Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Prabowo Minta Maaf ke Korban Banjir Aceh, Singgung Tongkat Nabi Musa

    Prabowo Minta Maaf ke Korban Banjir Aceh, Singgung Tongkat Nabi Musa

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menjanjikan korban bencana di Sumatera akan dicarikan alternatif hunian tetap dan hunian sementara (huntap dan huntara). Hanya saja, kata Prabowo, pembangunan rumah pengganti itu butuh waktu dan tak bisa buru-buru. Dia meminta semua korban bencana bersabar.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh. Ini merupakan tempat ketiga yang dikunjungi Prabowo di wilayah bencana.

    “Kita juga sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah,” kata Prabowo disambut riuh bahagia warga di pengungsian, dilihat dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat kemarin.

    “Tapi kita butuh kesabaran bapak ibu sekalian karena tidak bisa kita selesaikan seketika semuanya,” lanjut Prabowo.

    Prabowo pun memohon maaf karena tidak bisa dikerjakan dengan cepat, namun dia meyakinkan para warga di pengungsian pemerintah akan bekerja keras.

    “Butuh kesabaran dari bapak ibu sekalian karena tidak bisa seketika kita selesaikan semua. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tapi kita akan bekerja keras untuk saudara-saudara semua,” tutur Prabowo disambut riuh warga di pengungsian.

    Listrik belum pulih

    Sementara itu, Aliran listrik di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam belum pulih sepenuhnya. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan permohonan maaf untuk hal tersebut.

    Permintaan maaf itu disampaikan Prabowo kepada para pengungsi yang jadi korban bencana di salah satu posko pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh.

    Mulanya Prabowo menyatakan pemerintah memohon maaf apabila kondisi belum bisa pulih sepenuhnya saat ini di Aceh. Salah satunya kondisi ketersediaan energi, termasuk listrik. Dia menjamin semua jajaran pemerintah telah bekerja keras untuk memulihkan Aceh dari bencana.

    “Saya minta maaf kalau ada yang belum (maksimal) kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya,” ujar Prabowo dalam tayangan langsung di YouTube Sekretariat Presiden.

    Menurutnya kondisi di lapangan memang cukup sulit untuk melakukan pemulihan kondisi. Namun, semua pihak saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi dampak dari bencana alam.

    “Ya kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit. Tapi kita atasi bersama,” ujar Prabowo.

    (hal/hns)

  • Sudah Mau Tahun Baru, UMP 2026 Masih Misteri

    Sudah Mau Tahun Baru, UMP 2026 Masih Misteri

    Jakarta –

    Pemerintah belum juga mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Hingga pertengahan Desember 2025, Peraturan Pemerintah (PP) yang nantinya menjadi dasar bagi penetapan upah minimum belum dirilis.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli tak banyak berbicara saat ditanya soal kepastian kenaikan UMP 2026. Ia hanya menjawab singkat dan meminta masyarakat untuk menunggu.

    “Tunggu aja, kan sudah saya bilang UMP mah tunggu,” ujarnya di Jakarta International Expo, Jakarta Utara, Jumat kemarin.

    Yassierli juga hanya menjawab singkat saat ditanya target pengumuman UMP 2026. Lagi-lagi Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu hanya meminta untuk menunggu.

    “Tunggu aja,” singkat Yassierli.

    Pengumuman kenaikan UMP 2026 sudah mundur dari jadwal yang seharusnya dilakukan paling lambat pada 21 November. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menduga UMP 2026 akan naik serentak seperti UMP 2025 yang diputuskan naik 6,5%.

    “Saya curiga ada pembisik Presiden sengaja ‘buying time untuk kepentingan politis’ skenariokan kenaikan upah akan diputuskan Presiden sama rata kembali,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Ristadi mengatakan, sejak akhir November dirinya sudah mendapatkan informasi bahwa aturan baru tentang upah minimum yang memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan disparitas upah antar daerah sudah selesai di level kementerian terkait. Poin tersebut lantas dikirim ke Prabowo untuk disahkan dalam bentuk PP.

