Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Harga Bitcoin Terjun Bebas Usai Shutdown AS Berakhir, Kok Bisa?

    Harga Bitcoin Terjun Bebas Usai Shutdown AS Berakhir, Kok Bisa?

    Jakarta –

    Pasar aset kripto kembali bergerak melemah setelah harga Bitcoin (BTC) turun ke bawah level support di kisaran US$ 96.000. Hal ini terjadi saat shutdown atau penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) berakhir.

    Presiden AS Donald Trump telah menandatangani rancangan anggaran yang mengakhiri shutdown selama 43 hari pada Rabu malam (13/11) waktu setempat. Penandatanganan ini mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah AS dan memulihkan pendanaan federal hingga 30 Januari 2026.

    Dengan beroperasinya pemerintah secara penuh, lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam ekosistem kripto, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dapat melanjutkan agenda regulasinya.

    Kondisi pasca shutdown kali ini berbeda. Meski pemerintah AS telah kembali beroperasi, reaksi pasar kripto relatif datar, bahkan Bitcoin masih berada di bawah tekanan.

    Vice President INDODAX, Antony Kusuma, menyampaikan bahwa fluktuasi harga saat ini harus dilihat sebagai konsolidasi pasar menuju fase pematangan. Selebihnya, ketidakpastian kebijakan suku bunga masih menjadi faktor utama yang menentukan arah pergerakan harga Bitcoin.

    “Kebijakan suku bunga The Fed memiliki imbas terhadap pergerakan harga Bitcoin. Selain itu, selama arah kebijakan masih belum pasti, volatilitas pasar akan tetap tinggi karena investor cenderung menunggu kejelasan sebelum kembali masuk,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa sinyal pemangkasan suku bunga di bulan Desember nantinya bisa menjadi titik balik penting, sebab perubahan arah kebijakan moneter berpotensi membuka ruang pemulihan harga di pasar kripto global.

    Selain itu, di tengah tekanan jangka pendek ini, Antony menegaskan bahwa pergerakan harga yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika pasar aset digital di era ketidakpastian global.

    “Penurunan harga Bitcoin di bawah US$ 100.000 dipengaruhi oleh beberapa faktor makro yang bersifat eksternal. Dengan berakhirnya shutdown dan operasional regulator kembali berjalan, pasar memiliki ruang untuk menata ulang arah dalam beberapa minggu ke depan,” jelas Antony.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas saat ini tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Antony menyebut seluruh investor bisa tetap tenang dan fokus pada prinsip manajemen risiko.

    “Koreksi semacam ini adalah bagian dari mekanisme pasar, dan setiap investor perlu meninjau kembali strategi investasi jangka panjang sesuai profil risiko masing-masing,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, Shutdown yang berkepanjangan menyebabkan gangguan pada proses pengumpulan data ekonomi penting, termasuk Consumer Price Index (CPI) dan laporan pekerjaan (nonfarm payrolls) untuk bulan Oktober 2025 yang seharusnya dirilis pada bulan November 2025.

    Terkait sentimen inflasi, data terakhir menunjukkan adanya tekanan harga yang masih membayangi. Tingkat inflasi tahunan di AS naik menjadi 3% pada September 2025, tertinggi sejak Januari, dari 2,9% pada Agustus, meskipun angka ini sedikit di bawah perkiraan pasar sebesar 3,1%.

    Data CPI terakhir ini masih menjadi acuan utama bagi The Fed karena perilisan data terbaru yang tertunda akibat shutdown. Adapun dengan kembalinya regulator utama seperti SEC dan CFTC bekerja penuh, perhatian pasar mulai bergeser dari urusan politik ke arah kejelasan regulasi kripto yang lebih terarah,

    Misalnya, proses persetujuan ETF Kripto dan lanjutan pembahasan regulasi stablecoin. Kondisi ini bisa menjadi pondasi penting bagi perkembangan industri kripto dalam jangka panjang, meskipun tekanan inflasi masih perlu dicermati.

    (ily/hns)

  • Bahlil Minta Freeport Beli Konsentrat Tembaga dari Amman Mineral

    Bahlil Minta Freeport Beli Konsentrat Tembaga dari Amman Mineral

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Tbk melakukan perundingan business to business (B2B) terkait pengolahan konsentrat tembaga.

    Bahlil sudah meminta Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas untuk memasok konsentrat di smelter mereka dari Amman. Diketahui smelter sedang dalam kondisi kahar sehingga belum bisa beroperasi.

    Sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Freeport belum beroperasi sejak September lalu.

