Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Jakarta –

    Maskapai penerbangan di Indonesia diminta untuk memberikan diskon khusus kemanusiaan untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Diskon diberikan selama masa pemulihan bencana.

    Usulan ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Usulan itu muncul usai beredar kabar ada tiket pesawat ke Aceh yang harganya meroket.

    Selain usulan memberikan diskon, Ditjen Perhubungan Udara juga mengingatkan agar maskapai bisa menjaga harga tiketnya tetap wajar untuk penerbangan dari dan ke daerah terdampak bencana. Jangan sampai ada kenaikan yang terlalu tinggi untuk penerbangan di daerah bencana.

    “Kami mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, apabila dimungkinkan, memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” kata Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Usulan ini sifatnya hanya imbauan, sejauh ini pihak Lukman tidak menerbitkan aturan hukum khusus yang mewajibkan diskon tiket pesawat ke wilayah bencana.

    Di sisi lain, Lukman pun mengimbau kepada seluruh maskapai untuk dapat melakukan penambahan kapasitas layanan ke daerah bencana untuk memudahkan mobilisasi orang ataupun logistik dalam masa pemulihan bencana.

    Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan pada sejumlah rute penting di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.

    “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu,” sebut Lukman.

    Lebih lanjut, Lukman menyampaikan pihaknya membuka ruang bagi maskapai untuk menyampaikan tanggapan dan pengajuan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang tersedia.

    “Ditjen Hubud berkomitmen untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.

    Lihat juga Video: Jelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat

    (acd/acd)

  • Beli LPG 3 Kg Tahun Depan Bakal Diperketat!

    Beli LPG 3 Kg Tahun Depan Bakal Diperketat!

    Jakarta –

    Pemerintah memperketat pembelian LPG 3 kilogram (kg) tahun depan. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman kebijakan tersebut nanti tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disusun.

    Tujuannya agar penyaluran LPG 3 kg lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Menurut Laode, saat ini masyarakat dari berbagai lapisan bisa menikmati LPG 3 kg tanpa adanya aturan khusus.

    “Kemudian sekarang masih free kan, semua desil masih berhak dan dikasih,” ujar Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Melalui aturan baru nanti, penyaluran LPG 3 kg benar-benar hanya untuk masyarakat miskin.

    “Saat Perpres ini selesai dan kita lihat desil-desil ini nanti kita atur. Kalau yang sudah tinggi 8, 9, 10 mungkin ini kan kita atur,” kata Laode.

    Selain itu Laode menilai perlu ada inovasi, mengingat kuota LPG 3 kg tahun depan akan menyusut. Laode menyebut kuota LPG 3 kg tahun 2026 akan lebih rendah dari kuota tahun ini yang lebih dari 8 juta metrik ton.

    “Nah, tahun depan kita melihat juga kuotanya kan tidak sebesar, kalau kita lihat tahun ini kan lebih dari 8 juta, tahun depan hanya 8 juta. Jadi ini menyebabkan kita harus berinovasi,” terang Laode.

    Dia menambahkan, selain mengatur konsumen, aturan tersebut juga akan menetapkan penjualan LPG 3 kg hingga ke level sub-pangkalan. Menurut Laode, belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

    “Kalau yang sekarang ini kan belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana bisnis itu sampai ke ujungnya, ke sub-agen, pangkalan, sub-pangkalan. Kalau aturan sebelumnya kan belum sampai ke sub-pangkalan, nah itu nanti kita atur,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Bahlil Tuding Purbaya Salah Baca Data soal Harga Asli LPG Melon 3 Kg

    (ily/hns)

  • Loper Koran di Ujung Tanduk

    Loper Koran di Ujung Tanduk

    Jakarta –

    Lampu merah kerap menjadi ruang singgah. Bagi para pengendara, nyala lampu merah menjadi tanda untuk jeda sejenak. Namun bagi loper koran, keberadaan lampu ini menjadi tempat mengadu nasib, harapan untuk bisa menjual lembaran surat kabar di tengah gempuran informasi era digital.