    “Namun hingga kini belum ada kabar kepastian kapan akan disahkan, padahal Upah Minimum 2026 sudah harus berlaku mulai 1 Januari 2026,” tutup Ristadi.

    (kil/kil)

  • Tambang Ilegal Terbongkar! Langsung Ditutup, 1.430 Ton Batu Bara Disita

    Tambang Ilegal Terbongkar! Langsung Ditutup, 1.430 Ton Batu Bara Disita

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menutup tambang ilegal di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.

    Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum) pada Kamis (11/12/2025), menutup tiga titik stockpile (tumpukan) batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung, yang selama ini digunakan sebagai lokasi penampungan dan pengumpulan batu bara hasil penambangan tanpa izin.

    Tambang ilegal yang ditutup ini berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Bukit Asam.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae menegaskan penutupan penambangan liar dan pengamanan barang bukti merupakan prioritas utama Ditjen Gakkum.

    “Tugas kami menghentikan aktivitas pertambangan liar. Penyitaan batu bara dan barang bukti lain adalah bukti bahwa negara bertindak, bukan hanya mengimbau,” ujar Jeffri di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM Jumat (12/12/2025).

    Dari hasil penindakan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti batu bara 1.430 ton. Terdiri dari batu bara in situ (bukaan batu bara), stockpile, dan karungan.

    Turut diamankan pula satu unit ekskavator, satu kendaraan pengangkut, serta sejumlah berkas dokumen yang digunakan untuk menunjang operasi pertambangan ilegal tersebut.

    Aktivitas ilegal ini diperkirakan tidak hanya menimbulkan potensi kerugian negara tetapi juga kerusakan lingkungan.

    Modus Pelaku

    Dalam operasi ini, tim PPNS Iditjen Gakkum ESDM mengungkap modus yang digunakan para pelaku, yaitu membeli lahan milik masyarakat setempat untuk dijadikan dasar melakukan pertambangan tanpa izin.

    Masyarakat kemudian dijadikan alasan sekaligus tameng oleh para pelaku, seolah-olah kegiatan tersebut dilakukan atas nama warga setempat.

    Menanggapi dinamika tersebut, Jeffri tetap mengedepankan pendekatan dialog agar penegakan hukum berlangsung transparan dan dapat dipahami seluruh pihak.

    “Kami tegas dalam penegakan hukum, namun tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat. Aktivitas ilegal harus berhenti, dan proses hukum akan berjalan sampai tuntas,” tambah Jeffri.

    Penutupan tambang ilegal di Muara Enim ini mendapatkan dukungan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, Komando Rayon Militer (Koramil) 404/05, Personil Kodam II Sriwijaya, dan PT Bukit Asam untuk pengamanan dan kelancaran operasi di lapangan.

    Sebagaimana diketahui, aktivitas penambangan ilegal memberi dampak serius bagi keberlangsungan lingkungan. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah teknis pertambangan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambang dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap erosi, gerakan tanah, hingga perubahan hidrologi.

    Penegakan hukum dan penutupan tambang ilegal tidak hanya menghentikan praktik pertambangan yang merugikan negara, namun dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi bencana. Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis.

    Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batu bara.

    (shc/hns)

  • Bappebti Ungkap Peran Vital SRG dalam Tingkatkan Sistem Logistik Nasional

    Bappebti Ungkap Peran Vital SRG dalam Tingkatkan Sistem Logistik Nasional

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) turut meningkatkan efektivitas sistem logistik nasional melalui Sistem Resi Gudang (SRG).

    Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menjelaskan SRG dapat memberikan informasi stok secara akurat dan real time melalui Information System Warehouse Receipt (ISWARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi SRG. Hadirnya SRG menjadi solusi atas kebutuhan sinkronisasi manajemen dan pemantauan stok di lapangan agar dapat meningkatkan daya saing nasional.

    Resi Gudang adalah dokumen atau surat bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. SRG berkaitan dengan kegiatan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

    Adapun SRG yang tersebar di berbagai sentra produksi di Indonesia lantas menjadi pilihan strategis bagi petani dan pelaku usaha untuk menunda penjualan pada saat harga sedang turun. Mereka nantinya dapat menjual komoditas tersebut pada saat harga telah membaik.

