Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kejar Target 82.707 Kopdes, Pemerintah Ngebut Bangun Gudang-Gerai

    Kejar Target 82.707 Kopdes, Pemerintah Ngebut Bangun Gudang-Gerai

    Jakarta –

    Pemerintah menggenjot proses pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pembangunan mulai dari bangunan gudang, gerai, hingga fasilitas penunjang operasional koperasi lainnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan saat ini sudah ada sekitar 39.000 lokasi yang siap melakukan proses pembangunan fisik. Jumlah itu ditargetkan akan terus bertambah jadi 45.000 lokasi di akhir tahun.

    “Data yang masuk ke kita sekarang sudah 39.000 yang siap untuk dibangun. Jadi sudah peningkatannya terus, harapannya di bulan Desember ini kita bisa menembus ke angka 45.000-an InsyaAllah,” kata Ferry di peluncuran Command Centre Kementerian Koperasi, Senin (15/12/2025).

    Dari jumlah lokasi yang siap dibangun ini, sekitar 23.000 lokasi di antaranya sudah memulai proses pembangunan. Sementara pada akhir Desember ini sebanyak 32.000 lokasi Kopdes ditargetkan sudah dalam proses pembangunan.

    “Jumlah yang sedang dibangunnya tadi 23.000, bulan ini Desember nanti bisa, pembangunan bisa 32.000,” terangnya.

    Seluruh proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas Kopdes Merah Putih ini ditargetkan rampung tahun depan. Dengan begitu setiap koperasi desa/kelurahan ini dapat beroperasi.

    Dalam catatan detikcom, pemerintah menargetkan semua Koperasi Desa Merah Putih memiliki bangunan fisik atau gerai, mulai dari gudang hingga kendaraan pada Maret 2026. Saat ini Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum berjumlah 82.707 unit.

    “Insyaallah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan terbentuk, akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan siap beroperasi. Jadi setiap desa memang Presiden mengharapkan akan ada fasilitas bangunan yang berisi gudang, gerai-gerai, dan juga kelengkapan kendaraan dan alat pengangkutan,” kata Ferry dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).

    Dengan begitu, dia meyakini operasional Kopdes Merah Putih akan lebih maksimal menjadi off taker atau membeli hasil produk masyarakat desa, baik itu dari peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner.

    Percepatan pembangunan gerai hingga gudang Kopdes akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Kala itu jumlah lokasi yang siap dibangun Kopdes Merah Putih baru 30.378 titik tanah, alias mengalami penambahan hingga 9.000 titik tanah pada pertengahan Desember ini.

    “Tercatat per hari ini tadi 30.378 titik tanah yang siap untuk dibangun. Dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Rebranding Koperasi Lewat Kopdes Merah Putih Berhasil

    (igo/fdl)

  • Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Jakarta –

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

    Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk atau BCA David Sumual mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi itu dikarenakan efek bencana yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat.

    “Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32% dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya,” kata David dalam Bincang Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah 5,4%. Realisasinya diperkirakan hanya bisa pada level 5% sampai 5,1%.

    “Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1%, tapi nggak mungkin 6%,” ucap David.

    Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam di wilayah Sumatera akan menurunkan 25,53% (Rp 3,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Barat dan menurunkan 22,31% (Rp 11,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, belanja masyarakat Aceh diperkirakan turun 23,92% (Rp 2,8 triliun).

    Dengan asumsi belanja masyarakat yang terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau Rp 18,58 triliun secara nasional.

    (aid/fdl)

  • KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi ikan budi daya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan III-2025. Produksi ikan ini sudah mencapai 96,95% dari total target 2025 sebesar 5,17 juta ton.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu tetap optimistis produksi perikanan nasional bisa mencapai target 5,17 juta ton, mengingat masih ada triwulan IV yang belum terdata.

