Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Jadi Tulang Punggung Listrik Hijau di IKN, ‘Kebun Matahari’ 50 MW Siap Dibangun

    Jadi Tulang Punggung Listrik Hijau di IKN, ‘Kebun Matahari’ 50 MW Siap Dibangun

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE). Kerja sama ini dalam rangka penyediaan layanan dasar ketenagalistrikan green energy dengan nilai investasi Rp 900 miliar.

    PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE) sendiri merupakan sebuah Joint Venture Company milik PLN Nusantara Renewables dan raksasa Singapura, SembCorp Utilities Pte. Ltd. Perusahaan ini menjadi pengembang pertama yang menyediakan layanan dasar ketenagalistrikan green energy di wilayah Nusantara.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan investasi ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pengurangan emisi dan efisiensi energi sejak tahap awal pembangunan kota.

    IKN–NSSE Teken Kerja Sama Bangun PLTS 50 MW, Nilai Investasi Capai Rp 900 M Foto: Dok. OIKN

    Melalui perjanjian tersebut, PT NSSE akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW) pada titik dengan tingkat iradiasi terbaik di kawasan Nusantara.

    “Kerja sama ini menunjukkan bahwa visi kita membangun Nusantara sebagai sustainable forest city bukan hanya konsep, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan investasi yang terukur. Energi hijau menjadi fondasi bagi kota masa depan yang rendah emisi, efisien, serta selaras dengan alam,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Basuki mengatakan, infrastruktur energi hijau ini diproyeksikan menghasilkan 92,8 GWh listrik per tahun. Hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu sumber daya strategis dalam penyediaan energi bersih kota.

    Kehadiran PLTS tersebut akan menjadi tulang punggung kelistrikan hijau Nusantara, memastikan pasokan energi yang andal sekaligus mendukung percepatan transformasi menuju sistem ketenagalistrikan rendah karbon.

    Di samping itu, Basuki mengatakan, kerja sama ini juga menjadi tonggak penting dalam mendukung komitmen Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Otorita IKN berkomitmen memastikan seluruh infrastruktur kota dikembangkan dengan prinsip rendah karbon. Dengan demikian, Nusantara juga melakukan transformasi energi bersih nasional.

    (shc/eds)

  • Izin Usaha 90 Kios Dicabut Gegara Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Izin Usaha 90 Kios Dicabut Gegara Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencabut izin usaha 90 kios yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sanksi tersebut diberikan karena HET pupuk subsidi sudah diturunkan oleh pemerintah sebesar 20%.

    “Di atas HET (menjual pupuk subsidi) ada 90 kios. Ini kami minta izinnya dicabut, jangan ditunda-tunda. Itu rakyat menyakiti petani, tetapi ini dicabut izinnya,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Pencabutan izin ini dilakukan juga didapat berdasarkan laporan dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran dalam sepekan ini. Penurunan HET pupuk subsidi 20% telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Sebelum ini, Amran beberapa kali juga sudah meminta Pupuk Indonesia mencabut izin usaha ratusan kios karena tidak mentaati aturan HET pupuk subsidi. Pada Jumat (21/11) lalu, Amran mengatakan telah mencabut izin usaha 115 kios yang menjual pupuk subsidi. Dia mengatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena ratusan kios itu menjual pupuk subsidi di atas HET.

    Amran telah meminta PT Pupuk Indonesia untuk tidak lagi mendistribusikan pupuk subsidi kepada 115 kios tersebut, sehingga tidak lagi melakukan penjualan.

    “Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 (kios) itu harga (jual pupuk subsidi) di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Bahkan, pernah sebanyak 190 distributor juga telah dicabut izin usahanya karena menjual pupuk subsidi di atas HET. Dia juga tidak memberikan ampun kepada ratusan distributor, sehingga mereka tidak lagi bisa menjual pupuk subsidi.

    Penjualan pupuk subsidi dialihkan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (31/10/2025).

    Lihat juga Video ‘Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20%’:

    (ada/ara)

  • Tumbler Tertinggal di KRL? Ini Prosedur Resmi Lost and Found KAI

    Tumbler Tertinggal di KRL? Ini Prosedur Resmi Lost and Found KAI

    Jakarta –

    Kasus tumbler yang tertinggal di KRL menjadi perhatian publik. PT KAI (Persero) mengingatkan prosedur jelas yang bisa diikuti penumpang untuk mengklaim barang bawaan mereka yang tertinggal di seluruh stasiun maupun di dalam rangkaian kereta.

    Vice President Corporate Communications KAI, Anne Purba, menyampaikan mobilitas pelanggan kereta api yang tinggi sering kali membuat sebagian penumpang tanpa sadar meninggalkan barang bawaannya di gerbong atau area stasiun.

    Untuk itu pihaknya terus memperkuat layanan penanganan barang tertinggal atau hilang (Lost and Found) di seluruh stasiun maupun di atas KA. Meski barang pribadi tetap tanggung jawab penumpang, layanan ini hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan yang semakin responsif bagi seluruh pelanggan.

