Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Purbaya Usul ke Menaker Lulusan SMK Bisa Ikut Magang Nasional

    Purbaya Usul ke Menaker Lulusan SMK Bisa Ikut Magang Nasional

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengusulkan program magang nasional diperluas ke para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

    Sejauh ini, program magang berbayar upah minimum provinsi atau kabupaten kota (UMP/UMK) hanya diperuntukkan bagi lulusan jenjang sarjana atau diploma. Program tersebut juga hanya bisa diikuti fresh graduate dengan waktu kelulusan maksimal 1 tahun.

    “Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) untuk memikirkan yang lulusan SMK,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Meskipun, Purbaya menyebut para lulusan SMK juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Selain itu pemerintah juga terus berupaya menciptakan lapangan kerja demi menyerap lulusan SMK.

    “Tapi kalau yang vocation sudah ada program khusus lagi dari Presiden yang cukup signifikan. Tapi saya pikir betul juga SMK harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah gini, kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK itu,” ujarnya.

    Tapi, Purbaya menyebut hal itu sulit dilakukan jika ekonomi tumbuh di level sekarang. Ke depannya Bendahara Negara percaya kondisinya berbeda dan lulusan SMK bisa lebih mudah mencari pekerjaan.

    “Itu kalau ekonominya tumbuhnya kayak sekarang ya susah. Tapi kalau ke depan saya pikir lulusan SMK juga akan segera dapat kerjaan dengan relatif mudah dibanding sekarang dibanding kemarin-kemarin,” jelas Purbaya.

    Program magang nasional sendiri dibuka untuk 100.000 orang tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan. Berikut syarat daftar program magang nasional:

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    2. Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar program pemagangan, terhitung sejak tanggal ijazah
    3. Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    4. Memenuhi syarat lain sesuai dengan lowongan magang yang akan dilamar peserta.

    Tonton juga video “Magang Nasional Batch II Dibuka November, Kuota 80 Ribu Orang”

    (ily/hns)

  • Purbaya Usul ke Menaker Lulusan SMK Bisa Ikut Magang Nasional

    Purbaya Usul ke Menaker Lulusan SMK Bisa Ikut Magang Nasional

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengusulkan program magang nasional diperluas ke para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

    Sejauh ini, program magang berbayar upah minimum provinsi atau kabupaten kota (UMP/UMK) hanya diperuntukkan bagi lulusan jenjang sarjana atau diploma. Program tersebut juga hanya bisa diikuti fresh graduate dengan waktu kelulusan maksimal 1 tahun.

    “Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) untuk memikirkan yang lulusan SMK,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Meskipun, Purbaya menyebut para lulusan SMK juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Selain itu pemerintah juga terus berupaya menciptakan lapangan kerja demi menyerap lulusan SMK.

    “Tapi kalau yang vocation sudah ada program khusus lagi dari Presiden yang cukup signifikan. Tapi saya pikir betul juga SMK harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah gini, kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK itu,” ujarnya.

    Tapi, Purbaya menyebut hal itu sulit dilakukan jika ekonomi tumbuh di level sekarang. Ke depannya Bendahara Negara percaya kondisinya berbeda dan lulusan SMK bisa lebih mudah mencari pekerjaan.

    “Itu kalau ekonominya tumbuhnya kayak sekarang ya susah. Tapi kalau ke depan saya pikir lulusan SMK juga akan segera dapat kerjaan dengan relatif mudah dibanding sekarang dibanding kemarin-kemarin,” jelas Purbaya.

    Program magang nasional sendiri dibuka untuk 100.000 orang tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan. Berikut syarat daftar program magang nasional:

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    2. Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar program pemagangan, terhitung sejak tanggal ijazah
    3. Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    4. Memenuhi syarat lain sesuai dengan lowongan magang yang akan dilamar peserta.

    Tonton juga video “Magang Nasional Batch II Dibuka November, Kuota 80 Ribu Orang”

    (ily/hns)

  • Bos Garuda Buka-bukaan soal Merger dengan Pelita Air

    Bos Garuda Buka-bukaan soal Merger dengan Pelita Air

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) buka suara soal rencana merger atau penggabungan usaha dengan maskapai milik PT Pertamina (Persero), yakni PT Pelita Air Service. Diketahui, merger ini masuk rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam program streamlining dan konsolidasi BUMN.

    Wakil Direktur Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro menyebut rencana merger masih dalam pembahasan pemegang saham Seri A perseroan, yakni Danantara. Kajian merger juga dilakukan bersama Pertamina sebagai induk usaha Pelita Air.

    “Ya, itu adalah satu yang kita masih dalam tahap pembicaraan dengan pemegang sahamnya, yaitu Danantara, dan juga dengan Pertamina,” ungkap Thomas dalam acara Public Expose secara virtual, Kamis (27/11/2025).

