Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru terkait dengan pendistribusian minyak goreng ‘Minyakita‘. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi terkait dengan kebijakan tersebut.
Direncanakan, aturan itu akan selesai dalam waktu dekat. Sehingga, kebijakan baru itu akan berdampak saat liburan Naratu (Natal dan Tahun Baru).
Jakarta –
Pertamina Hulu Energi (PHE) memproyeksikan pada November-Desember 2025 lifting minyak dan gas (migas) mencapai 25,5 juta barel. Peningkatan lifting ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen mengatakan hingga Oktober 2025, Subholding Upstream Pertamina mencatat produksi minyak sebesar 556.000 barel per hari (BOPD) dan produksi gas mencapai 2.762 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).
“Pada November-Desember 2025, Subholding Upstream juga memproyeksikan lifting sebesar 25,5 juta barel untuk memenuhi kebutuhan domestik,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
Hermansyah mengatakan dalam penyaluran migas tersebut akan melalui 113 kargo kapal serta 104 penyaluran melalui jaringan pipa dan trucking ke berbagai fasilitas penerima.
“Kesiapan infrastruktur distribusi menjadi fokus utama, termasuk pemenuhan minyak mentah dan kondensat yang dilaksanakan melalui 22 titik serah via kapal dan 14 titik serah melalui pipa dan trucking. Seluruh fasilitas tersebut telah dipastikan kesiapan operasinya untuk menunjang kebutuhan pasokan selama periode Nataru,” katanya.
Di sisi lain, Subholding Upstream Pertamina terus menjunjung tinggi aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) melalui penguatan mitigasi risiko serta penyiagaan personel standby di seluruh wilayah operasi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga keandalan operasi dan keselamatan pekerja, kontraktor, serta lingkungan di sekitar area produksi.
Hermansyah menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi.
“Selama periode Nataru, kami memastikan seluruh kegiatan operasi hulu migas berjalan aman dan terkendali. Subholding Upstream Pertamina terus berkoordinasi erat dengan SKK Migas, Kementerian ESDM, kilang, konsumen, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Hermansyah juga menambahkan kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari komitmen Subholding Upstream Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Kami menyiagakan personel, mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi, serta memperkuat sistem pengawasan demi memastikan kebutuhan energi selama Nataru dapat terpenuhi dengan baik,” tutupnya.
(hns/hns)
Jakarta –
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemandirian industri nasional, khususnya pada sektor kepemudaan dan keolahragaan.
Upaya ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai Sinergitas Pengembangan Industri Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkokoh struktur industri olahraga dalam negeri, mulai dari alat olahraga, apparel, hingga alas kaki.
“Industri olahraga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru. Kinerja ekspor yang terus tumbuh, kualitas produk yang meningkat, serta komitmen standardisasi menunjukkan bahwa industri kita semakin siap bersaing di tingkat global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (26/11/2025).
Industri alat olahraga Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif. Pada 2024, ekspor tumbuh 4,6% menjadi US$ 275,3 juta, dan hingga September 2025 nilai ekspor telah mencapai US$ 222,3 juta atau naik 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Produk olahraga Indonesia semakin kuat di pasar internasional dengan negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan China.
Menurut data BPS dan SIINas, Indonesia memiliki 128 unit industri alat olahraga yang menyerap lebih dari 15.600 tenaga kerja, tersebar di berbagai provinsi termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.
Pulau Jawa tetap menjadi basis produksi utama dengan 14 Sentra IKM alat olahraga yang berfungsi sebagai pusat produksi, pembinaan, dan pengembangan teknologi.
Di samping alat olahraga, industri olahraga nasional juga mencakup subsektor industri tekstil dan industri pakaian jadi, terutama pakaian olahraga. Selama tiga tahun terakhir, industri pakaian jadi mengalami tantangan besar baik pasar ekspor maupun pasar dalam negeri.
Sementara itu, subsektor industri sepatu olahraga justru menjadi salah satu komoditi industri pengolahan nonmigas terbesar penyumbang nilai ekspor, yaitu di posisi 9 terbesar. Adapun negara tujuan ekspor terbesar industri ini yaitu ke Amerika Serikat (36,1%).
Pada subsektor apparel, industri pakaian jadi berkontribusi sekitar 4,3% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto 5,07% pada periode Januari-September 2025. Industri sepatu olahraga juga tetap menjadi komoditas strategis dengan nilai ekspor mencapai US$ 3,06 miliar pada Januari-Agustus 2025.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga mendorong pelaku industri olahraga untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui program pegembangan industri alat olahraga berbasis SNI, pemerintah telah menyusun mekanisme sertifikasi yang mencakup pendaftaran produk, proses sertifikasi oleh lembaga berwenang, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat SNI.
