Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Respons Mantan Bos Pajak Dicekal, Singgung Kasus Tax Amnesty

    Purbaya Respons Mantan Bos Pajak Dicekal, Singgung Kasus Tax Amnesty

    Jakarta –

    Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dicekal (cegah & tangkal) bepergian ke luar negeri mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Pencekalan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016-2020 yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun buka suara merespons hal itu. Purbaya mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Kejagung.

    Namun, Purbaya menduga pencekalan terkait kasus kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty)

    “Saya belum dapat laporan, belum dapat pemberitahuan dari Pak Jaksa Agung. Tapi saya pikir biar saja proses itu berjalan. Ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Sebagai informasi, mengutip detikNews, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membeberkan bahwa pihaknya telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016-2020.

    “Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020,” kata Anang di Jakarta.

    Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga membenarkan permintaan cekal ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Ada lima orang yang dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga enam bulan ke depan.

    “Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama Ken Dwijugiasteadi,” kata Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

    Kelima orang yang dicegah adalah Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Victor Rachmat Hartono, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum.

    (aid/hns)

  • KRL Belum Bisa Operasi 24 Jam, KAI Ungkap Alasannya

    KRL Belum Bisa Operasi 24 Jam, KAI Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    KRL Commuter Line diminta beroperasi selama 24 jam penuh. Wacana ini muncul untuk merespons banyaknya penumpang yang menginap di stasiun karena ketinggalan layanan KRL Commuter Line terakhir.

    PT KAI menampung usulan tersebut untuk dikaji terlebih dahulu. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan pihaknya akan mengedepankan pertimbangan keselamatan dan keamanan penumpang untuk pengoperasian kereta api, termasuk KRL Commuter Line yang dikelola anak usahanya PT KAI Commuter (KCI).

    “Setiap masukan ini pasti terus dikaji untuk menjawab kebutuhan termasuk melihat potensi pengembangan dalam maintenance ini. Dalam pengoperasian kereta kita juga pasti melakukan pertimbangan-pertimbangan terutama keselamatan dan keamanan penumpang,” papar Anne kepada detikcom, ditulis Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya selama ini KRL masih butuh waktu perawatan prasarana alias kereta, maka dari itu KRL Commuter Line belum bisa beroperasi selama 24 jam penuh.

    Setiap hari, Anne menjelaskan jadwal terakhir KRL sekitar pukul 23.30 WIB setiap malam, sementara itu pukul 04.00 WIB sudah harus beroperasi kembali. Bila diperhitungkan, cuma sekitar 2 jam saja waktu efektif untuk melakukan perawatan puluhan kereta api setiap hari.

    “Sampai saat ini KRL belum 24 jam karena kami membutuhkan waktu perawatan prasarananya. Melihat dari kereta terakhir KRL sesuai jadwal sampai pukul 23.38 WIB dan beroperasi kembali pukul 04.00 WIB jadi kalau dihitung sampe semua berhenti kami memaksimalkan waktu 2 jam untuk perawatan,” ungkap Anne.

    Di sisi lain, VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda mengungkapkan pihaknya sudah memaksimalkan operasional armada yang dimiliki untuk mengangkut lebih banyak penumpang tanpa operasional 24 jam. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pengoperasian kereta 12 rangkaian dan mengurangi kereta 8 rangkaian.

    “Saat ini KAI Commuter sudah memaksimalkan operasional seluruh armada yang dimiliki, termasuk menjalankan 11 trainset CLI-125 baru dengan Stamformasi (SF) 12, mengurangi SF 8, dan menjaga headway perjalanan di semua lintas,” sebut Karina dalam keterangannya kepada detikcom.

    Pihaknya memahami bahwa moda transportasi Commuter Line saat ini sudah menjadi kebutuhan mobilitas masyarakat dari daerah penyangga. Namun dalam operasional dan layanan Commuter Line, pengelola juga terus berupaya agar layanan perlu terus ditingkatkan.

    “Termasuk fasilitas sarana dan prasarana yang harus dilakukan perawatan secara berkala, untuk memastikan operasional dan layanan berjalan maksimal,” ujar Karina.

