Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp 1,3 T Dikebut

    Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp 1,3 T Dikebut

    Jakarta –

    PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggenjot pengerjaan proyek Revitalisasi Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) senilai Rp 1,3 triliun. Saat ini, proyek revitalisasi itu sudah masuk dalam tahap akhir dan mulai beroperasi secara bertahap.

    Sebagai informasi, proyek revitalisasi ini dimulai sejak 18 Februari 2019 hingga 30 April 2025. Proyek ini menjadi upaya untuk mewujudkan bandara modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dengan ciri khas budaya Indonesia. Hal ini dinilai sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah.

    Terminal 1C memiliki luas area layanan 68.168 m² dari sebelumnya 48.212 m², dengan peningkatan kapasitas dari 3 juta menjadi 8 juta penumpang per tahun. Secara keseluruhan, revitalisasi Terminal 1 meningkatkan kapasitas bandara dari 9 juta menjadi 24 juta penumpang per tahun.

    Rencananya, revitalisasi Terminal 1C diresmikan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kehadiran terminal baru di tengah Nataru ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus penumpang.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengklaim revitalisasi Terminal 1C membawa pembaruan besar terhadap pengalaman penumpang dan operasional bandara. Terdapat salah satu ikon penting, yakni plafon rotan sintetis bermotif batik pada area komersial terminal.

    Material ini tidak hanya estetis dan ramah lingkungan, tetapi juga mencerminkan perpaduan nilai budaya Indonesia dengan desain modern bandara internasional. Lebih dari 200 pengrajin UMKM dari Tangerang, Serang, dan Cirebon berperan dalam merakit 1.785 modul plafon secara manual dalam waktu kurang dari 25 hari-mencerminkan keterampilan, ketepatan, dan dedikasi pengrajin lokal.

    “PTPP melakukan pembaruan menyeluruh melalui beautifikasi bangunan, modernisasi interior, serta aktivasi kembali sistem utilitas dan peralatan utama. Terminal 1C kini tampil lebih luas, modern, efisien, dan siap melayani lonjakan kebutuhan transportasi udara nasional,” ujar Joko dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Rabu (19/11/2025).

    Joko menambahkan, proyek revitalisasi Terminal 1C memiliki tingkat tantangan yang tinggi. Pasalnya, pekerjaan dilakukan pada bangunan dengan usia lebih dari 40 tahun.

    Karenanya, proses modernisasi dilakukan dengan tetap menjaga karakter asli dan memberikan fasilitas yang memenuhi standar bandara masa kini. Selain itu, pekerjaan konstruksi berjalan seiring dengan operasional terminal dengan mengedepankan kenyamanan dan keselamatan penumpang.

    “Kami memastikan seluruh pekerjaan berjalan tanpa mengganggu layanan bandara, sembari menjamin keandalan infrastruktur sesuai regulasi penerbangan yang berlaku,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Pemerintah Incar Lokasi Proyek DME di Kawasan Bukit Asam

    Pemerintah Incar Lokasi Proyek DME di Kawasan Bukit Asam

    Jakarta –

    Pemerintah akan segera memulai konstruksi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME). Salah satu lokasi yang diincar untuk pengembangan proyek tersebut ialah kawasan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

    Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, PTBA menjadi salah satu pihak yang sejak awal di dorong untuk masuk ke proyek DME ini.

    “Salah satu yang sejak awal didorong untuk masuk ke DME adalah Bukit Asam. Jadi pastinya mungkin lokasinya akan di wilayah sana,” ujar Todotua ditemui di sela-sela Business Forum di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Pemerintah sendiri membidik agar proyek hilirisasi batu bara ini dapat menjadi solusi pengganti impor LPG. Pengembangan proyek gasifikasi ini dilakukan karena Indonesia memiliki pasokan batu bara yang melimpah dan dapat menjadi sumber energi murah untuk masa depan.

    Selain proyek DME, Todotua menambahkan, nantinya PTBA akan terlibat dalam proyek pengembangan synthetic natural gas (SNG) dari batu bara. SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri.

