Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • 5 Infrastruktur yang Diresmikan Prabowo, Habiskan Rp 1,94 Triliun

    5 Infrastruktur yang Diresmikan Prabowo, Habiskan Rp 1,94 Triliun

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai meresmikan Jembatan Kabanaran, di DI Yogyakarta. Secara serempak dia juga meresmikan empat infrastruktur lainnya secara serempak dari Yogyakarta.

    Totalnya ada dua jembatan besar, dua underpass, dan satu flyover yang diresmikan Prabowo hari ini dari Jembatan Kabanaran yang menghabiskan anggaran total senilai Rp 1,94 triliun.

    “Hari ini kita dapat berkumpul pada acara peresmian Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, flyover Canguk di Magelang, underpass Gatot Soebroto dan underpass Jogja-Solo (Joglo),” ujar Prabowo saat peresmian yang ditayangkan virtual, Rabu (19/11/2025).

    Berikut ini data lengkap 5 infrastruktur yang diresmikan Prabowo:

    Jembatan Kabanaran

    Jembatan Kabanaran sendiri dibangun dengan biaya Rp 863,72 miliar. Pembangunan dilakukan selama 579 hari atau dimulai sejak November 2023 hingga Juni 2025.

    Dari data Kementerian PU, Jembatan Kabanaran dapat meningkatkan konektivitas di koridor Jalur Jalan Lintas Selatan DIY ruas Ngremang – Pandansimo dengan Pandansimo – Samas sehingga memangkas waktu tempuh 20 menit.

    Panjang jembatan mencapai 675 meter dengan lebar 24 meter. Sementara itu, total panjang penanganan jembatan mencapai 2.300 meter. Jembatan ini melintang melintasi Sungai Progo.

    Jembatan Sambas Besar

    Jembatan yang melintang di atas Sungai Sambas, Kalimantan Barat ink dibangun selama tiga tahun, mulai dari Desember 2021 hingga Desember 2024. Panjang jembatan dibuat hingga 1.262,60 mter dengan panjang jalan pendekat 1.342,40 meter.

    Jembatan besar ini menelan biaya pembangunan sebesar Rp 479,77 miliar dan mampu meningkatkan konektivitas pada koridor Lintas Selatan Kalimantan Barat antara ruas pada Kecamatan Tebas dengan ruas jalan pada Kecamatan Tekarang. Jembatan Sambas Besar diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh kendaraan kurang lebih 2 jam.

    Flyover Canguk Magelang

    Panjang jalan layang ini mencapai 16 meter dengan panjang jalan utama 781,29 meter. Di bagian utara, Flyover Canguk terhubung Jalan Lokal Kopeng dan di bagian selatan terhubung Jalan Lokal Telagawarna.

    Biaya pembangunannya mencapai Rp 99,60 miliar dengan masa pelaksanaan konstruksi selama setahun lebih sebulan, mulai dari November 2023 dan selesai Desember 2024. Flyover ini akan mendukung aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

    Underpass Jogja-Solo (Joglo)

    Dibangun untuk mengurai kepadatan pada jalan Simpang Joglo, yang menghubungkan Yogyakarta dan Solo. Panjang underpass mencapai 450 meter dengan lebar 18,3 meter.

    Pembangunannya menghabiskan biaya Rp 284,7 miliar. Dibangun sejak November 2023 dan selesai pada Juni 2025.

    Underpass Gatot Subroto Medan

    Panjang underpass ini mencapai 750 meter dengan lebar 19,8 meter. Dibangun untuk mengurai kemacetan yang terjadi pada Simpang Manhattan Medan.

    Biaya pembangunannya menelan Rp 217,83 miliar dengan masa pelaksanaan kerja 463 hari. Pengerjaan dimulai pada September 2023 dan selesai pada Desember 2024.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan RS Kardiologi Solo: Inisiatif Jokowi, Saya Beruntung’:

    (hal/fdl)

  • Pertamina Ungkap Kabar Terbaru soal Gabungkan 3 Anak Usaha

    Pertamina Ungkap Kabar Terbaru soal Gabungkan 3 Anak Usaha

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) mengungkap kabar terbaru terkait penggabungan tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Penggabungan ditargetkan terlaksana tahun depan.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan proses penggabungan ini sedang dalam tahap pengkajian di internal perusahaan.

