Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Perusahaan Wajib Setor Laporan Keuangan ke Kemenkeu Mulai 2027

    Perusahaan Wajib Setor Laporan Keuangan ke Kemenkeu Mulai 2027

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional. Pihaknya menetapkan mekanisme penyusunan, penyampaian dan pemanfaatan laporan keuangan yang berlaku lintas sektor baik sektor jasa keuangan, sektor riil, maupun entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

    Hal itu diatur melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Dengan aturan itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar dan konsisten di seluruh sektor sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat.

    “PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik,” kata Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin dalam keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

    Peningkatan kualitas laporan keuangan dari sisi pelapor dipadukan dengan penyederhanaan proses pelaporan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) di bawah Kemenkeu yang dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi yang berbasis data aktual dan dapat diverifikasi lintas sektor, dengan tetap menjaga keamanan dan keandalan sistem pelaporan yang digunakan.

    Selain itu, dengan aturan ini diharapkan pelaporan keuangan nasional tidak lagi berdiri sendiri-sendiri di setiap sektor, melainkan menjadi bagian dari sistem pelaporan nasional yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” tutur Masyita.

    Implementasi PP seperti pelaporan seluruh laporan keuangan melalui PBPK akan dilakukan secara bertahap dan proporsional agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas operasional pelaku usaha.

    Khusus sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK wajib dilakukan paling lambat pada 2027. Sementara sektor lain akan menyesuaikan tahapan implementasi sesuai kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

    Pendekatan transisi ini juga disebut mempertimbangkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan tanpa terbebani secara biaya maupun administratif.

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” ucap Masyita.

    (acd/acd)

  • Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menyentil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait Indonesia yang masih banyak mengimpor kedelai. Padahal, makanan pokok Indonesia tahu dan tempe membutuhkan banyak kedelai.

    Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

    “Kita bangsa pemakan tahu tempe, mustinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak,” kata dia dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    Titiek mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mempercepat target swasembada beras pada tahun ini. Namun menurutnya, komoditas kedelai jangan sampai terlupakan, bahkan seharusnya jadi prioritas.

    “Ini kan harus jadi konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi sudah bisa swasembada beras, swasembada jagung. Tolong ke depan swasembada kedelai,” jelasnya.

    Ia meminta agar program peningkatan produksi kedelai kembali dihidupkan. Sebelumnya, pemerintah melalui Perum Bulog memiliki program peningkatan produksi tiga komoditas utama yakni Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale)

    “Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Jakarta –

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan temuan Komisi XII DPR RI terkait minimnya jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi solar di Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar di kawasan itu.

    Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas, mengakui jumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Manokwari memang sangat minim. Total di kawasan itu hanya ada enam SPBU. Dari jumlah itu, hanya dua SPBU di antaranya yang bisa melayani penyaluran solar.

    “Kalau kaitannya dengan kemarin masukan dari pimpinan pada saat ada kunker spesifik di Manukwari, Papua Barat, kami paham SPBU yang ada itu enam, tetapi yang nyalurkan solar dua,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Menurut Wahyudi hal ini dikarenakan empat SPBU lain di kawasan itu belum memenuhi standar teknis untuk bisa menyalurkan BBM subsidi berjenis solar, salah satunya terkait teknis pengawasan penyaluran BBM. Tentu hal ini turut menjadi perhatian BPH Migas serta Pertamina Patra Niaga selaku operator SPBU.

    “Ada standar keteknisan yang wajib dikonsolidasi dengan Pertamina untuk menyalurkan BBM subsidi kompensasi negara supaya termonitor digitalisasi maupun CCTV,” jelasnya.

    “Jadi ini menjadi konsolidasi bersama. Kemudian kalau SPBU untuk Pertamina totalnya enam, ada gap empat SPBU memang. Nanti kita konsolidasi bersama,” sambung Wahyudi.

    Di luar itu, ia menjelaskan total kuota BBM solar untuk Kabupaten Manokwari pada 2025 ini sudah ditetapkan sebesar 9.446 kiloliter. Di mana hingga Oktober 2025, realisasi pembelian solar di kawasan ini baru mencapai 7.993 kiloliter atau 85% dari total kuota yang tersedia.