    Menyangkut pengembangan proyek SNG ini, Todotua menjelaskan bahwa PTBA sudah berkonsolidasi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri).

    “Nanti sintetik gasnya ini akan dimanfaatkan PGN akan bawa itu untuk disalurkan ke sektor industri. Pusri akan pakai ini untuk menjadi produk amonia,” ujar Todotua.

    Sebagai informasi, pemerintah serius dalam mengembangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Telah dilakukan pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) oleh Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, diberikan kepada Danantara untuk segera ditindaklanjuti pada beberapa waktu lalu.

    Proyek Industri DME tersebut akan berada di enam lokasi, di antaranya yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin. Sebanyak enam proyek tersebut diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 164 triliun. Proyek ini juga diperkirakan akan menciptakan 34.800 lapangan kerja.

    (shc/eds)

  • Premanisme Bikin Boncos Pengusaha, Levelnya dari Ormas hingga Oknum Pemerintah

    Premanisme Bikin Boncos Pengusaha, Levelnya dari Ormas hingga Oknum Pemerintah

    Jakarta –

    Praktik premanisme masih menjadi persoalan serius bagi para pengusaha di lapangan. Praktik ilegal tersebut berpotensi membuat pengusaha boncos sekitar 15%-20% dari biaya investasi dan produksi.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, isu premanisme ini menjadi salah satu persoalan yang berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Indonesia. Sebab, premanisme membuat para pengusaha mesti merogoh kocek lebih dalam untuk menjalankan aktivitasnya.

    “Lembaga research survey menyatakan bahwa ini berkontribusi 15-40% terhadap cost of investment and then cost of production dalam investasi kita,” kata Todotua dalam acara Business Forum di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Todotua mengatakan, praktik premanisme ini dilakukan oleh berbagai oknum, mulai dari organisasi masyarakat (ormas) bahkan hingga di level instansi pemerintahan.

    “Ada satu isu yang cukup signifikan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia investasi adalah kegiatan premanisme. Premanisme ormas lah, bahkan saya bilang, ya premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada,” jelasnya.

    Salah satu kasus yang sempat ramai terjadi ialah dugaan pemerasan yang dilakukan Kadin Cilegon terhadap kontraktor PT Chandra Asri. Kasus ini turut memberikan dampak negatif buat iklim investasi di Tanah Air.

    “Semenjak itu (kepercayaan) turun drastis dan terus kita monitor tiap minggu ngecek. Saya tiap minggu itu diinfoin terus. Kita mau lihat karena ini impact-nya cukup besar. Negara harus ada di sini, memberikan kepastian,” ujarnya.

    Ia menekankan, investasi bertujuan untuk membuka atau membangun cycle ekonomi baru dan harus berkontribusi terhadap para pelaku usaha lokal. Investasi juga merupakan salah satu strategi untuk membuka lapangan kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pada tahun 2024 realisasi investasi menghasilkan 2,5 juta tenaga pekerja baru. Sedangkan hingga kuartal III 2025, investasi telah berkontribusi pada penambahan tenaga kerja baru sekitar 1,9 juta.

    Selaras dengan hal itu, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan reformasi iklim kemudahan berusaha, baik itu melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko hingga pemberian fasilitas insentif fiskal, baik untuk investor lokal maupun asing.

    “Ada master list, tax holiday, tax allowance di sana. Sampai kepada kuartal III 2025 ini, kita sudah merilis Rp 1.300 triliun fasilitas insentif consolidate. Tetapi kita juga melihat bahwa efektivitasnya nanti seperti apa,” kata dia.

    (shc/eds)

  • Pedagang Thrifting Curhat ke DPR soal Penertiban Barang Bekas Impor

    Pedagang Thrifting Curhat ke DPR soal Penertiban Barang Bekas Impor

    Jakarta –

    Sejumlah pedagang barang bekas (thrifting) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI hari ini. Hal ini menyusul rencana pemerintah menertibkan barang bekas impor.

    Pedagang Thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi mengatakan usaha thrifting sudah digeluti selama puluhan tahun. Ia menilai isu thrifting ini selalu dinaikkan oleh pemerintah, tapi tak kunjung menemui solusi.