    Perjalanan Commuter Line setiap tahun juga terus bertambah seiring dengan pertumbuhan pengguna di angka 1 juta per hari. Hal ini juga harus diiringi dengan perawatan baik di sarana atau fasilitas di stasiun.

    (hal/eds)

  • Banyak Orang Menginap di Stasiun, Muncul Wacana KRL Operasi 24 Jam

    Banyak Orang Menginap di Stasiun, Muncul Wacana KRL Operasi 24 Jam

    Jakarta –

    Wacana layanan kereta rel listrik (KRL) perkotaan beroperasi 24 jam muncul di tengah fenomena banyaknya penumpang yang menginap di stasiun. Penumpang menginap di stasiun karena tertinggal perjalanan terakhir KRL, hal ini banyak terjadi di Stasiun Cikarang misalnya.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pihaknya membuka opsi agar operasional KRL bisa dilakukan selama 24 jam. Hal ini mulai dikoordinasikan Dudy ke PT KAI.

    “Nanti saya coba koordinasi dengan Kereta Api ya. Ya, karena kan apakah perlu, tadi seperti yang disampaikan, layanan 24 jam. Mereka perlu pengkajian dan semacamnya harus dilihat juga,” ungkap Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025) yang lalu.

    Pihaknya tak bisa memutuskan sendiri KRL bisa operasi 24 jam penuh. Sebab, KAI perlu mempertimbangkan biaya operasional perusahaan seandainya layanan stasiun berlaku 24 jam.

    Di sisi lain, Dudy juga membuka ruang apabila KAI memiliki opsi atau rencana lain untuk mengatasi fenomena banyaknya orang menginap di stasiun.

    “Saya mesti tanya sama KAI, cost-nya kan mereka harus hitung juga. Apakah dengan mengaktifkan kereta 24 jam cost-nya seperti apa atau ada solusi lain,” sebut Dudy.

    PT KAI Commuter (KCI) sendiri tidak menyarankan masyarakat menginap di stasiun. VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda mengatakan perjalanan Commuter Line setiap tahun terus bertambah seiring dengan pertumbuhan pengguna di angka 1 juta per hari.

    Hal ini juga harus diiringi dengan perawatan baik di sarana atau fasilitas di stasiun. Nah stasiun akan dibuat steril setiap malam untuk keperluan pembersihan dan perawatan fasilitas. Maka dari itu, penumpang tidak disarankan menginap di stasiun.

    “KAI Commuter tidak menyarankan untuk pengguna menginap di stasiun. Pasalnya, setelah pemberangkatan terakhir Commuter Line, di seluruh lokasi stasiun akan kembali steril. Ini dilakukan tak lepas dari keperluan untuk pembersihan dan perawatan fasilitas, sehingga Commuter Line dapat kembali melayani para pengguna esok harinya,” ujar Karina dalam keterangannya.

    Perawatan ini bertujuan agar setiap fasilitas tetap optimal kinerjanya pada jam operasional Commuter Line. Selain itu juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan stasiun dari potensi-potensi yang tidak diinginkan.

    (hal/eds)

  • Harga Emas Antam Melandai Lagi, Hari Ini Turun Segini

    Harga Emas Antam Melandai Lagi, Hari Ini Turun Segini

    Jakarta –

    Harga emas Antam hari ini kembali mengalami penurunan usai naik cukup tinggi beberapa hari ke belakang. Harga emas Antam 24 karat turun hingga Rp 7.000 per gram menjadi Rp 2.341.000 per gram.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Sabtu (22/11/2025), satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.220.500. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 22.905.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.287.304.000.

    Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam berada di rentang Rp 2.322.000 – 2.398.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada di Rp 2.260.000-2.398.000 per gram.

    Sementara untuk buyback, harga emas juga ikut turun Rp 7.000 per gram menjadi Rp 2.202.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

    Berikut rincian harga emas Antam hari ini dari 1 Gram hingga 1.000 Gram, Sabtu (22/11/2025).

