Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kejar 200 Penunggak Pajak, DJP Baru Dapat Rp 13,1 Triliun

    Kejar 200 Penunggak Pajak, DJP Baru Dapat Rp 13,1 Triliun

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengantongi Rp 13,1 triliun dari penunggak pajak besar sepanjang 2025. Jumlah itu didapat dari 124 wajib pajak atau sebagian lebih dari total 200 wajib pajak yang sedang dikejar.

    “Proses penagihan pajak untuk penunggak pajak 200 terbesar sudah kami lakukan. Hasilnya sampai 31 Desember 2025 pencairan sebesar Rp 13,1 triliun dari 124 wajib pajak,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Secara keseluruhan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 60 triliun. Bimo memastikan pihaknya akan terus melanjutkan proses penagihan di 2026, baik kepada yang sudah inkracht maupun belum.

    “Untuk tunggakan yang inkracht 2026 akan kami lanjutkan penagihan aktif, surat paksa, penyitaan, blokir rekening, pencegahan, penyanderaan,” beber Bimo.

    “Kemudian tunggakan yang belum inkracht, proses upaya hukum, keberatan banding di pengadilan pajak, serta peninjauan kembali ke MA akan terus bergulir,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengungkapkan sulitnya melakukan penagihan kepada 200 penunggak pajak besar tersebut. Sebagian dari mereka meminta pembayaran dilakukan dengan cara dicicil.

    “Itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sebagian mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar,” ucap Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    (aid/fdl)

  • Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.602 T di 2025

    Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.602 T di 2025

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (pempus) hingga akhir 2025 mencapai Rp 2.602,3 triliun. Angka ini mencapai sekitar 96,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, belanja kementerian dan lembaga (K/L) meningkat signifikan menjadi Rp 1.500,4 triliun dari Rp 1.160,1 triliun di APBN. Hal ini terjadi karena belanja tambahan dan pergeseran anggaran di K/L.

    “Belanja pemerintah pusatnya, awal APBN-nya adalah Rp 2.701,4 triliun dan realisasi sementara 30 Desember adalah Rp 2.602,3 triliun. Kalau kita lihat belanja kementerian/lembaga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Suahasil menjelaskan, pergeseran anggaran terjadi akibat penyesuaian agenda prioritas K/L. Hal ini termasuk anggaran belanja di luar K/L masuk belanja lembaga terkait.

    “Kalau belanja non K/L itu bergeser menjadi belanja K/L karena di belanja non K/L biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah kalau terjadi bencana maka dia pindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” ungkapnya.

    Kemudian transfer daerah sebanyak Rp 849 triliun hingga 30 Desember 2025. Angka ini mencakup 92,3% dari target awal APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun.

    “Transfer ke daerah di realisasi sementara itu adalah Rp 849 triliun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Tok! Paripurna DPR Setujui RAPBN 2026, Belanja Negara Rp 3.842,7 T

    (ahi/ara)

  • Target Meleset Jauh, Setoran Pajak 2025 Kurang Rp 271 Triliun

    Target Meleset Jauh, Setoran Pajak 2025 Kurang Rp 271 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 terkumpul Rp 1.917,6 triliun. Jumlah itu bahkan tak mencapai 90% dari target, hanya 87,6% dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Artinya, terdapat shortfall Rp 271,7 triliun.

    “Penerimaan pajak hanya Rp 1.917,6 triliun, ini hanya 87,6% dari APBN,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Tidak tercapainya target penerimaan pajak membuat defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp 695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu dikarenakan belanja negara lebih besar mencapai Rp 3.451,4 triliun, sedangkan pendapatan negaranya hanya Rp 2.756,3 triliun.

    “Defisitnya membesar ke Rp 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun, tapi kita tetap menjaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%” ucap Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerimaan pajak yang tidak terkumpul dikarenakan berbagai dinamika perekonomian yang terjadi di 2025. Perekonomian yang sempat melemah di awal tahun membuat penerimaan negara lesu di semester I, meski mengalami perbaikan di semester II.

    “Kalau kita bagi antara semester I dan II, PPh Badan itu Q1 minus 10% dibandingkan 2024, Q2 membaik 2,3%. PPh Orang Pribadi dan PPh 21 juga seperti itu, semester I minus 19,4% namun semester II membaik 17,5%. PPh Final, PPh 22, PPh 26, PPN dan PPnBM juga seperti itu, semester I tekanannya cukup tinggi, tapi ada perbaikan di semester II. Ini dinamika perekonomian yang tercermin dalam penerimaan pajak kita,” beber Suahasil.

