Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat perkembangan penting dalam pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju Ibu Kota Politik 2028. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (04/12/2025).

    Penandatanganan ini memperkuat akselerasi tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025-2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif. Adapun delapan kontrak yang diteken pada kesempatan tersebut mencakup:

    – 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha
    – 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha
    – 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha

    Basuki menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga meminta pembangunan tahap kedua ini harus lebih baik dari sebelumnya.

    “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

    OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (ily/ara)

  • Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungan pemerintah bagi produk kosmetik dan kecantikan lokal. Dukungan itu agar mereka mampu menguasai pasar domestik hingga merambah pasar internasional atau go global.

    “Opportunity bagi usaha kecil dan menengah di sektor beauty luar biasa tinggi. Karena itu produk lokal perlu terus didorong agar skalanya semakin besar,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Hal ini ia katakan saat mengunjungi acara Jakarta X Beauty 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), hari ini.

    Ia menekankan produk kosmetik dan kecantikan Indonesia telah terbukti mampu menguasai pasar domestik. Dominasi itu terlihat dari keterlibatan sekitar 300 merek lokal dalam Jakarta X Beauty 2025, menunjukkan kekuatan industri kecantikan nasional yang terus berkembang.

    Menurutnya, potensi besar ini harus diiringi upaya agresif membuka pasar global, dengan pemerintah khususnya Kementerian UMKM memberikan dukungan penuh agar merek lokal dapat bersaing dan menembus pasar internasional.

    “Dominasi produk lokal kita luar biasa. Kita harus mulai buka market di luar, selain menguasai market domestik,” katanya.

    Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan peningkatan jumlah pengusaha kosmetik dalam Pengawasan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), dari 819 pengusaha pada 2021 menjadi 1.039 pada 2023.

    89,2% di antaranya merupakan usaha kecil dan menengah. Pada 2024, jumlah unit usaha sektor kecantikan dan kosmetika meningkat menjadi lebih dari 1.500.

    Pertumbuhan jumlah pengusaha tersebut sejalan dengan naiknya nilai industri kosmetik nasional. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pendapatan industri kosmetik meningkat 48%, dari sekitar Rp 21,45 triliun pada 2021 menjadi sekitar Rp31,77 triliun pada 2024.

    Pertumbuhan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga 2028 dengan rata-rata peningkatan 5,35% per tahun.

    “Kalau kita perbesar skalanya, pengusaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas produknya. Kementerian UMKM wajib mendukung,” kata Maman.

    Dukungan terhadap sektor beauty dan wellness diwujudkan melalui berbagai program Kementerian UMKM, mulai dari fasilitasi investasi dan permodalan, penguatan kemitraan rantai pasok melalui Holding UMKM, hingga perluasan akses pasar.

    Penguatan pengusaha di sektor kecantikan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.

    Tonton juga video “Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting”

    (anl/ega)

  • Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungan pemerintah bagi produk kosmetik dan kecantikan lokal. Dukungan itu agar mereka mampu menguasai pasar domestik hingga merambah pasar internasional atau go global.

    “Opportunity bagi usaha kecil dan menengah di sektor beauty luar biasa tinggi. Karena itu produk lokal perlu terus didorong agar skalanya semakin besar,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Hal ini ia katakan saat mengunjungi acara Jakarta X Beauty 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), hari ini.

    Ia menekankan produk kosmetik dan kecantikan Indonesia telah terbukti mampu menguasai pasar domestik. Dominasi itu terlihat dari keterlibatan sekitar 300 merek lokal dalam Jakarta X Beauty 2025, menunjukkan kekuatan industri kecantikan nasional yang terus berkembang.

    Menurutnya, potensi besar ini harus diiringi upaya agresif membuka pasar global, dengan pemerintah khususnya Kementerian UMKM memberikan dukungan penuh agar merek lokal dapat bersaing dan menembus pasar internasional.

    “Dominasi produk lokal kita luar biasa. Kita harus mulai buka market di luar, selain menguasai market domestik,” katanya.

    Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan peningkatan jumlah pengusaha kosmetik dalam Pengawasan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), dari 819 pengusaha pada 2021 menjadi 1.039 pada 2023.