    “Kami memahami bahwa kondisi perjalanan yang ramai dapat membuat pelanggan luput memastikan barang bawaannya. Karena itu, KAI memastikan adanya layanan Lost and Found yang terstandar sehingga barang dapat ditemukan dan dikembalikan dengan cepat kepada pemiliknya,” kata Anne dalam keterangan resminya, Jumat (28/11/2025).

    Lebih lanjut ia menjelaskan dalam sistem layanan lost and found KAI, setiap barang yang ditemukan petugas di kereta maupun stasiun akan segera diumumkan melalui pengeras suara. Jika tidak ada pelanggan yang mengambil, barang tersebut disimpan di pos pengamanan stasiun dan dicatat dalam sistem lost and found.

    Pendokumentasian dilakukan secara teliti untuk memastikan proses penyerahan kembali berjalan aman dan tepat sasaran.

    “Kami mengutamakan akurasi data dan keamanan barang. Setiap item yang ditemukan akan diperiksa, didata, dan disimpan sesuai prosedur. Pelanggan juga diminta menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan pihak lain,” tegas Anne.

    Langkah-langkah Pelaporan Barang Hilang atau Tertinggal di KRL dan KA

    1. Laporkan segera di kereta.

    2. Jika masih dalam perjalanan, pelanggan dapat melapor kepada kondektur, petugas keamanan, atau petugas customer service on train.

    3. Datangi layanan Lost and Found di stasiun kedatangan.

    4. Petugas akan membantu melakukan pencarian dan pengecekan data.

    5. Sampaikan detail barang dan data perjalanan. Termasuk ciri-ciri barang, kode booking tiket, serta lokasi terakhir barang terlihat.

    6. Jaga kerahasiaan data pribadi. Hindari memberikan kode booking atau detail barang kepada pihak yang tidak berwenang.

    7. Lakukan verifikasi dan pencocokan data.

    8. Jika barang ditemukan, pelanggan harus memastikan barang tersebut benar miliknya.

    9. Ambil barang sesuai prosedur resmi.

    10. Petugas akan menyerahkan barang setelah pendataan dan pendokumentasian selesai.

    11. Hubungi Contact Center KAI 121.

    12. Pelanggan yang tidak dapat melapor langsung dapat menghubungi 121 atau WhatsApp 08111-2111-21.

    Anne menambahkan bahwa KAI mengelola ribuan laporan barang tertinggal setiap tahun, sehingga kedisiplinan pelanggan dalam menjaga barang bawaannya sangat membantu efektivitas layanan Lost and Found.

    “KAI terus meningkatkan kualitas layanan, namun kami juga mengimbau pelanggan untuk selalu memeriksa kembali seluruh barang bawaan sebelum turun dari kereta atau meninggalkan area stasiun,” tutupnya.

    (igo/fdl)

  • Julfi Hadi Mundur dari Posisi Dirut Pertamina Geothermal Energy (PGEO)

    Julfi Hadi Mundur dari Posisi Dirut Pertamina Geothermal Energy (PGEO)

    Jakarta –

    PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (Perseroan) atau PGEO mengumumkan pengunduran diri Julfi Hadi dari jabatan Direktur Utama (Dirut). Pengunduran diri tersebut telah disampaikan sejak 25 November 2025.

    “PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (Perseroan) telah menerima surat pengunduran diri Bapak Julfi Hadi selaku Direktur Utama Perseroan melalui surat tertanggal 25 November 2025,” tulis manajemen dalam Keterbukaan Informasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Jumat (28/11/2025).

    Selanjutnya, sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 33/2014, Perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri.

    Adapun manajemen PGEO menyampaikan bahwa adanya pengunduran diri Julfi sebagai Direktur Utama tak berdampak kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

    Dikutip dari lama resmi PGEO, Julfi menjabat sebagai Direktur Utama PGEO sejak bulan Juni 2023. Julfi merupakan peraih gelar Master of Science of Geology dari University of Texas, El Paso, USA dan Bachelor of Science in Geology dari University of Texas, El Paso, USA.

    Ia berpengalaman lebih dari 35 Tahun di sektor Geothermal. Mengawali karirnya sebagai Geologist di Amoseas Indonesia. Dalam mengemban Pendidikan Master nya, beliau berhasil memperoleh penghargaan dari Geological Society of America South Central Section untuk thesis yang dikerjakan.

    Beliau memiliki pengalaman dibeberapa proyek Geothermal seperti Wayang Windu Unit-2 110 MW dan Darajat Unit-3 110 Mwe Development.

    (hns/hns)

  • Cuaca Ekstrem di Aceh-Sumut-Sumbar, Penerbangan Tetap Aman?

    Cuaca Ekstrem di Aceh-Sumut-Sumbar, Penerbangan Tetap Aman?

    Jakarta –

    Tiga bandara di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap beroperasi normal meskipun bencana banjir bandang menerpa tiga provinsi besar itu. Bagaimana dengan penerbangan ke sana?