    Sementara untuk realisasi penyaluran BBM subsidi tersebut hingga akhir tahun nanti diproyeksikan mencapai 8.973 kiloliter atau sekitar 95%. Artinya untuk ketersediaan solar, kuota BBM di Kabupaten Manokwari dipastikan cukup.

    “Jadi masalah kecukupan nanti kami koordinasi lebih lanjut,” tegasnya.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menemukan adanya kelangkaan solar di Kabupaten Manokwari akibat terbatasnya SPBU yang melayani pembelian Solar. Kondisi kelangkaan BBM subsidi ini juga ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

    “Kami mendapatkan temua pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Papua Barat pada masa persidangan yang barusan ke Manokwari, kami juga menemukan antrean panjang di SPBU akibat terbatasnya kuota solar yang tersedia,” ucapnya.

    “Memang di sana kita temukan dari 6 SPBU hanya 2 yang menyalurkan, dan ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelangkaan solar juga menjadi isu utama,” sambung Bambang.

    (igo/fdl)

  • Bos Pajak Buka-bukaan soal Restitusi Rp 340 Triliun

    Bos Pajak Buka-bukaan soal Restitusi Rp 340 Triliun

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan realisasi penerimaan pajak neto periode Januari-Oktober 2025 berada di angka Rp 1.459,03 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.517,54 triliun

    Secara rinci, penerimaan dari PPh Badan berada di angka Rp 237,56 triliun (turun 9,6%), PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp 191,66 triliun (turun 12,8%), PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 Rp 275,57 triliun (turun 0,1%), PPN & PPnBM Rp 556,61 triliun (turun 10,3%) dan kategori lainnya Rp 197,61 triliun (naik 42,3%).

    “Penerimaan pajak neto sejumlah Rp 1.459,03 triliun sampai Oktober lebih rendah dari tahun lalu dengan kontraksi sebesar total minus 3,9%,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    Bimo menjelaskan, kontraksi pada penerimaan neto tersebut salah satunya disebabkan oleh besarnya restitusi DJP ke wajib pajak. Sampai Oktober tahun ini jumlah restitusi melonjak sebesar 36,4%.

    Sehingga, kata Bimo, meskipun penerimaan brutonya meningkat tapi realisasi penerimaan pajak netonya turun. DJP mencatat realisasi bruto pada Oktober 2025 adalah Rp 1.799,55 triliun atau naik dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.767,13 triliun

    “Kami laporkan sampai dengan Oktober tahun 2025 restitusi melonjak sekitar 36,4%, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” ujar dia.

    Dalam paparannya, terlihat angka restusi pada Oktober 2025 mencapai Rp 340,52 triliun, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 249,59 triliun. Restusi terbesar tahun ini adalah pada PPN dalam negeri Rp 238 triliun (naik 23%), PPh Badan Rp 93,80 triliun (naik 80%) dan jenis pajak lainnya Rp 7,87 triliun (naik 36%).

    Bimo menjelaskan, restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta diharapkan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian.

    “Kalau kita lihat restitusi ini didominasi oleh PPh Badan dan juga PPN Dalam Negeri sehingga koreksi pertumbuhannya jadi netonya sangat dalam dibanding pertumbuhan bruto dari pajak-pajak tersebut,” tutupnya.

    (ily/kil)

  • Transformasi Badan Karantina Pangkas Hambatan Ekspor-Impor

    Transformasi Badan Karantina Pangkas Hambatan Ekspor-Impor

    Jakarta –

    Transformasi Badan Karantina Indonesia dinilai menjadi kunci untuk memangkas hambatan ekspor-impor Indonesia. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Wiku Adisasmito, mengatakan tranformasi itu dapat dilakukan dengan penyederhanaan koordinasi dan modernisasi teknologi Barantin.

    Wiku mencontohkan, selama pandemi COVID-19, pemerintah harus bisa belajar bahwa koordinasi lintas sektor merupakan faktor terpenting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu juga berlaku pada sistem karantina yang selama ini tersebar pada beberapa unit berbeda.