    89,2% di antaranya merupakan usaha kecil dan menengah. Pada 2024, jumlah unit usaha sektor kecantikan dan kosmetika meningkat menjadi lebih dari 1.500.

    Pertumbuhan jumlah pengusaha tersebut sejalan dengan naiknya nilai industri kosmetik nasional. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pendapatan industri kosmetik meningkat 48%, dari sekitar Rp 21,45 triliun pada 2021 menjadi sekitar Rp31,77 triliun pada 2024.

    Pertumbuhan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga 2028 dengan rata-rata peningkatan 5,35% per tahun.

    “Kalau kita perbesar skalanya, pengusaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas produknya. Kementerian UMKM wajib mendukung,” kata Maman.

    Dukungan terhadap sektor beauty dan wellness diwujudkan melalui berbagai program Kementerian UMKM, mulai dari fasilitasi investasi dan permodalan, penguatan kemitraan rantai pasok melalui Holding UMKM, hingga perluasan akses pasar.

    Penguatan pengusaha di sektor kecantikan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.

    Tonton juga video “Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting”

    (anl/ega)

  • Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungan pemerintah bagi produk kosmetik dan kecantikan lokal. Dukungan itu agar mereka mampu menguasai pasar domestik hingga merambah pasar internasional atau go global.

    “Opportunity bagi usaha kecil dan menengah di sektor beauty luar biasa tinggi. Karena itu produk lokal perlu terus didorong agar skalanya semakin besar,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Hal ini ia katakan saat mengunjungi acara Jakarta X Beauty 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), hari ini.

    Ia menekankan produk kosmetik dan kecantikan Indonesia telah terbukti mampu menguasai pasar domestik. Dominasi itu terlihat dari keterlibatan sekitar 300 merek lokal dalam Jakarta X Beauty 2025, menunjukkan kekuatan industri kecantikan nasional yang terus berkembang.

    Menurutnya, potensi besar ini harus diiringi upaya agresif membuka pasar global, dengan pemerintah khususnya Kementerian UMKM memberikan dukungan penuh agar merek lokal dapat bersaing dan menembus pasar internasional.

    “Dominasi produk lokal kita luar biasa. Kita harus mulai buka market di luar, selain menguasai market domestik,” katanya.

    Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan peningkatan jumlah pengusaha kosmetik dalam Pengawasan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), dari 819 pengusaha pada 2021 menjadi 1.039 pada 2023.

    89,2% di antaranya merupakan usaha kecil dan menengah. Pada 2024, jumlah unit usaha sektor kecantikan dan kosmetika meningkat menjadi lebih dari 1.500.

    Pertumbuhan jumlah pengusaha tersebut sejalan dengan naiknya nilai industri kosmetik nasional. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pendapatan industri kosmetik meningkat 48%, dari sekitar Rp 21,45 triliun pada 2021 menjadi sekitar Rp31,77 triliun pada 2024.

    Pertumbuhan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga 2028 dengan rata-rata peningkatan 5,35% per tahun.

    “Kalau kita perbesar skalanya, pengusaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas produknya. Kementerian UMKM wajib mendukung,” kata Maman.

    Dukungan terhadap sektor beauty dan wellness diwujudkan melalui berbagai program Kementerian UMKM, mulai dari fasilitasi investasi dan permodalan, penguatan kemitraan rantai pasok melalui Holding UMKM, hingga perluasan akses pasar.

    Penguatan pengusaha di sektor kecantikan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.

    Tonton juga video “Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting”

    (anl/ega)

  • Lahan Hotel Sultan Kini Milik Negara: Harus Dikosongkan!

    Lahan Hotel Sultan Kini Milik Negara: Harus Dikosongkan!

    Jakarta –

    Kementerian Sekretariat Negara buka-bukaan soal sengketa Hotel Sultan. Baru-baru ini pemerintah memenangkan sengketa hukum dengan PT Indobuildco di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    PN Jakarta Pusat baru saja mengabulkan Gugatan Rekonvensi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap PT Indobuildco dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

    Menurut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, putusan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam penyelamatan aset negara. Pemerintah mengapresiasi penuh keputusan PN Jakarta Pusat.