    Tirta menambahkan, Resi Gudang juga dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan.

    “Dengan mekanisme tersebut, SRG memiliki peran penting dalam perdagangan komoditas di Indonesia sebagai mekanisme tunda jual (manajemen stok), alternatif pembiayaan bagi pemilik komoditas, efisiensi rantai pasok, serta instrumen pengendalian harga komoditas dan persediaan nasional,” ungkap Tirta dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

    Tirta menegaskan saat ini, komoditas yang dapat disimpan dalam gudang SRG diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga, atas Permendag Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam SRG.

    Terdapat 27 komoditas SRG, antara lain beras, gabah, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah dan, ikan. Kemudian, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, kayu manis, agar, karagenan, mocaf, pinang, dan tapioka.

    Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG menjadi strategi yang efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Melalui SRG, pemberian kredit bagi pelaku usaha dapat difasilitasi dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

    Tirta berharap implementasi SRG yang optimal dan berkelanjutan mampu mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang dengan memfasilitasi penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, SRG berperan dalam upaya pengendalian harga dan persediaan nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

    Adapun saat ini, Bappebti telah membangun 123 gudang SRG di 105 kabupaten/kota yang tersebar pada 25 provinsi di Indonesia. Implementasi ini kian intensif melalui pemanfaatan gudang-gudang swasta.

    Hingga November 2025, nilai SRG telah mencapai Rp1,89 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp928,6 miliar. Adapun komoditas yang paling banyak tersimpan di gudang SRG antara lain bawang merah, beras, gabah, gula, ikan, kedelai, kopi, rumput laut, tembakau, dan tapioka.

    Dengan sebaran gudang yang luas tersebut, SRG memberikan dampak signifikan sebagai instrumen manajemen stok komoditas nasional.SRG juga menjadi pusat logistik yang mendukung rantai pasok mulai dari tingkat desa kota/kabupaten, nasional, hingga pasar internasional.

    Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Matheus Hendro Purnomo menegaskan SRG amat tepat untuk dijadikan salah satu jawaban terhadap tantangan sistem logistik nasional.

    “Visi sistem logistik nasional yaitu terwujudnya sistem yang terintegrasi. Dari sini, SRG menjadi instrumen yang dapat menjawab tantangan tersebut. Gudang-gudang yang tersebar dari wilayah timur hingga barat Indonesia terintegrasi melalui ISWARE dan dari sana dapat diketahui stok komoditas pangan nasional hingga potensi ekspornya,” jelas Hendro.

    Meskipun demikian, penerapan SRG masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pelaksanaan SRG harus didukung berbagai lembaga, antara lain pengelola gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Uji Mutu, serta lembaga pembiayaan dan asuransi yang belum tersedia di setiap daerah.

    Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang SRG yang kurang optimal, sulitnya menciptakan pengelola gudang SRG yang kompeten, mandiri, dan profesional juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan SRG.

    “Tantangan lainnya terkait kelengkapan fasilitas penunjang gudang SRG, seperti pengering, RMU, dan sarana angkut. Sementara itu, di beberapa gudang SRG yang telah memiliki fasilitas penunjang tersebut, kondisinya telah rusak dan perlu segera diperbaiki. Dukungan pemerintah daerah juga perlu terus didorong demi optimalisasi peran SRG di Indonesia,” imbuh Hendro.

    Di sisi lain, Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto menyampaikan adanya beberapa faktor kunci dalam memastikan implementasi SRG berjalan optimal dan berkelanjutan, salah satunya dukungan infrastruktur. Hal ini menyangkut aspek budi daya, panen, pascapanen hingga pemasaran seperti sarana pengolahan, gudang, dan transportasi.