    “Yang pertama hingga triwulan III di tahun ini ya produksi ikan kita mencapai 5,02 juta ton. Sudah 96,95% ini ya. Triwulan IV itu kan dimulai bulan dari apa itu? Oktober, November, dan Desember. Kita tinggal menghitung mudah-mudahan 5,17 juta ton ini bisa tercapai,” ujar Haeru saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Selain ikan, produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton, setara 94,97% dari target 8,63 juta ton. Komoditas ikan yang paling banyak produksi pada 2025 cukup bervariasi, di antaranya udang, ikan kakap, dan ikan bandeng.

    Wilayah yang paling besar berkontribusi dalam produksi ikan nasional tersebar di berbagai daerah dan komoditas, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi yang banyak produksi ikan tilapia.

    “Sebenarnya kalau udang itu, Aceh saja. Kalau nggak salah, posisinya yang ke-6. Aceh dan Sumut yang ke-9. NTB nomor-1. Ini contoh udang. Tilapia yang paling banyak itu ada di Jawa. Disusul NTB, kemudian Sulawesi. Ini contoh,” jelas Haeru.

    Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan telah melampaui dari target, yakni mencapai Rp 198 miliar.

    “Kemudian PNBP kita juga luar biasa ini. Walaupun kita PNBP-nya itu tidak seperti eselon I yang lain, tetapi kita berdasarkan apa istilahnya hasil samping dari UPT yang kita miliki. Sudah bisa mencapai atau melebihi target 391,55%,” terangnya.

    Produksi Perikanan Tangkap

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan produksi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton hingga triwulan III-2025. Pihaknya menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 7,8 juta ton.

    “Khusus produksi perikanan tangkap nasional di mana kita lihat tahun 2024 kurang lebih produksi tangkapan kita 7,8 juta ton dan di saat sekarang sampai per hari ini masih 6,562 juta ton, tapi prognosa kita nanti di angka 7,85 juta sampai akhir Desember 2025,” ujar Latif.

    Latif mengatakan, di sejumlah negara, produksi perikanan budi daya lebih tinggi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap, misalnya di Vietnam produksi perikanan tangkap 3 juta ton, sementara produksi perikanan budi daya 20 juta ton dalam setahun.

    “Di China, lebih ekstrem lagi, penangkapannya diturunkan betul hanya sampai 2 juta, tapi budi daya hampir 60 juta. Indonesia masih perikanan tangkap lebih tinggi daripada budi daya. Kenapa harus dilakukan? untuk menjaga sustainability daripada perikanan itu sendiri dikelola dengan baik,” terang Latif.

    PNBP di sektor perikanan tangkap mencapai Rp 1,02 triliun. Ia menargetkan capaian PNBP pada 2025 sebesar Rp 1,19 triliun.

    “Tahun 2023 capaian PNBP ini Rp 731 miliar, kemudian kemarin 2024 itu Rp 1,05 triliun. Tahun 2025 Rp 1,027 triliun, tapi estimasi kita sampai Rp 1,19 triliun sekian di akhir tahun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Bogor –

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi mendapatkan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (Bogor). Gelar ini didapat setelah dirinya menempuh pendidikan di kampus tersebut selama enam tahun.

    Hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor School of Business di IPB University. Disertasi yang ditulis oleh Sudaryono mengenai “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.

    Dalam sidang terbuka ini, Surdayono juga diuji oleh dua menteri yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sidang terbuka ini juga dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Mengawali paparannya dalam sidang, Sudaryono menyampaikan tugas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang/jasa strategis, menjadi agen pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menyumbang penerimaan negara melalui keuntungan dan dividen. Namun dalam disertasinya dari 2010 sampai 2023, ada kedapatan anomali.

    “Bagaimana bisa dilihat, revenue secara umum BUMN-BUMN kita mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi, tidak selaras dengan kinerja laba return on asset-nya, bahkan turun-turun dan belum selaras setelah COVID-19 2020,” kata dia dalam paparannya di Auditorium IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025).

    Tidak hanya dalam penelitian, anomali itu juga dilihat oleh Surdayono selama dirinya sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Anomali ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono.

    “Kami juga adalah komisaris utama Pupuk Indonesia, kami melihat dari instrumen bahwa revenue-nya naik, namun tidak dibarengi dengan kinerja laba yang selaras dengan revenue-nya. Anomali inilah yang kemudian latar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini,” terangnya.