    “Tanah eks HGB No. 26 dan 27/Gelora, tempat Hotel Sultan berdiri, adalah aset negara yang dibebaskan pemerintah untuk Asian Games IV tahun 1962. Tanah ini memiliki nilai sejarah dan kebanggaan bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan saksama,” ujar Setya Utama dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Dalam perkara ini, PT Indobuildco sebelumnya menggugat agar pembaruan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora dinyatakan sah, sekaligus menuntut ganti rugi kurang lebih Rp 28,2 triliun. Seluruh gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

    Sebaliknya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK agar PT Indobuildco mengosongkan dan mengembalikan tanah eks HGB No. 26/Gelora dan eks HGB No. 27/Gelora berikut seluruh bangunan yang berdiri di atasnya kepada negara sebagai pemegang HPL No. 1/Gelora.

    Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa putusan ini berlaku serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun PT Indobuildco mengajukan upaya hukum lanjutan.

    Kawasan Hotel Sultan Ditata Ulang

    Direktur Utama (Dirut) PPKGBK Rakhmadi A Kusumo menyatakan tanah dan bangunan yang kembali ke negara akan dikelola secara maksimal agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Menurutnya, pemerintah akan menata ulang kawasan di tempat Hotel Sultan berdiri.

    “Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum. Putusan ini juga selaras dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan HGB 26 dan 27 telah berakhir sejak Maret dan April 2023,” kata Rakhmadi.

    Kemensetneg dan PPKGBK akan terus mendorong kawasan GBK menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional dalam rangka memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

    Lebih lanjut, putusan ini memperkuat legalitas negara sebagai pemilik sah atas tanah eks HGB tersebut. Selama persidangan, pemerintah membuktikan bahwa tanah eks HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora beserta bangunan di atasnya merupakan Barang Milik Negara.

    Tonton juga video “PN Jakpus Hukum Pengelola Hotel Sultan Bayar USD 45 Juta ke Negara”

    (acd/acd)

  • IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Jelang Akhir Pekan

    IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Jelang Akhir Pekan

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat di level 8.600-an.

    Berdasarkan data RTI, Jumat (5/12/2025) IHSG ditutup pada level 8.632,76 atau minus 7,4 poin (0,09%). Sementara pada pembukaan IHSG berada di zona hijau ke level 8.658,89.

    IHSG hari ini tertinggi pada level 8.689,09 Kemudian untuk level terendahnya berada di 8.617,03. Nilai transaksi indeks pada perdagangan hari ini mencapai Rp 20,18 triliun dengan melibatkan 47.620 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 2.548.923 kali.

    Sebanyak 362 saham hari ini menguat, 293 saham melemah dan 146 saham stagnan. Selain secara harian, IHSG secara mingguan justru menguat 1,46%.

    Kemudian secara bulanan menguat 2,84%. Secara 6 bulanan juga menguat 20,30%. Lalu secara year to date menguat 21,93%.

    Tonton juga video “Probabilitas Pemangkasan Suku Bunga The Fed Naik Menjadi 89%”

    (rea/ara)

  • Terkuak! 23 Tambang Tersebar di Aceh, Sumut, Sumbar

    Terkuak! 23 Tambang Tersebar di Aceh, Sumut, Sumbar

    Jakarta –

    Kementerian ESDM mengungkapkan ada 23 aktivitas pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan izin-izin pertambangan tersebut diterbitkan pemerintah daerah pada periode 2010 hingga 2020. Aktivitas pertambangan tersebut berupa komoditas emas, bijih besi, pasir, dan tembaga.

    “Ada tuh total 23 ya untuk ketiga provinsi itu. Ada IUP ada Kontrak Karya,” ujar Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Selanjutnya Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang di tiga provinsi tersebut. Hal ini merupakan respons dari adanya banjir dan longsor di tiga wilayah tersebut yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan.

    Jika terbukti telah menyebabkan kerusakan lingkungan izin pertambangan akan dicabut

    “Iya (Seluruhnya akan dievaluasi). Clear dari pak Menteri kalau ada perusahaan yang melakukan aktivitas merusak lingkungan akan dievaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan jika mungkin dibekukan bahkan sampai dicabut izinnya jika memang terbukti melakukan aktivitas pertambangan yang berdampak kerusakan lingkungan,” terang Anggia.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bakal menindak tegas pelaku penambangan yang terbukti melanggar ketentuan pertambangan yang berlaku.