Selain memenuhi pasar ekspor, industri alat olahraga nasional juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara optimal, baik kebutuhan atlet, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, maupun konsumsi masyarakat umum.
Pertumbuhan kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat di masyarakat membuka ruang pasar yang sangat besar bagi produk nasional. Dalam konteks pemenuhan permintaan domestik tersebut, Kemenperin mendorong kebijakan izin edar berbasis threshold TKDN dan pemberlakuan SNI wajib untuk berbagai jenis alat olahraga.
Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia berasal dari pelaku industri yang memproduksi dengan tingkat kandungan dalam negeri yang memadai serta memenuhi standar mutu dan keamanan. Menperin menegaskan bahwa penguatan TKDN dan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dua instrumen vital dalam membangun kemandirian dan kualitas industri olahraga nasional.
Saat ini terdapat 37 pelaku industri yang telah menghasilkan produk ber-TKDN hingga lebih dari 65%, meliputi bola, raket, shuttlecock, perlengkapan gymnastik, hingga peraga pendidikan.
“Melalui TKDN, pemerintah ingin memastikan bahwa belanja produk olahraga nasional dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal,” jelas Menperin.
Sementara itu, penerapan SNI terus diperluas sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus peningkatan daya saing produk. Menperin menyebut penerapan SNI bukan hanya memenuhi ketentuan teknis, tetapi memastikan bahwa setiap produk alat olahraga benar-benar aman, berkualitas, dan kompetitif secara internasional.
Hingga kini, sudah terdapat enam pelaku industri yang menjadi pionir produk ber-SNI yang mengikuti standar federasi internasional. Sejalan dengan itu, Kemenperin juga mendorong penerapan SNI wajib bagi alat olahraga dan apparel tertentu.
Standardisasi ini memastikan produk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketahanan, baik untuk penggunaan harian maupun kebutuhan prestasi. Menperin menekankan bahwa proses sertifikasi pun dibuat lebih selektif.
“Proses sertifikasi SPPT SNI memang kami buat lebih sulit dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan juga perlindungan konsumen,” tegasnya.
Penerapan TKDN dan SNI ini memberikan dampak signifikan diantaranya menumbuhkan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan usaha, membangun fondasi yang kuat agar industri alat olahraga dapat menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap langkah Kemenperin dalam memperkuat kualitas dan kemandirian produk olahraga dalam negeri. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong kemudahan dan keberlanjutan ekosistem industri.
“Deregulasi ini jangan mengekang, justru mensupport ekosistem industri agar dimudahkan,” tegas Erick yang menambahkan bahwa regulasi yang adaptif akan membuka ruang inovasi dan membantu pelaku industri tumbuh lebih cepat.
Kemenperin dan Kemenpora menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, termasuk penguatan rantai pasok industri olahraga, pengembangan SDM melalui pelatihan dan pemagangan, integrasi data dan teknologi, promosi penggunaan produk lokal, hingga pengembangan kawasan industri tematik olahraga.
Halaman 2 dari 2
(ily/hns)
Jakarta –
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan sebanyak 16.770 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dibangun. Sementara target pemerintah dapat membangun 83.752 kopdes Merah Putih.
Joao mengatakan pembangunan ini baru dimulai dari 20 yang hari lalu. Ia diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk cepat merealisasikan pembangunan ini.
“Kita sudah 16.752 titik yang sudah terbangun, baru 20 hari,” katanya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia optimistis hingga akhir tahun pembangunan Kopdes Merah Putih bisa mencapai 50%. Adapun angka 16.770 itu baru mencapai 20,02%.
“Sudah terbangun 50% lah itu minimal (akhir tahun). Sekarang sudah 20,02%, gitu. Kan lebih susah itu di awalnya, sekarang ketika sudah berjalan, sudah gampang. Sudah bergulir kan,” terang Joao.
Terkait dana, Joao mengatakan dana pembangunan seluruh kopdes merah putih sebesar Rp 210 triliun.
“Rp 210 triliun sudah ditandatangani Agrinas. Tinggal perlu pakai saja,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah meminta bank-bank BUMN atau Himbara untuk memberikan pinjaman kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam rangka membangun Koperasi Desa Merah Putih.
Totalnya, pinjaman yang akan diberikan Rp 240 triliun untuk 80 ribu koperasi.