    Salah satunya ada Rino (40), satu dari sedikit loper atau penjual koran yang tersisa di tengah padatnya kota Jakarta. Di dekat lampu merah Tugu Tani arah Jl. Menteng Raya, ia menawarkan dagangannya dari satu pengendara ke pengendara lain yang terhenti sejenak.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Selasa kemarin, setiap lampu merah menyala, Rino sembari menenteng segepok koran langsung berjalan menyusuri sela-sela kendaraan.

    Di tengah padatnya lalu lintas yang terhenti sejenak, lengan kirinya terangkat menunjukkan koran-koran dagangannya dan tangannya yang lain mengambil satu eksemplar paling depan dalam genggaman, menyodorkannya ke pengguna jalan.

    Namun sayang hingga lampu merah mulai meredup digantikan lampu hijau, koran-koran dalam genggamannya tak kunjung laku juga. Mau tak mau, dirinya hanya bisa menepi ke trotoar, menunggu lampu merah kembali terang untuk mengulangi proses berjualan.

    “Sampai siang ini, baru laku dua saja sih,” ucapnya saat ditemui detikcom di lokasi.

    Ia bercerita profesi ini sudah digelutinya lebih dari 20 tahun lalu saat pemerintahan masih dipimpin oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. Kala itu, menurutnya penjual koran seperti dirinya masih banyak dicari, dengan mudah menjual puluhan hingga ratusan eksemplar.

    “Dulu jual 50 itu cepat banget pagi. Belum yang edisi sore, ada juga tabloid. Itu kayak jual kacang,” kata Rino.

    Seakan menolak kalah melawan zaman, Rino mengaku masih bertahan dengan profesi ini karena tidak punya modal untuk berjualan yang lain. Menurutnya kondisi ini masih jauh lebih baik daripada dirinya tak melakukan apapun dan hanya menjadi pengemis di pinggir jalan.

    “Habis nggak ada usaha lain. Daripada ngemis gitu, yang penting kan sudah usaha,” ucapnya.

    Lain dulu dengan sekarang, Rino yang masih terjebak dalam bayang-bayang masa jaya media cetak kini paling banyak hanya bisa menjual 10 eksemplar koran, dari pagi hari sekitar pukul 06.00 sampai pukul 09.00 malam.

    “Sekarang laku sepuluh biji saja susah banget, kalau dulu mah 50 lembar paling cuma berapa jam. Kan sekarang sudah ada handphone,” terangnya.

    Akibatnya modal yang ia miliki untuk berjualan keesokan harinya kian terbatas. Biasanya ia hanya membeli 2 eksemplar koran dari masing-masing media cetak yang masih beroperasi.

    “Kalau pagi paling Kompas, Merdeka, Wartakota, Poskota, Indopos. Modal Rp 80-90 ribu, paling masing-masing beli dua,” terangnya.

    Lihat juga Video: Senandung Hidup Loper Koran Tuna Daksa Tak Menyerah Beri Les Gitar Keliling

    (igo/fdl)

  • Daftar Perusahaan yang Disegel, Diduga Picu Banjir di Sumatera

    Daftar Perusahaan yang Disegel, Diduga Picu Banjir di Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Lingkungan Hidup (LH) melaporkan terdapat empat perusahaan disegel karena diduga menjadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Keempat perusahaan tersebut beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.

    Keempat perusahaan itu antara lain PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dioperasikan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), PT Agincourt Resource, dan PT Sago Nauli.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH), Diaz Hendropriyono mengatakan, keempat perusahaan tersebut sudah dipasang segel Papan Pengawasan dan PPLH Line. Proses penyegelan dilakukan secara bertahap sejak Jumat (5/12/2025) dan terakhir dilakukan pada Minggu (7/12/2025).

    “Hari Jumat 5 Desember, PTPN 3, PLTA Batang Toro yang dioperasionalkan oleh PT NSHE, dan ada PT Agincourt juga (disegel). Hari Minggu 7 Desember, PT Sago Nauli (disegel),” kata Diaz kepada wartawan, Selasa (9/12/2025) dilansir dari detikNews.