    “Seandainya karantina 1, 2, 3, 4 jadi satu koordinasinya, Indonesia kuat. Karena selama COVID kami mengalami sendiri: kelancaran ekonomi harus dijaga, tapi keamanan kesehatan tetap. PR beratnya di situ,” kata Wiku dalam Talkshow Badan Karantina Indonesia bertajuk “Sinergi Menjaga Sumber Daya Hayati, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi”, di Habitate Jakarta, Kamis (20/11/2025). Sebagai informasi, acara ini didukung oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) dan PT Suri Tani Pemuka.

    Menurut Wiku, transformasi badan karantina harus fokus pada kecepatan layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan ketelusuran komoditas. Sebab, perdagangan global kini bergerak jauh lebih cepat dari kemampuan sistem konvensional.

    “Dalam masa digital seperti sekarang, kita sudah nggak bisa lagi hanya memakai indera. Screening harus menggunakan teknologi. Itu yang membuat lalu lintas barang bisa aman, tapi tetap lancar,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa teknologi biosekuriti modern kini memungkinkan deteksi virus jauh lebih cepat, bahkan sebelum barang masuk ke negara tujuan. Hal ini penting untuk menjaga reputasi dagang Indonesia sekaligus menekan risiko penolakan ekspor.

    “Kalau sistem screening seperti itu kita lakukan, otomatis ekonominya lancar. Ukurannya waktu tunggunya sangat pendek, nilai ekonominya tinggi, logistika lancar, dan nggak ada outbreak,” jelasnya.

    Wiku menambahkan, transformasi Barantin juga harus sejalan dengan standar internasional, termasuk pemanfaatan database global seperti Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) untuk ketelusuran genetik komoditas berisiko tinggi.

    Dia menegaskan, tanpa transformasi menyeluruh, Indonesia akan terus menghadapi hambatan ekspor-impor akibat lambatnya screening, lemahnya koordinasi, serta kurangnya pemanfaatan teknologi.

    Transformasi badan karantina menurutnya dapat digadang-gadang menjadi fondasi baru untuk mempercepat ekspor, memperkuat biosekuriti nasional, serta menjaga kelancaran supply chain Indonesia di pasar global.

    “Harmonisasi dan diplomasi antarnegara penting. Jangan sampai Indonesia dipojokkan karena screening kita tidak modern. Transformasi ini penting agar arus barang aman, tapi juga cepat,” tutup Wiku.

    (ada/ara)

  • Raymond/Joaquin Ukir Kemenangan di BWF Super 500

    Raymond/Joaquin Ukir Kemenangan di BWF Super 500

    Jakarta –

    Pasangan bulu tangkis Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses merebut gelar juara Ganda Putra Australia Open 2025 pada debut mereka di turnamen BWF World Tour Super 500. Prestasi ini menjadi bukti kuat keberhasilan pembinaan atlet muda Indonesia yang didukung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Pertandingan tersebut digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia, pada 16-23 November 2025. Kemenangan ini sekaligus menegaskan kualitas Raymond/Joaquin yang mampu tampil matang sejak awal karier internasional mereka.

    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menegaskan kemenangan itu membuktikan pembinaan berjenjang dan regenerasi atlet PBSI mampu melahirkan talenta yang siap bersaing di level dunia sejak awal karier profesional.

    “Kami bangga menjadi bagian dari perjalanan atlet-atlet masa depan Indonesia, termasuk Raymond dan Joaquin, yang menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan dukungan ekosistem pembinaan yang tepat mampu menjaga tradisi juara di level dunia,” kata Okki dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    BNI turut mendukung momen bersejarah pasangan Raymond/Joaquin yang pada debut perdana di BWF World Tour Super 500 langsung berhasil meraih gelar juara.

    Raymond Indra, pebulu tangkis asal Bandung berusia 21 tahun, bergabung ke pelatnas PBSI pada 2025. Ia dikenal sebagai pemain bertalenta dengan kontrol permainan stabil dan pertahanan rapat. Kariernya dimulai sejak sekolah dasar di klub lokal, sebelum menembus level nasional dan tampil di berbagai turnamen internasional.