    Thomas tak menjelaskan skema merger lebih lanjut. Pasalnya, masih terdapat banyak opsi dalam skema aksi korporasi tersebut.

    “Sekarang ini kita sedang menjalankan kajian dan melihat beberapa opsi untuk hal tersebut. Jadi, saya belum bisa jawab secara detail, tapi itu sedang kita lakukan sekarang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, isu konsolidasi maskapai pelat merah ini dikonfirmasi oleh Wamildan Tsani, yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ia menyebut isu merger masih dalam tahap awal penjajakan.

    “Terkait dengan wacana konsolidasi BUMN sektor penerbangan hingga saat ini masih berada di tahap awal penjajakan, dan terkait hal tersebut Perseroan masih terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait,” kata Wamildan dalam keterbukaan informasi dikutip, Selasa (16/9/2025).

    Belum lama ini, Pj Corporate Secretary Pelita Air, Patria Rhamadonna, juga sempat menjawab nasib merger dengan Garuda. Pelita Air mengaku akan mengikuti keputusan Danantara terkait penggabungan tersebut.

    Menurutnya, langkah Danantara menggabungkan Pelita Air dengan Garuda Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Patria mengatakan saat ini rencana tersebut masih dalam pembahasan di Danantara.

    “Kami sih mengikuti arahan dari pemegang saham lah ya. Apapun itu kami percaya bahwa keputusan itu diambil untuk kepentingan bangsa lah gitu ya. Sekarang sih masih intens dibicarakan ya gitu. Jadi kalau untuk target sih yang pasti kalau targetnya secepatnya,” katanya dalam Media Briefing Satgas Nataru di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Tonton juga video “Efek Merger, Paramount Skydance akan PHK Seribu Karyawan”

    (ahi/ara)

  • Saya Nggak Kesal, Tapi Kita Perlu Solusi

    Saya Nggak Kesal, Tapi Kita Perlu Solusi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali bicara soal ancaman pembekuan institusi Bea Cukai yang ada di bawah kendalinya. Purbaya mengaku tidak punya kekesalan apapun kepada institusi tersebut.

    Hanya saja, reformasi tegas dan cepat memang harus dilakukan di institusi tersebut. Perbaikan harus dilakukan segera di Bea Cukai.

    “Saya nggak kesal sama bea cukai. Tapi kita memerlukan solusi dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya bila Bea Cukai sama sekali tidak bisa melakukan perbaikan, wacana pembekuan institusi tersebut dan diberikan kepada institusi swasta seperti era orde baru mulai jadi diskusi pemerintah. Baginya, wacana ini justru bukan berita negatif, tapi memberikan semangat baru bagi para stafnya untuk melakukan perbaikan.

    “Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang Bea Cukai tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih, tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain,” sebut Purbaya.

    Ketika ditanya apa saja potensi masalah yang terjadi di Bea Cukai, Purbaya mencontohkan ada praktik under invoicing, hingga barang ilegal yang lolos masuk tanpa pengawasan.

    “Kan ada under-invoicing, ekspor yang nilainya lebih rendah, ada juga barang-barang yang ilegal masuk, yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya bea cukai main segala macam, saya nggak tau ya,” ujar Purbaya.

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Masyarakat Nggak Puas, Bea Cukai Bisa Dibekukan”

    Saksikan juga Blak-blakan: Adi Arnawa Ungkap Fokus Utama Akselerasi Pembangunan Kabupaten Badung

    (hal/fdl)

  • Garuda Ungkap 34 Pesawat Tidak Terbang

    Garuda Ungkap 34 Pesawat Tidak Terbang

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mencatat puluhan unit pesawat yang belum bisa terbang hingga saat ini. Puluhan pesawat tersebut termasuk milik anak usaha Garuda, yakni PT Citilink Indonesia.

    Wakil Direktur Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, mengungkap saat ini terdapat 34 pesawat dari grup Garuda Indonesia yang masih dalam kondisi grounded.

    “Itu kurang lebih 34 pesawat yang masih grounded,” kata Thomas dalam acara Public Expose secara virtual, Kamis (27/11/2025).

    Namun, ia tak menyebut lebih lanjut nasib puluhan unit pesawat tersebut jelang akhir tahun ini. Meski begitu, mayoritas pesawat milik perseroan dipastikan terbang pada Desember.

    Direktur Teknis Garuda Indonesia, Mukhtaris menjelaskan Citilink akan mengoperasikan 31 pesawat pada Desember. Total pesawat yang dimiliki Citilink sebanyak 56 armada, terdiri dari 49 Airbus A320neo dan tujuh unit ATR.

    “Per awal Desember ini Citilink sendiri sudah menerbangkan kurang lebih 31 pesawat, dari total mereka punya 49 (jenis) A320neo plus tujuh (jenis) ATR. Jadi, total 56 pesawat,” jelasnya.