    “Sebagai contoh, siang hari ini kami akan melanjutkan pembahasan dengan dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan atas detail teknis yang dilakukan dengan target persiapan go live-nya di tahun 2026,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Rabu (19/11/2025).

    Agung mengatakan, Pertamina juga sedang melakukan konsolidasi terhadap empat sektor bisnis yang bukan pada inti bisnis Pertamina yakni minyak dan gas. Pertama, Pertamina Bina Medica IHC yang memiliki bisnis rumah sakit. Prosesnya saat ini tengah dilakukan pengkajian oleh Danantara.

    Kedua yakni sektor perhotelan yang dimiliki oleh PT Patra Jasa ke PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Progres konsolidasi ini masih dalam tahap kajian yang dikoordinir oleh HIN.

    Ketiga, konsolidasi maskapai penerbangan Pelita Air Service (PAS) ke Garuda Indonesia.

    “Dan terakhir adalah di sektor asuransi juga sedang dilakukan kajian implementasi konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi BUMN yang ada yang dipimpin oleh IFG sebagai holding BUMN asuransi, dan secara bertahap ini bukan hanya Pertamina tapi banyak sekali berbagai perusahaan asuransi di ekosistem BUMN yang akan dikonsolidasikan,” katanya.

    (acd/acd)

  • Tangsel Bakal Punya Pembangkit Listrik dari Sampah di Serpong

    Tangsel Bakal Punya Pembangkit Listrik dari Sampah di Serpong

    Jakarta –

    Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, optimistis proyek waste to energy (WTE) atau sulap sampah jadi listrik di wilayahnya bisa terealisasi pada 2027. Sebab Tangsel merupakan satu dari tujuh titik yang ditetapkan sudah siap dilakukan pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

    Sebelumnya pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menetapkan 33 titik lokasi pembangunan PLTSa. Dari jumlah tersebut, tujuh di antaranya dinyatakan sudah siap untuk dilakukan pembangunan.

    “Kalau boleh berandai-andai dan 2027 sudah jadi energi listrik,” kata Benyamin dalam acara Waste to Energy Investment Forum 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Ia menjelaskan rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah jadi sumber energi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Dalam hal ini, rencananya fasilitas PLTSa tersebut akan berdiri di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, yang mana di kawasan tersebut sudah tersedia lahan seluas 5 hektare.

    “Untuk persiapan masuk kepada Perpres 109, 5 hektare sudah kita siapkan kemudian kebetulan lokasinya di dekat dengan aliran sungai Cisadane dan gardu induk listriknya itu tinggal menyeberang saja,” terangnya.

    “Jadi persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan untuk masuk dalam Perpres 109 ini sudah siap. Pada prinsipnya tinggal bagaimana proses administrasi dan seterusnya,” tambah Benyamin.

    Menurutnya saat ini proses pengelolaan sampah menjadi listrik ini sudah masuk dalam tahap konsultasi dan asistensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk kemudian bisa dilanjutkan pada tahap pembangunan fasilitas.

    “Target kami dengan Perpres 109 dan kami laporkan sudah ada pemenang lelang di Tangerang Selatan yang nanti bisa masuk ke Perpres 109, ini lahan sudah siap ada 5 hektare. Kemudian karena ini menggunakan teknologi, dia membutuhkan air untuk menginginkan turbinnya kita ada Cisadane. Kemudian PLN-nya kita tinggal menyeberang, gardu induk PLN itu ada di seberang TPA kami,” jelasnya.

    “Sehingga dengan demikian, yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana peran Pemerintah Kota mengangkut sampah itu ke industri waste to energy ini sendiri. Tapi yang tidak boleh kalah dilupakan adalah peran masyarakat, supaya edukasi tetap dilakukan pemerintah daerah,” sambungnya.

