Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Sudah Bisa Dipesan! Ini Daftar Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal Laut

    Sudah Bisa Dipesan! Ini Daftar Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal Laut

    Jakarta –

    Pemerintah resmi meluncurkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Melalui stimulus ini masyarakat bisa menikmati potongan harga tiket pesawat, kereta, hingga kapal feri.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan stimulus diskon tiket Nataru ini diberikan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan pelayanan transportasi yang baik selama periode libur tersebut.

    Diskon tiket Nataru 2025/2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025, dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025. SKB ini ditandatangani oleh empat Menteri/Kepala Badan yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

    “Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya yang lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” kata Dudy dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Stimulus diskon tarif ini diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. Di mana untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Sementara untuk angkutan laut, masa pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran.

    Daftar Diskon Tarif Nataru 2025/2026

    1. Diskon Tiket Pesawat

    Untuk moda transportasi udara, Dudy menjelaskan stimulus ini lanjutan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13-14% yang berlaku sejak akhir Oktober lalu. Diskon tiket pesawat selama Nataru ini ditargetkan untuk 3,59 juta penumpang.

    2. Diskon Tiket Kereta

    Untuk moda kereta api, PT KAI memberikan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial. Diskon tiket kereta ini mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang.

    Diskon ini diberikan khusus untuk jadwal keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Berlaku untuk semua lintas pelayanan kereta di Jawa dan Sumatera.

    Sementara terkait pemesanan tiket sudah bisa dilakukan melalui seluruh channel resmi KAI seperti aplikasi Access by KAI. Diharapkan pemberian diskon ini memberi fleksibilitas lebih besar bagi keluarga untuk merayakan liburan, wisata, maupun kunjungan keluarga selama periode Nataru kali ini.

    3. Diskon Tiket Kapal Laut

    Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara potongan 16-18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar sekitar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan kawasan 3T.

    4. Diskon Tiket Penyeberangan

    Terakhir pada moda penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang setara dengan potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu.

    Berkat itu layanan kapal penyeberangan alias feri seperti yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat memberikan diskon tarif bagi 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan. Diskon tarif ini akan berlangsung selama 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Diketahui diskon tarif pelabuhan akan berlaku di 7 lintasan strategis dengan volume penumpang tinggi dan potensi wisata yang kuat. Mulai dari Merak-Bakauheni (reguler & eksekutif), Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sape-Labuan Bajo, Tanjung Uban-Telaga Punggur, serta Ajibata-Ambarita.

    (fdl/fdl)

  • Bicara di Forum Bloomberg, Jokowi Ungkap yang Dipikirkan Saat Pertama Jadi Presiden

    Bicara di Forum Bloomberg, Jokowi Ungkap yang Dipikirkan Saat Pertama Jadi Presiden

    Jakarta –

    Pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun buka-bukaan alasannya menggenjot pembangunan infrastruktur selama 10 tahun memimpin Indonesia.

    Baginya pembangunan infrastruktur adalah hal esensial untuk Indonesia. Menggenjot infrastruktur menjadi pilihannya saat pertama kali menjabat presiden di negara sebesar Indonesia.

    Membangun ekonomi negara sebesar Indonesia tidak ada jalan pintasnya, maka dari itu pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan.

    “Ketika saya menjadi Presiden pertama kali, saya memiliki pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa membangun ekonomi yang kuat untuk 280 juta orang? Kita tahu bahwa tidak ada jalan pintas,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Bloomberg New Economy Forum 2025, yang disiarkan virtual, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya tanpa infrastruktur kuat, Indonesia tidak bisa berkembang. Maka dari itu, dirinya banyak menginisiasi pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya.

    “Itulah sebabnya kita fokus pada dasarnya pembangunan, membuat jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan jaringan digital. Karena tanpa infrastruktur kuat, ekonomi tidak bisa berkembang,” ujar Jokowi.

    Indonesia, kata Jokowi, juga membangun jaringan digital yang kuat. Infrastruktur digital pun diinisiasi olehnya saat memimpin Indonesia, mulai dari pusat data sampai peluncuran satelit baru.

    “Indonesia juga telah membuat kemajuan besar dalam infrastruktur digital. Membangun pusat data, membangun satelit baru, membangun jaringan digital, dan memperbaiki konektivitas di seluruh negara,” beber Jokowi.