    “Sebenarnya usaha ini sudah puluhan tahun kami geluti dan hampir tiap tahun selalu jadi bancakan, selalu jadi bahan isu. Kita tidak tahu kenapa isu thrifting ini selalu dinaikkan dan kayaknya seperti isu sangat seksi dan akhir-akhir ini ada beberapa penindakan yang dilakukan aparat terkait mengenai keberadaan usaha thrifting,” ujar Rifai di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    Rifai menerangkan usaha thrifting selalu dinilai mengancam keberlanjutan UMKM. Padahal, pedagang thrifting juga bagian dari UMKM, hanya saja target pasar yang berbeda. Menurutnya, yang membunuh UMKM justru produk-produk impor dari China yang menguasai 80% pangsa pasar di Indonesia.

    “Jadi kita punya data bahwa 80% lebih itu adalah produk Cina, sekian persen dari negara-negara Amerika, Vietnam dan India, dan 5% yaitu sekitar produk UMKM itu meliputi tekstil di Indonesia,” imbuhnya.

    Menurutnya, tren thrifting digemari lantaran produk thrifting berkualitas bagus dan harganya terjangkau.

    “Sebenarnya pasarnya beda karena yang kita tahu produk thrifting itu pangsa pasarnya beda, produk baru atau industri lokal itu beda. Jadi, kenapa sekarang thrifting ini karena ini memang di samping harganya murah kualitasnya juga bagus. Jadi itu yang membuat thrifting ini jadi menarik,” jelas ia.

    Ia pun berharap dengan kedatangannya ke DPR dapat memberikan solusi jangka panjang bagi para pedagang thrifting. “Nah, harapan kami datang ke BAM ini, kami bermohon untuk ke depan, apa solusi yang terbaik untuk kami thrifting ini, Pak,” tambah ia.

    (kil/kil)

  • Ribuan Lowongan Dibuka, Job Fair Bandung Diserbu Pencari Kerja

    Ribuan Lowongan Dibuka, Job Fair Bandung Diserbu Pencari Kerja

    Tahun ini, job fair tersebut menghadirkan total 10.253 lowongan pekerjaan, terdiri atas 3.551 lowongan dalam negeri dan 6.702 lowongan luar negeri. Sebanyak 42 perusahaan berpartisipasi, mulai dari sektor manufaktur, teknologi, perhotelan, jasa kesehatan, hingga perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri yang menawarkan peluang kerja ke berbagai negara. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

  • Ribuan Lowongan Dibuka, Job Fair Bandung Diserbu Pencari Kerja

    Ribuan Lowongan Dibuka, Job Fair Bandung Diserbu Pencari Kerja

    Tahun ini, job fair tersebut menghadirkan total 10.253 lowongan pekerjaan, terdiri atas 3.551 lowongan dalam negeri dan 6.702 lowongan luar negeri. Sebanyak 42 perusahaan berpartisipasi, mulai dari sektor manufaktur, teknologi, perhotelan, jasa kesehatan, hingga perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri yang menawarkan peluang kerja ke berbagai negara. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

  • Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pengusaha atau investor swasta untuk lebih banyak terlibat dalam pengembangan proyek waste to energy atau sulap sampah jadi listrik. Ia memastikan pengusaha yang terlibat akan diberikan kemudahan dalam perizinan.

    Menurutnya kemudahan dalam mendapat perizinan ini sudah memiliki kepastian hukum tetap dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Bahkan melalui Perpres ini, pengusaha atau calon investor tak hanya diberikan kemudahan dalam mendapatkan perizinan, tapi juga dibantu dalam penyediaan lahan untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hingga kepastian pasokan sampah sebagai sumber energi.

    “Menurut Perpres 109 itu, yang berbagai aturan rumit tadi ini kita pangkas. Saudara sekalian tinggal mengajukan surat saja kepada Kementerian Hukum. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan lahan sama menjamin sampahnya, titik,” kata Zulhas dalam acara Waste to Energy Investment Forum 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Dalam hal ini, Zulhas berjanji seluruh perizinan yang diperlukan pengusaha akan siap dalam kurun waktu hanya 3 bulan, dan seluruh proses ini akan dibantu pihaknya selaku ketua pelaksana implementasi waste to energy di Indonesia.