    “Potensi SRG yang sangat besar harus dioptimalkan melalui berbagai langkah. Sinergi pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan aktif kelembagaan terkait SRG menjadi kunci utama dalam optimalisasi SRG. Selain itu, baik pemilik komoditas maupun Pengelola Gudang SRG harus memiliki kepastian jaringan pemasaran, termasuk dengan kehadiran off taker atau stand by buyer,” ungkap Ivan.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Gudang SRG Indonesia (SINNERGI), Nana Sukatna menjelaskan SRG di Indonesia memiliki manfaat bagi petani maupun pelaku usaha komoditas yang terlibat di dalamnya.

    Ia menilai SRG merupakan salah satu wujud pemberdayaan ekonomi rakyat karena didukung oleh ekosistem yang lengkap. SRG juga mampu menjadi alternatif skema perdagangan komoditas di samping sistem jual beli konvensional yang telah lama dikenal masyarakat.

    “Penguatan literasi kepada masyarakat termasuk kepada pengelola gudang SRG harus terus dilakukan. Pengelola gudang perlu memiliki tekad untuk mengembangkan SRG melalui pengelolaan yang profesional dan mandiri. Jenis komoditas yang dapat disimpan di SRG serta kapasitas gudang juga perlu ditingkatkan agar peran dan manfaat SRG di Indonesia makin optimal,” pungkas Nana

    (akn/ega)

  • Jurus Pasok BBM & LPG ke Wilayah Terisolir Terdampak Banjir Sumatera

    Jurus Pasok BBM & LPG ke Wilayah Terisolir Terdampak Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (persero) menjalankan strategi khusus dalam penyaluran BBM dan LPG wilayah terisolir di Sumatera yang juga terdampak banjir.

    Kementerian ESDM telah menerapkan strategi distribusi multimoda dengan memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara untuk menembus wilayah terisolir tersebut.

    Seperti misalnya di wilayah Gayo Lues, Aceh, yang akses utamanya tertutup, pihaknya membuka jalur baru dari sisi barat menggunakan drum dan Intermediate Bulk Container (IBC) yang diangkut mobil kecil.

    “Sementara untuk Aceh Tamiang, kami mengoperasikan SPBU secara darurat menggunakan Portable Take-Off (PTO) dan drum karena fasilitas permanen rusak berat akibat banjir,” ujar Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

    Strategi ini juga diterapkan secara agresif di wilayah Sumatra Utara. Adapun di provinsi tersebut, Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan daerah yang mengalami putus akses hingga akhirnya kesulitan memperoleh pasokan BBM dan LPG.

    Kondisi putus akses ini membuat pasokan LPG untuk wilayah ini dikirim melalui jalur laut dari Terminal Teluk Kabung, Sumatra Barat, serta jalur darat memutar melalui Kabupaten Pakpak Bharat.

    Strategi distribusi multimoda ini akhirnya berhasil membantu pemerataan distribusi. Hal ini tercermin dari data ketahanan stok BBM dan LPG yang cukup beragam di berbagai wilayah.

    Per 11 Desember pukul 08.00 WIB, tercatat di Provinsi Aceh ketahanan stok BBM jenis Gasoline (bensin) terjaga di level aman 30 jam dan Gasoil (solar) 33 jam. Sementara di Sumatra Barat, stok LPG bahkan mencapai level ketahanan 40 jam, jauh di atas rata-rata kondisi darurat.

    Selain itu, secara operasional pemulihan infrastruktur penyalur di Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan capaian yang juga signifikan. Di Sumatra Utara, seluruh 406 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 383 agen, dan 46 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) telah kembali beroperasi.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat, di mana 147 SPBU, 172 agen, dan 14 SPBE seluruhnya sudah berfungsi normal dalam mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut.

    Khusus di Aceh, tingkat operasional SPBU telah mencapai 141 dari 156 SPBU beroperasi dan Agen LPG mencapai 118 dari 133 agen beroperasi. Sedangkan sisa yang belum beroperasi adalah titik-titik yang masih terdampak banjir parah atau aksesnya benar-benar belum bisa ditembus kendaraan.

    Demi memaksimalkan pelayanan, Pemerintah juga memberlakukan kebijakan jam operasional khusus. Di Kabupaten Mandailing Natal misalnya, pihaknya menginstruksikan 11 SPBU untuk beroperasi 24 jam penuh melayani Solar dan 12 jam untuk Bensin.