    Menurut Suahasil, membaiknya penerimaan pajak di semester II-2025 menjadi modal pemerintah untuk masuk ke 2026. Ia optimis kinerja penerimaan pajak tahun ini akan lebih baik dibandingkan sepanjang tahun lalu.

    “Beberapa sektor yang besar yang utama industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, pertambangan, kita lihat di Q3 dan Q4 mengalami perbaikan dalam kinerja pengumpulan pajak. Ini adalah pijakan yang baik untuk kita masuk 2026,” tutur Suahasil.

    Tonton juga video “Resmi Berlaku! Ini Syarat Beli Rumah Bebas Pajak di 2026”

    (aid/fdl)

  • Tak Jadi Impor 40 Kargo LNG, Bahlil Klaim RI Mandiri Gas

    Tak Jadi Impor 40 Kargo LNG, Bahlil Klaim RI Mandiri Gas

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia tidak impor gas bumi sepanjang 2025. Meskipun, awal tahun lalu, pemerintah sempat berencana impor gas bumi.

    Ia menjelaskan, awalnya pemerintah berencana untuk impor Liquefied Natural Gas (LNG) sebanyak 40 kargo di awal 2025. Namun ternyata produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan Tanah Air, meski lifting gas bumi sepanjang tahun kemarin masih di bawah target.

    Dalam paparannya, dijelaskan gas bumi sepanjang 2025 berada di level rata-rata 951,8 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Realisasi lifting gas bumi itu masih berada di bawah target APBN 2025 sebesar 1.005 MBOEPD.

    “Saya bersyukur kinerja SKK Migas, Dirjen Migas, bahwa sekalipun awal tahun terjadi dinamika tinggi untuk ada keinginan impor kurang lebih 40 kargo LNG di awal tahun, tapi berkat kerja keras kita semua, di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas,” ucap Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan realisasi pemanfaatan gas bumi nasional pada 2025 kemarin mencapai 5.600 billion British thermal unit per day (BBtud). Dari jumlah tersebut, sebanyak 69% atau 3.908 BBtud digunakan untuk kebutuhan domestik, dan sisanya baru digunakan untuk ekspor.

    “Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri, sebagian kita ekspor. Karena kalau gas itu supply demand harus sama karena storage-nya nggak sebesar minyak,” paparnya.

    Jika dibedah lebih jauh, penggunaan gas bumi untuk keperluan domestik sebagian besar disalurkan untuk menopang proyek hilirisasi sebesar 2.091 BBtud atau sekitar 37%. Kemudian sekitar 1.817 BBtud atau 32% untuk pemanfaatan domestik lainnya.

    Dalam hal ini, pemanfaatan domestik lainnya yang dimaksud adalah untuk bahan bakar gas (BBG), jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas), peningkatan produksi Migas, ketenagalistrikan, LNG dan LPG.

    “Gas dari total produksi kita, 31% kita ekspor, 69% untuk konsumsi domestik. Dari 69% itu adalah hilirisasinya 37%” tegas Bahlil.

    Tonton juga video “Tok! Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 10%”

    (igo/fdl)

  • Di Bawah Janji, tapi Lumayan

    Di Bawah Janji, tapi Lumayan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 diperkirakan mencapai 5,45%. Angka ini meleset dari target Purbaya sebesar 5,7% di kuartal-IV 2025.

    Kendati begitu, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya.

    Pada kuartal-I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%, lalu naik menjadi 5,12% pada kuartal-II 2025. Namun, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di 5,04% pada kuartal-III 2025.

    “Mungkin triwulan keempat di atas 5 (persen), mendekati lima. Kira kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji ya, tapi lumayan masih lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

    Menurut Purbaya, ekonomi domestik tetap terjaga pada 2025. Salah satu indikatornya, yakni inflasi tetap terjaga sebesar 2,9% pada Desember 2025. Pergerakan nilai tukar terpantau melemah di level tp 16.475 sepanjang year to date. Kendati begitu, Purbaya menekankan ekonomi Indonesia masih relatif cukup stabil.

    Ia memastikan perbaikan ekonomi ke depan akan terus dilakukan sehingga tumbuh lebih baik.

    “Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025 dengan asumsi tadi triwulan keempat tumbuh 5,45%,” imbuh ia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi di kuartal IV akan melonjak di kisaran 5,7%. Hal ini ditopang dari kebijakan atau stimulus yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot perekonomian berjalan dengan baik.

