Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal rencana pemerintah menambah porsi kewajiban pengusaha memasok batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Menurut Bahlil DMO bisa saja melebihi 25% dari total produksi perusahan.

    Ke depannya, batu bara akan diprioritaskan kepada industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti untuk PLN, industri pupuk hingga semen.

    Pasalnya, menurut Bahlil, konsumsi PLN untuk batu bara saja mencapai 140 juta sampai 160 juta ton.

    “Batu Bara kita itu sekarang kan total konsumsi untuk nasional PLN itu kan 140 juta sampai 160 juta. Dan di DMO kedepan kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang menguasai hajat hidup ramai-ramai. Apa itu? PLN, pupuk, semen,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menambahkan, Indonesia menyuplai 600 juta ton batu bara ke pasar global. Angka itu hampir 50% dari kebutuhan batu bara dunia yang sebesar 1,3 miliar ton. Hal ini menyebabkan suplai dan permintaan tidak seimbang sehingga turunnya harga komoditas tersebut.

    “Akibatnya apa? Supply and demandnya tidak seimbang. Kebutuhan batu bara dunia itu cuma 1,3 miliar ton. Kita bisa menyuplai sampai 600 juta ton, hampir 50%. Akhirnya sekarang harga batu bara lagi turun jauh. Nah, kita akan mengevaluasi RKAB, khususnya pada volume,” jelas Bahlil.

    Oleh karena itu pemerintah akan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta membuka peluang DMO ditambah lebih dari 25%.

    Namun, Bahlil menekankan bahwa evaluasi DMO dilakukan jika kebutuhan untuk PLN, industri pupuk dan semen tidak mencukupi.

    “Karena kita mengevaluasi RKAB maka DMO yang 25% itu kemungkinan besar kita akan dorong kalau kita hitung kebutuhan nasional untuk memenuhi semen, PLN dan pupuk itu cukup 25%, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita masih kurang, kita akan naikkan volume DMO, itu maksudnya,” ujarnya.

    Bahlil menambahkan RKAB tahun depan akan lebih rendah dari tahun 2025. Meski tak menampik kebijakan-kebijakan tersebut bisa mempengaruhi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bahlil menyebut pemerintah perlu memilih alternatif kebijakan yang baik.

    “Kita hidup ini tidak semuanya sempurna. Pemerintah itu melakukan itu adalah mencari alternatif terbaik dari semua alternatif yang ada. Kita tidak bisa semuanya itu harus nilainya 9, kita bagaimana membuatnya harus semuanya jalan,” tutup Bahlil.

    (ily/hns)

  • Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penagihan obligor tetap akan dijalankan kendati Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibubarkan.

    Penagihan tetap dilakukan kendati dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, Purbaya masih mempertimbangkan pembubaran satgas tersebut.

    “Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada (BLBI), kita akan kejar sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain-lain,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Pembubaran Satgas BLBI dinilai lebih baik daripada kerjanya tidak optimal. Dalam jangka pendek, Purbaya akan mengoptimalkan kerja Satgas BLBI sebelum akhirnya dibubarkan.

    “Saya takutnya cuma ada nama doang ada Satgas, terus bikin ribut, tapi hasilnya minimum. Saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu,” terangnya.

    Ia menambahkan, pemerintah tidak menghapus kewajiban tagih para obligor. Penelusuran aset tagihan pun akan memaksimalkan sistem yang ada saat ini.

    “Kita kejar terus itu tapi nggak dalam bentuk satgas yang ribut. Kita kejar aja seperti apa. Masih aja kita kejar terus tapi nggak dalam Satgas. Orang Indonesia cukup canggih mengejar aset kalau di LPS kita punya tim khusus untuk aset tracing asetnya nggak bisa lari,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Menurut Bahlil proyek ini akan diputuskan pada Desember usai dikaji Danantara.