    Saat peak season, pesawat Citilink diperkirakan bertambah menjadi 38. Sementara pesawat Garuda yang beroperasi 58 dari total 72 armada.

    “Sementara dengan Garuda sendiri, kita maintain menerbangkan 58 pesawat dari total 72 pesawat kita,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Garuda Indonesia Bakal Pangkas Rute yang Gak Untungin!”

    (ahi/ara)

  • Purbaya ‘Sentil’ Bea Cukai: Citranya Kurang Bagus!

    Purbaya ‘Sentil’ Bea Cukai: Citranya Kurang Bagus!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bicara terkait citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Citra tentang instansi tersebut dianggap kurang bagus.

    Hal itu sudah disampaikan Purbaya di depan jajaran DJBC saat melakukan rapat internal. Ia meminta agar citra yang kurang bagus itu diperbaiki dengan peningkatan kinerja.

    “Bea Cukai, saya sudah panggil mereka, kita rapat internal ya, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Purbaya meminta waktu ke Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja DJBC dalam satu tahun. Jika tidak ada perbaikan, instansi tersebut terancam dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti kebijakan pada masa orde baru.

    “Saya sudah minta waktu ke Presiden, satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ucap Purbaya.

    “Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti jaman dulu lagi,” tambahnya.

    Menurut Purbaya, para pegawai DJBC telah memahami ancaman yang mengintai mereka sehingga semangat untuk berbenah. Pasalnya jika tidak, 16.000 orang pegawai berada di ujung tanduk untuk dirumahkan.

    “Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tutur Purbaya.

    Salah satu perbaikan yang dilakukan yakni peningkatan sistem digital di seluruh kantor Bea Cukai untuk mengantisipasi penyelewengan. “Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tambahnya.

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Masyarakat Nggak Puas, Bea Cukai Bisa Dibekukan”

    Saksikan juga Blak-blakan: Adi Arnawa Ungkap Fokus Utama Akselerasi Pembangunan Kabupaten Badung

    (aid/hns)

  • Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Jakarta –

    Ratu Belanda Maxima melangsungkan kunjungan ke Indonesia selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Dalam kunjungan ini dirinya bicara mengenai pentingnya kesehatan finansial (financial health) bagi masyarakat dunia.

    Ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator penting dalam melihat apakah seseorang berhasil masuk dalam kategori sehat secara finansial atau belum. Sebut saja ketersediaan akses terhadap lembaga keuangan (inklusivitas), kemampuan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, memiliki rencana keuangan jangka panjang.

    Lebih dari itu, indikator lain apakah seseorang sudah sehat secara finansial jika sudah memiliki daya tahan yang cukup saat menghadapi tantangan keuangan. Sebut saja jika sewaktu-waktu, tanpa terduga, yang bersangkutan terkena PHK atau keadaan darurat lain yang membutuhkan banyak biaya, ia dapat bertahan dari kondisi tersebut.

    Secara khusus terkait indikator ketahanan ini, Maxima mengatakan saat ini mayoritas penduduk Indonesia belum percaya diri dapat bertahan jika menghadapi kondisi-kondisi tak tertunda tadi tanpa harus berutang dengan orang lain. Menunjukkan kerentanan ekonomi yang perlu jadi perhatian.

    “Di Indonesia, kita tahu bahwa 82% orang mengatakan jika mereka mengalami guncangan, mereka merasa tidak mampu mengatasinya sendiri. Mereka perlu meminjam dari keluarga, teman, atau mungkin pemberi pinjaman uang,” kata Maxima dalam konferensi pers di Rumah Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya hanya 12% warga Indonesia yang memiliki cukup dana atau tabungan untuk menghadapi guncangan tak terduga. Namun masalah kesehatan finansial ini turut dirasakan warga negara Belanda dan banyak negara lain di dunia.

    “Kesehatan finansial merupakan isu di Indonesia, di Belanda juga. 22% penduduk Belanda tidak sehat secara finansial, dan 25% di antaranya rentan secara finansial. Artinya mereka hanya satu langkah untuk mengalami masalah. Di Amerika, hanya 41% penduduknya yang dianggap sehat secara finansial. Jadi, ini merupakan isu yang terus berkembang di banyak tempat,” terangnya.

    Menurut Maxima, untuk mengatasi masalah ini pendekatan personal untuk masing-masing individu menjadi sangat penting, bagaimana meningkatkan kemampuan setiap orang untuk bisa mengelola dengan baik pemasukan dan pengeluarannya masing-masing.

    Sebab masalah kesehatan finansial akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu. Bukan terkait besaran biaya hidup atau upah minimal di suatu wilayah, tapi lebih kepada bagaimana mereka dapat hidup nyaman dengan memanfaatkan segala yang mereka punya.