    Menurut Bahlil, kegiatan pertambangan adalah salah satu cara perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bukan mendatangkan bencana. Namun jika yang terjadi malah merusak lingkungan, maka hal tersebut harus ditindak tegas.

    “Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Jika terbukti banjir dan longsor ini terjadi imbas penambangan yang serampangan, Bahlil meminta kondisi ini harus disudahi karena tidak boleh ada kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan.

    Bahlil menekankan pentingnya mitigasi bencana agar tidak lagi terjadi. “Tidak boleh ada lagi kejadian bencana yang memakan korban 770 jiwa dan ribuan masyarakat mengungsi,” ujarnya.

    Tonton juga video “Bahlil Sebut Banjir di Sumbar Bukan karena Tambang, Aceh-Sumut Masih Dicek”

    (hrp/hns)

  • Pemda Ikut Patungan Bantu Aceh-Sumut Tangani Dampak Bencana

    Pemda Ikut Patungan Bantu Aceh-Sumut Tangani Dampak Bencana

    Jakarta –

    Beberapa pemerintah daerah patungan untuk membantu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Bantuan finansial hingga logistik mulai diberikan ke daerah bencana.

    Hal ini diungkapkan dalam publikasi terkini dari Badan Komunikasi Pemerintah di Instagram resmi @bakom.ri, Jumat (5/12/2025). Bakom menyebutkan bantuan dari berbagai pemerintah daerah telah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya kerja bersama dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia mengerahkan dukungan bagi wilayah terdampak melalui bantuan logistik, dana tanggap darurat, dan penguatan operasional di lapangan. Penanganan ini menjadi prioritas nasional, dengan seluruh kekuatan pemerintahan digerakkan sebagaimana satu keluarga besar yang saling menjaga,” tulis Bakom dalam publikasinya.

    Dalam publikasinya, Bakom menjabarkan sudah ada 11 Pemerintah Provinsi yang memberikan bantuan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Berikut ini daftar Pemerintah Provinsi yang ikut patungan membantu Aceh-Sumut:

    Sumatera Selatan: bantuan Rp 2,65 miliar dalam bentuk logistik
    Banten: bantuan finansial Rp 3 miliar dan bantuan logistik
    DKI Jakarta: bantuan 6.000 paket logistik dan kebutuhan dasar
    Jawa Barat: bantuan Rp 7 miliar dalam bentuk logistik
    Jawa Tengah: bantuan Rp 1,3 miliar dalam bentuk logistik dan 40 personel lapangan
    Jawa Timur: bantuan 26,5 ton logistik dan bantuan finansial Rp 10,5 miliar
    Kalimantan Tengah: bantuan finansial Rp 3 miliar
    Kalimantan Utara: bantuan finansial Rp 1 miliar
    Kalimantan Timur: bantuan finansial Rp 7,5 miliar
    Sulawesi Selatan: bantuan finansial Rp 1,5 miliar
    Sulawesi Barat: bantuan finansial Rp 1 miliar

    Tonton juga video “Geger Isu 250 Orang di Desa Aceh Tamiang Meninggal Akibat Banjir”

    (acd/acd)

  • Puji Desain UMKM Naik Kelas, Mendag Serahkan Penghargaan GDI ke 51 Produk

    Puji Desain UMKM Naik Kelas, Mendag Serahkan Penghargaan GDI ke 51 Produk

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan penghargaan kepada 51 produk pemenang ajang Good Design Indonesia (GDI) 2025. Ajang ini hadir sebagai penegasan desain produk Indonesia mampu menjawab dinamika dan tuntutan pasar internasional.

    Acara dengan tema ‘Good Design, Good Impact: Sustainability & Adaptive Design’ ini digelar di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/12) kemarin. GDI 2025 merupakan program strategis di bawah Indonesia Design Development Center (IDDC) bersama Klinik Desain dan Designer Dispatch Service (DDS).