    Menurutnya, tujuan holdingisasi telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni adanya efisiensi struktur dalam holdingisasi BUMN, yang kedua pembatasan keuangan, ketiga adalah transformasi industri dan kapasitas perusahaan.

    “Ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di atas akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

    Hasil disertasi ini juga menciptakan saran atau masukan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari BUMN setelah holdingisasi. Jika berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Sudaryono mengatakan akan menyarankan setelah holdingisasi, pengelolaan utang dan kesehatan keuangan BUMN menjadi yang terpenting.

    “Dengan ini dikelola dan kami contohkan di Bulog, kami contohkan tadi kemudian di Pupuk Indonesia dan saya jawab bahwa cara ini bisa dan bisa dilakukan kepada BUMN lain sebagai salah satu cara untuk menyiapkan BUMN-BUMN lain yang belum terlalu sehat supaya lebih sehat,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Sudaryono Eks Ajudan Prabowo Jelang Dilantik Sebagai Wamentan: Innalillahi

    (ada/kil)

  • 29 Perusahaan Asuransi Bakal Lepas Unit Syariah Tahun Depan

    29 Perusahaan Asuransi Bakal Lepas Unit Syariah Tahun Depan

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 29 perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) di tahun 2026. Spin off ini masuk dalam Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) dan tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) dengan tenggat waktu paling lambat pada Desember 2026.

    Saat ini, terdapat sekitar 16 perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara full-fledged. Sehingga di akhir Desember tahun depan, RI memiliki perusahaan asuransi berbasis syariah sebanyak 45 entitas.

    “Sekarang itu kan sekitar ada 16 perusahaan asuransi syariah yang full-fledged, yang sudah terpisah. Dari laporan rencana pemisahan itu ada 29 (perusahaan) yang merencanakan untuk spin off di tahun 2026. Jadi kalau itu, rencana pemisahan itu terlaksana di akhir 2026, akan ada kira-kira 45 perusahaan asuransi syariah,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), Ogi Prastomiyono, kepada wartawan di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, jumlah tersebut sudah sangat memadai untuk membangun ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh. Ogi berharap. kondisi dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional. Saat ini, diketahui pengembangan keuangan syariah diperkuat dengan dibentuknya Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada Juni 2025.

    “Jadi ekosistem Itu dibangun dari keuangan syariah, keuangan syariah nanti mendukung ekonomi syariah,” jelasnya.

    Ogi menambahkan, perusahaan juga diperkenankan mengembalikan izin usaha syariahnya kepada OJK. Hal tersebut dimungkinkan sepanjang tidak merugikan konsumen. Umumnya, langkah ini dilakukan karena faktor permodalan dan kebutuhan membangun ekosistem yang lebih besar.

    “Ada beberapa mengembalikan. Kan yang kuncinya adalah dia tidak boleh merugikan konsumen. Jadi itu hanya transfer portfolio ke perusahaan aset syariah,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Skema Bantuan Asuransi Swasta Untuk Pembiayaan BPJS

    (kil/kil)

  • Pemerintah Bikin Command Center, Pelototi Pembangunan Kopdes Merah Putih

    Pemerintah Bikin Command Center, Pelototi Pembangunan Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) secara resmi meluncurkan Command Centre untuk memantau progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan melalui command centre ini pihaknya dapat memantau secara langsung alias real-time pembangunan fisik gerai, gudang, dan sarana pendukung koperasi lainnya.

    Selain itu di ruangan ini pihaknya juga bisa secara langsung memantau proses pelatihan hingga kegiatan usaha dari berbagai daerah. Sehingga seluruh proses pendataan terkait aktivitas koperasi di seluruh wilayah Indonesia dapat semakin dinamis.

    “Kami mendapatkan gambaran bahwa command centre ini bisa secara real-time, kita akan lihat proses pembangunan gudang, gerai, sarana pendukung dan alat kelengkapannya,” kata Ferry dalam acara peluncuran Command Centre Kementerian Koperasi, Senin (15/12/2025).