    Kementerian ESDM sudah melakukan pra feasibility study (FS) atau pra studi kelayakan yang kemudian diserahkan ke Danantar. Kini, Danantara tengah melakukan finalisas yang ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

    “Danantara melakukan FS dengan menggandeng konsultan-konsultan yang baik. Kemarin kita ratas dengan Presiden (Prabowo Subianto). Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai. Nah, kalau sudah selesai baru kami akan menentukan lokasi-lokasinya. Karena terkait dengan cadangan bahan baku,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Dalam proyek ini investor dari China, Eropa hingga Amerika Serikat (AS) berpotensi terlibat dalam penyediaan teknologinya. Mereka akan bermitra dengan BUMN di bawah komando Danantara.

    “Teknologinya itu salah satu diantaranya dari Cina, dari Eropa, dari Amerika. Tapi perusahaannya saya menyarankan untuk BUMN Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive,” sebut Bahlil.

    “Tapi teknologinya kan bangsa kita ini kita harus jujur, kita mesti butuh teknologi luar, itulah. Makanya dari setiap saat saya katakan bahwa teknologinya itu kita pakai China, Eropa, atau Amerika,” sambungnya.

    Bahlil juga sudah melakukan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Harapannya proses konstruksi proyek DME dilakukan pada tahun 2026.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan ada investor China tertarik menanamkan modal jumbo US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun (kurs Rp 16.440) dalam DME. Meskipun Tri enggan membocorkan nama perusahaan yang dimaksudnya.

    Dalam proyek ini perusahaan China tersebut tidak melakukannya sendiri, melainkan akan menggandeng perusahaan swasta dalam negeri. Namun Tri juga enggan menjelaskan identitas perusahaan swasta dalam negeri mana yang bakal ikut menggarap.

    Proposal yang diajukan perusahaan China tersebut untuk menggarap proyek DME dinilai sangat menarik. Pasalnya tingkat pengembalian (internal rate of return/IRR) sudah di atas 15% dengan menggunakan batu bara kualitas rendah.

    “Dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya, negara tidak investasikan sesuatu, dan perusahaan itu akan jalan. Nah, dengan IRR yang cukup menarik dan sebagainya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memulai untuk industri DME ini dan itu menggunakan batu bara kualitas yang rendah,” ujar Tri.

    (ily/hns)

  • Alasan Danantara Tunjuk 2 WNA Jadi Direktur Garuda

    Alasan Danantara Tunjuk 2 WNA Jadi Direktur Garuda

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan penunjukan dua ekspatriat yakni Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bukan dilakukan secara asal.

    Managing Director Danantara, Febriany Eddy mengatakan kedua nama tersebut dipilih lantaran memiliki rekam jejak panjang di industri aviasi global.

    “Ada dua ekspatriat yang masuk dan dua ini juga bisa dicek ya CV nya. Ada dua ekspatriat yang dipilih dari background aviasi. Nah, dua ini dikurasi ya,” katanya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Febriany mengatakan Neil memiliki pengalaman bekerja di setidaknya 11 maskapai dunia. Dari 11 maskapai itu, Neil telah memimpin tranformasi di tiga maskapai.

    “Jadi sudah melihat begitu banyak jenis airline dengan segala tantangannya,” katanya.

    “Bala dari SQ. Kita pilih karena Bala ini bukan CFO biasa. Background beliau itu technical, dari engineering. Naik kemudian dari engineering dia masuk ke aircraft leasing dan purchase yang mana adalah kontrak terbesar dalam airline business,” tambahnya.

    Selain itu, Danantara juga memberikan tugas kepada kedua ekspatriat untuk mengembangkan talenta-talenta muda yang ada di Danantara. Hal ini agar mendapatkan pemimpin baru dari generasi muda Garuda Group.

    “Jadi Bala dan Niel sudah dikasih pesan bahwa Anda nggak di sini selamanya. Anda selain membantu transformasi Garuda adalah men-coaching, men-develop talenta-talenta ini untuk bisa naik. Harapan kita tentu ada anak-anak muda lagi dari Garuda Group yang akan menjadi pemimpin di dalam waktu yang cukup dekat,” katanya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Buka Peluang Tarif Pajak UMKM 0,5% Jadi Permanen!