    Baginya, infrastruktur akan menjadi pondasi kuat untuk membuat Indonesia bisa melaju ke ekonomi baru, ekonomi pintar.

    “Karena infrastruktur memberikan fondasi untuk konektivitas, jaringan data, dan integrasi teknologi. Ini adalah alasan terbaik yang membuat ekonomi pintar berkembang,” tegas Jokowi.

    Digitalisasi, menurut Jokowi, menjadi salah satu kunci bagi Indonesia melangkah ke era ekonomi pintar. Salah satu hasil digitalisasi yang bisa dirasakan masyarakat luas adalah sistem pembayaran berbasis barcode, QRIS. Sistem ini dipamerkan Jokowi memudahkan pembayaran di seluruh Indonesia. Sistem ini juga universal dan bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan besar di Jakarta.

    “QRIS Indonesia membuat pembayaran digital mudah dan universal. Hari ini, pedagang kecil di pinggir jalan di kota kecil menggunakan sistem yang sama dengan perusahaan besar di Jakarta,” ungkap Jokowi.

    (hal/fdl)

  • 16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    Jakarta –

    Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan Normalisasi Ciliwung di tahun depan. Dari total 33 kilometer (km), masih ada sekitar 16 km kawasan Sungai Ciliwung yang belum dibenahi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan segera melanjutkan program normalisasi Sunngai Ciliwung dan Kali Krukut dalam rangka menekan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

    “Kami laporkan, dalam tahun depan kami akan melanjutkan pekerjaan normalisasi Ciliwung yang belum terselesaikan dan Kali Krukut karena memang dua sungai inilah yang memberikan kontribusi kemacetan yang ada di Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya di sempadan Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Secara keseluruhan, pekerjaan Normalisasi Ciliwung memiliki panjang keseluruhan 33 km. Dari jumlah tersebut, yang baru dikerjakan sebanyak 17 km sehingga masih tersisa 16 km lagi.

    Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PU tengah menyusun skema kerja sama dalam rangka melakukan Normalisasi Ciliwung. Pemprov DKI Jakarat punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan. Sedangkan Kementerian PU sendiri nantinya yang bertugas untuk membangun tanggulnya.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya berupaya untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Namun untuk mulai membangun tanggul, Kementerian PU mesti terlebih dulu menunggu pemda menyelesaikan pembebasan lahan.

    “16 km itu kan sudah kita lakukan sejak kemarin. Dari 33 (km), kita sekarang udah 17 (km). Nanti kita bertahap, nah ini mudah-mudahan bisa kita lakukan,” kata Diana, dalam kesempatan terpisah.

    Proses pembebasan lahan sendiri sudah mulai dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ditargetkan prosesnya bisa rampung pada awal 2026. Selain itu, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 km.

    “Targetnya sih harus selesai secepatnya lah ya. Ini pokoknya tergantung dari pembebasan lahannya. Nggak bisa (selesai 2026), DKI Jakarta baru bebaskan 2026. 2027 kita baru masuk,” ujarnya.

    DKI Siapkan Anggaran Rp 232 M

    Selaras dengan rencana melanjutkan program Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan. Setidaknya DKI Jakarta punya tanggung jawab untuk membantu pembebasan lahan dua kelurahan, antara lain Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pangadegan.

    “Di Cililitan sendiri total ada 37 bidang tanah dengan anggaran disiapkan Rp 111 miliar,” ujar Pramono.

    Sedangkan di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, dengan anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp 121 miliar. Secara akumulasi, total anggaran yang disiapkan Pramono mencapai Rp 232 miliar.

    Normalisasi Kali Krukut

    Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI juga berencana akan melakukan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 km. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan kawasan Kemang dan sekitarnya dari banjir yang kerap melanda saat musim hujan.

    Menurut Pramono, banjir di Jakarta sudah sangat mengganggu, bahkan di beberapa kesempatan banjir bisa mencapai pinggang orang dewasa. Kawasan Kemang sendiri menjadi salah satu yang paling sering terdampak banjir dari Kali Krukut saat musim hujan.

    “Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan, maka daerah Kemang, Kemang Village, Kem Chicks (supermarket), dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu,” kata Pramono.