    Lebih lanjut terkait pembangunan fasilitas PLTSa, pengusaha juga akan dibantu oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sehingga proses bisnis dapat lebih cepat terlaksana, dan dalam tahap ini pemerintah sudah tidak ikut campur, membuat proses sepenuhnya business to business (B2B).

    “Kalau sudah siap mengajukan surat, kita jamin 3 bulan bersama Danantara. Karena saya diminta dalam Perpres itu sebagai ketua tim untuk menyelesaikannya secepat-cepatnya, sampai prosesnya selesai,” ucap Zulhas.

    “Setelah selesai itu nanti yang mengerjakan itu, layak atau tidak, teknologinya cocok atau tidak, itu bersama Danantara. Bisa Danantara yang memodali, Danantara uangnya banyak, bisa pengusahanya, terserah perundingan bersama Danantara, kami nggak ikut bisnisnya. Tapi kalau sudah disepakat, kami sudah putuskan bahwa ini layak untuk dikerjakan, itu kita jamin 3 bulan selesai,” terangnya lagi.

    Dengan begitu setelah swasta menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam proyek sulap sampah jadi listrik ini dan dinyatakan layak, fasilitas PLTSa dapat selesai dan beroperasi paling lambat 2 tahun.

    “Kita ingin 3 bulan itu sudah bisa dikerjakan. Groundbreaking, 3 bulan persyaratan selesai, kita kasih waktu 1 tahun setengah paling lama 2 tahun sudah jadi,” tegasnya.

    Di luar itu, Zulhas mengatakan hingga saat ini sudah ada 33 titik yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLTSa. Dari jumlah itu, sudah ada 7 titik yang ditetapkan siap untuk dilakukan pembangunan fasilitas pembangkit.

    “Jadi saudara sekalian sekali lagi, para pengusaha yang ingin ikut atau tertarik di proyek ini, itu caranya sederhana. Cukup kirim surat, bersama pemerintah daerah di mana tepatnya, sampaikan saudara punya lokasi, lahan, dan sampahnya dijamin oleh pemerintah daerah tidak kurang dari seribu. Kalau kurang dari seribu nanti pengusahanya juga rugi, kita tidak ingin pengusahanya rugi,” pungkas Zulhas.

    (igo/fdl)

  • Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pengusaha atau investor swasta untuk lebih banyak terlibat dalam pengembangan proyek waste to energy atau sulap sampah jadi listrik. Ia memastikan pengusaha yang terlibat akan diberikan kemudahan dalam perizinan.

    Menurutnya kemudahan dalam mendapat perizinan ini sudah memiliki kepastian hukum tetap dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Bahkan melalui Perpres ini, pengusaha atau calon investor tak hanya diberikan kemudahan dalam mendapatkan perizinan, tapi juga dibantu dalam penyediaan lahan untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hingga kepastian pasokan sampah sebagai sumber energi.

    “Menurut Perpres 109 itu, yang berbagai aturan rumit tadi ini kita pangkas. Saudara sekalian tinggal mengajukan surat saja kepada Kementerian Hukum. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan lahan sama menjamin sampahnya, titik,” kata Zulhas dalam acara Waste to Energy Investment Forum 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Dalam hal ini, Zulhas berjanji seluruh perizinan yang diperlukan pengusaha akan siap dalam kurun waktu hanya 3 bulan, dan seluruh proses ini akan dibantu pihaknya selaku ketua pelaksana implementasi waste to energy di Indonesia.

    Lebih lanjut terkait pembangunan fasilitas PLTSa, pengusaha juga akan dibantu oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sehingga proses bisnis dapat lebih cepat terlaksana, dan dalam tahap ini pemerintah sudah tidak ikut campur, membuat proses sepenuhnya business to business (B2B).