    Sementara itu, Nikolaus Joaquin, lahir di Jakarta pada 14 September 2005 dan kini berusia 20 tahun. Ia mulai bermain bulu tangkis sejak usia enam tahun dengan menjadikan Fajar Alfian sebagai inspirasi. Pada 2025, Joaquin resmi bergabung ke pelatnas PBSI setelah sebelumnya berpasangan dengan sejumlah pemain, termasuk Muhammad Al Farizi dan Verrel Yustin Mulia.

    Sejak berpasangan, Raymond/Joaquin mencatat perkembangan impresif. Mereka sukses mempertahankan gelar juara BWF Indonesia Masters Super 100 tahun 2025 dan pekan lalu meraih posisi runner-up di Korea Masters 2025. Pasangan ini dikenal dengan pertahanan solid yang membuat lawan kesulitan menembus pola serangan mereka.

    Di final Australia Open 2025, Raymond/Joaquin tampil tangguh dan berhasil menundukkan pasangan Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dengan skor 22-20, 10-21, 21-18. Kemenangan mereka ditopang oleh konsistensi ritme, penguasaan tempo, serta respon cepat saat menghadapi tekanan.

    Kombinasi performa itu membuat Raymond/Joaquin dijuluki penerus Kevin Sanjaya/Marcus Gideon. Selain pernah dilatih Chafidz Yusuf, mereka juga dikenal dengan gaya permainan agresif khas ganda putra Indonesia kelas dunia.

    Okki menegaskan BNI berkomitmen mendukung pembinaan atlet muda lewat sinergi dengan PBSI, mencakup fasilitas, kompetisi, dan program jangka panjang. Ia menambahkan, Indonesia bukan hanya perlu menjaga tradisi juara, tetapi juga menyiapkan penerus di setiap generasi.

    “Kami ingin memastikan bahwa bibit unggul seperti Raymond dan Joaquin mendapatkan dukungan optimal agar mampu terus mengharumkan Merah Putih di berbagai turnamen dunia. Dukungan BNI bukan hanya untuk prestasi hari ini, tetapi untuk masa depan olahraga bulu tangkis Indonesia,” tambah Okki.

    BNI berharap dukungan terhadap pembinaan olahraga nasional dapat melahirkan lebih banyak atlet muda berkelas dunia, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan utama bulu tangkis internasional.

    (ega/ega)

  • 7 Hal yang Wajib Diketahui Sebelum Terjun ke Dunia Forex Indonesia

    7 Hal yang Wajib Diketahui Sebelum Terjun ke Dunia Forex Indonesia

    Jakarta –

    Pasar forex global mencatat volume transaksi harian lebih dari US$ 7 triliun pada tahun 2025. Di Indonesia, minat terhadap trading forex meningkat pesat, terutama pada kelompok usia produktif 25 sampai 50 tahun yang mencari alternatif investasi dan sumber penghasilan tambahan.

    Perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akses ke platform trading membuat semakin banyak orang ingin memahami cara kerja forex serta pentingnya memilih broker forex Indonesia yang terpercaya.

    Namun, sebelum memulai aktivitas trading, Anda perlu memahami aspek legalitas, risiko, serta standar pemilihan broker agar transaksi berlangsung aman dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, silakan simak pembahasan berikut sampai selesai untuk mengetahui tujuh hal krusial yang wajib diketahui berdasarkan sumber resmi dan informasi kredibel.

    1. Apa Itu Forex dan Mengapa Populer di Indonesia?

    Forex atau foreign exchange adalah aktivitas perdagangan mata uang asing yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Popularitas forex di Indonesia terus meningkat karena beberapa alasan penting.

    Pertama, pasar forex dapat beroperasi selama 24 jam pada hari kerja. Ini tentu membuat trader menjadi lebih fleksibel dalam melakukan trading. Kedua, potensi keuntungan dari pergerakan harga mata uang tergolong tinggi sehingga menarik minat masyarakat.