    Acara tersebut menjadi wadah untuk membangun identitas produk, kekuatan cerita (storytelling), dan daya tarik visual yang selaras dengan selera global. Kementerian Perdagangan mendukung jalannya program tersebut sebagai upaya memperkuat kapasitas desain produk Indonesia dalam menembus pasar global.

    “Kualitas desain semakin menjadi faktor pembeda yang menunjukkan kemampuan produk menembus pasar internasional. Untuk memperkuat kapasitas desain nasional, diberikan pendampingan berupa konsultasi dan penguatan kualitas desain bagi pelaku usaha. Upaya ini akan mendorong terciptanya produk Indonesia yang kompetitif dan memiliki nilai tambah,” ujar Busan dalam keterangannya, Rabu (5/12/2025).

    Busan mengatakan, untuk menjaga kinerja positif ekspor Indonesia, desain produk menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Produk-produk yang didesain dengan baik tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang ekspor, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Banyak produk UMKM yang awalnya belum optimal packaging maupun desainnya, kini berhasil menembus pasar global setelah didesain ulang oleh para desainer,” katanya.

    Untuk mendorong UMKM memanfaatkan peluang ekspor, Kemendag memiliki Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. Program ini memfasilitasi pelaku usaha kecil hingga menengah untuk mempresentasikan produk mereka kepada perwakilan perdagangan RI di 33 negara.

    Program ini sekaligus menjadi sarana bagi UMKM untuk mendapatkan masukan desain dan kesamaan sehingga produk mereka semakin siap bersaing di pasar global.

    Busan menyampaikan, Kemendag juga menekankan pengembangan UMKM di tingkat desa melalui program UMKM Desa Bisa Ekspor. Desain produk-produk desa akan distandarkan melalui fasilitasi pelatihan-pelatihan desain. Tujuannya, agar memenuhi standar kualitas dan dapat ikut dalam program UMKM Bisa Ekspor.

    Pemerintah juga membuka akses pasar untuk produk Indonesia ke pasar global. Indonesia telah memiliki 20 perjanjian dagang terimplementasi serta lima perjanjian terbaru yang telah selesai tahun ini.

    Beberapa perjanjian terbaru Indonesia, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA), serta Indonesia-Tunisia PTA.

    Menilai Kontribusi Nyata

    Terdapat enam kategori produk pada GDI 2025, yaitu Aksesori, Barang Pakai, Perlengkapan Rumah Tangga, Mobilitas, Perlengkapan Perumahan, serta Furnitur dan Fasilitas Publik. Sebanyak 347 produk telah mendaftar sepanjang 10 April-7 Juni 2025. Seluruh produk dinilai melalui proses seleksi ketat yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada 10-13 Juni dan 1 Juli 2025.

    Penilaian ini didasarkan pada lima kriteria utama, yaitu inovasi, kebaruan, potensi komersial, orientasi ekspor, serta dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

    Dari total pendaftar yang melalui 2 tahap penjurian telah terkurasi 51 produk penerima penghargaan. Berdasarkan penilaian akhir, terpilih 41 produk Good Design, 10 produk Best Design. Kemudian, di antara 10 produk Best Design tersebut dipilih 1 produk terbaik yang dianugerahi gelar Best Design of the Year.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi, menyampaikan, penilaian GDI 2025 dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama yang solid antara Kemendag dengan berbagai pihak, di antaranya JDP, Japan External Trade Organization (JETRO), serta para dewan juri.

    “Tim Juri GDI 2025 terdiri atas enam profesional yang kompeten di bidangnya, termasuk satu perwakilan juri dari Good Design Award Jepang dan satu perwakilan juri dari Taiwan Design Research Institute,” ucap Puntodewi.

    Ketua Juri GDI asal Indonesia, Prananda L. Malasan, mengatakan, proses penjurian difokuskan untuk menangkap kualitas desain yang tidak hanya unggul dari sisi estetika dan fungsi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi.

    “Di era industri yang terus berkembang, desain berkelanjutan bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan. Mari kita ciptakan masa depan berkelanjutan melalui kekuatan desain. Penguatan tema ini bukan hanya relevan, tetapi menjadi strategi penting agar desain Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi sekaligus mendorong desainer dan pelaku industri untuk mengedepankan inovasi yang berdampak,” tutur Prananda.