Purbaya mengatakan pemerintah menjamin pembayaran pinjaman itu akan dilakukan selama 6 tahun oleh APBN, artinya per tahun akan dibayarkan Rp 40 triliun. Dengan begitu, perbankan tak perlu khawatir pinjaman ke Agrinas untuk membangun Koperasi Merah Putih tidak bisa terbayarkan.
“Jadi Agrinas akan pinjam ke Himbara. Nanti setiap tahun, pemerintah cicil Rp 40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi. Setiap tahun selama 6 tahun ke depan,” ujar Purbaya saat gelaran CFD, di Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2025).
“Jadi pinjamannya secure. Perbankan nggak menghadapi risiko yang signifikan. Karena terjamin pinjamannya,” ujarnya.
(hns/hns)
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Kementerian ESDM tidak pernah menahan PT Freeport Indonesia (PTFI) ekspor konsentrat.
Tertahannya ekspor Freeport menjadi salah satu penyebab terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Papua Tengah hingga minus 8%.
Bahlil mengatakan Kementerian ESDM telah memberikan relaksasi kepada Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat ketika smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur mengalami kahar. Adapun perpanjangan izin ekspor tersebut telah habis pada September 2025.
“Saya harus katakan bahwa untuk ekspor konsentrat Freeport itu tidak ada yang tertahan. Semua prosesnya selesai, tidak ada yang ditahan-tahan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang melambat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Tito bilang ekonomi Papua Tengah terkontraksi hingga minus 8% imbas operasional Freeport yang terganggu.
“”Ada yang minus yaitu Papua Tengah saya sampaikan. Dia (Prabowo) tanya, kenapa penyebabnya? Di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya, di mana produksinya mereka menjadi tertahan,” ungkap Tito usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
“Itu semua mengakibatkan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8%,” ujarnya menekankan.
(hns/hns)
Jakarta –
Pemerintah menyiapkan diskon tiket angkutan transportasi mulai dari darat hingga udara selama momen libur natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). Dengan diskon tiket tersebut, pergerakan wisatawan ditargetkan tembus 100 juta orang.
Sementara untuk wisatawan mancanegara diproyeksi mencapai 1,3 juta orang. Dengan begitu, peningkatan pariwisata dan diskon tiket diharapkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi akhir 2025.
“Untuk Desember proyeksinya akan diangka 1,3 juta wisatawan mancanegara akan berkunjung ke Indonesia, dan wisatawan nusantara proyeksinya akan terjadi pergerakan sebesar sekitar 100 juta lebih, sehingga mudah-mudahan di Desember dengan diskon tiket yang diberikan, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di kuartal terakhir 2025,” kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, dalam konferensi pers, di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Selama libur nataru akan terdapat 244 acara yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ratusan acara tersebut, terdapat 4 acara besar yaitu DWP di Bali dengan target 70.000 pengunjung, Yogyakarta Festival dengan target 5.000 pengunjung, Festival Minangkabau 54.000 target pengunjung, dan Big Bang Festival Jakarta 895.000 pengunjung.
“Kemudian kita juga ada 65 paket wisata untuk 10 DPP atau destinasi prioritas, maupun juga non-destinasi prioritas. Sampai dengan saat ini kami ada travel fair yang akan kami laksanakan untuk periode Desember hingga Januari 2026. Saat ini kami masih kompilasi untuk paket yang terjual sampai dengan nanti di Januari 2026,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perhubungan Suntana memang mengatakan pemerintah telah menyiapkan diskon angkutan transportasi, mulai dari darat hingga udara. Di angkutan laut, Suntana menyebut diskonnya sebesar 20% dengan pembelian tiket pada 17 Desember hingga 10 Januari.
Di angkutan penerbangan, diskon diterapkan kurang lebih 13-14% yang berlaku pada 22 Desember 2025-10 Januari 2026.
“Lalu untuk angkutan kereta api mendapat tambahan yang khusus ekonomi itu sekitar 30%, dengan waktu keberangkatan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Begitu dengan ASDP penyeberangan juga akan dapat diskon di tanggal 22 Desember sampai 10 Januari,” ujar Suntana.
(ada/hns)
Jakarta –
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS) sempat gangguan dua bulan.
Todotua mengatakan gangguan ini terjadi karena sedang dilakukan proses integrasi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Perpres ini diterbitkan untuk semakin mempermudah perizinan berusaha.
“Memang dalam dua bulan kemarin itu ada sedikit gangguan terhadap pelayanan perizinan, karena ini ada integrasi terhadap pelaksanaan perpres baru perpres 28, kaitannya terhadap integrasi pelayanan perizinan. Karena sekarang sudah masuk ke dalam kurang lebih 53 kementerian lembaga terkait,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian,Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Namun kini opersional dari OSS telah berjalan normal kembali. Dengan begitu, target realisasi investasi dipastikan akan tercapai sebesar Rp 1.900 triliun.