    “Saya kira-kira di triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6-5,7%,” ujar Purbaya saat gelaran CFD, di Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2025)

    Tonton juga video “Pramono Tagih Janji Purbaya soal Dana Tambahan Rp 20 T”

    (acd/acd)

  • Target Meleset Jauh, Setoran Pajak 2025 Kurang Rp 271 Triliun

    Anggaran Subsidi Rp 318 T di APBN 2026, Ini Alokasinya

    Jakarta –

    Pemerintah menetapkan anggaran subsidi Rp 318 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran subsidi 2026 akan dialokasikan untuk energi, pupuk, dan lainnya.

    Hal ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang akhirnya muncul di publik. Beleid ini menjadi dasar utama untuk pemerintah melakukan kebijakan pengelolaan anggaran negara selama setahun ke depan.

    “Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 318.886.235.607.000,” tulis pasal 17 beleid tersebut, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Dalam pasal yang sama disebutkan anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan, dan atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam beleid tersebut dijelaskan program pengelolaan subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak. Dukungan itu disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara.

    Program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

    Tonton juga video “Momen Purbaya Ngaku Tak Bisa Tidur Jelang Tutup Buku APBN 2025”

    (hal/ara)

  • Di Bawah Janji, tapi Lumayan

    APBN 2025 Tekor Rp 695 T, Defisit Nyaris Sentuh Batas Aman!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sepanjang tahun mencatatkan defisit Rp 695,1 triliun. Realisasi yang masih sementara (belum diaudit) setara 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Defisitnya membesar ke Rp 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun, tapi kita tetap menjaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    “Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi,” tambah Purbaya.

    Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7% dari APBN, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 3.451,4 triliun atau 95,3% dari APBN.

    Lebih rinci diketahui, pendapatan negara yang terkumpul Rp 2.756,3 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 1.917,6 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 300,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 534,1 triliun, serta penerimaan hibah Rp 4,3 triliun.

    Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 3.451,4 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 2.602,3 triliun, serta transfer ke daerah Rp 849 triliun.

    “Kenapa nggak dipotong belanjanya supaya defisit tetap kecil? Kita tahu ketika ekonomi kita sedang mengalami down, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjadi ekonomi tetap tumbuh dan berkesinambungan, tanpa membahayakan APBN,” ucap Purbaya.

    Purbaya menyebut realisasi ini merupakan kebijakan dari APBN sebagai countercyclical. Menurutnya, bisa saja belanja negara ditekan agar defisit APBN lebih kecil, namun ia tidak mau karena itu bisa berdampak ke ekonomi.

    “Saya bisa potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung (defisit), kita pastikan di bawah 3% ini adalah standar yang paling ketat,” imbuh Purbaya.

    Tonton juga video “Momen Purbaya Ngaku Tak Bisa Tidur Jelang Tutup Buku APBN 2025”

    (aid/fdl)

  • Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan diskon tarif listrik untuk daerah terdampak bencana banjir Sumatera. Kebijakan ini merespons permohonan diskon dari kepala daerah di wilayah terdampak bencana.

    Selain itu, menurut Bahlil, masih terdapat tiga infrastruktur energi yang belum pulih imbas terdampak bencana. Ia juga menyebut masih ada sekitar 150 desa yang belum teraliri listrik.

    “Ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kita lagi exercise berapa bulan, dan biayanya berapa,” ungkap Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Terkait skema diskon listrik berapa lama yang diberikan, kemudian berapa total biaya yang akan dikeluarkan pemerintah, Bahlil bilang masih dalam perhitungan.

    Bahlil menambahkan, akan melaporkan terkait pemberian diskon ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung, tapi saya pastikan Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberitahu kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita itu,” jelas Bahlil.

    Tonton juga video “Viral Mobil Bantuan Untuk Aceh Kena Pungli di Palembang”

    (hrp/hns)

  • IHSG Tembus 9.000, Purbaya: Akan Naik Terus!

    IHSG Tembus 9.000, Purbaya: Akan Naik Terus!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menunjukkan tren kenaikan pada 2026. Hal ini dapat dilihat dari IHSG sempat menembus level 9.000 pada perdagangan hari ini.

    Purbaya mengatakan IHSG pada tahun 2025 ditutup pada level 8.646 atau naik 22,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia menilai kinerja IHSG pada tahun ini akan terus mengalami kenaikan.