    “Kalau sudah siap mengajukan surat, kita jamin 3 bulan bersama Danantara. Karena saya diminta dalam Perpres itu sebagai ketua tim untuk menyelesaikannya secepat-cepatnya, sampai prosesnya selesai,” ucap Zulhas.

    “Setelah selesai itu nanti yang mengerjakan itu, layak atau tidak, teknologinya cocok atau tidak, itu bersama Danantara. Bisa Danantara yang memodali, Danantara uangnya banyak, bisa pengusahanya, terserah perundingan bersama Danantara, kami nggak ikut bisnisnya. Tapi kalau sudah disepakat, kami sudah putuskan bahwa ini layak untuk dikerjakan, itu kita jamin 3 bulan selesai,” terangnya lagi.

    Dengan begitu setelah swasta menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam proyek sulap sampah jadi listrik ini dan dinyatakan layak, fasilitas PLTSa dapat selesai dan beroperasi paling lambat 2 tahun.

    “Kita ingin 3 bulan itu sudah bisa dikerjakan. Groundbreaking, 3 bulan persyaratan selesai, kita kasih waktu 1 tahun setengah paling lama 2 tahun sudah jadi,” tegasnya.

    Di luar itu, Zulhas mengatakan hingga saat ini sudah ada 33 titik yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLTSa. Dari jumlah itu, sudah ada 7 titik yang ditetapkan siap untuk dilakukan pembangunan fasilitas pembangkit.

    “Jadi saudara sekalian sekali lagi, para pengusaha yang ingin ikut atau tertarik di proyek ini, itu caranya sederhana. Cukup kirim surat, bersama pemerintah daerah di mana tepatnya, sampaikan saudara punya lokasi, lahan, dan sampahnya dijamin oleh pemerintah daerah tidak kurang dari seribu. Kalau kurang dari seribu nanti pengusahanya juga rugi, kita tidak ingin pengusahanya rugi,” pungkas Zulhas.

    (igo/fdl)

  • Protes Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Sebut Bisa Matikan Usaha

    Protes Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Sebut Bisa Matikan Usaha

    Jakarta –

    Pedagang kaki lima hingga warung kelontong memprotes Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) yang sedang difinalisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Aturan itu dinilai akan mematikan usaha kecil, seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, hingga usaha rumah makan atau warung tegal (warteg).

    “Sehari-hari pedagang menghadapi harga sembako yang tak stabil. Dengan Ranperda KTR yang mengharuskan steril rokok di warung, jelas berdampak pada penghasilan. Gimana caranya kami diharuskan buat ruang merokok terpisah, sementara luas warteg maksimal hanya 4mx6m? Tidak mungkin, ini berarti kami disuruh kucing-kucingan sama aparat. Ngeri banget ini,” kata Juru Bicara Koalisi UMKM Jakarta Izzudin Zindan, dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

    Ketua Komunitas Warung Merah Putih (KMP) itu menilai DPRD DKI Jakarta harus mendengarkan aspirasi dan suara penolakan rakyat kecil yang terdampak langsung dengan Ranperda KTR. Dia meminta agar aturan itu ditinjau ulang, terutama pasal-pasal pelarangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok.

    Kemudian, Perwakilan dari Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Tanuri, meminta agar DPRD Jakarta jangan terburu buru mengesahkan aturan tersebut. Menurutnya aturan itu dapat memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang saat ini juga tengah menghadapi penurunan daya beli dari masyarakat.

    “Tolong lihat kondisi di lapangan, jangan ujung-ujung bikin aturan, tapi usaha rakyat kecil mati. Saya saja yang jualan warteg 24 jam, sekarang jam 10, sudah sepi. Pedagang kecil sudah setengah mati, jungkir balik mempertahankan sewa ruko. Wakil rakyat sadar nggak? Ekonomi kita lagi susah, pengurangan karyawan banyak. DPRD terjun ke lapangan dulu, survei dulu, cek dulu kondisi UMKM,”ujar Tanuri.

    Tanuri mengatakan sebelumnya tercatat lebih dari 50.000 warteg aktif beroperasi di Jabodetabek. Saat ini telah menurun menjadi 25.000 warteg yang bertahan. Selama ini, pedagang warteg bukan hanya memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan buat ribuan warga.