    (shc/eds)

  • Ormas Keagamaan Bisa Garap Lahan Tambang hingga 25 Ribu Ha, Ini Syaratnya

    Ormas Keagamaan Bisa Garap Lahan Tambang hingga 25 Ribu Ha, Ini Syaratnya

    Jakarta –

    Pemerintah resmi membuka kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola tambang mineral dan batu bara dengan luas wilayah yang bisa mencapai puluhan ribu hektare.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025 di Jakarta.

    Seperti dikutip Jumat (21/11/2025), ormas mendapatkan prioritas kelola tambang tertuang dalam Bagian Keempat Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dengan Cara Prioritas.

    Selain ormas, dalam pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian pengelolaan tambang secara prioritas juga diberikan kepada koperasi, Badan Usaha Kecil Menengah, BUMN, BUMD dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, serta BUMN dan Badan Usaha swasta yang dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

    Terkait dengan luas wilayah yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b di mana disebutkan luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam paling luas 25.000 hektare. Untuk luasan WIUP batu bara yang bisa dikelola ormas paling luas yakni 15.000 hektare.

    Meski mendapatkan prioritas, ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan pernyataan komitmen yang pengajuannya dilakukan melalui sistem OSS (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission).

    Dalam pasal 23 ayat (1) disebutkan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, pertama, harus memiliki Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal.

    Kedua, saham Badan Usaha dimiliki paling sedikit 67% oleh ormas keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

    Ketiga, harus memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mineral logam atau batu bara sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohonkan.

    Keempat, harus dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

    Kelima, dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

    Keenam yakni merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya pada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

    Terkait syarat teknisnya, ormas harus memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang pertambangan dan/atau geologi, serta perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan eksplorasi.

    Untuk syarat komitmen, ormas keagamaan diwajibkan untuk menyatakan kesanggupan untuk membayar kompensasi data informasi, tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain, tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain.

    Kemudian, menjamin komposisi kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan paling sedikit 67% tidak terdilusi selama menjadi pemegang IUP, diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (acd/acd)

  • Pupus Harapan Pedagang, Pakaian Bekas Impor Tak Bisa Dilegalkan!

    Pupus Harapan Pedagang, Pakaian Bekas Impor Tak Bisa Dilegalkan!

    Jakarta –

    Pemerintah menegaskan pakaian bekas impor tidak bisa dilegalkan. Hal ini dikatakan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk merespons permintaan dari pedagang thrifting yang menyanggupi pembayaran pajak agar pakaian impor bekas menjadi legal.

    Budi menjelaskan larangan pakaian bekas impor bukan karena tidak bayar pajak, tetapi diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

    “Pakaian bekas (impor) itu dilarang bukan karena nggak bayar pajak. Terus apakah kalau membayar pajak terus nggak dilarang? Kan nggak juga, memang itu dilarang karena pakaian bekas,” ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025).

    Budi memberikan ilustrasi misalnya perdagangan narkoba yang dilarang negara, jika kemudian dikenakan pajak bukan berarti menjadi legal.

    “Misalnya narkoba, kita impor, narkoba kan dilarang. Terus kalau membayar pajak apa terus jadi boleh? Kan nggak bisa.Ya memang aturnya dilarang,” tegasnya.

    Budi mengatakan pelarangan pakaian bekas impor tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak. Jadi, pakaian bekas impor tidak bisa dilegalkan.

    “Pakaian bekas (impor) itu sudah dilarang memang aturannya dilarang, nggak ada kaitannya dengan pajak. (Tidak bisa dilegalkan?) Ya, di undang-undang perdagangan itu barang bekas nggak boleh diimpor,” jelasnya.

    Pedagang Pakaian Bekas Minta Dilegalkan

    Sebelumnya, Pedagang barang bekas (thrifting) di Pasar Senen meminta dilegalkan. Salah satu Pedagang thrifting, Rifai Silalahi mengaku tak keberatan jika harus membayar pajak.

    Hal ini disampaikan saat mengadukan nasib pedagang thrifting ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (19/11/2025).

    Rifai menilai legalitas ini menjadi solusi bagi pemerintah ketimbang memberantas. Apalagi, kata Rifai, bisnis thrifting melibatkan sekitar 7,5 juta orang yang tersebar di wilayah Indonesia.

