Category: Detik.com Ekonomi

  • MRT Jakarta Lanjut Pembangunan MRT Timur-Barat Mulai Akhir 2026

    MRT Jakarta Lanjut Pembangunan MRT Timur-Barat Mulai Akhir 2026

    Jakarta

    PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan pembangunan MRT Fase 3 lintas Timur-Barat atau East-West Line akan dimulai akhir 2026. Hal ini seiring dengan proses pengadaan proyek yang akan memasuki tahap tender pada kuattal IV 2025.

    Division Head of Project Management for Construction 1 MRT Jakarta, Sony Desta, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih dalam proses persiapan untuk tender proyek MRT Fase 3

    “Karena ini tendernya juga baru mau dimulai. Tender belum, tapi kami lagi mempersiapkan proses tender dulu. Itu kayaknya di akhir tahun (2026),” ujar Sony di Area Proyek Pembangunan Stasiun MRT Jakarta Sawah Besar, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Sony, proyek MRT Timur-Barat berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan fase sebelumnya. Hal ini lantaran rute jauh lebih panjang mencapai 24,5 kilometer, ditambah akses ke depo sepanjang 5,9 kilometer.

    “Di sana (proyek MRT East – West) sebetulnya lebih masif ya, itu (panjangnya) 24,5 km, ditambah akses ke Depo 5,9 km ya. Jadi, itu lebih panjang ya, ketimbang Fase 1 dan Fase 2,” terang Sony.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa MRT Jakarta akan tetap menjalankan pembangunan sesuai rencana. Menurutnya, setiap proyek konstruksi memiliki tantangannya tersendiri, terlebih pada proyek skala besar seperti ini.

    “Setiap proyek pasti ada tantangan cuma masalah panjang bisa jadi tantangannya lebih besar. Apa pun itu kan namanya proyek untuk pembangunan kita jalani,” ujar Sony.

    Sebagai informasi, MRT Jakarta sudah mengantongi komitmen pinjaman dari Jepang senilai Rp 14 triliun untuk pembangunan proyek MRT lintas timur-barat (east-west line) Fase 1 Tahap 1. Proyek itu membentang dari Tomang hingga Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

    Pinjaman ini ditandai dengan penandatangan pertukaran nota antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani. Pinjaman ini berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB).

    Berdasarkan catatan detikcom, MRT Lintas Timur-Barat menghubungkan Cikarang hingga Balaraja. Pembangunan MRT Lintas Timur-Barat terdiri dari dua fase yakni fase I tahap 1 Medan Satria-Tomang sepanjang 24,5 km.

    Lalu, fase I tahap 2 Tomang-Kembangan sepanjang 9,2 km. Berikutnya, fase II mencakup Kembangan-Balaraja dan Medan Satria-Cikarang dengan panjang 50,4 km.

    (shc/hns)

  • Ratu Belanda Bicara Pentingnya Dana Pensiun buat Masyarakat

    Ratu Belanda Bicara Pentingnya Dana Pensiun buat Masyarakat

    Jakarta

    Ratu Belanda Maxima menekankan pentingnya setiap orang untuk merencanakan keuangan secara jangka panjang. Khususnya, menyiapkan dana pensiun sejak dini.

    “Perencanaan jangka panjang itu sangat penting, tetapi juga yang paling sulit. Ketika masih muda, kita sering merasa tidak akan pernah menjadi tua, bukan? Maka penting sekali menjadikannya sebagai default dalam setiap sistem,” katanya dalam acara National Financial Health Event di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Maxima mengatakan, di Belanda ada program berupa pension three days. Program ini adalah kebijakan di mana setiap perusahaan menyediakan tiga hari dalam setahun untuk berdiskusi dengan karyawan mengenai dana pensiun dan rencana keuangan jangka panjang.

    Ia mengatakan program ini bisa membantu pekerja sadar akan pentingnya mempersiapkan masa tuanya. Hal ini bisa dicontoh bagi Indonesia agar kesehatan finansial masyarakat terwujud.

    Pasalnya, dalam kunjungannya ke Solo beberapa hari lalu, Maxima mendapati bahwa banyak anak muda Indonesia menjadi bagian dari sandwich generation atau kelompok yang harus menanggung sekaligus biaya hidup anak dan orang tua. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bersama.

    “Jadi kita perlu membantu mereka memiliki rencana jangka panjang yang lebih baik. Pemerintah, regulator, dan Kementerian Keuangan dapat mengatur agar bank menyediakan solusi menabung jangka panjang,” katanya.

