terakhir dan terbukti berhasil tanpa menimbulkan kemacetan. Namun dalam kondisi operasional harian normal, kehadiran kapal-kapal kecil tetap dibutuhkan, mengingat rata-rata tingkat keterisian hanya sekitar 35%.

    Selain itu, kata dia, perlu dipahami bahwa angkutan penyeberangan menggunakan BBM bersubsidi. Penggunaan kapal besar dengan tingkat keterisian rendah justru akan menimbulkan pemborosan BBM dan ketidakefisienan operasional.

    “Jika kapal besar dioperasikan dengan tingkat keterisian hanya 35%, maka akan terjadi pemborosan BBM subsidi. Ini tidak sehat secara ekonomi maupun kebijakan energi,” tambah Khoiri.

    (acd/acd)

  • Pergerakan Harga Emas Sepekan hingga Hampir Cetak Rekor Lagi

    Pergerakan Harga Emas Sepekan hingga Hampir Cetak Rekor Lagi

    Jakarta –

    Harga emas Antam sepekan ini naik pesat meskipun sempat turun tipis. Pada Senin (8/12) harga emas berada di angka Rp 2.409.000 per gramnya.

    Berlanjut ke Selasa (9/12), harga turun emas tipis Rp 6.000 menjadi Rp 2.403.000 per gram. Sementara pada Rabu (10/12), harga emas Antam naik Rp 13.000 menjadi Rp 2.426.000 per gram.

    Harga emas kembali menguat pada Kamis (11/12) yang naik Rp 5.000 menjadi Rp 2.431.000 per gram. Harga emas kembali meledak esok harinya dengan kenaikan Rp 22.000 pada Jumat (12/12) dan menjadi Rp 2.453.000 per gram.

    Menutup pekan ini, harga emas Antam kembali terbang tinggi dan menorehkan harga tertinggi sepanjang minggu. Per Sabtu (13/12), harga emas Antam naik Rp 9.000 per gram menjadi Rp 2.462.000.

    Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam berada di rentang Rp 2.403.000-2.462.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada di Rp 2.322.000-2.462.000 per gram.

    Rekor Harga Emas

    Untuk diketahui, harga emas Antam sempat pecah rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Rp 2.487.000 per gram pada 21 Oktober 2025.

    Sementara untuk buyback, harga emas juga ikut naik Rp 9.000 per gram menjadi Rp 2.322.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

    (ara/ara)