    Secara keseluruhan, Kementerian LH melakukan pemanggilan terhadap 8 perusahaan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah diperiksa kemarin dan disegel, sedangkan sisanya menyusul.

    Berikut profil keempat perusahaan tersebut:

    1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

    PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas perkebunan.

    Mengutip dari laman resmi perusahaan, PTPN III memiliki luas area lahan 1.181.751,03 Hektare (Ha). Adapun total area yang ditanami milik PTPN sebesar 817.536 Ha, terdiri dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, kayu dan hortikultura.

    Kelapa sawit merupakan komoditas utama dengan luasan 733.378 ha yang terdiri atas 560.078 ha kebun sendiri dan 202.210 ha plasma. Perkebunannya tersebar di seluruh Indonesia melalui anak usaha Perkebunan Nusantara Grup.

    PTPN III terbentuk sebagai holding berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

    Aturan ini berisi langkah restrukturisasi holding BUMN perkebunan, mengalihkan saham mayoritas pemerintah di PTPN I, II, IV-XIV menjadi 10% kepemilikan, dan menjadikan PTPN III sebagai induk holding dengan penyertaan modal negara yang jauh lebih besar.

    2. PLTA Batang Toru

    Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru merupakan sebuah proyek Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 510 megawatt (MW) di Sungai Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    Berdasarkan berbagai sumber, PLTA Batang Toru dioperasikan oleh Perusahaan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Proyek ini merupakan PLTA run-of-river terbesar di Sumatera, direncanakan selesai 2025 dan beroperasi 2026.

    Dampak pembangunan PLTA Batang Toru diperkirakan akan menyedot ribuan tenaga kerja. Selain itu, pembangkit listrik berkapasitas 510 MW ini, akan berkontribusi sekitar 15% pada beban puncak Sumatera Utara dan menjadi pengganti sumber listrik yang berasal dari diesel maupun gas.

    Kepemilikan saham perusahaan patungan NSHE, antara lain PT Dharma Hydro Nusantara (DHN) sebesar 52,82%, PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) 25%, dan Fareast Green Energy Pts Ltd (Singapura) sebesar 22,18%. Struktur ini melibatkan pemain lokal dan internasional, dengan keterlibatan Bank of China sebagai investor.

    3. PT Agincourt Resource

    PT Agincourt Resources (PTAR) adalah perusahaan tambang yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral menjadi emas dan perak batangan. Perusahaan mengoperasikan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    PTAR saat ini dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara (95%) dan sisanya pemerintah daerah. Adapun PT Danusa Tambang Nusantara sendiri adalah anak usaha PT Pamapersada Nusantara dan PT United Tractors Tbk, member of Astra.

    Mengutip laman resmi perusahaan, Tambang Emas Martabe, beroperasi di lahan seluas 646,08 hektar per Desember 2024. Sejak produksi dimulai pada 24 Juli 2012, tambang ini telah memproses lebih dari 6 juta ton bijih setiap tahunnya, menghasilkan lebih dari 200.000 ons emas dan 1-2 juta ons perak setiap tahunnya.

    Tambang Emas Martabe beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) berdurasi 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia. Luas wilayah konsesi awalnya 6.560 km² pada tahun 1997, dan telah diperluas menjadi 130.252 hektar (1.303 km²), meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.

    Pada Juni 2025, sumber daya mineral tambang tersebut diperkirakan sebesar 6,4 juta ons emas dan 58 juta ons perak, sementara cadangan bijih dihitung sebesar 3,56 juta ons emas dan 31 juta ons perak.

    Kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya dan cadangan tambahan terus dilakukan setiap tahun, tidak hanya di area Martabe, tetapi juga dilakukan pada area regional. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan pengeboran 53.900 meter dengan biaya US$ 272 per meter.