    “Sepertinya akan berlanjut terus kenaikannya di 2026. Kalau liat tadi sempet menembus 9.000,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

    Menurut Purbaya, IHSG yang menembus level 9.000 ini karena kepercayaan investor baik domestik maupun asing sudah kembali, meskipun belum sepenuhnya. Kepercayaan yang kembali ini tak lepas dari kinerja pemerintah yang serius melaksanakan program-program yang mengerek pertumbuhan ekonomi.

    “Mereka (investor) pasti melihat juga walaupun belum penuh impact dari program pembangunan yang disebutkan selama ini. Mereka (pemerintah) bekerja serius dan dampak ke ekonomi mulai kelihatan sehingga di akhir triwulan tahun lalu ekonomi berbalik arah,” tambah Purbaya.

    Ia pun memaparkan pasar domestik makin diminati oleh asing. Di pasar surat berharga negara, tercatat aliran modal asing (inflow) masuk sebesar Rp 6,49 triliun pada Desember 2025. Di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), menunjukkan aliran modal asing masuk Rp 27,40 triliun dan pasar saham tercatat inflow sebesar Rp 12,24 triliun.

    “Artinya asing sudah masuk ke sini lagi. Inflow kan asing. Sudah masuk ke sini lagi. Kredibilitas ekonomi dan pasar keuangan sudah kembali saya yakin akan terus berlanjut 2026. Jadi IHSG yang naik ke 9.000 baru awal. Perkiraan saya akan naik terus karena ekonomi kita akan kita manage terus ke depan,” terang ia.

    Seperti diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sejak awal pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (8/1). IHSG hari ini juga sempat menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) di level 9.000.

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business, IHSG sempat menyentuh level 9.002,92. IHSG masih menguat 0,45% kendati turun ke level 8.985,39 pukul 10.36 WIB.

    Tonton juga video “Pasar Modal Menguat, IHSG Berpeluang Lanjutkan Reli”

    (acd/acd)

  • Bos Buruh Bantah UMP Tinggi Bikin Relokasi Pabrik, Singgung Biaya Siluman

    Bos Buruh Bantah UMP Tinggi Bikin Relokasi Pabrik, Singgung Biaya Siluman

    Jakarta –

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah terjadinya relokasi pabrik disebabkan oleh upah yang tinggi. Menurutnya, terjadinya relokasi disebabkan oleh faktor lain seperti mahalnya harga sewa tanah hingga pajak.

    Biaya kutipan di luar operasional perusahaan juga menjadi penyebab investor melakukan relokasi. Oleh karena itu, Said Iqbal meminta pemerintah melakukan perbaikan regulasi, termasuk dalam hal pertanahan hingga perpajakan.

    “Penyebab pertama yang saya tanya ke pengusaha, harga sewanya mahal, harga airnya mahal, harga boilernya mahal, pajaknya mahal. Jadi itu. Jadi apa yang harus diperbaiki? Regulasi pertanahan, regulasi perpajakan, regulasi cukai, supaya tidak terjadi relokasi. Jadi kalau masih mahal ya nggak bisa dihindari,” ujarnya dalam konferensi pers di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    “Yang kedua penyebabnya adalah daripada bukan upah. Karena biaya kutipannya tinggi, biaya overhead cost, biaya silumannya tinggi, dia pindah ke daerah-daerah yang dibuka baru. Relokasi akan tetap terjadi kalau itu masih ada,” tambah Said Iqbal.

    Oleh karena itu, meski UMP Jawa Barat menjadi yang terkecil di Indonesia dengan Rp 2,3 juta, Said Iqbal menilai hal itu belum menjadi pendorong pabrik-pabrik pindah ke provinsi tersebut. Pasalnya beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki UMK yang relatif tinggi.

    Sebut saja Bekasi serta Karawang yang mencapai Rp 5,9 juta dan Rp 5,9 juta. Di saat bersamaan, Said Iqbal menyebut pengusaha tidak perlu relokasi ke kabupaten/kota di luar Jawa Barat mengingat masih banyak kabupaten/kota di sana yang UMK-nya relatif rendah.

    “Dengan demikian, sebenarnya pabrik-pabrik di Jawa Barat tidak perlu relokasi ke daerah-daerah yang UMP-nya lebih rendah seperti Jawa Tengah. Karena di Jawa Barat sendiri ada yang UMK-nya yang dicerminkan dengan UMP Jawa Barat tadi ada yang rendah,” tutupnya.

    Tonton juga video “Said Iqbal: Upah Pekerja Kantoran Jakarta Kalah dari Buruh Pabrik Plastik Bekasi”

    (acd/acd)