    Lebih lanjut, Maxima mengatakan bahwa untuk merencanakan keuangan secara jangka panjang, hal paling pertama yang dilakukan adalah menabung untuk memiliki dana darurat. Ia percaya bahwa setiap orang bisa menambung, walaupun jumlahnya sedikit.

    “Jika seseorang tidak memiliki dana darurat, sulit bagi mereka merencanakan jangka panjang. Jika bulan depan ada kejadian tak terduga, mereka akan kembali mengambil dari tabungan jangka panjang,” katanya.

    (acd/acd)

  • Dapat Laporan KUR Pakai Agunan, Menteri UMKM Sidak Kantor Bank

    Dapat Laporan KUR Pakai Agunan, Menteri UMKM Sidak Kantor Bank

    Jakarta

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan sidak ke salah satu kantor cabang bank BUMN untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan bagi UMKM. Sidak itu dilakukan menyusul adanya laporan pengajuan kredit UMKM di bawah Rp 100 juta harus menyertakan agunan.

    Sidak ini dilakukan secara spontan di sela-sela kunjungannya. Sidak ini juga telah dilakukan beberapa kali, namun Maman mengaku belum bisa memberi kesimpulan terkait sidaknya. Dalam sidak tersebut, ia hendak memastikan bahwa KUR di bawah Rp 100 juta tidak diminta agunan.

    “Jadi, saya ini kan banyak dapat aspirasi bahwa, kok kredit KUR dari angka Rp 1 juta sampai 100 juta masih dimintakan agunan. Ya tentunya saya harus turun dong. Cek juga, tetapi turunnya saya kemarin itu belum bisa diambil kesimpulan arena baru beberapa kali turun,” ungkap Maman di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Maman menjelaskan, sidak dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas distribusi KUR. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada UMKM.

    “Ini kita harus melihatnya dalam semangat satu hal. Kita ingin terus meningkatkan kualitas pendistribusian kur. Itu aja sebetulnya tujuan kami. Jadi semua ini kita lakukan agar kita betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM Indonesia karena perintah pak presiden seperti itu,” jelasnya.

    Ia mengungkap modus permintaan agunan biasanya bank meminta agunan KUR jika jenis usaha kurang meyakinkan. Maman mengaku masih akan melanjutkan sidaknya.

    “Ada juga contoh ya, ini yang kasusnya kemarin ya, yang selama 2025 ini misalnya. Saya mantri yang marketing bank. Ada si A mengajukan pengajuan KUR. Pada saat disurvei mungkin kurang meyakinkan usahanya masih dilihat ataupun tawaran usaha yang ditawarkan masih belum terlalu bagus. Ya akhirnya mungkin si mantri mencari alasan lah macam-macam. Makanya tadi kita mau pelan-pelan mau kita lihat dulu nih. Yang pasti pokoknya saya mau bilang lah teman-teman, ini masih dalam pendalaman dan kita akan cek betul-betul ke bawah dan doain aja semangatnya kami ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua UMKM,” terangnya.

    (ara/ara)

  • Purbaya Ungkap Biang Kerok Pemda Nimbun Uang di Bank: Mereka Takut!

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Pemda Nimbun Uang di Bank: Mereka Takut!

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyinggung banyaknya uang pemerintah daerah (Pemda) yang menumpuk di bank. Dari perhitungannya ada sekitar Rp 100 triliun dana Pemda yang mengendap dan tidak dibelanjakan secara efektif.

    Purbaya mengatakan, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah khawatir tidak memiliki uang pada bulan Januari-Februari tahun depan. Menurut Bendahara Negara, hal ini berdasarkan keterangan yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    “Saya pelajari salah satu penyebabnya adalah mereka takut, kenapa uangnya numpuk sampai akhir tahun walaupun seperti sekarang dipercepat, itu setiap tahun mereka ada sekitar Rp 100 triliun uang nggak kepakai,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    “Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari Februari nggak ada uang sehingga nggak jalan, jadi tabung Rp 100 triliun. Tapi kan menurut saya uangnya nganggur Rp 100 triliun,” sambung Purbaya.

    Ke depan, Kementerian Keuangan bakal membuat sistem yang membuat transfer pusat ke daerah menjadi cepat. Dengan begitu maka Pemda tidak perlu mengendapkan uang dan menjadi lebih produktif.

    “Jadi ke depan pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka yakin di awal tahun transfer dari pusat cepat, jadi mereka nggak usah sisain yang Rp 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin,” tuturnya.