    4. PT Sago Nauli

    PT Sago Nauli adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit perintis di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang beroperasi sejak 1997. Perusahaan dikenal dengan model kemitraan Pola Perkebunan inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

    Mengutip laman resmi perusahaan, PT Sago Nauli memiliki kurang lebih sekitar 830 orang karyawan. Perusahaan mengelola 2.392 Ha kebun inti dan 6.114 Ha plasma melalui kemitraan dengan 7 KUD.

    Perusahaan juga memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Sinunukan II, Kec Sinunukan, Kab Mandailing Natal yang hingga saat ini mengolah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 ton TBS/jam.

    Tidak begitu banyak informasi yang beredar tentang struktur manajemen perusahaan. Dalam unggahan akun Instagram resminya @sagonauli.official pada Desember 2024 silam, tercantum bahwa PT Sago Nauli dimiliki oleh Igansius Sago, sedangkan posisi Direktur Utama diisi oleh H Nur Kholis.

    Lihat juga Video: Operasional 4 Perusahaan Disetop Menyusul Temuan Kayu Banjir Sumatera

    (acd/acd)

  • Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan di tengah pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Distribusi pasokan BBM di 3 provinsi tersebut mulai kembali normal.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menegaskan distribusi BBM tidak boleh terputus. Saat ini, pasokan BBM Kota Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, telah kembali normal dengan pengalihan suplai melalui Fuel Terminal (FT) Krueng.

    Sementara untuk kawasan dengan kerusakan berat di Aceh Tamiang, terdapat tiga SPBU dioperasikan secara terbatas menggunakan Portable Tank Operasional (PTO) dan drum sambil dilakukan pembersihan serta renovasi fasilitas. Kemudian untuk wilayah terisolir seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dilayani melalui distribusi multimoda dan jalur udara untuk memenuhi kebutuhan BBM alat berat, evakuasi, serta dapur umum.

    “Sejak awal arahan Bapak Menteri sangat jelas, pasokan energi untuk kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan bencana tidak boleh terputus, meskipun akses darat belum sepenuhnya pulih,” ujar Rudy dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2025).

    Kemudian untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Aceh, pasokan juga mulai pulih melalui jalur laut Lhokseumawe-Banda Aceh dengan dukungan suplai Sumatera Utara (Sumut) melalui barat Aceh. Sementara untuk wilayah terisolir, distribusi LPG difokuskan melalui jalur udara secara terbatas.

    Sementara untuk di Sumatera Utara, pasokan BBM di Kota Medan kembali normal dan tidak ditemukan antrean panjang. Seluruh SPBU di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah beroperasi normal.

    Untuk delapan kabupaten/kota yang sebelumnya mendapatkan suplai dari FT Sibolga, Pertamina melakukan alih suplai dari Dumai, Siantar, dan Teluk Kabung. Distribusi dilakukan dengan penambahan mobil tangki (MT) dan awak mobil tangki (AMT), peningkatan ketahanan stok di titik suplai alternatif, serta pengalihan jalur distribusi untuk mengoptimalkan ketahanan pasokan.

    “Penguatan suplai ini adalah bentuk tindak lanjut konkret atas hasil tinjauan lapangan Menteri ESDM, agar tidak terjadi kelangkaan maupun gejolak di masyarakat,” jelasnya.

    Penanganan khusus juga dilakukan untuk SPBU dengan tingkat kebutuhan tinggi, termasuk SPBU Batang Toru di Tapanuli Selatan, dengan tambahan distribusi Pertalite dan Biosolar secara bertahap sejak 5 hingga 7 Desember 2025.

    Sementara itu, pasokan LPG di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir disalurkan melalui kapal dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, serta dukungan pengiriman tabung dari SPBE Pakpak Bharat.

    Kemudian untk Sumatera Barat, pasokan BBM dan LPG relatif aman. Namun, gangguan distribusi masih terjadi akibat putusnya jalan nasional Lembah Anai dan kemacetan di Sitinjau Lauik.