    “Masalahnya adalah bagaimana membantu orang untuk membuat anggaran yang lebih baik dan membangunnya ke dalam sistem Anda pribadi, untuk bisa mengawasi semua yang Anda miliki,” jelasnya.

    “Bisa melihat batas kredit yang baik, berapa banyak kredit (cicilan) yang bisa ditangani, dan bagaimana cara Anda tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak utang, sehingga itu sebenarnya akan mengambil begitu banyak gaji Anda untuk benar-benar membayarnya kembali,” pungkas Maxima.

    Tonton juga video “Momen Prabowo Sambut Ratu Maxima di Istana Merdeka”

    (igo/fdl)

  • Melihat dari Dekat Stasiun Terdalam dan Terowongan Bertingkat di Jakarta

    Melihat dari Dekat Stasiun Terdalam dan Terowongan Bertingkat di Jakarta

    Foto Bisnis

    Rafida Fauzia – detikFinance

    Kamis, 27 Nov 2025 17:02 WIB

    Jakarta – Pembangunan MRT Fase 2A menampilkan struktur bertingkat di Stasiun Sawah Besar. Desain terdalam ini jadi tantangan utama dalam proyek jalur bawah tanah.

  • Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta Komisi XI DPR mendorong kementerian lain untuk membuat kebijakan bernilai tambah dan bukan hanya membelanjakan APBN. Hal ini demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    Menurut Purbaya, dirinya sudah melakukan hal demikian, khususnya saat memeriksa anggaran Kementerian/Lembaga lain. Namun, menurut Bendahara Negara ini, tindakannya dinilai menimbulkan keributan.

    “Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Terima kasih atas dukungan yang saya pikir,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Karena mendapat arahan dari DPR, Purbaya mengaku siap menjalankannya. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga akan banyak kementerian/lembaga yang terguncang.

    “Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan guncang-guncang sedikit nanti,” ujarnya.

    Purbaya menilai Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengawasi anggaran di kementerian lain. Tujuannya demi memastikan bahwa dana yang diberikan menghasilkan dampak ke pertumbuhan ekonomi.

    Adapun hal itu disampaikan Purbaya menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Dolfie meminta Kementerian Keuangan bisa terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian hingga pertambangan.

    “Kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program Kementerian Lembaga,” sebut dolfie.

    Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak program kementerian lembaga tidak memenuhi aspek logical framework untuk mencapai sasaran pemeirntah. Dalam hal ini, Purbaya diminta mempertajam program-progarm di kementerian lain.

    “Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, 75% ada pengampunya di Kementerian. Pertanian, di Kementerian pertanian. Pertambangan, ada Kementeriannya. Industri, ada Kementeriannya,” bebernya.

    Jika Kementerian hanya membelanjakan anggaran yang diberikan, Dolfie menyebut hal itu tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Purbaya diminta mendorong kementerian lain menghasilkan nilai tambah di setiap sektor.

    “Maksud saya sektor-sektor yang lain, Kementerian lain, didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya, mau mengundang investasi kita tahu problemnya,” imbuhnya.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan dukungan ke Purbaya. Dalam hal ini, Misbakhun menyebut bahwa Purbaya bisa berperan lebih dalam memastikan APBN dibelanjakan dengan benar.

    “Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya,” tutup Misbakhun.

    Tonton juga video “Klaim Publik Puas dengan Pemerintah, Purbaya Pede Demo Bakal Berkurang”

    (ily/hns)

  • Kegagalan Kita Ciptakan Lapangan Kerja

    Kegagalan Kita Ciptakan Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri mencerminkan kegagalan negara menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Hal itu utamanya terjadi ketika ekonomi melambat.

    “Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Waktu pertumbuhan ekonominya lambat seperti itu, kemarin-kemarin ya iya seperti itu,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Dengan berbagai program dan perbaikan pemerintah, diharapkan adanya peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja lebih baik lagi. Target ini menjadi strategi jangka pendek.

    “Pak Presiden sudah membuat program vocational yang cukup besar itu cost-nya, untuk welder, hospitality dan lain-lain diperkuat. Nanti tahun depan mulai berjalan sehingga mereka bisa dapat kerjaan lebih layak,” imbuhnya.

    Secara jangka panjang, Purbaya menargetkan dalam 10 tahun ke depan kesejahteraan di Indonesia bisa meningkat. Dengan demikian masyarakatnya tidak perlu lagi bekerja di luar negeri.

    “Itu yang kita kerjakan dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun mungkin. Jadi target kita bukan mindahin orang ke sana supaya di sana hidup enak, tapi kita membuat di sini bagus suasananya sehingga di sini kita juga bisa hidup lebih enak tanpa harus ke luar negeri. Kalau ke sana, itu masalah pilihan atau ke luar negeri libur lah, boleh lah,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Purbaya: Ekonomi RI Melambat Awal 2025 Bukan Karena Global tapi Salah Urus”

    (acd/acd)