    Purbaya Buka Peluang Tarif Pajak UMKM 0,5% Jadi Permanen!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sektor UMKM dengan tarif 0,5% tanpa batasan waktu alias permanen. Hanya saja ia memberi syarat agar UMKM tidak lagi mempermainkan omzet demi mendapatkan tarif pajak rendah.

    “Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM nggak ngibul-ngibul, harusnya sih nggak apa-apa dipermanenkan,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Meski demikian, Purbaya menyebut akan melihat kondisi perekonomian dalam dua tahun ke depan sambil memantau implementasi saat ini di lapangan.

    “Kita lihat dua tahun ke depan seperti apa deh (ekonominya). Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah memperpanjang pengenaan PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai 2029. Kebijakan ini berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet bruto maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

    “Terkait dengan PPh final bagi UMKM, yang pendapatannya Rp 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

    Pemerintah mengalokasikan Rp 2 triliun dari APBN untuk insentif pajak ini dengan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 542.000.

    “Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” beber Airlangga.

    Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak UMKM, serta menyederhanakan kewajiban administrasi bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia. Kebijakan ini masuk stimulus ekonomi jangka panjang yang baru diumumkan.

    (acd/acd)

  • bjb Hadirkan Program SiSuka, Investasi Deposito Kini Lebih Praktis

    bjb Hadirkan Program SiSuka, Investasi Deposito Kini Lebih Praktis

    Jakarta –

    bank bjb terus berupaya memberikan kemudahan investasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui bjb SiSuka (Deposito Suka-Suka) Online.

    Corporate Secretary Herfinia mengatakan Program bjb SiSuka Online dirancang untuk memudahkan nasabah dalam berinvestasi melalui platform digital. Melalui aplikasi DIGI bank bjb, nasabah dapat membuka deposito secara mandiri, menyesuaikan nominal penempatan, dan menentukan jangka waktu sesuai preferensi pribadi.

    “Kemudahan ini menjadikan investasi semakin praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja dari mana saja,” kata Herfinia dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Dia menjelaskan Program bjb SiSuka Online berlangsung mulai 1 November 2025 hingga 31 Desember 2025 dan terbuka bagi nasabah perorangan, baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama menjadi bagian dari keluarga besar bank bjb.

    Menariknya, nasabah berkesempatan memperoleh suku bunga kompetitif hingga 4.50% per tahun untuk penempatan dana selama tiga bulan dengan nominal penempatan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1 miliar. Tingkat suku bunga ini berlaku sepanjang masa program hingga deposito jatuh tempo.

    “Untuk mengikuti program ini, nasabah hanya perlu memiliki rekening utama berupa tabungan atau giro di bank bjb serta telah terdaftar sebagai pengguna DIGI bank bjb. Semua proses dilakukan melalui aplikasi, dari pembukaan hingga pencairan deposito, tanpa perlu ke kantor cabang,” ujarnya.

    Untuk membuka deposito bjb SiSuka Online, nasabah cukup mengakses aplikasi DIGI bank bjb dan memilih menu ‘bjb Deposito’ dari halaman utama. Setelah itu, memilih menu ‘Pembukaan Deposito Baru’ dan pilih ‘Deposito Suka-Suka’.

    “Setelah dipilih akan muncul halaman persetujuan syarat dan ketentuan. Pada tahap ini, nasabah diwajibkan untuk membaca dan memahami seluruh ketentuan umum penempatan bjb Deposito Suka-Suka Online, termasuk pernyataan bahwa seluruh data pribadi yang disampaikan adalah benar dan dapat diproses oleh bank untuk keperluan penempatan deposito,” ungkapnya.

    Nasabah juga menyatakan setuju dan bersedia mengikatkan diri untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam program ini. Di antaranya adalah komitmen untuk mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur jaminan terhadap dana deposito sepanjang memenuhi persyaratan nilai simpanan yang dijamin dan tidak melanggar ketentuan.