    “Kemudian juga kita bisa secara real-time melihat proses pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan, bisa melihat secara real-time proses dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan, bukan hanya di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetapi juga di koperasi-koperasi yang lain-lain,” ucapnya lagi.

    Karena pemantauan kegiatan usaha koperasi di berbagai daerah bisa dilakukan secara langsung, menurut Ferry keberadaan command centre ini juga berfungsi sebagai pusat penerima laporan dari koperasi-koperasi yang bermasalah.

    “Kementerian Koperasi ini juga nanti akan bisa mendapatkan sebuah early warning system bagi proses monitoring, evaluasi Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada, dan kita nanti akan bisa membuat kategorisasi koperasi yang sehat, perlu penanganan, dan lain sebagainya. Itu akan bisa dilakukan dengan command centre ini,” jelas.

    Di luar itu Ferry mengatakan karena proses pembangunan fasilitas ini menggunakan dana yang sangat terbatas, rencananya operasional command centre ini akan terus disempurnakan mengikuti berbagai kebutuhan yang ada.

    “Ke depan rencananya kami akan lengkapi juga dengan call center dan lain sebagainya yang nanti bisa membantu menjelaskan soal yang berkaitan dengan koperasi yang eksisting maupun bisa menjelaskan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Rebranding Koperasi Lewat Kopdes Merah Putih Berhasil

    (igo/fdl)

  • Mengenang Pendiri BRI di Usia 130 Tahun Bank Kerakyatan

    Mengenang Pendiri BRI di Usia 130 Tahun Bank Kerakyatan

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI memasuki usia ke-130, sebuah tonggak bersejarah yang menegaskan perjalanan panjangnya sebagai Lembaga keuangan yang tumbuh bersama bangsa. Di tengah transformasi yang sedang dijalankan, BRI tetap memegang teguh akar pendiriannya, yakni nilai perjuangan Raden Bei Aria Wirjaatmadja tokoh visioner yang pada 1895 merintis lembaga simpan pinjam untuk membantu rakyat.

    Raden Bei Aria Wirjaatmadja, bangsawan Jawa yang saat itu menjabat sebagai Patih Purwokerto, mengambil langkah berani untuk menjawab permasalahan sosial-ekonomi masyarakat pribumi. Di tengah maraknya praktik rentenir yang membebani para pegawai, ia merancang mekanisme keuangan yang aman, terjangkau, dan berbasis gotong royong.

    Berkat ketekunan dan keyakinannya, lahirlah ‘De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren’, Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pribumi Purwokerto. Inisiatif ini menjadi tonggak gerakan keuangan mikro pertama di Nusantara sekaligus fondasi lahirnya BRI.

    Hingga saat ini, warisan pemikiran Raden Aria Wirjaatmadja membuktikan tekad untuk memberdayakan rakyat mampu melampaui zaman. Memasuki usia 130 tahun, BRI telah melakukan transformasi besar, mulai dari digitalisasi layanan, penguatan ekosistem UMKM, perluasan akses keuangan hingga pelosok, hingga inovasi teknologi perbankan.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan momen ulang tahun ke-130 ini menjadi refleksi untuk kembali mengingat akar pendirian sekaligus menegaskan arah masa depan perusahaan.

    “Peringatan 130 tahun BRI bukan hanya merayakan panjangnya perjalanan, tetapi juga menegaskan jati diri kami sebagai bank dengan DNA Kerakyatan,” ujar Dhanny, dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

    Dhanny menambahkan semangat pendiri BRI terus menginspirasi setiap langkah transformasi perusahaan. Di era digital ini, BRI berkomitmen menjaga warisan tersebut dengan menghadirkan layanan yang semakin inklusif dan mudah dijangkau.

    Dedikasi Wirjaatmadja tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi berkembang menjadi gerakan nasional yang memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Saat ini BRI berdiri sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, melayani jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

    Hingga akhir September 2025, Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dan mengelola 185 juta rekening simpanan mikro.

    Untuk memperluas jangkauan, Holding UMi mengoperasikan lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga memperluas akses keuangan hingga pelosok melalui 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di 66.649 desa atau lebih dari 80% desa di Tanah Air.