    “Suplainya pun kami alihkan dari yang sebelumnya IT (Integrated Terminal) Dumai menjadi IT Teluk Kabung demi efisiensi waktu tempuh,” terang Rudy.

    Sementara di wilayah pegunungan Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih terisolir total, Rudy mengakui adanya tantangan berat yang harus segera diatasi. Pengiriman BBM untuk alat berat evakuasi dan dapur umum terus dilakukan via udara.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” jelas Rudy.

    Rudy memastikan seluruh tim akan terus bersiaga 24 jam memantau perkembangan jalur distribusi, termasuk di jalur rawan seperti Lembah Anai dan Sitinjau Lauik di Sumatera Barat yang sempat terhambat longsor.

    (shc/hns)

  • Melihat Perawatan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Jelang Libur Nataru

    Melihat Perawatan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Jelang Libur Nataru

    Foto Bisnis

    Nasywa Fauziah – detikFinance

    Jumat, 12 Des 2025 22:30 WIB

    Banyuwangi – Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pekerja pelabuhan di Banyuwangi melakukan perawatan rutin kapal. Hal ini guna memastikan layanan penyeberangan tetap aman.

  • OJK Teken Aturan Keringanan Kredit buat Korban Bencana Sumatera

    OJK Teken Aturan Keringanan Kredit buat Korban Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan ini diambil berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

    Keputusan ini diambil berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK pada Rabu (10/12) kemarin usai melakukan pengumpulan data di wilayah bencana dan asesmen yang menunjukkan bencana di wilayah tersebut mengganggu perekonomian daerah dan kemampuan bayar debitur. Penetapan kebijakan ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

    Setidaknya terdapat tiga perlakuan khusus kepada debitur yang terkena dampak bencana ini. Pertama, penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

    Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit yang direstrukturisasi. Keringanan ini dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana.

    “Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana,” tulis OJK dalam keterangan persnya, Kamis (11/12/2025).

    Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru atau tidak menerapkan one obligor.

    “Penetapan kebijakan dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025,” jelasnya.

    Selain kredit, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi bergerak cepat. Industri asuransi diminta segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim, pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan jika diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan ke nasabah, berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, hingga melaporkan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.

    (ahi/kil)

  • Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Jakarta –

    Pemerintah terus berupaya membuka jalur akses di wilayah bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah ruas kini disebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

    Perbaikan jembatan yang masih terputus juga terus dipercepat untuk membuka kembali konektivitas ke wilayah yang masih terisolasi, sehingga distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar.

    “Hal ini dapat membuka jalur mobilitas warga serta percepatan distribusi logistik dan layanan bantuan,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam unggahan Instagram resmi @bakom.ri, Kamis (11/12/2025).

    Bakom memaparkan beberapa ruas yang kini sudah bisa dilalui setelah sebelumnya tidak bisa diakses karena terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

    Aceh

    Di Provinsi Aceh, sudah ada 7 ruas jalan yang kini terbuka lagi aksesnya setelah tertutup karena terdampak bencana. Ruas-ruas yang dimaksud mulai dari Jalur Banda Aceh menuju Meureudu, Jalur Batas Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara menuju Langsa, dan Jalur Langsa menuju Kuala Simpang.

    Kemudian akses juga kembali terbuka untuk Jalur Kuala Simpang menuju batas Provinsi Sumatera Utara, lalu Jalur Simpang Uning menuju Blangkejeren via Uwaq dan Gayo Lues.

    Lalu akses juga terbuka pada Jalur Kutacane menuju batas Provinsi Sumatera Utara dan terakhir pada Jalur Genting Gerbang menuju Batas Aceh Tengah Nagan Raya via Celala.

    Sumatera Utara

    Di Provinsi Sumatera Utara akses terbuka pada jalan tol dan nasional. Pertama jalan Tol Medan-Pangkalan Brandan telah beroperasi normal setelah sebelumnya mengalami kerusakan imbas bencana alam.

    Selanjutnya di Tapanuli Selatan jalur Sipirok menuju Simpang Tandosan sudah mulai bisa diakses 1 jalur kendaraan.