    Purbaya menyebut akan mengirim anak buahnya untuk berdialog dengan pemda-pemda. Hal ini demi memastikan bahwa pemda mengerti cara melakukan penganggaran dan belanja sehingga menjadi lebih cepat.

    Sistem tersebut kemungkinan baru dapat diimplementasikan mulai tahun depan. Harapannya jumlah uang pemda yang menganggur di perbankan bisa berkurang sehingga berdampak pada perekonomian.

    “Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan tahun ini baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya sehingga nanti 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur dan di akhir tahun pun hampir bersih, ada pun sedikit pasti sisa sedikit sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian,” tutupnya.

    Tonton juga video “Klaim Publik Puas dengan Pemerintah, Purbaya Pede Demo Bakal Berkurang”

    (/hns)

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • Sebut Anggaran Bencana Ada di Kemensos, Purbaya: Kalau Kurang Kita Tambah

    Sebut Anggaran Bencana Ada di Kemensos, Purbaya: Kalau Kurang Kita Tambah

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan anggaran penanganan bencana Indonesia selama ini sudah ditetapkan di bawah buku keuangan Kementerian Sosial.

    Purbaya merespons pertanyaan awak media mengenai kesiapan anggaran untuk menanggulangi bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Ada biasanya di Kementerian Sosial,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya juga berkomitmen apabila anggaran bencana ternyata kurang untuk menanggulangi bencana yang ada, pihaknya sebagai bendahara negara siap memberikan tambahan.

    “Kalau di Kemenkeu, kalau mereka kurang ya kita tambah. Cuma biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” tegas Purbaya.

    (hal/fdl)

  • Prabowo Panggil Bahlil hingga Purbaya Bahas Subsidi LPG

    Prabowo Panggil Bahlil hingga Purbaya Bahas Subsidi LPG

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri urusan ekonomi di Kabinet Merah Putih sore ini ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Salah satu pembahasannya adalah soal penambahan subsidi LPG.

    Hal ini dibenarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saat tiba di Istana, Bahlil menyatakan subsidi LPG menjadi salah satu bahasan utama dalam rapat sore ini.

    “Salah satu di antaranya itu,” katanya singkat ketika dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan dirinya dipanggil ke Istana untuk membahas soal subsidi LPG.

    “Kelihatannya ada yang berhubungan dengan LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujar Purbaya yang juga hadir ke Istana.

    Dari informasi yang beredar rapat yang sama akan membahas soal formulasi upah minimum juga. Namun, hingga berita ini ditulis Menteri Ketenagakerjaan Yassierli selaku pemangku kepentingan teknis urusan pengupahan nampak belum datang.

    Sementara itu, Purbaya menepis kabar sore ini akan rapat membahas upah minimum. “Sepertinya nggak, saya nggak tahu sih,” katanya singkat.

    Beberapa menteri lain yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Kepala BP BUMN Doni Oskaria.

    Tonton juga video “Menteri PKP: Rumah Subsidi Ciptakan Ekosistem Lapangan Pekerjaan”

    (hal/fdl)

  • Gelombang Tinggi Tahan Kapal BBM di Laut, Distribusi ke SPBU Diantisipasi

    Gelombang Tinggi Tahan Kapal BBM di Laut, Distribusi ke SPBU Diantisipasi

    Jakarta

    Pertamina Patra Niaga mengambil langkah cepat mengantisipasi potensi gangguan distribusi BBM buntut tertahannya dua kapal pengangkut BBM di perairan Belawan sejak 23 November 2025. Kedua kapal belum bisa sandar karena cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring (SPM).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan proses sandar tidak dapat dilakukan karena faktor keselamatan menjadi prioritas.

    “Kami melakukan pemantauan intensif dan penyesuaian pola suplai sesuai kondisi di lapangan, termasuk koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat, serta pihak penanganan kebencanaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

    Pertamina meminta masyarakat tidak panik dan tetap membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan. “Kami memastikan seluruh langkah percepatan terus dilakukan, dan suplai diharapkan kembali normal begitu cuaca memadai untuk proses sandar,” tambah Roberth.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menambahkan upaya mitigasi terus dikebut, termasuk alih suplai dari Fuel Terminal (FT) dan Integrated Terminal (IT) terdekat.

    “Pertamina melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan suplai tetap aman. Saat ini tantangan terbesar adalah kondisi cuaca ekstrem yang membuat proses sandar belum dapat dilakukan,” katanya.