    Setelah menyetujui persyaratan, nasabah akan diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan deposito secara digital. Pada formulir ini, nasabah akan diminta untuk memilih nominal penempatan dana mulai dari Rp1 juta hingga Rp 1 miliar serta menentukan jangka waktu deposito, mulai dari satu bulan sampai dengan dua belas bulan.

    “Nasabah juga perlu menentukan sumber dana yang digunakan, yaitu dari rekening utama mereka di bank bjb,” ujar Herfinia.

    Setelah semua data diisi dengan lengkap, aplikasi akan menampilkan estimasi nilai bunga yang akan diperoleh berdasarkan jumlah penempatan dan jangka waktu yang dipilih.

    Estimasi ini membantu nasabah memahami potensi keuntungan yang akan diterima. Jika semua informasi sudah sesuai, nasabah dapat melanjutkan proses dengan mengklik tombol ‘Selanjutnya’ dan masuk ke tahap konfirmasi pembukaan deposito.

    Konfirmasi pembukaan deposito dilakukan dengan melakukan otorisasi menggunakan PIN DIGI bank bjb yang dimiliki nasabah. Jika proses otorisasi berhasil, maka pembukaan deposito dianggap selesai. Bukti transaksi akan secara otomatis tersimpan di menu Inbox dalam aplikasi.

    Selain proses pembukaan, bank bjb juga mempermudah proses pencairan deposito bjb SiSuka Online dengan alur yang sangat sederhana. Nasabah hanya perlu kembali membuka aplikasi DIGI bank bjb dan masuk ke menu ‘bjb Deposito’. Setelah itu, pilih menu ‘Pencairan Deposito’ yang akan menampilkan daftar deposito aktif milik nasabah.

    Nasabah kemudian memilih salah satu deposito yang ingin dicairkan dan mengklik tombol ‘Cairkan’. Aplikasi akan menampilkan rincian informasi deposito yang akan dicairkan untuk dikonfirmasi. Jika data sudah sesuai, nasabah dapat melanjutkan dengan menekan tombol ‘Selanjutnya’.

    “Seperti pada tahap pembukaan, pencairan juga memerlukan otorisasi menggunakan PIN DIGI bank bjb. Setelah otorisasi berhasil dilakukan, dana hasil pencairan akan langsung dikreditkan ke rekening sumber dana yang digunakan saat pembukaan deposito. Proses ini berlangsung otomatis, cepat, dan tanpa perlu interaksi langsung dengan petugas,” tuturnya.

    Bukti transaksi pencairan akan secara otomatis tersimpan di menu Inbox dalam aplikasi, sama seperti saat pembukaan. Dengan demikian, seluruh proses transaksi tercatat rapi dan bisa diakses kapan saja.

    bjb SiSuka Online turut menegaskan keunggulan bank bjb dalam membangun inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital. Nasabah kini tak hanya menabung, tetapi juga berinvestasi dengan lebih produktif melalui pengalaman perbankan digital yang nyaman.

    “Dengan teknologi yang semakin canggih dan kebiasaan masyarakat yang semakin digital, program bjb SiSuka Online menjadi jawaban atas kebutuhan finansial masa kini. Nasabah tak perlu lagi bingung memilih antara fleksibilitas dan keamanan karena keduanya bisa diperoleh dalam satu produk,” ungkapnya.

    Dia memastikan pihaknya bakal terus mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai inisiatif, termasuk memperluas akses terhadap produk deposito digital ini secara nasional. Tak hanya untuk warga perkotaan, tapi juga menjangkau komunitas di berbagai daerah.

    “Melalui pendekatan teknologi dan pelayanan prima, bank bjb percaya bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk membangun masa depan finansial yang lebih mapan. bjb SiSuka Online menjadi jembatan antara keinginan masyarakat akan kemudahan dan kebutuhan akan stabilitas finansial,” jelasnya.

    “Kini saatnya nasabah memanfaatkan momentum ini. Program bjb SiSuka Online hanya berlaku hingga 31 Desember 2025. Jangan lewatkan kesempatan untuk berinvestasi cerdas dengan suku bunga yang menguntungkan, melalui proses yang mudah dan sesuai gaya hidup modern,” tutupnya.

    Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui situs resmi bank bjb di infobjb.id/deposito lalu pilih produk deposito online atau mengunjungi kantor cabang terdekat, atau menghubungi bjb Call 14049. bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (akd/akd)

  • Kemenkeu Bakal Buka Lowongan CPNS buat 300 Lulusan SMA

    Kemenkeu Bakal Buka Lowongan CPNS buat 300 Lulusan SMA

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan lowongan kerja calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2026 mendatang. Salah satunya adalah rencana merekrut 300 orang lulusan sekolah menengah atas (SMA).

    Purbaya mengatakan para lulusan SMA itu akan ditugaskan untuk menjadi tenaga lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Bea Cukai kan perlu tenaga lapangan tuh. Sudah lihat kan kita petugas di mana-mana, sebagian juga karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Tidak hanya itu, Purbaya menyebut pihaknya juga akan merekrut pegawai yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Jumlahnya mencapai 279 orang.

    Dengan begitu, ia memastikan lowongan kerja CPNS Kemenkeu tahun 2026 dibuka secara hybrid atau terbuka untuk umum dan dari lulusan PKN STAN. “Saya pikir akan terbuka hybrid. Ada STAN, ada luar STAN,” jelasnya.

    Sebelumnya, rencana rekrutmen pegawai Kemenkeu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029. Dalam aturan itu, disebutkan penambahan pegawai baru dari rekrutmen CPNS umum, serta sekolah kedinasan dan PPPK dengan mengkaji kemungkinan penerapan rekrutmen ASN fleksibel.

    Berdasarkan perhitungan atas data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun dalam kurun tahun 2025-2029 sejumlah 5.738 orang. Sementara itu, berdasarkan tren turn over rate selama 3 tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) dalam 5 tahun mendatang diprediksi sejumlah 2.010 orang.

    Di sisi lain, per 31 Desember 2024 jumlah ASN Kemenkeu tercatat sebanyak 77.055 orang berdasarkan data HRIS. Jumlah tersebut berkurang 6,56% atau 5.413 orang jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2019.

    (acd/acd)

  • Garuda & Pelita Mau Dimerger biar Tak Kanibal

    Garuda & Pelita Mau Dimerger biar Tak Kanibal

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkapkan alasan di balik rencana penggabungan Garuda Indonesia dan Pelita Air. Managing Director Danantara Febriany Eddy mengatakan penggabungan ini maskapai ini merupakan rencana dari Danantara dalam program streamlining dan konsolidasi BUMN.

    “Kan kalau Pelita ya bagian dari streamline dan konsolidasi ya jadi bukan cuma Pelita. Semuanya sejenis-jenis ya akan masuk ke dalam sektornya. Kan hospital, nanti ada holding hospital, hotel-hotel. Sama airline kan nggak lucu juga kalau Pelita ada di sektor sendiri, kan Pelita adalah bagian dari airline business,” katanya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Febriany mengatakan, langkah tersebut ditempuh agar maskapai tidak saling memakan pasar. Intinya, kata Febriany, program ini menghapus kompetisi internal dan memastikan segmen serta target pasar masing-masing menjadi jelas.

    “Yang jelas bagian dari streamline dan konsolidasi adalah menghapus internal competition dan saling kanibal itu. Jadi segmen mesti jelas, target mesti jelas. Tadi kuncinya adalah dalam rencananya pasti akan dipastikan untuk tidak saling kanibal,” katanya.

    “Justru menurut saya banyak sekali best practice di Pelita yang harus di copy ke yang lain. Likewise ada best practice di Citlink dan Garuda yang harus menjadi manfaat dari Pelita. Jadi disitu kita saling memperkuat diri,” tambahnya.

    Terkait dengan waktu penggabungan Garuda dan Pelita, Febriany belum bisa memberikan keterangan lebih.