    Apabila pemerintah merealisasikan rencana untuk mematikan usaha thrifting, Rifai menilai dapat berdampak pada keberlanjutan hidup sekitar 7,5 juta orang.

    “Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting,” ujar Rifai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    (ada/hns)

  • Pemain Goreng-goreng Ada yang Ditangkap?

    Pemain Goreng-goreng Ada yang Ditangkap?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal janji memberi Insentif ke pasar modal. Janji insentif pernah disampaikan Purbaya saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Oktober lalu.

    Terbaru, Bendahara Negara memberi sinyal bahwa pemerintah belum mau memberikan insentif apa pun. Hal ini dikarenakan belum adanya satu pun pelaku saham gorengan yang ditangkap.

    “Belum bisa dijalankan, saya belum lihat, berapa, ada pemain goreng-goreng yang ditangkap? Ada nggak?” ujarnya di The Westin, Jakarta, Kamis (21/11/2025).

    Ia menegaskan, jika BEI memperbaiki persoalan tersebut maka pemerintah mempertimbangkan untuk memberi insentif. Meskipun ia belum bisa menjelaskan bentuk insentifnya karena perlu didiskusikan lebih lanjut.

    “(Bentuk insentifnya) nanti didiskusikan karena mereka belum beres juga. Nanti kami lihat,” sebut Purbaya.

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau ketat aktivitas pasar modal. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) membenahi saham-saham gorengan.

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menekankan perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

    “Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” ungkap Inarno dalam sambutannya Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (17/10)

    (ily/hns)

  • Bocoran Rencana Jepang Luncurkan Paket Stimulus Rp 2.265 Triliun,

    Bocoran Rencana Jepang Luncurkan Paket Stimulus Rp 2.265 Triliun,

    Jakarta –

    Pemerintah Jepang akan meluncurkan paket stimulus senilai 21,3 triliun yen atau setara US$ 135,5 miliar (Rp 2.265 triliun, kurs Rp 16.772/US$).

    Kebijakan ini sebagai upaya mendongkrak perekonomian Jepang yang tumbuh melambat serta mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, Stimulus ini bertujuan menekan harga yang naik, memperkuat fondasi ekonomi, serta meningkatkan kapasitas pertahanan dan diplomasi.

    Melansir dari CNBC International Jumat (21/11/2025), yang mengutip laporan NHK, paket stimulus ini menjadi yang terbesar sejak pandemi COVID-19.

    Bantuan ini langsung menyasar ke masyarakat, meliputi peningkatan dana hibah kepada pemerintah daerah, subsidi listrik dan gas mulai Januari 2026 sebesar 7 ribu yen per keluarga selama tiga bulan, serta penghapusan pajak bensin.

    Pemerintah Jepang juga berencana untuk membentuk dana khusus selama 10 tahun untuk meningkatkan industri galangan kapal, sekaligus meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2027. Pemerintah juga akan menyusun rancangan anggaran tambahan untuk membiayai berbagai program baru tersebut.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan sebagian besar dananya berasal dari penerimaan negara dan sisanya dari penerbitan obligasi yang diperkirakan lebih kecil dibanding 42,1 triliun yen dari tahun lalu.

    Ekonomi Jepang menyusut 0,4% pada kuartal-III 2025 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, perekonomian Jepang mengalami kontraksi 1,8%.

    (rea/hns)

  • Bangga Pakai Produk Lokal, Ini 5 Rekomendasi Fesyen Karya Anak Bangsa

    Bangga Pakai Produk Lokal, Ini 5 Rekomendasi Fesyen Karya Anak Bangsa

    Jakarta –

    Siapa bilang tampil keren harus pakai brand luar negeri? Kini karya desainer dan pelaku usaha dalam negeri tidak kalah berkualitas dibandingkan produk luar negeri. Mulai dari gaya kasual hingga busana etnik modern, produk lokal semakin inovatif dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

    Didukung oleh kreativitas tinggi dan kualitas produksi yang terus meningkat, brand-brand lokal kini tidak hanya fokus pada tren, tetapi juga mengangkat nilai budaya Indonesia dalam setiap desainnya. Hal ini membuat produk lokal memiliki karakter unik yang membedakannya dari merek internasional, sekaligus memperkuat identitas mode Indonesia di mata dunia.