    “Saya kemarin minta Pak Tony, kemarin kan ketemu sama saya, saya minta untuk Amman dan Freeport melakukan komunikasi B2B agar material mereka bisa dibeli oleh Freeport untuk diolah di smelter Freeport dengan harga keekonomiannya. Artinya itu persoalan B2B, pemerintah itu hanya regulator,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Meski begitu, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci kondisi kahar apa yang dimaksud. Tapi yang pasti, kondisi tersebut membuat Amman mendapat relaksasi untuk bisa mengekspor konsentratnya selama 6 bulan.

    “Kita mengecek, rapat kita laporkan dan terbukti bahwa ada keadaan kondisi kahar. Izin ekspornya kita kasih 6 bulan sampai selesai itu rusaknya mereka,” tambah Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Bahlil menyebut dalam peraturan terkini disebutkan bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai karena keadaan kahar, maka bisa diberikan pelonggaran ekspor konsentrat.

    “Aturan di dalam Permen itu dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai atau akibat kahar maka diberikan opsi untuk membuka ekspor melakukan ekspor. Namun dengan batas waktu tertentu sampai selesai perbaikan pabriknya dan dikenakan pajak itu agak tinggi,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    (ily/hns)

  • Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Jakarta –

    Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengalami longsor ditargetkan buka kembali dibuka pada Maret atau April 2026. Hal ini disampaikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan tim Kementerian ESDM masih terus melakukan evaluasi terhadap bencana tersebut. Ia menyebut tak ingin sembarangan mengambil keputusan karena masalah ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia.

    “Ya kita targetkan mungkin bulan 3-4, tahun depan baru bisa (beroperasi). Kita nggak mau sembrono, kalau sembrono kan orang mati nanti siapa yang tanggung jawab lagi? Kita harus hati-hati. Nyawa orang ini, bukan persoalannya bisnis, nyawa orang dan kita harus nge-check apa penyebabnya setelah itu diaudit oleh tim ahli setelah itu rekomendasi dilakukan perbaikan, baru dilakukan produksi,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menjelaskan, area yang terdampak longsor memang langsung ditutup dan dilakukan evakuasi. Namun daerah operasional lain yang berjauhan dan tidak berdampak bisa kembali berproduksi.

    “Freeport itu tidak semua areanya itu kan kena masalah. Tapi kemarin pada saat masalah itu kita tutup sampai dilakukan evakuasi. Setelah dilakukan evakuasi kemudian kita membuat analisa ada bagian yang gak ada hubungannya dengan longshore underground itu,” sebutnya.

    “Itu nggak apa-apa berjalan itu kan ada sekitar 6 kilometer atau 7 kilometer itu, itu jalan aja tetapi yang titik dimana bermasalah yang bencana itu tim kita lagi melakukan evaluasi,” sambung Bahlil.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    (ily/hns)

  • YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Jemaah Tak Lagi Waajib Menginap di Asrama

    YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Jemaah Tak Lagi Waajib Menginap di Asrama

    Jakarta –

    Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) telah resmi ditetapkan sebagai bandara embarkasi dan debarkasi haji mulai tahun 2026. Selaras dengan hal itu, pemerintah menerapkan skema baru agar calon jemaah haji bisa menginap di hotel-hotel di sekitar kawasan tersebut.

    Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, mengatakan inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengoptimalkan potensi infrastruktur strategis di wilayah DIY dan sekitarnya.

    “Harapan Bapak Menko AHY agar Yogyakarta menjadi embarkasi haji telah disetujui oleh Kementerian Haji dan Umrah. Skema Hotel Bubble di area sekitar bandara akan diterapkan agar pelayanan jemaah haji lebih efisien sekaligus memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kulonprogo,” ujar Nazib, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Melalui konsep Hotel Bubble, calon jemaah haji tidak lagi harus melalui gedung Asrama Haji sebagaimana di embarkasi lainnya. Calon jemaah dapat menggunakan hotel-hotel di kawasan depan bandara yang telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji.

    “Konsep ini akan meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal,” jelasnya.

    Penetapan YIA sebagai embarkasi haji merupakan hasil koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, serta PT Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelola bandara.

    Rencananya, kloter pertama jemaah haji yang berangkat melalui YIA dijadwalkan pada 22 April 2026, dengan peserta berasal dari Provinsi DIY meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, serta sebagian wilayah Jawa Tengah yakni Karesidenan Kedu (Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Kota Magelang).

    General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Ruly Artha, mengatakan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pemerataan pelayanan publik dan memperluas konektivitas udara di luar wilayah Jawa bagian barat.