    Ketiga, platform trading kini dapat diakses melalui perangkat mobile dan desktop, sehingga memungkinkan transaksi dilakukan dari mana saja.

    Selain itu, kemampuan teknologi kelas menengah di Indonesia semakin tumbuh. Ini sedikit banyaknya turut menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya aktivitas trading. Kesadaran akan pentingnya diversifikasi investasi juga membuat masyarakat mulai mencari instrumen yang lebih dinamis dibandingkan tabungan atau deposito. Bahkan, banyak generasi muda kini menjadikan forex sebagai sarana belajar memahami pasar keuangan global.

    Banyak masyarakat urban dan suburban mulai menjadikan forex sebagai alternatif investasi jangka pendek. Likuiditas pasar yang tinggi serta akses informasi yang semakin mudah memperkuat minat para trader pemula untuk belajar dan mencoba strategi di pasar forex.

    2. Legalitas dan Regulasi Forex di Indonesia

    Seluruh aktivitas trading forex di Indonesia berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti menetapkan aturan agar kegiatan perdagangan berjangka berlangsung secara aman dan transparan.

    Lembaga ini juga merilis daftar broker forex legal yang telah memenuhi persyaratan izin usaha dan standar perlindungan dana nasabah.

    Menggunakan broker yang tidak memiliki izin adalah tindakan berisiko karena tidak ada perlindungan hukum terhadap dana maupun aktivitas transaksi yang dilakukan. Risiko penipuan, manipulasi harga, dan kesulitan penarikan dana dapat terjadi jika Anda memilih broker ilegal sehingga memahami regulasi menjadi langkah penting sebelum memulai trading.

    Selain Bappebti, lembaga kliring seperti Kliring Berjangka Indonesia (KBI) juga berperan penting dalam menjamin penyelesaian transaksi para nasabah. Hadirnya sistem pengawasan berlapis ini membantu mencegah praktik tidak transparan dalam pergerakan harga serta memastikan bahwa broker mematuhi ketentuan perlindungan dana.

    3. Cara Memilih Broker Forex Indonesia yang Terpercaya

    Memilih broker merupakan keputusan yang sangat penting bagi setiap trader. Jadi, Anda perlu memastikan bahwa broker sudah terdaftar dan diawasi oleh Bappebti. Namun, selain aspek legalitas broker, terdapat beberapa hal lain perlu diperhatikan agar aktivitas trading lebih aman dan nyaman.

    Pertama, perhatikan struktur biaya dan spread yang diberikan. Spread rendah biasanya lebih menguntungkan bagi trader. Kedua, pastikan platform trading memiliki antarmuka yang mudah digunakan serta dilengkapi chart, indikator, dan eksekusi cepat.

    Ketiga, pilih broker yang menyediakan edukasi agar Anda dapat mempelajari dasar trading secara lebih terarah.

    Broker terpercaya umumnya juga menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif, mengutamakan biaya yang transparan, serta memiliki rekam jejak yang baik. Selain itu, broker terpercaya juga menawarkan fitur seperti akun demo, metode deposit yang aman, dan proses penarikan yang cepat juga menjadi indikator kualitas sebuah broker.

    Salah satu contoh platform yang memberikan layanan edukasi dan transparansi adalah RRFX, sebuah platform forex terpercaya di Indonesia. RRFX menyediakan materi pembelajaran untuk membantu trader pemula memahami analisis pasar dan cara mengelola risiko.

    4. Risiko Trading Forex yang Harus Diwaspadai

    Trading forex mengandung risiko tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Pastikan Anda memahami risikonya sebelum memulai.

    Trading forex memiliki karakteristik high risk high return. Maka dari itu, trading forex memiliki potensi keuntungan dan kerugiannya sama besar.

    Pergerakan harga mata uang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global sehingga pasar dapat berubah dalam waktu singkat.

    Salah satu faktor risiko utama adalah penggunaan leverage. Leverage memungkinkan Anda membuka posisi dengan modal yang lebih kecil.

    Namun leverage juga dapat memperbesar kerugian jika prediksi Anda tidak tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap manajemen risiko menjadi hal wajib.