    (igo/fdl)

  • Danantara Mau Beli Lahan 80 Ha di Arab buat Kampung Haji, Setara 2,5 Kali SCBD

    Danantara Mau Beli Lahan 80 Ha di Arab buat Kampung Haji, Setara 2,5 Kali SCBD

    Jakarta –

    Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sedang melakukan negosiasi dan lelang (bidding) untuk pengadaan lahan pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Total luas lahan yang dilirik Indonesia mencapai 80 hektare (Ha).

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan total luas lahan tersebut setara dengan 2,5 kali luas Sudirman Central Business District (SCBD). Tim dari Danantara langsung terbang ke Arab Saudi untuk merealisasikan pembelian lahan.

    “80 Ha itu sama dengan 2,5 kali SCBD yang itu kalau insya Allah kita dapat, mohon doanya ya. Tim sudah kesana tuh, kita sekarang masih ada orang di sana karena kita baru masukin bidding-nya minggu lalu, kita 2,5 bulan tinggal di sana,” kata Pandu dalam acara Antara Business Forum di The Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Pandu menyebut Indonesia bersaing dengan 90 bidder atau penawar dari negara-negara lain terkait lahan tersebut. Pemenang lelang akan diketahui pada Desember 2025.

    “Kita akan tahu nanti pertengahan Desember hasilnya bagaimana. Ada hampir lebih 90 bidder rupanya yang masuk untuk tanah yang kita inginkan. Kita pun sekarang sedang melakukan B2B deal, untuk beberapa aset di luar bidding-bidding itu, yang mungkin nanti bisa juga mengakomodir demand yang ada di Indonesia,” ucap Pandu.

    Pandu menyebut pembangunan Kampung Haji selaras dengan tekad Danantara untuk berinvestasi di Arab Saudi dan membawa bisnis Indonesia menjadi lebih global. Nantinya akan ada pusat makanan-minuman, modest fashion, pariwisata, rumah sakit, hingga bisnis syariah.

    “Jadi keinginan kita itu untuk bisa hospitality, buat rumah sakit, kita juga pengen tempat makan. Jadi tempat orang, bukan hanya orang Indonesia, orang yang suka dengan Indonesia atau penasaran dengan Indonesia. Jadi kita melihat pembangunan Kampung Haji itu untuk meng-introduce Indonesia ke skala dunia,” jelas Pandu.

    (acd/acd)

  • Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran Rp 863 M, Lintasi Sungai Progo

    Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran Rp 863 M, Lintasi Sungai Progo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 infrastruktur jalan besar di Indonesia. Secara simbolis peresmian dilakukan di Jembatan Kabanaran yang terletak di DI Yogyakarta, Prabowo hadir langsung di jembatan tersebut.

    Selain Jembatan Kabanaran, ada juga Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, flyover Canguk dan underpass Joglo di Jawa Tengah, serta underpass Gatot Subroto Sumut yang diresmikan serempak Prabowo hari ini.

    Khusus untuk Jembatan Kabanaran, Prabowo menyatakan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dan mempercepat aktivitas ekonomi.

    “Aktivitas ekonomi mempermudah akses kalau engga ada ini katanya jauh muter, kasihan. Jadi, kami berharap akan sangat membantu mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata,” ujar Prabowo saat meresmikan jembatan tersebut, Rabu (19/11/2025).

    Khusus Jembatan Kabanaran sendiri dibangun dengan biaya Rp 863,72 miliar. Pembangunan dilakukan selama 579 hari atau dimulai sejak November 2023 hingga Juni 2025.

    Dari data Kementerian PU, Jembatan Kabanaran dapat meningkatkan konektivitas di koridor Jalur Jalan Lintas Selatan DIY ruas Ngremang – Pandansimo dengan Pandansimo – Samas sehingga memangkas waktu tempuh 20 menit.

    Panjang jembatan mencapai 675 meter dengan lebar 24 meter. Sementara itu, total panjang penanganan jembatan mencapai 2.300 meter. Jembatan ini melintang melintasi Sungai Progo.

    Jembatan ini juga diyakini bisa mendorong pengembangan sektor pertanian, logistik, dan wisata di selatan DIY. Selain itu, juga meningkatkan efisiensi transportasi atau biaya operasional kendaraan berkurang 13,11% atau setara Rp 1,4 triliun.