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.220.500
    Harga emas 1 gram: Rp 2.341.000
    Harga emas 2 gram: Rp 4.622.000
    Harga emas 3 gram: Rp 6.908.000
    Harga emas 5 gram: Rp 11.480.000
    Harga emas 10 gram: Rp 22.905.000
    Harga emas 25 gram: Rp 57.137.000
    Harga emas 50 gram: Rp 114.195.000
    Harga emas 100 gram: Rp 228.312.000
    Harga emas 250 gram: Rp 570.515.000
    Harga emas 500 gram: Rp 1.140.820.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 2.281.600.000

    Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Sabtu (22/11/2025).

    (ily/eds)

  • Jual Pupuk di Atas HET, Izin Usaha 115 Kios Dicabut

    Jual Pupuk di Atas HET, Izin Usaha 115 Kios Dicabut

    Jakarta –

    Pemerintah mencabut izin usaha 115 kios yang menjual pupuk subsidi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena ratusan kios itu menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Amran mengatakan dia telah meminta PT Pupuk Indonesia tidak lagi mendistribusikan pupuk subsidi kepada 115 kios tersebut, sehingga tidak lagi melakukan penjualan.

    “Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 (kios) itu harga (jual pupuk subsidi) di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Amran mengatakan tidak akan memberikan ampun kepada kios yang nakal menjual pupuk subsidi di atas HET. “Tapi nanti mengecek juga di bawah, dan biasanya kalau sudah kita beri bukti itu langsung dicabut (izin usahanya),” tegasnya.

    Dia juga telah mendapatkan pengaduan terhadap 136 kios yang mempersulit petani membeli pupuk subsidi. Padahal menurutnya, pemerintah telah memudahkan pembelian pupuk subsidi hanya dengan menunjukan KTP, tidak memerlukan persyaratan lainnya.

    “Kemudian masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (kios pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menembus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 (kios) kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi izinnya juga kita cabut,” jelanya.

    Dia mengaku geram masih ada kios yang meminta kartu tani sebagai syarat pembelian pupuk subsidi. Amran menegaskan, pembelian pupuk subsidi hanya memerlukan KTP

    “Masih ada yang melaporkan 136 (kios) mewajibkan menggunakan kartu tani. Ini kami wajib KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Amran telah mencabut izin usaha 190 distributor hingga pengecer karena menjual pupuk subsidi di atas HET. Sebelumnya, HET pupuk subsidi telah diturunkan sebesar 20%.

    “Distributor-pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20% dan hari ini kita cabut izinnya yaitu 135 pengecer-distributor yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi, insyaallah kami lanjutkan besok itu yang dicabut 55. Jadi total sekarang sudah 190 pengecer kita cabut izinya,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (31/10/2025).

    Saat ini sebanyak 101 distributor tengah dipantau karena dalam laporan tidak dicantumkan alamatnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelompok petani. Amran meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Mentan melalui WhatsApp 082311109690.

    “Seluruh petani, kelompok petani seluruh Indonesia, silakan laporkan kerahasiaan bapak kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaanya, kami tidak munculkan,” jelasnya.

    (ada/ara)

  • Respons Buruh dan Pengusaha soal Formula Hitungan UMP 2026

    Respons Buruh dan Pengusaha soal Formula Hitungan UMP 2026

    Jakarta –

    Buruh dan pengusaha merespons soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 serta formula perhitungannya.

    Sebagai informasi, pengumuman UMP 2026 berbeda dengan 2025. Sebelmnya, UMP 2025 naik serentak 6,5% dan diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Kini, untuk UMP 2026, pemerintah pusat hanya menetapkan formula penghitungannya saja, sementara pengumuman besaran UMP diserahkan kepada gubernur, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak pengusaha dan buruh.

    Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, mekanisme penghitungan UMP ke depan kembali seperti sebelum tahun 2025.

    “Sebetulnya yang dirilis Menaker kemarin itu soal mekanisme penetapan kenaikan upah minimum dari dulu ya begitu, tapi berubah saat Presiden putuskan kenaikan 6,5% tahun 2025. Dan sekarang pemerintah hendak kembalikan lagi ke mekanisme normal, direkomendasi dewan upah daerah dan ditetapkan oleh gubernur,” ujar Ristadi kepada detikcom, Jumat (21/11/2025).