    Berikut ini lima rekomendasi brand lokal yang menghadirkan koleksi stylish sekaligus memperkuat kebanggaan terhadap produk Indonesia:

    1. Helioshop (Helio (@helioshop) • Instagram photos and videos)

    HELIO Foto: dok. HELIO

    HELIO adalah salah satu produk daily wear lokal yang memadukan gaya fashionable dan trendy, namun tetap mengutamakan kenyamanan. Koleksinya menggunakan bahan breathable dan desain chic yang cocok buat kalangan muda yang mau tampil kasual dan berkarakter.

    2. 3mongkis(3MONGKIS (@3mongkis) • Instagram photos and videos)

    3Mongkis Foto: dok. 3Mongkis

    Berdiri hampir 10 tahun, 3Mongkis telah menjadi merek fashion brand dari Indonesia yang berpengalaman di bidangnya. Dalam menghadirkan koleksinya, 3Mongkis menggunakan material berkualitas serta desain terkini, sehingga bukan hanya menarik tetapi juga nyaman untuk digunakan.

    3. Lurik Akik (LurikAkik (@lurikakik) • Instagram photos and videos)

    Lurik Akik merupakan brand lokal unik yang memadukan antara pakaian modern dan tradisional dengan sentuhan personal dan tailor-made. Brand lokal ini menciptakan karya seni yang memadukan warisan budaya dengan tren fashion kontemporer, sehingga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengenakan pakaian yang mencerminkan kepribadian mereka.

    4. Valino (VALINO (@valino_id) • Instagram photos and videos)

    Valino menjadi brand pakaian karya anak bangsa dengan kualitas premium dengan harga terjangkau. Produknya memiliki jahitan kuat dan potongan klasik, serta desain elegan yang sering membuat konsumen salah mengira produk tersebut berasal dari luar negeri.

    Selain itu, Valino juga dikenal melalui strategi pricing kompetitif dan telah lama hadir di pasar Indonesia. Hal ini dapat membangun kepercayaan konsumen dengan identitas merek yang konsisten dan relevan.

    5. Sukkha Citta (SukkhaCitta (@sukkhacitta) • Instagram photos and videos)

    Sukha Citta Foto: dok. Sukha Citta

    Lebih dari sekadar brand fashion, SukkhaCitta adalah rumah bagi petani kapas yang menanam dengan cinta, hingga perempuan pengrajin yang mewarnai dan menjahit dengan makna. SukkhaCitta menawarkan berbagai pakaian daily wear, kebaya, syal, hingga aksesori dengan menggunakan bahan dan pewarna alami.

    Setiap karyanya tersimpan cerita tentang pemberdayaan, regenerasi, dan harapan bahwa keindahan sejati lahir saat kita hidup selaras dengan alam dan sesama.

    Dorong Kemajuan UMKM Melalui BCA Bangga Lokal

    Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, Bank Central Asia (BCA) menghadirkan program unggulan BCA Bangga Lokal sejak tahun 2020.

    Program ini dirancang untuk memberdayakan brand dan pelaku usaha lokal agar mampu memperluas pasar, meningkatkan kapasitas bisnis, serta memperkuat daya saing di tengah ketatnya industri kreatif. BCA Bangga Lokal memiliki empat pilar utama:

    1. Transaction: Memudahkan transaksi merchant melalui sistem pembayaran BCA dan program promosi yang terintegrasi, sekaligus memperluas akses ke jaringan nasabah BCA.
    2. Awareness: Meningkatkan visibilitas brand dengan memanfaatkan media dan kanal promosi BCA agar produk lebih dikenal masyarakat luas.
    3. Engagement: Membangun komunitas merchant Bangga Lokal melalui kegiatan interaktif dan berbagai aktivitas kolaboratif.
    4. Development: Memberikan pelatihan dan pembinaan untuk pengembangan soft skill, literasi keuangan, dan strategi bisnis bagi para pelaku UMKM.

    Salah satu bentuk nyata dari dukungan ini adalah program Kolab+Beraksi (Kolaberaksi). Program tersebut mempertemukan berbagai merchant untuk berkolaborasi dalam mengembangkan produk dan memperluas jangkauan pasar.