    “Sangat kecewa dan menolak. Masa DPRD DKI Jakarta tidak tahu dan peduli dengan rakyat kecil? Atau pura-pura tidak peduli? Kenapa tetap diloloskan pasal dilarang merokok di rumah makan dan warteg? Begitu juga dengan pasal keharusan penyediaan tempat khusus merokok yang terpisah dari bangunan utama warteg, dan pasal pelarangan penjualan rokok radius 200 m dari satuan pendidikan,”tambah pedagang warteg di Jakarta Barat ini.

    Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) ditandai dengan penandatanganan petisi yang diteken oleh lintas komunitas pedagang.

    Komunitas tersebut di antaranya, Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Paguyuban Pedagang Warteg dan Kaki Lima Jakarta dan Sekitarnya (Pandawakarta), Komunitas Warung Nusantara (Kowantara), Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (Kowartami), dan UMKM Remojong.

    (ada/ara)

  • Perspirex Tegaskan Tak Hengkang dari Indonesia, Hanya Ganti Distributor

    Perspirex Tegaskan Tak Hengkang dari Indonesia, Hanya Ganti Distributor

    Jakarta –

    Perspirex kembali menjadi perbincangan setelah publik menduga produk antiperspirant tersebut hengkang dari Indonesia. CEO PT Bintang Inter Global, Herman The, menjelaskan isu tersebut muncul karena proses pergantian distributor yang belum diketahui publik.

    Herman menegaskan Perspirex tidak pernah keluar dari Indonesia dan kini kembali hadir melalui distributor baru. Strategi distribusi yang diperkuat ini dihadirkan untuk memastikan konsumen tetap bisa menikmati perlindungan antiperspirant yang dikenal efektif hingga lima hari.

    “Perspirex tidak pernah tinggalkan market di Indonesia. Hanya penggantian distributor. Dan tahun ini kita sudah kembali dengan lebih banyak produk dan lebih masif secara distribusi dan pemasaran,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

    Kehadiran Perspirex turut disambut Kedutaan Denmark sebagai momentum positif bagi hubungan dagang kedua negara. Commercial Counsellor Embassy of Denmark, Morten Kruse, menilai antusiasme masyarakat terhadap produk Denmark sejalan dengan penguatan hubungan ekonomi.

    “Ini juga sebuah kesempatan untuk berbicara tentang momentum Denmark-Indonesia Trade Relations, yang tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik,” kata Morten.

    PT Bintang Inter Global ditunjuk langsung oleh Orkla Health sebagai distributor resmi Perspirex di Indonesia. Penunjukan ini didasari rekam jejak perusahaan dalam menangani lebih dari 37 sub-distributor.

    “Jadi itu cuma penggantian distributor, tidak ada perubahan apa-apa,” tutur Herman.

    Orkla Health sebagai pemilik Perspirex merupakan bagian dari Orkla Group, perusahaan consumer health global dengan standar riset dan kualitas yang ketat. Herman menegaskan brand tersebut tetap eksis secara global.

    “Perspirex tetap exist di dunia, di Asia, dan di tempat ini tetap ada,” imbuhnya.

    Di Indonesia, Perspirex kini hadir kembali dengan varian Perspirex Original, Comfort, Strong, For Reguler, dan For Maksimum. Formulanya dilengkapi skin care system untuk meminimalkan iritasi sehingga nyaman digunakan.

    “Dia menggunakan cara-cara alami, dan bahkan ada skin care system-nya di dalam produk Perspirex ini,” ucap Herman.

    Perusahaan juga memperluas jangkauan distribusi agar produk lebih mudah diakses, termasuk varian Hand & Foot Lotion untuk pengguna dengan sweaty palm.

    Menutup penjelasan, Herman memastikan kehadiran Perspirex akan diperkuat dengan ketersediaan di berbagai kanal penjualan.

    “Dan nanti kita juga akan dibawa available di semua retailer online maupun offline,” pungkasnya.

    (anl/ega)