    Tanpa strategi yang terukur, kerugian dapat terjadi dalam waktu cepat. Oleh karena itu, pastikan untuk menetapkan strategi pengelolaan risiko.

    Beberapa teknik pengelolaan risiko yang umum digunakan adalah penggunaan stop loss, pembatasan ukuran posisi, dan menjaga alokasi modal dengan disiplin.

    Selain itu, risiko non-teknis seperti gangguan server, volatilitas akibat berita mendadak, serta kondisi psikologis trader juga berperan besar. Ini yang menyebabkan banyak pemula melakukan overtrading karena euforia setelah profit atau panik setelah mengalami kerugian, sehingga keputusan menjadi tidak rasional.

    5. Tips Memulai Trading Forex untuk Pemula

    Untuk memulai trading forex secara lebih aman, terdapat beberapa langkah dasar yang perlu Anda lakukan.

    Pertama, gunakan akun demo untuk berlatih tanpa risiko. Akun demo memungkinkan Anda memahami fitur platform dan mencoba strategi sebelum menggunakan dana nyata.

    Kedua, fokus pada pair mata uang utama seperti EUR USD atau USD JPY karena likuiditasnya tinggi dan pergerakan harganya lebih dapat diprediksi. Ketiga, pelajari dasar analisis teknikal dan fundamental agar Anda dapat membuat keputusan berdasarkan data dan kondisi pasar.

    Untuk belajar lebih jauh, Anda dapat memanfaatkan materi edukasi dari berbagai platform. Contohnya, Anda bisa mempelajari lebih lanjut di RRFX yang menyediakan panduan bagi trader pemula.

    Selain itu, pemula sebaiknya menghindari penggunaan leverage tinggi dan tidak tergoda untuk mengejar profit cepat. Penting untuk membiasakan diri mencatat setiap transaksi dalam jurnal trading agar Anda bisa mengevaluasi strategi yang digunakan dan memperbaiki kesalahan secara konsisten.

    6. Peran Teknologi dalam Trading Forex Modern

    Peran teknologi dalam trading forex semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Platform trading modern hadir dengan fitur seperti chart real time, indikator teknikal lengkap, dan eksekusi cepat yang mendukung pengambilan keputusan.

    Penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan mulai berkembang dalam analisis pasar. Teknologi ini mampu memproses data dalam jumlah besar untuk membantu trader membaca pola dan peluang.

    Meski demikian, Anda tetap perlu memastikan bahwa broker yang digunakan memiliki infrastruktur teknologi yang stabil, aman, dan sesuai dengan strategi trading yang Anda jalankan.

    7. Tren Forex Indonesia di Tahun 2025

    Tren pasar forex Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data dari Bappebti dan media industri, jumlah trader forex meningkat lebih dari 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh akses edukasi yang lebih mudah serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih broker legal. Lebih lanjut, pasar forex Indonesia diprediksi menjadi lebih stabil dan semakin diminati oleh masyarakat.

    Broker yang semakin mengutamakan transparansi dan menyediakan edukasi bagi para trader merupakan salah satu faktor utama dari perkembangan forex di Indonesia. Disisi lain, regulasi di Indonesia semakin kuat dengan akses informasi yang semakin luas, seiring dengan Bappebti memperketat regulasi untuk melindungi nasabah dari risiko penipuan dan manipulasi pasar.

    Selain itu, perkembangan ekosistem digital seperti pembayaran online, dompet elektronik, dan akses internet cepat turut mempercepat perkembangan industri forex di Indonesia. Banyak trader pemula kini belajar melalui webinar, komunitas trading, hingga platform edukasi digital yang memberikan wawasan tentang analisis teknikal, fundamental, hingga psikologi trading.

    Memahami dunia Forex Indonesia adalah langkah penting sebelum memulai aktivitas trading. Anda perlu memahami regulasi, risiko, serta memilih broker forex Indonesia yang legal dan terpercaya.

    Dengan mengikuti aturan Bappebti serta mempelajari strategi yang tepat, Anda dapat memulai trading dengan lebih aman dan percaya diri. Untuk memperdalam pengetahuan, Anda dapat pelajari lebih lanjut di RRFX.