    Ristadi menjelaskan, tanggal 16 Oktober 2025 KSPN sudah mengirim surat ke Prabowo, Menaker Yassierli, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal usulan terhadap upah minimum. Ada tiga poin utama yang disampaikan, antara lain:

    1. KSPN tidak setuju kenaikan upah minimum dipukul rata persentasenya se-Indonesia seperti tahun 2025.

    2. Kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan juga ketimpangan upah antardaerah yang sudah sangat jauh. Upah terendah sekitar Rp 2,1 jutaan di Banjarnegara dan upah tertinggi sekitar Rp 5,6 jutaan di Kota Bekasi. Ini tidak adil bagi pekerja dan tidak sehat untuk persaingan dunia usaha.

    3. Meminta agar daerah yang upahnya rendah, kenaikannya harus lebih signifikan dibandingkan daerah yang upahnya sudah tinggi.

    Respons Pengusaha

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam mengaku baru mengetahui hal tersebut dari media. Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan penyusunan regulasi untuk menghitung upah minimum.

    “Ya kita tahu dari media. Mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan,” ujar Bob saat dihubungi detikcom, Jumat (21/11/2025).

    Bob mengatakan, seharusnya upah minimum hanya menjadi batas bawah, sementara upah efektif ditetapkan secara bipartite tergantung kondisi masing-masing perusahaan. Ia juga meminta formula upah dikembalikan ke PP Nomor 51 Tahun 2023.

    “Nah itulah, mestinya (formulanya) ikut PP 51,” kata Bob.

    Berikut formula perhitungan upah minimum berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:

    UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM x UM (t+1)

    Sementara itu, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus:
    Nilai penyesuaian UM (t+1) = {inflasi + (PE x alpha)} x UM(t)

    Keterangan:
    – UM (t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan
    – UM (t) merupakan upah minimum tahun berjalan
    – Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).
    – Alpha merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

    (ily/hns)

  • Sudah Bisa Dipesan! Ini Daftar Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal Laut

    Sudah Bisa Dipesan! Ini Daftar Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal Laut

    Jakarta –

    Pemerintah resmi meluncurkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Melalui stimulus ini masyarakat bisa menikmati potongan harga tiket pesawat, kereta, hingga kapal feri.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan stimulus diskon tiket Nataru ini diberikan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan pelayanan transportasi yang baik selama periode libur tersebut.

    Diskon tiket Nataru 2025/2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025, dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025. SKB ini ditandatangani oleh empat Menteri/Kepala Badan yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

    “Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya yang lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” kata Dudy dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Stimulus diskon tarif ini diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. Di mana untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Sementara untuk angkutan laut, masa pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran.

    Daftar Diskon Tarif Nataru 2025/2026

    1. Diskon Tiket Pesawat

    Untuk moda transportasi udara, Dudy menjelaskan stimulus ini lanjutan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13-14% yang berlaku sejak akhir Oktober lalu. Diskon tiket pesawat selama Nataru ini ditargetkan untuk 3,59 juta penumpang.

    2. Diskon Tiket Kereta

    Untuk moda kereta api, PT KAI memberikan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial. Diskon tiket kereta ini mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang.

    Diskon ini diberikan khusus untuk jadwal keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Berlaku untuk semua lintas pelayanan kereta di Jawa dan Sumatera.

    Sementara terkait pemesanan tiket sudah bisa dilakukan melalui seluruh channel resmi KAI seperti aplikasi Access by KAI. Diharapkan pemberian diskon ini memberi fleksibilitas lebih besar bagi keluarga untuk merayakan liburan, wisata, maupun kunjungan keluarga selama periode Nataru kali ini.

    3. Diskon Tiket Kapal Laut

    Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara potongan 16-18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar sekitar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan kawasan 3T.

    4. Diskon Tiket Penyeberangan

    Terakhir pada moda penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang setara dengan potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu.

    Berkat itu layanan kapal penyeberangan alias feri seperti yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat memberikan diskon tarif bagi 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan. Diskon tarif ini akan berlangsung selama 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Diketahui diskon tarif pelabuhan akan berlaku di 7 lintasan strategis dengan volume penumpang tinggi dan potensi wisata yang kuat. Mulai dari Merak-Bakauheni (reguler & eksekutif), Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sape-Labuan Bajo, Tanjung Uban-Telaga Punggur, serta Ajibata-Ambarita.