    Kementerian ESDM mendorong percepatan pemulihan akses darat, serta percepatan pemulihan kelistrikan dan jaringan komunikasi. “Kami terus berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan distribusi BBM dan LPG ke wilayah terisolir berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    (ahi/hns)

  • Bahlil Teken Aturan Denda Tambang Serobot Hutan, Paling Tinggi Rp 6,5 Miliar/Ha

    Bahlil Teken Aturan Denda Tambang Serobot Hutan, Paling Tinggi Rp 6,5 Miliar/Ha

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerbitkan aturan baru tentang tarif denda administratif pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan. Denda ini berlaku untuk nikel, bauksit, timah, hingga batu bara.

    Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor: 391.K/MB.01/MEM.B/2025, perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam didasarkan pada hasil kesepakatan rapat Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Kepmen ini juga menindaklanjuti surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selaku Ketua Satgas PKH Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, denda diatur berdasarkan komoditas.

    Rincian denda dan produk tambangnya sebagai berikut:

    (1) Tambang nikel sebesar Rp 6,5 miliar per hektare (ha).

    (2) Tambang bauksit Rp 1,7 miliar per ha,

    (3) Tambang timah Rp 1,2 miliar per ha,

    (4) Tambang batu bara Rp 354 juta per ha.

    Penagihan denda kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan dilakukan Satgas PKH.

    “Penagihan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan dan hasil penagihan denda tersebut diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral,” tulis Kepmen tersebut, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Adapun Kepmen ini telah ditandatangani oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada tanggal 1 Desember 2025.

    (ahi/hns)

  • Mudik Gratis Digelar buat 33 Ribu Penumpang, Cek Cara Daftarnya!

    Mudik Gratis Digelar buat 33 Ribu Penumpang, Cek Cara Daftarnya!

    Jakarta –

    Program mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2025/2026 digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub menyiapkan kuota mudik gratis untuk 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor melalui moda darat dan laut.

    Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menjelaskan program mudik gratis ini dibuka sejak 1 Desember 2025. Ia berharap kuota ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

    “Pendaftaran sudah dibuka sejak 1 Desember 2025. Silakan manfaatkan fasilitas mudik gratis melalui pendaftaran di halaman website mudik.kemenhub.go.id. Kami harap kuotanya dapat diisi dengan maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Dudy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi Kemenhub, Selasa (9/12/2025).

    Mudik Gratis ini mencakup 70 bus untuk 10 rute dari Jakarta ke berbagai kota di Jawa. Kemudian layanan motor gratis kereta api untuk 5.568 unit dan 12.720 penumpang. Sementara untuk angkutan laut, gratis bagi 17.239 penumpang ke 55 rute.

    Rangkaian keberangkatan dan kepulangan dirancang mengikuti prakiraan puncak pergerakan mudik periode Nataru. Puncak arus mudik sendiri diperkirakan terjadi pada 24 Desember 2025 dan puncak arus balik pada 2 Januari 2026.

    “Peralihan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, menjadi angkutan umum sangat baik untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan dan mengurangi beban jalan. Kami ingin masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga di kampung tanpa harus mengambil risiko di jalan dengan menggunakan sepeda motor,” jelasnya.

    Dudy menambahkan, budaya mudik mesti diiringi tanggung jawab bersama atas keselamatan seluruh pengguna jalan dan sarana transportasi. Ia berharap masyarakat dapat mengikuti seluruh ketentuan keselamatan yang diberlakukan di lapangan.

    Berdasarkan evaluasi Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, tercatat 94,67 juta pergerakan masyarakat dengan 17,18 juta penumpang angkutan umum dan penurunan kecelakaan hampir 14%.

    “Mudik adalah tradisi mulia untuk merajut silaturahmi. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan dan menjalankannya dengan selamat, aman dan tertib,” pungkasnya.

    (ahi/hns)

  • Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ubah Gurun Gobi Menjadi Lumbung Energi Hijau

    Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ubah Gurun Gobi Menjadi Lumbung Energi Hijau

    Foto Bisnis

    Grandyos Zafna – detikFinance

    Selasa, 09 Des 2025 21:00 WIB

    Wuzhong – Barisan panel surya di Wuzhong, Ningxia, memanfaatkan lahan gurun Gobi untuk memproduksi energi bersih, menandai komitmen Cina mengembangkan industri hijau.