    “Penetapan YIA sebagai embarkasi haji 2026 adalah amanah besar sekaligus bukti pengakuan atas kualitas infrastruktur yang kami miliki,” ujar Ruly.

    Ruly menjelaskan, YIA memiliki landasan pacu sepanjang 3.250 meter yang mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330, serta terminal modern berkapasitas besar yang siap mengakomodasi penerbangan haji secara efisien dan berkelas dunia.

    Ia berharap, penetapan ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bidang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah DIY, khususnya Kulonprogo.

    (shc/eds)

  • Revitalisasi Mal di Cibubur Kian Dikebut

    Revitalisasi Mal di Cibubur Kian Dikebut

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Jumat, 14 Nov 2025 20:45 WIB

    Jakarta – Pekerja terus menuntaskan proyek revitalisasi salah satu pusat belanja di Cibubur. Pembaruan ini ditujukan meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pengunjung.

  • Raja Yordania Bertemu Bos Danantara Besok, Ini Bocoran yang Dibahas

    Raja Yordania Bertemu Bos Danantara Besok, Ini Bocoran yang Dibahas

    Jakarta –

    Raja Kerajaan Yordania, Abdullah II ibn Al Hussein disebut akan bertemu CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Sugiono menyatakan Raja Abdullah II akan membahas soal kerja sama di sektor ekonomi, khususnya di bidang ekspor fosfat yang bisa dibuat sebagai bahan baku pupuk.

    “Di bidang ekonomi, tadi juga disampaikan besok beliau akan bertemu dengan Danantara untuk membicarakan kerja sama ekonomi yang lebih intensif di berbagai bidang. Tadi juga disampaikan khususnya bidang komoditi fosfat,” ungkap Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Raja Abdullah II juga akan bicara soal kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan. Misalnya saja, tawaran pelatihan militer antar kedua negara.

    “Kemudian di bidang keamanan dan pertahanan juga Indonesia dan Yordania itu sudah melakukan semacam pelatihan dan training. Dan saya kira hubungan ini juga akan terus ditingkatkan,” beber Sugiono.

    April lalu, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke Yordania. Pembahasan soal ekspor impor fosfat juga menjadi pembicaraan utama dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, mulai dari fosfat hingga potash bisa didapatkan dengan harga yang murah dari Yordania.

    “Kita di sini itu kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Ini salah satu termurah di dunia,” kata Prabowo dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/4/2025) yang lalu.

    (hal/hns)

  • Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Jakarta –

    Produksi beras Indonesia tahun ini diprediksi naik 13,54% dibandingkan 2024. Kenaikan produksi ini memberi jalan Indonesia menuju cita-cita swasembada pangan.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengatakan pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan 2024.

    “Capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dia juga mencermati data yang dirilis BPS bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023-2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” kata Titiek.

    DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi. Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

    Titiek menyebut angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif.

    Selain itu Titiek turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

    Reformasi Distribusi Pupuk

    Pimpinan Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20% telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

    Menurutnya, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah. Salah satunya, dengan menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara.

    “Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani,” jelasnya.

    Menurutnya, kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar. Alex menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang.

    Untuk itu Komisi IV berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal rencana pemerintah menambah porsi kewajiban pengusaha memasok batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Menurut Bahlil DMO bisa saja melebihi 25% dari total produksi perusahan.

    Ke depannya, batu bara akan diprioritaskan kepada industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti untuk PLN, industri pupuk hingga semen.

    Pasalnya, menurut Bahlil, konsumsi PLN untuk batu bara saja mencapai 140 juta sampai 160 juta ton.

    “Batu Bara kita itu sekarang kan total konsumsi untuk nasional PLN itu kan 140 juta sampai 160 juta. Dan di DMO kedepan kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang menguasai hajat hidup ramai-ramai. Apa itu? PLN, pupuk, semen,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menambahkan, Indonesia menyuplai 600 juta ton batu bara ke pasar global. Angka itu hampir 50% dari kebutuhan batu bara dunia yang sebesar 1,3 miliar ton. Hal ini menyebabkan suplai dan permintaan tidak seimbang sehingga turunnya harga komoditas tersebut.

    “Akibatnya apa? Supply and demandnya tidak seimbang. Kebutuhan batu bara dunia itu cuma 1,3 miliar ton. Kita bisa menyuplai sampai 600 juta ton, hampir 50%. Akhirnya sekarang harga batu bara lagi turun jauh. Nah, kita akan mengevaluasi RKAB, khususnya pada volume,” jelas Bahlil.

    Oleh karena itu pemerintah akan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta membuka peluang DMO ditambah lebih dari 25%.