    Foto: YouTube Sekretaris Presiden
    3 Lampiran
    • Dipindai oleh Gmail

    Lihat juga Video ‘Negara yang Gagal dan Tidak Merdeka Menurut Prabowo’:

    (hal/fdl)

  • Pedagang Thrifting Minta Usaha Dilegalkan: Kita Mau Bayar Pajak

    Pedagang Thrifting Minta Usaha Dilegalkan: Kita Mau Bayar Pajak

    Jakarta –

    Pedagang barang bekas (thrifting) minta usaha yang mereka jalani dilegalkan di Indonesia, seperti negara-negara maju lainnya. Hal ini disampaikan Pedagang Thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

    Menurut Rifai, legalitas ini menjadi solusi alih-alih pemerintah memberantas thrifting. Sebab, usaha thrifting melibatkan setidaknya 7,5 juta orang yang tersebar di Indonesia. Apabila pemerintah merealisasikan rencana untuk mematikan usaha thrifting, Rifai menilai dapat berdampak pada keberlanjutan hidup sekitar 7,5 juta orang.

    “Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting,” ujar Rifai di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    Rifai menerangkan usaha thrifting ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu, banyak yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari melalui usaha thrifting.

    “Jadi, usaha ini mulai dari Sabang sampai Merauke, sudah bergantung, sudah mengusahakan usaha ini turun-temurun. Bahkan kita sekolah pun kita memenuhi kebutuhan sehari-hari hasil dari thrifting ini. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak,” jelas Rifai.

    Jika tidak bisa dilegalkan, Rifai mendorong pemerintah membuat aturan larangan terbatas (lartas) atau kuota impor bagi impor produk thrifting. “Yang artinya impornya diberikan kuota dibatasi, tapi bukan dimatikan. Jadi solusinya yang kami harapkan adalah dilegalkan atau setidak-tidaknya diberi kuota. Artinya dengan barang larangan terbatas,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Pemerintah Kejar Investasi Rp 13.000 T Demi Capai Ekonomi 8% di 2029

    Pemerintah Kejar Investasi Rp 13.000 T Demi Capai Ekonomi 8% di 2029

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mendorong konsolidasi realisasi investasi hingga sekitar Rp 13.032,8 triliun dalam lima tahun ke depan. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya tercatat konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp 9.117,4 triliun dalam 10 tahun.

    Langkah tersebut dipercaya berkontribusi pada keberhasilan RI menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5%. Menurutnya, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 26-30%, sehingga perannya tidak bisa diabaikan.

    “Untuk kita menuju kepada 8%, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan konsolidasi realisasi investasi sebesar kurang lebih sekitar Rp 13.032,8 triliun dalam 5 tahun ke depan,” kata Todotua dalam agenda Business Forum di Hotel Westin Jakarta pada Rabu (19/11/2025).

    Sebagai bukti besarnya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Todotua menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi Vietnam. Di tahun 2024, Vietnam mencatatkan pertumbuhan di angka 7,04%, didukung dengan masuknya investasi asing dalam jumlah besar.

    “Karena US$ 240 miliar inflow investment yang masuk di wilayah Southeast Asia, kurang lebih sekitar hampir US$ 140 miliar masuk ke Vietnam. Kita (Indonesia) kurang lebih hanya kebagian US$ 39 miliar sampai US$ 40 miliar. So, ini tantangan,” ujarnya.

    Selaras dengan hal tersebut, pemerintah RI menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot investasi masuk, salah satunya dengan memberikan fasilitas insentif dalam jumlah besar.

    Lebih lanjut, Todotua merincikan proyeksi pertumbuhan ekonomi serta target realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk periode 2025-2029 sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo.

    Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di level 5,05%, dengan target investasi sebesar Rp 1.650 triliun. Setahun berikutnya, pertumbuhan ditingkatkan menjadi 5,30% dengan target investasi Rp 1.905,6 triliun.

    Pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,30% melalui dorongan investasi sebesar Rp 2.175,2 triliun. Kemudian pada 2027, target pertumbuhan meningkat menjadi 7,50% dengan kebutuhan investasi Rp 2.567,4 triliun.

    Adapun pada 2028 dan 2029, pertumbuhan ekonomi ditetapkan masing-masing di angka 7,70% dan 8%, dengan target investasi sebesar Rp 2.969,6 triliun serta Rp 3.414,8 triliun.

    (shc/eds)

  • Pertamina Temukan Tambahan Cadangan Migas Jumbo di Blok Rokan

    Pertamina Temukan Tambahan Cadangan Migas Jumbo di Blok Rokan

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) melaporkan sejumlah capaian di tahun 2025. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan Pertamina berhasil menemukan cadangan migas non-konvensional (MNK) di Wilayah Kerja (WK) Rokan dengan potensi mencapai 724 juta barel.

    Oki menyampaikan temuan ini merupakan terbesar Pertamina dalam sepuluh tahun terakhir.

    “Di sektor hulu migas kita berhasil menemukan the largest discovery dalam 10 tahun terakhir. Kita berhasil menemukan migas non-konvensional atau MNK di WK Rokan yang potensi temuannya mencapai 724 juta barrel,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/11/2025).

    Oki memperkirakan masih ada potensi cadangan migas lainnya di Indonesia. Pasalnya, temuan ini merupakan hanya berasal dari satu struktur saja.

    “Itu hanya dari satu struktur dan tentunya potensi non-konvensional di Indonesia jauh lebih besar dari itu. Ini merupakan salah satu penemuan konvensional maupun non-konvensional terbesar di Pertamina Group,” katanya.

    Terkait energi hijau, Oki mengatakan, Pertamina mulai memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang telah digunakan Pelita Air rute Jakarta-Bali dan Jakarta-Singapura. Adapun kapasitas produksi ini telah mencapai 9.000 barrel per hari.

    Lalu, Pertamina juga berhasil merevitalisasi infrastruktur gas di Tangki Arun yang akan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2025.

    “Kemudian untuk fasilitas logistik empat tangki BBM sebesar 29.000 m3 per tangki juga akan meningkatkan kemampuan Pertamina untuk melakukan inventory di Kilang Balongan yang akan meng-cover wilayah Jawa bagian Barat,” katanya.

    “Untuk penguatan di hilir kita terus melakukan perbaikan kapasitas produksi kilang proyek RDMP Refinery Development Master Plan di Balikpapan seperti bagaimana kita ketahui bersama akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 360 ribu barrel per day,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Zulhas Tekankan Ahli Gizi Mutlak Harus Ada di Dapur MBG

    Zulhas Tekankan Ahli Gizi Mutlak Harus Ada di Dapur MBG

    Jakarta –

    Keberadaan ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai penting untuk dapat memantau kualitas bahan makanan yang tersaji di ompreng makan bergizi gratis (MBG). Ahli gizi diperlukan supaya MBG tidak hanya bikin perut kenyang, tapi juga memastikan kandungan gizi di dalamnya seimbang dan sesuai yang dibutuhkan penerimanya.

    Hal ini disampaikan olh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia menegaskan di setiap dapur MBG perlu ada eksistensi ahli gizi. Dengan demikian, pemerintah bisa memastikan asupan gizi di dalam MBG dapat terukur.

    “MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Karena harus diukur nanti (kandungan gizinya). Kami mengajak agar ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di mana pun,” ujar Zulhas setelah melakukan rapat koordinasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Lebih lanjut, Zulhas juga bakal menyoroti soal kandungan gula yang terdapat dalam menu MBG. Hal ini karena tingginya angka penyakit diabetes, yang salah satunya juga menyerang anak-anak.

    “Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula atau gula tinggi, bahkan ada anak-anak. Kita minta bareng-bareng nanti melakukan edukasi makanan yang gula tinggi. Kadang-kadang depan sekolah, minuman yang begitu manis, gula-gula dan sebagainya,” beber Zulhas.

    Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan edukasi ke pihak SPPG dan sekolah agar tidak keracunan makanan. Zulhas meminta ada keterlibatan Persagi di dalam edukasi ini. Sejalan dengan itu, Zulhas bilang, pemerintah juga bakal melakukan perbaikan pada program MBG.

    “Kita juga mengajak untuk terus melakukan edukasi di tempat MBG, sekolah-sekolah, bagaimana makanan yang sehat, agar tidak keracunan. Termasuk juga bagaimana terus menyempurnakan SPPG. Selain itu, MBG juga terus menerus melakukan perbaikan. Jadi dua arah, kita menyempurnakan, tapi publik juga diberikan edukasi,” Zulhas menutup.

    (eds/eds)

  • Paguyuban Lender Temui Dana Syariah, Bahas Penyelesaian Gagal Bayar Rp 1 T

    Paguyuban Lender Temui Dana Syariah, Bahas Penyelesaian Gagal Bayar Rp 1 T

    Jakarta –

    Manajemen PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bertemu dengan Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia pada 18 November 2025. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas masalah gagal bayar (galbay) DSI kepada para lendernya.

    Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Manajemen DSI dan lender menyepakati beberapa poin sebagai dasar kerja sama yang akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setidaknya terdapat empat poin yang telah disepakati kedua pihak.

    Pertama, menunjuk Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia menjadi satu-satunya wakil resmi para pemberi modal DSI. Paguyuban ini akan diajukan kepada OJK dan ditetapkan sebagai wadah yang mewakili seluruh lender DSI.

    “Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia dan PT DSI sepakat untuk mengajukan kepada OJK bahwa Paguyuban dapat ditetapkan sebagai satu-satunya wadah resmi yang mewakili seluruh lender PT DSI. Pengajuan ini dilakukan agar komunikasi, koordinasi, dan proses penyelesaian pemenuhan kewajiban dapat berjalan lebih terarah dan terpusat,” tulis hasil pertemuan tersebut dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

    Kedua, DSI akan membentuk Badan Pelaksana Penyelesaian (BPP) yang melibatkan perwakilan paguyuban untuk menyelesaikan galbay tersebut. Kerangka kerja BPP akan dituangkan dalam sebuah Charter atau Piagam Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pengembalian Dana Para Lender PT DSI.

    “Keterlibatan perwakilan Paguyuban dalam BPP bersifat fungsional untuk mendukung percepatan penyelesaian kewajiban, sementara fungsi utama Paguyuban tetap sebagai pengawas independen yang melakukan supervisi intensif terhadap seluruh proses pengembalian dana oleh PT DSI,” jelasnya.

    Ketiga, Paguyuban dan DSI sepakat menetapkan target pembayaran dana lender selama setahun sejak penandatanganan kesepakatan kerja sama. Keempat, DSI berkomitmen melakukan koordinasi rutin melalui pertemuan daring untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran.

    Dana Lender Tembus Rp 1 T

    Sebagai informasi, keluhan galbay lender DSI muncul beberapa bulan terakhir. Keluhan tersebut disuarakan lender melalui akun Instagram resmi yang dikelola oleh Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, @paguyubanlenderdsi.

    Berdasarkan salah satu unggahannya, tercatat dana lender yang direkapitulasi lebih dari Rp 1 triliun. Dana tersebut merupakan akumulasi dari 3.312 lender DSI yang tercatat per 18 November 2025.

    “Kami menuntut pengembalian dana lender DSI segera dan ada timeline jelas,” tulis unggahan tersebut, dikutip dari unggahan @paguyubanlenderdsi.

    Diberitakan sebelumnya, OJK telah menjatuhkan sanksi berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI. Perusahaan ini sebelumnya juga telah terseret kasus gagal bayar kepada para lender atau pemberi dananya.

    “Pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan PVML dilakukan dalam rangka upaya penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen serta memperkuat tata kelola, penyelenggaraan risiko, dan konsolidasi di industri PVML,” kata Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, dalam konferensi pers daring, Jumat (7/11/2025).

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Soal Narasi BPJS Kesehatan Bangkrut dan Gagal Bayar di 2025”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ara/ara)