    Kemudian di Tapanuli Tengah, akses ke arah Medan sudah mulai terbuka. Beberapa ruasnya mulai dari Medan-Siantar-Balige, Dolok Sanggul-Pakkat, Pakkat-Barus, Barus-Sorkam, Sorkam-Sibolga, Sibolga-Pandan, dan Pandan-Pinangsori.

    Sumatera Barat

    Di Sumatera Barat, jalan nasional yang menghubungkan Padang menuju Bukittinggi via kawasan Lembah Anai sudah mulai dibuka dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Namun aksesnya masih dibatasi waktu. Kendaraan roda dua hanya bisa melintas pada waktu tertentu, yaitu pukul 06.00-08.00 WIB dan pada 16.30-18.30 WIB.

    Tonton juga Video: Jalur Darat Belum Bisa Diakses, Bantuan Disuplai Via Udara

    (acd/acd)

  • Bukti Nyata Tunanetra Bisa Masuk Dunia Kerja! Jadi Content Writer-Web Developer

    Bukti Nyata Tunanetra Bisa Masuk Dunia Kerja! Jadi Content Writer-Web Developer

    Jakarta –

    Yayasan Mitra Netra menyelenggarakan acara bertajuk “Jakarta Employment Forum For The Blind 2025”. Acara ini dimaksudkan untuk mendorong sistem rekrutmen kerja yang inklusif dan berkeadilan untuk semua golongan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra.

    Acara ini dibuka melalui peluncuran dua buku bertajuk ‘Direktori Pekerjaan Tunanetra Indonesia’, dan ‘Panduan Perekrutan Kerja Karyawan Tunanetra’ yang bisa digunakan oleh perusahaan maupun pemberi kerja sebagai panduan untuk bisa melibatkan penyandang disabilitas di setiap lini kerja.

    “Kami juga berharap bahwa kegiatan pada hari ini akan dapat berdampak demi terwujudnya sistem rekrutmen kerja yang inklusif bagi semua ragam disabilitas di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya,” kata Sekretaris Yayasan Mitra Netra, M. Ahyar, dalam sambutannya, Kamis (11/12/2025).

    Ahyar menjelaskan dalam hal mendukung pembukaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra, sejak tahun 2000 lalu Mitra Netra telah mengembangkan program difertifikasi kerja.

    Dalam hal ini yayasan menjalankan berbagai program pelatihan persiapan bekerja atau pre-employment training yang mencakup hard skill maupun soft skill sesuai kebutuhan. Terbukti, tenaga kerja khusus ini benar mampu bersaing dalam berbagai profesi pekerjaan.

    “Sementara di sisi lain Mitra Netra juga harus melakukan pendekatan kepada perusahaan pemberi kerja, khususnya di Jakarta, agar mereka mau membuka diri untuk mempekerjakan tunanetra,” ucap Ahyar.

    “Beberapa hasil dari program ini antara lain kini tunanetra bekerja sebagai telemarketer, sebagai staff call center, staff administrasi, content writer, bahkan sebagai programmer maupun web developer,” sambungnya.

    Meski begitu ia menyadari bahwa jalan menuju sistem tenaga kerja yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi penyandang disabilitas tunanetra, masih menghadapi berbagai tantangan.

    Salah satunya ketidakpercayaan dan ketidakpahaman dari pemberi kerja bahwa para penyandang disabilitas ini dapat atau mampu bekerja secara inklusif bersama mereka yang tidak tunanetra. Padahal jika dipersiapkan dengan baik, mereka yang kerap dipandang sebelah mata ini mampu bekerja sama baiknya dengan pekerja pada umumnya.

    “Kalau dilengkapi atau dipersiapkan dengan pendidikan dan pelatihan atau keterampilan yang berkualitas, serta diberi akomodasi yang layak dan aksesibilitas, mereka mampu bekerja secara inklusif dengan mereka yang tidak tunanetra atau yang tidak disabilitas,” tegasnya.