    Namun, Bahlil menekankan bahwa evaluasi DMO dilakukan jika kebutuhan untuk PLN, industri pupuk dan semen tidak mencukupi.

    “Karena kita mengevaluasi RKAB maka DMO yang 25% itu kemungkinan besar kita akan dorong kalau kita hitung kebutuhan nasional untuk memenuhi semen, PLN dan pupuk itu cukup 25%, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita masih kurang, kita akan naikkan volume DMO, itu maksudnya,” ujarnya.

    Bahlil menambahkan RKAB tahun depan akan lebih rendah dari tahun 2025. Meski tak menampik kebijakan-kebijakan tersebut bisa mempengaruhi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bahlil menyebut pemerintah perlu memilih alternatif kebijakan yang baik.

    “Kita hidup ini tidak semuanya sempurna. Pemerintah itu melakukan itu adalah mencari alternatif terbaik dari semua alternatif yang ada. Kita tidak bisa semuanya itu harus nilainya 9, kita bagaimana membuatnya harus semuanya jalan,” tutup Bahlil.

    (ily/hns)

  • Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penagihan obligor tetap akan dijalankan kendati Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibubarkan.

    Penagihan tetap dilakukan kendati dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, Purbaya masih mempertimbangkan pembubaran satgas tersebut.

    “Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada (BLBI), kita akan kejar sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain-lain,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Pembubaran Satgas BLBI dinilai lebih baik daripada kerjanya tidak optimal. Dalam jangka pendek, Purbaya akan mengoptimalkan kerja Satgas BLBI sebelum akhirnya dibubarkan.

    “Saya takutnya cuma ada nama doang ada Satgas, terus bikin ribut, tapi hasilnya minimum. Saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu,” terangnya.

    Ia menambahkan, pemerintah tidak menghapus kewajiban tagih para obligor. Penelusuran aset tagihan pun akan memaksimalkan sistem yang ada saat ini.

    “Kita kejar terus itu tapi nggak dalam bentuk satgas yang ribut. Kita kejar aja seperti apa. Masih aja kita kejar terus tapi nggak dalam Satgas. Orang Indonesia cukup canggih mengejar aset kalau di LPS kita punya tim khusus untuk aset tracing asetnya nggak bisa lari,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Menurut Bahlil proyek ini akan diputuskan pada Desember usai dikaji Danantara.

    Kementerian ESDM sudah melakukan pra feasibility study (FS) atau pra studi kelayakan yang kemudian diserahkan ke Danantar. Kini, Danantara tengah melakukan finalisas yang ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

    “Danantara melakukan FS dengan menggandeng konsultan-konsultan yang baik. Kemarin kita ratas dengan Presiden (Prabowo Subianto). Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai. Nah, kalau sudah selesai baru kami akan menentukan lokasi-lokasinya. Karena terkait dengan cadangan bahan baku,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Dalam proyek ini investor dari China, Eropa hingga Amerika Serikat (AS) berpotensi terlibat dalam penyediaan teknologinya. Mereka akan bermitra dengan BUMN di bawah komando Danantara.

    “Teknologinya itu salah satu diantaranya dari Cina, dari Eropa, dari Amerika. Tapi perusahaannya saya menyarankan untuk BUMN Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive,” sebut Bahlil.

    “Tapi teknologinya kan bangsa kita ini kita harus jujur, kita mesti butuh teknologi luar, itulah. Makanya dari setiap saat saya katakan bahwa teknologinya itu kita pakai China, Eropa, atau Amerika,” sambungnya.

    Bahlil juga sudah melakukan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Harapannya proses konstruksi proyek DME dilakukan pada tahun 2026.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan ada investor China tertarik menanamkan modal jumbo US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun (kurs Rp 16.440) dalam DME. Meskipun Tri enggan membocorkan nama perusahaan yang dimaksudnya.

    Dalam proyek ini perusahaan China tersebut tidak melakukannya sendiri, melainkan akan menggandeng perusahaan swasta dalam negeri. Namun Tri juga enggan menjelaskan identitas perusahaan swasta dalam negeri mana yang bakal ikut menggarap.

    Proposal yang diajukan perusahaan China tersebut untuk menggarap proyek DME dinilai sangat menarik. Pasalnya tingkat pengembalian (internal rate of return/IRR) sudah di atas 15% dengan menggunakan batu bara kualitas rendah.

    “Dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya, negara tidak investasikan sesuatu, dan perusahaan itu akan jalan. Nah, dengan IRR yang cukup menarik dan sebagainya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memulai untuk industri DME ini dan itu menggunakan batu bara kualitas yang rendah,” ujar Tri.

    (ily/hns)