    (fdl/fdl)

  • Bicara di Forum Bloomberg, Jokowi Ungkap yang Dipikirkan Saat Pertama Jadi Presiden

    Bicara di Forum Bloomberg, Jokowi Ungkap yang Dipikirkan Saat Pertama Jadi Presiden

    Jakarta –

    Pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun buka-bukaan alasannya menggenjot pembangunan infrastruktur selama 10 tahun memimpin Indonesia.

    Baginya pembangunan infrastruktur adalah hal esensial untuk Indonesia. Menggenjot infrastruktur menjadi pilihannya saat pertama kali menjabat presiden di negara sebesar Indonesia.

    Membangun ekonomi negara sebesar Indonesia tidak ada jalan pintasnya, maka dari itu pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan.

    “Ketika saya menjadi Presiden pertama kali, saya memiliki pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa membangun ekonomi yang kuat untuk 280 juta orang? Kita tahu bahwa tidak ada jalan pintas,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Bloomberg New Economy Forum 2025, yang disiarkan virtual, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya tanpa infrastruktur kuat, Indonesia tidak bisa berkembang. Maka dari itu, dirinya banyak menginisiasi pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya.

    “Itulah sebabnya kita fokus pada dasarnya pembangunan, membuat jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan jaringan digital. Karena tanpa infrastruktur kuat, ekonomi tidak bisa berkembang,” ujar Jokowi.

    Indonesia, kata Jokowi, juga membangun jaringan digital yang kuat. Infrastruktur digital pun diinisiasi olehnya saat memimpin Indonesia, mulai dari pusat data sampai peluncuran satelit baru.

    “Indonesia juga telah membuat kemajuan besar dalam infrastruktur digital. Membangun pusat data, membangun satelit baru, membangun jaringan digital, dan memperbaiki konektivitas di seluruh negara,” beber Jokowi.

    Baginya, infrastruktur akan menjadi pondasi kuat untuk membuat Indonesia bisa melaju ke ekonomi baru, ekonomi pintar.

    “Karena infrastruktur memberikan fondasi untuk konektivitas, jaringan data, dan integrasi teknologi. Ini adalah alasan terbaik yang membuat ekonomi pintar berkembang,” tegas Jokowi.

    Digitalisasi, menurut Jokowi, menjadi salah satu kunci bagi Indonesia melangkah ke era ekonomi pintar. Salah satu hasil digitalisasi yang bisa dirasakan masyarakat luas adalah sistem pembayaran berbasis barcode, QRIS. Sistem ini dipamerkan Jokowi memudahkan pembayaran di seluruh Indonesia. Sistem ini juga universal dan bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan besar di Jakarta.

    “QRIS Indonesia membuat pembayaran digital mudah dan universal. Hari ini, pedagang kecil di pinggir jalan di kota kecil menggunakan sistem yang sama dengan perusahaan besar di Jakarta,” ungkap Jokowi.

    (hal/fdl)

  • 16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    Jakarta –

    Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan Normalisasi Ciliwung di tahun depan. Dari total 33 kilometer (km), masih ada sekitar 16 km kawasan Sungai Ciliwung yang belum dibenahi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan segera melanjutkan program normalisasi Sunngai Ciliwung dan Kali Krukut dalam rangka menekan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

    “Kami laporkan, dalam tahun depan kami akan melanjutkan pekerjaan normalisasi Ciliwung yang belum terselesaikan dan Kali Krukut karena memang dua sungai inilah yang memberikan kontribusi kemacetan yang ada di Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya di sempadan Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Secara keseluruhan, pekerjaan Normalisasi Ciliwung memiliki panjang keseluruhan 33 km. Dari jumlah tersebut, yang baru dikerjakan sebanyak 17 km sehingga masih tersisa 16 km lagi.

    Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PU tengah menyusun skema kerja sama dalam rangka melakukan Normalisasi Ciliwung. Pemprov DKI Jakarat punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan. Sedangkan Kementerian PU sendiri nantinya yang bertugas untuk membangun tanggulnya.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya berupaya untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Namun untuk mulai membangun tanggul, Kementerian PU mesti terlebih dulu menunggu pemda menyelesaikan pembebasan lahan.

    “16 km itu kan sudah kita lakukan sejak kemarin. Dari 33 (km), kita sekarang udah 17 (km). Nanti kita bertahap, nah ini mudah-mudahan bisa kita lakukan,” kata Diana, dalam kesempatan terpisah.

    Proses pembebasan lahan sendiri sudah mulai dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ditargetkan prosesnya bisa rampung pada awal 2026. Selain itu, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 km.

    “Targetnya sih harus selesai secepatnya lah ya. Ini pokoknya tergantung dari pembebasan lahannya. Nggak bisa (selesai 2026), DKI Jakarta baru bebaskan 2026. 2027 kita baru masuk,” ujarnya.

    DKI Siapkan Anggaran Rp 232 M

    Selaras dengan rencana melanjutkan program Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan. Setidaknya DKI Jakarta punya tanggung jawab untuk membantu pembebasan lahan dua kelurahan, antara lain Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pangadegan.

    “Di Cililitan sendiri total ada 37 bidang tanah dengan anggaran disiapkan Rp 111 miliar,” ujar Pramono.

    Sedangkan di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, dengan anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp 121 miliar. Secara akumulasi, total anggaran yang disiapkan Pramono mencapai Rp 232 miliar.

    Normalisasi Kali Krukut

    Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI juga berencana akan melakukan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 km. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan kawasan Kemang dan sekitarnya dari banjir yang kerap melanda saat musim hujan.

    Menurut Pramono, banjir di Jakarta sudah sangat mengganggu, bahkan di beberapa kesempatan banjir bisa mencapai pinggang orang dewasa. Kawasan Kemang sendiri menjadi salah satu yang paling sering terdampak banjir dari Kali Krukut saat musim hujan.

    “Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan, maka daerah Kemang, Kemang Village, Kem Chicks (supermarket), dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu,” kata Pramono.

    (shc/eds)

  • Ormas Keagamaan Bisa Garap Lahan Tambang hingga 25 Ribu Ha, Ini Syaratnya

    Ormas Keagamaan Bisa Garap Lahan Tambang hingga 25 Ribu Ha, Ini Syaratnya

    Jakarta –

    Pemerintah resmi membuka kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola tambang mineral dan batu bara dengan luas wilayah yang bisa mencapai puluhan ribu hektare.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025 di Jakarta.

    Seperti dikutip Jumat (21/11/2025), ormas mendapatkan prioritas kelola tambang tertuang dalam Bagian Keempat Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dengan Cara Prioritas.

    Selain ormas, dalam pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian pengelolaan tambang secara prioritas juga diberikan kepada koperasi, Badan Usaha Kecil Menengah, BUMN, BUMD dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, serta BUMN dan Badan Usaha swasta yang dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

    Terkait dengan luas wilayah yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b di mana disebutkan luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam paling luas 25.000 hektare. Untuk luasan WIUP batu bara yang bisa dikelola ormas paling luas yakni 15.000 hektare.

    Meski mendapatkan prioritas, ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan pernyataan komitmen yang pengajuannya dilakukan melalui sistem OSS (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission).

    Dalam pasal 23 ayat (1) disebutkan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, pertama, harus memiliki Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal.

    Kedua, saham Badan Usaha dimiliki paling sedikit 67% oleh ormas keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

    Ketiga, harus memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mineral logam atau batu bara sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohonkan.

    Keempat, harus dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

    Kelima, dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

    Keenam yakni merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya pada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

    Terkait syarat teknisnya, ormas harus memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang pertambangan dan/atau geologi, serta perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan eksplorasi.

    Untuk syarat komitmen, ormas keagamaan diwajibkan untuk menyatakan kesanggupan untuk membayar kompensasi data informasi, tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain, tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain.

    Kemudian, menjamin komposisi kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan paling sedikit 67% tidak terdilusi selama menjadi pemegang IUP, diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (acd/acd)