    (anl/ega)

  • Bos Freeport Buka-bukaan Dampak Tambang Longsor ke Kinerja Perusahaan

    Bos Freeport Buka-bukaan Dampak Tambang Longsor ke Kinerja Perusahaan

    Jakarta –

    Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memprediksi kinerja perusahaan pada semester II 2025 tidak akan mencapai target dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun 2025. Hal ini terjadi karena adanya insiden longsoran yang terjadi di tambang bawah tanah beberapa waktu lalu.

    Tony menjelaskan dalam pengajuan RKAB 2025, perusahaan mencantumkan volume penjualan tembaga hingga akhir tahun mencapai 770 ribu ton. Namun dengan adanya inseden longsoran tersebut proyeksi penjualan tembaga hanya mencapai 550 ribu ton. Angka ini kata Tony, hanya mencapai 70% dari RKAB 2025.

    “Dan juga kalau kita lihat di proyeksi RKAB tahun 2025 kami, itu volume penjualan tembaga tertulis sekitar 770 ribu ton, namun hanya bisa kita capai sekitar 537 ribu ton sampai dengan akhir tahun 2025 ini, sampai dengan saat ini sudah sekitar 470 ribu ton yang kita produksi,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Tony menambahkan, dalam RKAB 2025 pihaknya menargetkan volume penjualan emas mencapai 67 ton pada 2025. Namun karena ada insiden longsoran di tambang bawah tanah tersebut membuat penjualan emas turun hampir separuhnya. Penjualan emas hingga akhir tahun diproyeksi hanya mencapai 33 ton.

    Ia mengatakan, meski produksi tembaga dan emas anjlok sepanjang 2025, PT Freeport Indonesia memastikan pendapatan penjualan tahun ini secara keseluruhan masih bisa mencapai US$ 8,5 miliar dari US$ 10,4 miliar.

    Tony mengatakan realisasi tersebut hanya turun 18% dari target yang tercantum dalam RKAB. Hal ini terjadi karena saat ini harga tembaga dan emas mengalami kenaikan dibandingkan harga yang ditetapkan pada RKAB 2025.

    “Sehingga proyeksi pencapaian penjualan tembaga itu walaupun produksinya turun tapi pendapatannya naik 19% lebih tinggi daripada rencana. Jadi karena kita lihat tadi di atas produksi kita hanya 70% untuk tembaga tapi pendapatannya bisa naik 19%,” katanya.

    “Juga untuk emas, karena kita proyeksi di tahun 2025 di RKAB kami itu proyeksi harganya US$ 1.900 dolar per ounce. Harga saat ini itu sementara sudah US$ 3.400 . Sehingga kenaikan pendapatannya malah tinggi sekitar 80% padahal produksinya berkurang hampir separuhnya,” tambahnya.

    Selain itu, Tony menyampaikan bahwa dalam RKAB 2025, pendapatan negara dari Freeport diperkirakan US$ 3,7 miliar atau sekitar Rp 70 triliun. Namun dengan harga komoditas yang tinggi dan pembayaran cicilan pajak badan atas kinerja 2024, pemerintah berpotensi menerima hingga US$ 4,1 miliar tahun ini.

    “Ini kalau kita lihat di proyeksi 2025 bisa mencapai US$ 4,1 miliar. Ini juga ada faktor lain yaitu faktor cicilan atau installment pajak perseroan badan, pajak penghasilan badan yang harus kami bayarkan berdasarkan hasil di tahun 2024. Ini akan terus kita bayarkan sampai akhir tahun, makanya memang angkanya melebihi dari RKAB 2025 karena faktor-faktor tadi tersebut,” katanya.

    (acd/acd)

  • BPN Catat 3.260 Kasus Sengketa hingga Konflik Pertanahan hingga September 2025

    BPN Catat 3.260 Kasus Sengketa hingga Konflik Pertanahan hingga September 2025

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menangani sebanyak 3.260 kasus sengketa, konflik, hingga kejahatan pertanahan per September 2025. Capaian program ini juga merupakan salah satu yang tertinggi dari keseluruhan realisasi program kementerian.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, berdasarkan DIPA kementerian tahun anggaran (TA) 2025, telah dilakukan penanganan sebanyak 1.991 perkara atau sebesar 99,45% dari total target 2.002 perkara. Hal ini termasuk kasus-kasus yang disebabkan mafia tanah.