    “Nah bagaimana segmentasinya, brandingnya itu tunggu lah, tunggu,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan rencana penggabungan salah satu anak usaha perusahaan, Pelita Air, dengan maskapai pelat merah Garuda Indonesia secara rutin dilaporkan ke BPI Danantara. Pertamina menunggu keputusan dari Danantara.

    “Semua proses masih berjalan terus, proses berjalan, kita laporkan ke Danantara juga untuk bisa ada penilaian sekaligus keputusan,” terangnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (10/11).

    Meski begitu, Simon juga menegaskan keputusan akhir terkait penggabungan dua maskapai nasional ini sangat bergantung pada keputusan Danantara. Walau sampai saat ini menurutnya Pelita Air masih terus melakukan pembicaraan dengan Garuda Indonesia terkait hal ini sembari melakukan penilaian internal.

    “Pembicaraan sudah kita rintis tapi tentunya mengikuti langkah-langkah yang sudah ada saat ini, termasuk penilaian-penilaian dari internal kita. Penilaian dari internal pelita air, begitu juga ke Danantara untuk kemudian nanti finalisasinya,” terangnya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Kejar Rp 20 T dari Pengemplang Pajak, Baru Terkumpul Rp 8 T

    Purbaya Kejar Rp 20 T dari Pengemplang Pajak, Baru Terkumpul Rp 8 T

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya baru berhasil melakukan penagihan sebesar Rp 8 triliun dari pengemplang pajak. Padahal total keseluruhan ada Rp 60 triliun tunggakan pajak yang dikemplang oleh 200 wajib pajak.

    Purbaya mengatakan sampai akhir tahun ini pihaknya menargetkan setidaknya dapat terkumpul Rp 20 triliun. Sisanya akan dilakukan penagihan pada tahun berikutnya.

    “Itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp 8 triliun, sebagian mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya optimis bisa mengumpulkan Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini dari pengemplang pajak. Bendahara Negara itu meminta mereka yang memiliki tunggakan jangan main-main.

    “Kemungkinan besar tertagih, mereka jangan main-main sama kita,” tegas Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya aktif menagih para pengemplang pajak. Hanya saja diakui ada beberapa kendala yang dihadapi.

    Pertama, pengemplang pajak meminta diangsur. Bimo menyebut setidaknya ada 91 wajib pajak (WP) yang membayar mengangsur.

    Kedua, pengemplang pajak yang pailit di mana jumlahnya mencapai 27 WP. Ketiga, dari mereka mengaku kesulitan keuangan yang totalnya mencapai 5 WP.

    “Yang pengawasan penegakan hukum ada 4, yang sudah kita lakukan aset raising ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan beneficial owner-nya ada 29, dalam proses penyanderaan ada 1, proses tindak lanjut lainnya ada 59,” beber Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (14/10).

    (acd/acd)

  • Purbaya Ungkap Ada K/L Balikin Anggaran Rp 3,5 T, Ini Alasannya

    Purbaya Ungkap Ada K/L Balikin Anggaran Rp 3,5 T, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap terdapat sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu dikarenakan mereka tidak sanggup untuk menyerap seluruh anggaran hingga akhir tahun ini.

    “Ada beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai sekarang karena mereka nggak mampu belanjain,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Sayangnya, Purbaya tidak menjawab ketika ditanya K/L mana saja yang telah mengembalikan anggaran kepada Kemenkeu. “Kan masih gerak nih, cuma rata-rata (K/L) masih sesuai dengan rencananya,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan melakukan monitoring terkait penyerapan anggaran K/L sampai Oktober 2025. Jika anggaran dirasa tidak bisa terserap sepenuhnya sampai akhir tahun, anggaran tersebut akan diambil kembali untuk dialihkan ke program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    “Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka pikir nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi ini akan kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur,” tutur Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9).

    Purbaya menegaskan komitmennya untuk mempercepat belanja negara secara efektif. Ia mau di bawah kepemimpinannya tidak ada lagi sisa anggaran yang berlimpah di akhir tahun.

    “Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” kata Purbaya usai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

    (acd/acd)