    Bangga Lokal juga akan hadir dalam acara myBCA x Brightspot SuperMKRT yang akan berlangsung di Mall Agora. Event ini berlangsung selama dua pekan, yaitu pada 28-30 November 2025 dan 4-7 Desember 2025.

    Acara tersebut menampilkan berbagai brand seperti Grounds Studio, Humblezing, Hierarchy Studio, dan Pyopp Fledge yang membawa produk lokal dengan desain khas serta kualitas premium. Para pengunjung juga bisa menjelajahi area Paserba Bangga Lokal untuk menemukan inspirasi gaya hidup lokal yang modern dan orisinal.

    BCA turut menghadirkan berbagai promo menarik seperti potongan harga hingga Rp 150 ribu dan program cicilan 0% menggunakan Kartu Kredit BCA atau QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman berikut (refer ke artikel berikutnya).

    Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ikut menjadi bagian dalam komunitas Bangga Lokal melalui bca.id/daftar-banglok. Info terkait merchant dan promo lebih lanjut dapat mengunjungi situs resmi BCA https://promo.bca.co.id/id/campaign/2025/bangga-lokal.

    (prf/ega)

  • Jawaban Menteri UMKM ke Pedagang Thrifting Minta Dilegalkan

    Jawaban Menteri UMKM ke Pedagang Thrifting Minta Dilegalkan

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman merespons pedagang barang bekas (thrifting), khususnya pakaian bekas, yang meminta bisnisnya dilegalkan.

    Maman pun menegaskan pemerintah menertibkan baju bekas impor yang masuk ke pasar domestik.

    “Jadi gini, gue mau lurusin, kita nggak bicara thrifting. Yang kita tertibkan itu impor baju bekas. Itu dulu, kita lurusin dulu. Jadi, secara aturan, impor barang-barang bekas itu dilarang,” ujar Maman di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Menurut Maman, olume baju bekas impor yang masuk ke dalam negeri terus meningkat secara signifikan.

    Penertiban ini juga sejalan dengan larangan impor pakaian barang bekas yang telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

    “Dalam hal ini, impor baju bekas, itu kalau secara grafik, kan teman-teman sudah tahu bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan secara volume, impor baju bekas masuk ke dalam. Makanya itu yang mau kita tertibkan,” imbuh Maman.

    Maman menegaskan pemerintah memastikan penghasilan pedagang thrifting tetap ada, yakni melalui peralihan menjual produk lokal. Saat ini, setidaknya ada 1.300 brand lokal yang sudah disiapkan pemerintah untuk memasok produk ke pedagang thrifting.

    “Secara prinsipnya, kita tinggal sekarang mencari format dan formulasi substitusi yang pas tuh seperti apa. Tinggal ke situ aja,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pakaian impor bekas tidak bisa dilegalkan. Budi menegaskan, larangan pakaian impor bekas masuk ke Indonesia bukan karena tidak membayar pajak, tapi memang hal tersebut dilarang dan telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

    “Pakaian bekas (impor) itu dilarang bukan karena nggak bayar pajak. Terus apakah kalau membayar pajak terus nggak dilarang? Kan nggak juga, memang itu dilarang karena pakaian bekas,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025).

    Permintaan legalitas usaha thrifting ini disampaikan oleh pedagang thrifting di Pasar Senen, Rifai Silalahi. Rifai mengaku tak keberatan jika harus membayar pajak. Hal ini disampaikan saat mengadukan nasib pedagang thrifting ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (19/11/2025).

    Rifai menilai legalitas ini menjadi solusi bagi pemerintah ketimbang memberantas. Apalagi, kata Rifai, bisnis thrifting melibatkan sekitar 7,5 juta orang yang tersebar di wilayah Indonesia.

    Apabila pemerintah merealisasikan rencana untuk mematikan usaha thrifting, Rifai menilai dapat berdampak pada keberlanjutan hidup sekitar 7,5 juta orang.

    “Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting,” ujar Rifai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    (rea/hns)

  • Geliat Bisnis Thrifting di Ujung Tanduk

    Geliat Bisnis Thrifting di Ujung Tanduk

    Foto Bisnis

    Tim detikFoto – detikFinance

    Jumat, 21 Nov 2025 21:30 WIB

    Jakarta – Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan tak akan melegalkan pakaian bekas impor meski pedagang siap bayar pajak. Ia menilai pengendalian impor demi menjaga pasar.