    Sebagai antisipasi, Pertamina melakukan alih suplai (RAE) Pertalite dan Biosolar dari IT Lhokseumawe, FT Siantar, dan IT Dumai. Skema prioritas penyaluran juga diterapkan untuk SPBU yang masuk kategori stok kritis. Penyaluran produk alternatif seperti Pertamax dan Pertamina Dex turut ditingkatkan.

    Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Jika kondisi cuaca membaik, penyaluran Biosolar diperkirakan normal kembali pada 26 November malam, sementara Pertalite diproyeksikan pulih pada 27 November.

    Masyarakat diminta tetap tenang dan melaporkan jika ada kendala layanan ke Pertamina Contact Center 135. Pertamina Patra Niaga menyebut akan terus mengawal suplai energi hingga kondisi sepenuhnya normal.

    (fdl/fdl)

  • Gelombang Tinggi Tahan Kapal BBM di Laut, Distribusi ke SPBU Diantisipasi

    Gelombang Tinggi Tahan Kapal BBM di Laut, Distribusi ke SPBU Diantisipasi

    Jakarta

    Pertamina Patra Niaga mengambil langkah cepat mengantisipasi potensi gangguan distribusi BBM buntut tertahannya dua kapal pengangkut BBM di perairan Belawan sejak 23 November 2025. Kedua kapal belum bisa sandar karena cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring (SPM).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan proses sandar tidak dapat dilakukan karena faktor keselamatan menjadi prioritas.

    “Kami melakukan pemantauan intensif dan penyesuaian pola suplai sesuai kondisi di lapangan, termasuk koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat, serta pihak penanganan kebencanaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

    Pertamina meminta masyarakat tidak panik dan tetap membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan. “Kami memastikan seluruh langkah percepatan terus dilakukan, dan suplai diharapkan kembali normal begitu cuaca memadai untuk proses sandar,” tambah Roberth.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menambahkan upaya mitigasi terus dikebut, termasuk alih suplai dari Fuel Terminal (FT) dan Integrated Terminal (IT) terdekat.

    “Pertamina melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan suplai tetap aman. Saat ini tantangan terbesar adalah kondisi cuaca ekstrem yang membuat proses sandar belum dapat dilakukan,” katanya.

    Sebagai antisipasi, Pertamina melakukan alih suplai (RAE) Pertalite dan Biosolar dari IT Lhokseumawe, FT Siantar, dan IT Dumai. Skema prioritas penyaluran juga diterapkan untuk SPBU yang masuk kategori stok kritis. Penyaluran produk alternatif seperti Pertamax dan Pertamina Dex turut ditingkatkan.

    Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Jika kondisi cuaca membaik, penyaluran Biosolar diperkirakan normal kembali pada 26 November malam, sementara Pertalite diproyeksikan pulih pada 27 November.

    Masyarakat diminta tetap tenang dan melaporkan jika ada kendala layanan ke Pertamina Contact Center 135. Pertamina Patra Niaga menyebut akan terus mengawal suplai energi hingga kondisi sepenuhnya normal.

    (fdl/fdl)

  • Hadirkan Layanan untuk Lapas, BRI Terima Penghargaan dari IMIPAS

    Hadirkan Layanan untuk Lapas, BRI Terima Penghargaan dari IMIPAS

    Jakarta

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional melalui berbagai kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga negara. Dalam acara yang digelar di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Timur, BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian IMIPAS.

    Kementerian IMIPAS menilai BRI telah memberikan dukungan strategis yang konsisten dan berkelanjutan melalui sejumlah kerja sama yang terjalin baik, mulai dari penyediaan layanan perbankan di lingkungan IMIPAS, pelayanan pembayaran Paspor, Visa on Arrival, dan Overstay di Ditjen Imigrasi, hingga layanan transaksi cashless di Lapas/Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

    Ketiga bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik yang dijalankan Kementerian IMIPAS. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan berbasis digital dinilai memberi nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

    Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BRI. Menurutnya, apresiasi dari Kementerian IMIPAS menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2025).

    Riko menambahkan, BRI terus melakukan transformasi digital untuk menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan serta meningkatkan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

    Dengan jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan sekaligus memberikan nilai berkelanjutan bagi institusi pemerintah.

    Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang dinilai konsisten, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan kementerian. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya. Pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan masyarakat.

    Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian IMIPAS melalui pengembangan layanan perbankan yang lebih inovatif dan berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI meyakini bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah akan mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.

    (prf/ega)