    Model bisnis kemitraan ini telah memfasilitasi 913 juta transaksi finansial dengan total volume Rp1.440 triliun, mempertegas perannya sebagai penggerak aktivitas ekonomi di tingkat grassroot. Di tanah Purwokerto, kisah perjuangan sang pendiri terus dikenang sebagai teladan keberanian mengambil langkah pertama demi kesejahteraan bersama.

    Peringatan 130 tahun BRI menjadi penegasan bahwa perusahaan terus tumbuh bersama rakyat, menjaga spirit pendirinya, dan memainkan peran strategis dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat dan inklusif.

    (akn/ega)

  • ASDP Prediksi Puncak Arus Libur Nataru Dimulai 23-24 Desember 2025

    ASDP Prediksi Puncak Arus Libur Nataru Dimulai 23-24 Desember 2025

    Jakarta –

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi puncak arus pergerakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 bakal terjadi pada 23-24 Desember 2025. Sementara itu Direktur Operasi dan Transformasi, Rio Theodore Natalianto Lasse, mengatakan peningkatan pergerakan penumpang dan kendaraan mulai terjadi pada 19 Desember 2025.

    “Pergerakan diprediksi tetap tinggi selama Hari Raya Natal dan masa cuti bersama, terlebih setelah pemerintah menetapkan libur panjang mulai 26 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026,” ujar Heru dalam paparannya di Media Gathering Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain itu, Rio memprediksi puncak arus libur Tahun Baru bakal terjadi pada 30-31 Desember 2025. Sedangkan arus balik diproyeksikan memuncak pada 2-3 Januari 2026. Untuk periode Nataru 2025-2026, ASDP memproyeksikan jumlah perjalanan (trip) akan meningkat 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Prediksi puncak pergerakan libur Tahun Baru itu tanggal 30-31 Desember, dan prediksi puncak pergerakan arus balik itu adalah tanggal 2 dan 3 Januari 2026. Prediksi kami di 2025-2026 untuk trip mengalami peningkatan 5,4%” katanya lanjut.

    Rio mengelaborasi, terdapat 15 lintasan pantauan nasional ASDP yang diprediksi akan terjadi pergerakan mencapai 20.943 trip, dengan jumlah penumpang lebih dari 547 ribu orang dan kendaraan melampaui 868 ribu unit selama periode libur Nataru.

    “Untuk (jumlah) penumpang naik 4,3%, dan kendaraan itu naik 8,9%. Yang paling tinggi kalau kita lihat adalah kendaraan roda dua, itu kenaikannya sampai 15,2%. Kemudian truk 7,4%, (kendaraan) roda empat kendaraan kecil itu naik 5,9%. Bus itu naik 5%. Overall, semuanya mengalami peningkatan,” paparnya.

    Rio menyampaikan, kapasitas dan keandalan kapal pada saat periode puncak Nataru juga akan ditambah. Penambahan kapasitas berbeda di tiap pelabuhan.

    “Merak-Bakauheni dari 28 kapal menjadi 33 kapal per hari dengan daya serap 31 ribu kurang lebih kendaraan kecil. Kemudian, Ketapang-Gilimanuk dari 28 kapal menjadi 34 kapal per hari dengan daya serap kurang lebih 15 ribu kendaraan kecil per hari,” tutup Rio.

    (eds/eds)

  • KKP Sulap 2.000 Ha Lahan Nganggur di NTT Jadi Industri Udang Terintegrasi

    KKP Sulap 2.000 Ha Lahan Nganggur di NTT Jadi Industri Udang Terintegrasi

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengembangkan kawasan budi daya udang terintegrasi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengembangan kawasan ini berdiri di lahan 2.000 hektare (ha) yang tidak produktif.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu mengatakan, budi daya udang ini akan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.