    Pemenang GDI of the Year 2025, Diaz Hensuk dari perusahaan Format, menyampaikan apresiasinya kepada Kemendag yang telah memberikan wadah bagi para pelaku usaha dan desainer untuk menyalurkan karya mereka agar lebih dikenal di pasar global.

    “Kemendag telah memberi wadah bagi pelaku usaha dan desainer untuk menyalurkan karya mereka dan diperkenalkan ke pasar global. Selain itu, kami memperoleh koneksi baru, lead project baru, serta account baru yang memiliki potensi untuk kolaborasi atau proyek,” jelas Diaz.

    GDI kini memasuki tahun ke-9 sebagai ajang strategis bagi desainer dan pelaku usaha nasional sejak diluncurkan pada 2017 bersama Japan Institute of Design Promotion (JDP). Hingga 2025, lebih dari 1.300 produk telah berpartisipasi pada GDI. Ratusan pemenang telah dinobatkan, termasuk yang telah berhasil menembus pasar ekspor.

    GDI 2025 juga berhasil membawa desain Indonesia menembus kancah internasional. Sebanyak delapan produk Indonesia meraih Good Design Award (G-Mark) 2025 di Jepang pada 4 November 2025 lalu. Produk-produk tersebut meliputi tas gaya hidup ramah lingkungan, furnitur, bahan konstruksi inovatif, hingga kendaraan listrik.

    Tonton juga video “Mendag Ungkap Ada Aturan Baru soal Penyaluran MinyaKita”

    (anl/ega)

  • JHT Erick Thohir Cair, Ini Pesan Menpora soal BPJS Ketenagakerjaan

    JHT Erick Thohir Cair, Ini Pesan Menpora soal BPJS Ketenagakerjaan

    Jakarta –

    BPJS Ketenagakerjaan membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT) milik Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Menpora), Erick Thohir (ET). Saldo JHT tersebut berasal dari kepesertaan Erick di beberapa perusahaan, sebelum dirinya terjun ke Pemerintahan.

    Dijumpai di kediamannya, Erick menceritakan bahwa ketika masih aktif di swasta, ia telah memahami pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mempersiapkan hari tua yang sejahtera. Untuk itu, dirinya tak ragu untuk membayar iuran sebagai bentuk kewajiban dan kontribusi terhadap program pemerintah.

    “Sebelum bergabung ke Pemerintahan, saya punya background sebagai swasta. Saya banyak belajar bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melayani semua dengan sangat baik, dan terbukti hari ini ketika saya sudah tidak aktif lagi di swasta dan bergabung kepada pemerintah, saya mendapatkan manfaatnya,”ungkap Erick dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Saat ini sebagai Menpora, pihaknya juga akan berupaya agar para atlet Indonesia mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Saya merasakannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk kita semua. Tentu sebagai Menpora, saya aktif dan akan terus menjalankan kerjasama kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk para atlet. Inilah peran kami sebagai pemerintah dalam melayani para atlet ini dengan menyiapkan dana pensiun,”imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa manfaat yang diberikan merupakan hak setiap pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Ia menambahkan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, termasuk penyederhanaan proses klaim melalui kanal digital agar peserta dapat mengakses manfaat dengan lebih cepat dan mudah.

    “Kami memastikan seluruh peserta mendapatkan layanan terbaik. Tidak hanya untuk manfaat JHT, tetapi juga program lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan Jaminan Pensiun. Harapan kami, semakin banyak pekerja yang sadar pentingnya perlindungan jaminan sosial,” tambahnya.

    BPJS Ketenagakerjaan juga menyambut baik komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam memberikan perlindungan bagi para atlet Indonesia. Roswita menegaskan bahwa profesi atlet memiliki risiko tinggi sehingga sangat penting untuk mendapatkan perlindungan sejak dini.

    “Para atlet adalah aset bangsa. Dengan dukungan Kemenpora, kami ingin memastikan mereka terlindungi ketika berlatih, bertanding, ataupun setelah masa kariernya selesai. Integrasi perlindungan ini menjadi langkah besar untuk ekosistem olahraga Indonesia,” pungkas Roswita.

    Tonton juga video “Ojol-Kurir Dapat Diskon 50% Iuran JKK-JKM”

    (akn/ega)