“Jadi, tapi per November ini kita sudah pastikan bahwa pelayanan perizinan berusaha sudah kembali normal. Dan mau kami sampaikan bahwa untuk menutup di kuartal keempat tahun ini, angka realisasi investasi itu daripada yang ditargetkan sekitar Rp 1.900 triliun, ini pergerakannya cukup signifikan, dan di menutup tahun 2025 kita yakin dan percaya bahwa angka ini bisa tercapai,” terang dia.
Todotua menambahkan selama 2025 jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi izin berusaha telah meningkat kurang lebih 3 juta pengusaha.
“Jadi ini angka-angka yang cukup progresif dalam kerangka iklim investasi di negara kita,” tuturnya.
(ada/hns)
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal bandara Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut beroperasi tanpa keberadaan aparat negara.
Bahlil menegaskan urusan bandara bukan kewenangan ESDM, melainkan kementerian teknis lain yang mengatur sektor perhubungan dan keamanan bandara.
Fokus kementerian ESDM adalah terkait dengan operasional tambang di wilayah IMIP.
“Di bandara itu kan ada kementerian teknis, yang kami atur di pertambangannya termasuk rekomen hilirnya. Objek bandara pengamanannya itu kewenangan menteri teknis,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Terkait dengan adanya dugaan tambang ilegal di kawasan tersebut, Bahlil mengatakan pihaknya masih menunggu laporan lengkap Satgas PKH.
Namun ia memastikan penindakan akan dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti menambang secara ilegal.
“Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan tim (Satgas PKH/Penertiban Kawasan Hutan). Sampai sekarang saya katakan bahwa siapapun yg langgar terkait tambang ilegal, ataupun menambang di luar wilayah yang berizin, ataupun menambang di areal yang ada nikelnya tapi tidak ada izinnya akan diproses secara hukum,” katanya.
“Arahan presiden sebagai satgas dan menteri ESDM adalah tegakkan aturan tanpa pandang bulu, negara tak boleh kalah dari apa yang kurang pas dan langgar hukum,” sambung Bahlil.
Tonton juga Video Hilirisasi di IMIP: Wujud Transformasi Ekonomi Keberlanjutan
(hns/hns)
Foto Bisnis
Gilang Faturahman – detikFinance
Rabu, 26 Nov 2025 21:30 WIB
Tangerang Selatan – Setelah sempat kosong lebih dari satu bulan, pasokan BBM Revo 92 akhirnya kembali tersedia dan langsung disambut antusias para pengendara.
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara merespons TNI menjaga kilang minyak Pertamina mulai Desember 2025.
Menurut Bahlil penjagaan TNI di aset negara itu wajar dan penting agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan sabotase atau merusak aset negara.
Bahkan Bahlil mengatakan semua institusi negara harus saling berkolaborasi untuk menjaga setiap aset negara, baik itu kilang maupun aset negara lainnya.
“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk amankan apa yang menjadi hal penting bagi kepentingan negara. Nggak ada masalah kan, daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan TNI, Polisi itu penting,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Saat ditanya apakah sudah terdapat potensi ancaman yang mendasari pengamanan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa risiko ancaman akan selalu ada.
“Ya kita lihat kalau ada ancamannya. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada,” katanya.
Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan menyambut baik adanya penjagaan TNI. Menurutnya, penjagaan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga objek vital nasional.
“Jadi untuk penjagaan kilang yang dikeluarkan statement dari Kemenhan, kami tentunya menyambut baik bahwa ini juga akan bersinergi antara instansi, kemudian juga akan bersinergi dengan pengamanan internal kami dalam pengamanan objek strategis yang dimiliki oleh Pertamina,” katanya dalam Media Briefing Satgas Nataru di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Baron mengatakan hadirnya TNI untuk menjaga Kilang Pertamina juga akan berdampak positif bagi kesiapan Pertamina menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Menurut Bahlil mengatakan penjagaan TNI ini bukan hanya untuk fasilitas Pertamina, tetapi juga mencakup semua objek strategis yang mempunyai dampak besar bagi negara.
“Selanjutnya juga penjagaan ini tentu bisa berdampak juga dalam proses Nataru kami. Jadi ini memperkuat lapisan pengamanan yang ada di dalam kilang-kilang ataupun objek strategis lainnya,” katanya.
(hns/hns)