    Direktur Penempatan Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Anggun Sintana mengatakan jumlah penyandang destabilitas di Indonesia hingga 2025 mencapai 15 juta jiwa. Dari jumlah itu, penyandang disabilitas sensorik netra atau tunanetra merupakan yang terbesar hingga 28%.

    Dalam hal ini, menurutnya inklusifitas dan pembukaan lapangan kerja berkeadilan merupakan investasi bagi pemberi kerja, bukan beban tenaga kerja. Sebab menurutnya juga mampu berkarya seperti pekerja pada umumnya.

    “Tenaga kerja khusus memiliki potensi dan loyalitas tinggi, mengisi kuota wajib, dan menghasilkan keberagaman sebagai kekuatan kompetitif bagi perusahaan,” kata Anggun.

    “Ketika perusahaan menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sesungguhnya perusahaan tersebut sedang berinvestasi pada nilai kemanusiaan, keberagaman dan keberlanjutan. Saya percaya perusahaan yang inklusif akan menjadi perusahaan yang lebih tangguh, inovatif dan berdaya saing di masa depan,” sambungnya.

    Di luar itu, Anggun mengimbau kepada para penyandang disabilitas untuk terus berkarya dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Dengan begitu selain mendapat pekerjaan layak, para tenaga kerja khusus ini juga dapat memberikan edukasi bagi pemberi kerja dan masyarakat sekitar bahwa disabilitas bukanlah keterbatasan.

    “Teman-teman tenaga kerja khusus jangan pernah berhenti berkarya dan manfaatkan seluruh fasilitas dan program yang disediakan oleh pemerintah. Kami hadir untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesempatan di dunia kerja dan dunia usaha,” terangnya.

    Lihat juga Video: Malaysia Bawa 12 Tunanetra di Jambore Pramuka Muslim Dunia

    (igo/fdl)

  • Perusahaan Pelayaran RI Mau Beli Kapal Gas Raksasa untuk Rute Luar Negeri

    Perusahaan Pelayaran RI Mau Beli Kapal Gas Raksasa untuk Rute Luar Negeri

    Jakarta –

    PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP) bersiap memperluas bisnis pelayaran ke pasar internasional. Perusahaan telah mengantongi kontrak charter kapal dari trader internasional berbasis Singapura dengan durasi 1 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun.

    Sebagai persiapan masuk ke pelayaran internasional, SHIP berencana membeli satu unit kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) yang akan didaftarkan dengan bendera Indonesia.

    “Rencana penambahan kapal VLGC baru ini dan peningkatan pangsa pasar di pelayaran internasional merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan. Dengan pembelian kapal VLGC ini, Perseroan telah merealisasikan sekitar 66% dari total capital expenditure (capex) yang dianggarkan pada tahun ini, yaitu sebesar USD 150 juta,” kata Direktur Keuangan SHIP, Hans Raymond Ekajaya, Kamis (11/12/2025).

    “Diharapkan dengan adanya penambahan kapal VLGC ini dapat memberikan kontribusi pendapatan sekitar 5% dari total proyeksi pendapatan tahun 2026 serta menjadi batu pijakan Perseroan untuk masuk dalam pelayaran internasional,” sambungnya.

    Saat ini SHIP mengoperasikan berbagai jenis kapal, mulai dari FSO, tanker minyak, tanker gas, hingga armada pendukung offshore seperti harbour tug, supply vessel, crew boat, utility vessel, platform supply vessel, dan anchor handling tug supply.

    “Pembelian kapal VLGC ini merupakan langkah strategis ekspansi armada gas yang akan terus dijalankan Perseroan dalam beberapa tahun mendatang, dan juga untuk mendukung rencana Perseroan untuk melebarkan area operasi ke pasar internasional,” katanya.

    Ia meyakini langkah ini akan meningkatkan daya saing, memperkuat keandalan layanan, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.

    “Dengan kompetensi Perseroan yang sudah diakui dan terbukti di pasar domestik, Perseroan yakin dan berkomitmen dapat memberikan layanan pelayaran internasional berstandar tinggi dan menangkap berbagai peluang dari pelanggan internasional,” tutup Hans Raymond Ekajaya.

    (fdl/fdl)