    “Kita punya program yang luar biasa, boleh kita katakan megaproject lah. Kami saat ini sedang melaksanakan program budi daya udang, tetapi secara terintegrasi. Kalau yang di Kebumen, itu hanya end to end saja, tetapi ini mulai dari hulu hingga ke hilirnya kita coba dekatkan dengan satu kegiatan usaha industri,” kata Haeru dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Proyek yang berlokasi di Desa Palakahembi, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT membutuhkan investasi Rp 7,2 triliun. Pemerintah akan membangun tambak serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti kantor, fasilitas umum, jalan produksi, sementara swasta berinvestasi di sisi hulu dan hilir.

    “Kami lakukan di 2.000 hektare tepatnya di Desa Palakahembi Waingapu, Sumba Timur Provinsi NTT, dengan jumlah nilai yang cukup fantastis mencapai Rp 7 triliun. Ini menjadi ikon perikanan budi daya, ikonnya KKP,” tambah Haeru.

    Haeru membandingkan pengembangan kawasan budi daya di Sumba Timur ini dengan kawasan lainnya, seperti di Karawang dan Kebumen. Kawasan budi daya ikan nila salin di Karawang luasnya sekitar 200 ha, dan budi daya udang di Kebumen sekitar 100 ha. Maka, kawasan di Sumba Timur luasnya jauh lebih besar.

    Oleh karena itu, ia menilai kawasan ini dapat meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budi daya nasional, khususnya udang. Saat ini pembangunan proyeknya telah dimulai.

    “Semua isu, semua item sudah kita lalui. Mohon doanya, sudah kita mulai,” ucap dia.

    Pada saat yang sama, Haeru membantah proyek ini disebut merusak ekosistem mangrove. Ia menegaskan, kawasan yang dimanfaatkan merupakan lahan savana yang sudah lama tidak produktif dan akan disulap menjadi kawasan industri budi daya udang.

    “Di awal-awal kami itu banyak sekali ditengarai merusak lingkungan, mangrove dibabat, dan seterusnya. Silakan datang ke sana, di sana itu semacam, mohon maaf kalau saya katakan, lahan seluas lebih dari 3.000 hektare itu tidak produktif. Jadi, tidak ada lagi mangrove dan seterusnya,” jelas ia.

    Selain itu, proyek ini juga diperkirakan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya dari masyarakat lokal. Ia menyebut totalnya bisa mencapai 10.000 pekerja.

    Lihat juga Video: Bantu Ekonomi Warga, Aiptu Karyanto Sulap Lahan Kosong Jadi Tambak Ikan

    (rea/ara)

  • Bos ASDP Buka Suara soal Merger Holding BUMN di Sektor Maritim

    Bos ASDP Buka Suara soal Merger Holding BUMN di Sektor Maritim

    Jakarta –

    Sejumlah anak usaha di sektor maritim, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dikabarkan bakal merger. Soal ini, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut soal kabar tersebut.

    Heru bilang, pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah lantaran keputusan ini turun dari Danantara. Ia bilang, kabar yang ia terima soal merger ini justru juga mencakup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik.

    “Kita tentunya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Danantara. Tetapi, memang sampai saat ini kita belum mendapatkan update kembali terkait dengan merger beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik,” ujar Heru saat ditemui di acara Media Briefing Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Heru menyebutkan, beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik meliputi PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, PT Pelindo, dan PT Pos Indonesia. Heru mengaku, pembahasan soal merger ini sudah lama belum ada kelanjutan sejak terakhir kali dibahas.

    “Ada ASDP, Pelni, Pelindo, dan kalau tidak salah PT Pos Indonesia. Ini kita belum mendapatkan update lanjutannya. Kami sebagai perusahaan BUMN tentu juga harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Danantara. Apapun bentuknya, seperti apa, kita akan mengikuti,” tambahnya.

    “Terakhir sudah lama sekali. Kita masih menunggu nanti update dari Danantara. Prinsipnya, kita ikut,” ujarnya lagi.

    Ketika ditanya soal bocoran target kapan wacana ini akan terealisasi, Heru menyarankan agar mengonfirmasi hal tersebut kepada Danantara.

    “Kalau itu targetnya tanya Danantara, jangan tanya kita,” tutupnya.

    (eds/eds)