    “Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan atau sekoper, sudah dari target 2.002 sudah 1.991 atau 99,45% capaian kegiatan di atas tersebut,” kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Selain target dari DIPA tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan rutin sesuai tugas dan fungsi nonDIPA dengan realisasi 1.258 perkara. Dengan demikian, secara akumulasi total realisasinya ialah sebanyak 3.260 perkara berhasil ditangani atau sebesar 162,84%.

    Secara keseluruhan, total ada sembilan program utama Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2025. Selain penanganan sengketa dan kasus pertanahan, Nusron pun merincikan realisasi delapan program lainnya.

    Pertama, ada dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota dari target 42, sampai hari ini realisasinya mencapai 32 persub RDTR atau 76,19%. Kedua ada Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari semula targetnya 1.580.920 realisasi sudah mencapai 1.218.672 atau sekitar 77,09%.

    Ketiga, ada Sertifikat Hak Atas Tanah PTSL dari target 1.196.785 bidang, kini realisasinya telah mencapai 1.058.733 bidang atau 88,46%. Keempat, ada Data Tanah Ulayat dari target 15 jutaan bidang, sekarang sudah terealisasi 17 jutaan bidang atau 113%.

    Kelima, SK Redistribusi Tanah dari target 66.575 bidang, saat ini sudah jadi sebanyak 48.348 bidang atau 72,62%. Keenam, ada program akses reforma agraria, dari targetnya 9.542 kartu keluarga (KK) sudah terealisasi sebanyak 8.900 KK atau 93,27%.

    Lalu yang ketujuh, ada peta zona nilai tanah dari targetnya 3.676.788 hektare saat ini sudah rampung 2.324.098 hektare atau 63,21%. Kedelapan, ada tindak lanjut penertiban tanah terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian, dari target 17.780 hektare sudah tercapai 12.063 hektare atau 67,84%.

    (shc/eds)

  • Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Jakarta –

    Pengusaha impor-ekspor kerap kali mengalami penahanan barang karena komoditas yang akan diterima di dalam negeri belum sesuai standar. Padahal, importir sudah membayar pajak dalam rangka impor (PDRI).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Impor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, mengatakan saat ini pihaknya telah jauh lebih terbantu dengan kebijakan yang diterapkan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

    “Karena terus terang kami merasa karantina ini merupakan partner kita. Kita sangat bersyukur dengan kemajuan karantina yang ada, sehingga barang-barang ekspor kita juga tidak tertolak di negara tujuan. Dulu sering sekali barang kita ke Australia tertolak, ke China tertolak karena karantina,” ucap Toto dalam Talkshow Sinergi Menjaga Sumber Daya Hayati Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Selain itu, Toto juga menganjurkan agar Barantin rutin melakukan penyuluhan terutama kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini karena, menurut Toto, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti regulasi perkarantinaan.

    “Kami berharap sekali Barantin di daerah-daerah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Karena banyak sekali pelaku usaha kita, khususnya UMKM binaan kita, yang kadang mereka tidak tahu aturan tapi juga tidak melakukan penyuluhan secara jelas sehingga ini menghambat ekspor mereka,” bebernya.

    Namun, Toto bilang, hampir seluruh produk rempah dan ikan produksi UMKM terkena karantina. Ditambah, kondisi Indonesia yang kekurangan cold storage untuk penyimpanan ikan di sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Kita miskin cold storage. Pada saat Menteri Susi itu memang membangun banyak cold storage, tapi setelah dibangun tidak di-maintain. Sehingga jadi besi tua semua. Ikan-ikan kita di wilayah Indonesia Timur, di Natuna, dan sebagainya tidak terurus dengan baik. Ini juga sangat merugikan nelayan kita,” tutupnya.

    (eds/eds)