  • Cek! Bocoran Syarat Beli LPG 3 Kg Tahun Depan

    Cek! Bocoran Syarat Beli LPG 3 Kg Tahun Depan

    Jakarta –

    Pembelian LPG 3 kg bakal diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Nantinya kelompok masyarakat tertentu tidak bisa lagi menikmati LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman mengatakan, kelompok yang dimaksud berada di desil 8, 9, dan 10.

    “Saat Perpres ini selesai dan kita lihat desil-desil ini nanti kita atur. Kalau yang sudah tinggi 8, 9, 10 mungkin ini akan kita atur,” tutur Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Laode mengatakan, saat ini masyarakat dari berbagai kelas masih bisa menikmati LPG 3 kg tanpa adanya aturan. Dengan adanya aturan baru maka LPG 3 kg diharapkan bisa mengalir ke pihak yang berhak.

    Selain itu Laode menilai perlu ada inovasi, mengingat kuota LPG 3 kg tahun depan akan menyusut. Laode menyebut kuota LPG 3 kg tahun 2026 akan lebih rendah dari kuota tahun ini yang melebihi 8 juta metrik ton.

    “Nah, tahun depan kita melihat juga kuotanya kan tidak sebesar, kalau kita lihat tahun ini kan lebih dari 8 juta, tahun depan hanya 8 juta. Jadi ini menyebabkan kita harus berinovasi,” tambah dia.

    Tak hanya itu, penjualan LPG 3 kg akan diatur hingga ke level sub-pangkalan. Laode menyebut saat ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

    “Kalau yang sekarang ini kan belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana bisnis itu sampai ke ujungnya, ke sub-agen, pangkalan, sub-pangkalan. Kalau aturan sebelumnya kan belum sampai ke sub-pangkalan, nah itu nanti kita atur,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Shell, BP, VIVO Sudah Minta Jatah Impor BBM Tahun Depan

    Shell, BP, VIVO Sudah Minta Jatah Impor BBM Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa seluruh badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu Shell, BP, dan VIVO telah mengajukan kuota impor BBM tahun depan.

    Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

    “Sudah. Semuanya sudah (Ajukan impor BBM tahun depan),” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Hanya saja, Laode belum dapat memastikan berapa kuota impor BBM yang akan diberikan kepada SPBU swasta. Ia mengatakan pengumuman besaran kuota untuk SPBU swasta bisa diambil setelah seluruh usulan dipaparkan kepada Menteri ESDM.

    “Nanti setelah saya paparan ke Pak Menteri, saya akan paparan ke Pak Menteri semua, mulai dari bensin, avtur, solar. Nah begitu beliau sudah setuju, kita umumkan,” kata Laode.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tahun depan SPBU swasta akan tetap memiliki kuota impor BBM untuk memenuhi stoknya. Menurutnya, pemerintah tidak akan dzalim kepada pengusaha dengan menghapus kuota impor BBM dari SPBU swasta.

    Baginya, untuk perusahaan-perusahaan yang mau menaati aturan, kuota impornya tidak akan dipotong tahun depan. Bahkan bisa jadi ditambah 10% seperti tahun ini.

    “Nah terkait dengan tahun 2026 kita akan memberikan kuota juga, akan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan. Saya katakan bahwa pemerintah tidak boleh dzalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan mengatur- ngatur pemerintah,” tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Bagaimanapun, sejauh ini pikiran semua SPBU swasta akan mendapatkan kuota impor BBM lebih besar 10% pada tahun 2026. Persis seperti yang dilakukan tahun ini.

    “Sampai saat ini pikiran saya masih begitu ya, kalau kalau ada yang agak sedikit bagaimana-gimana kita berpikir lah ya,” ujar Bahlil ketika ditanya apakah kuota impor BBM akan tetap menumpuk 10% tahun depan.

    Lihat juga Video ‘Daftar Harga BBM di SPBU Shell Usai Dipasok Pertamina’:

    (hns/hns)