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menegaskan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Bandara Minangkabau Padang di Sumatra Barat dan Bandara Kualanamu Deli Serdang di Sumatra Utara tetap beroperasi normal melayani penerbangan dan perjalanan udara masyarakat.

    “Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk siap mendukung serta melayani berbagai penerbangan termasuk terkait pemulihan pascabencana,” kata PGS Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim, dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

    Pihaknya juga mengimbau kepada calon penumpang pesawat yang memiliki jadwal keberangkatan penerbangan melalui ketiga bandara tersebut sebisa mungkin untuk tiba di bandara 2-3 jam sebelum keberangkatan.

    Pihaknya juga menyatakan duka mendalam atas bencana yang terjadi di tiga provinsi sekaligus.

    “PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyampaikan duka mendalam atas bencana yang terjadi di sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara,” ujar Arie.

    (hal/fdl)

  • Menaker Jawab Usulan Lulusan SMK Ikut Magang Gaji UMP: Bisa Saja

    Menaker Jawab Usulan Lulusan SMK Ikut Magang Gaji UMP: Bisa Saja

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjawab usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta program magang nasional diperluas hingga lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yassierli menjawab positif usulan tersebut.

    Menurutnya, hal itu mungkin saja dilakukan oleh Kemnaker. Namun, sebut Yassierli, perlu ada tim khusus yang melakukan tindak lanjut.

    “Bisa saja, makanya nanti harus ada tim yang menindaklanjuti,” ujarnya saat ditemui di Grha BNI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Yassierli mengatakan, magang nasional bersifat on demand atau berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan atau Kementerian/Lembaga. Perusahaan akan mengunggah kebutuhan karyawan lalu menyeleksi peserta magang.

    “Jadi bukan kita, ini ada sekian orang, taruh di sana, taruh di sini, tidak. Nah nanti challenge-nya juga akan sama nanti. Bagaimana perusahaan itu, dia butuh lowongan seperti apa, lulusan SMK misalnya, kemudian dipilih, kemudian dia menyeleksi dan seterusnya,” tuturnya.

    Ke depannya, Kemnaker akan terus mengevaluasi program ini bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Adapun saat ini Kemnaker tengah membuka program magang nasional batch ke-3.

    “Ini juga kita terus evaluasi, kemarin dengan Pak Menko, ini selesai, sekarang kan kita sedang buka batch 3. Selesai batch 3, nanti kita akan lakukan evaluasi, nanti kita lihat tahun depan kebijakan dari pemerintah seperti apa,” terang Yassierli.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut akan mengusulkan program magang nasional diperluas ke lulusan SMK. Sejauh ini, program magang berbayar upah minimum provinsi atau kabupaten kota (UMP/UMK) hanya diperuntukkan bagi lulusan jenjang sarjana atau diploma.

    “Tapi nanti kita akan coba usulkan juga ke Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) untuk memikirkan yang lulusan SMK,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    (ily/hns)

  • Purbaya Terbitkan Aturan soal Nasib Anggaran yang Proyeknya Molor

    Purbaya Terbitkan Aturan soal Nasib Anggaran yang Proyeknya Molor

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbarui aturan terkait mekanisme pembayaran proyek pemerintah yang belum rampung hingga akhir tahun anggaran. Tujuannya agar pelaksanaan anggaran pada akhir tahun lebih tertib, efektif, efisien dan akuntabel.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan. Aturan mulai berlaku sejak diundangkan 26 November 2025.

    “Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran yang lebih tertib, efektif, efisien dan akuntabel, perlu menyempurnakan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran,” tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Dalam beleid itu, diatur bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan rekening penampungan. Adapun rekening penampungan terdiri atas Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dan RPATA Badan Layanan Umum (BLU)

    “RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dengan sumber dana selain dari penerimaan negara bukan pajak BLU,” tulis Pasal 3 ayat (1).

    Pengelolaan RPATA dilakukan Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat. Dalam hal ini Direktur PKN melakukan pembukaan RPATA pada Bank Indonesia, dilakukan per jenis mata uang yang disesuaikan dengan jenis mata uang dalam masing-masing kontrak, serta dapat digunakan kembali untuk tahun anggaran berikutnya.

    “Direktur PKN melakukan pembukaan, pemindahbukuan, penihilan dan penutupan RPATA sesuai PMK mengenai pengelolaan rekening milik bendahara umum negara,” tulis Pasal 6.

    Untuk menempatkan dana di RPATA, pejabat pembuat komitmen (PPK) diwajibkan menghitung nilai pekerjaan yang bisa atau tidak bisa diselesaikan hingga 31 Desember. PPK diminta membuat SPP penampungan dengan minimal melampirkan dokumen kontrak, kartu pengawasan kontrak dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pengajuan penampungan melalui RPATA.

    Lebih lanjut dalam Pasal 16 ditekankan bahwa proyek yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dapat diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran. Pemberian kesempatan maksimal 90 hari kalender setelah masa kontrak berakhir.

    “Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran digunakan untuk pekerjaan tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E atau yang kontraknya ditandatangani paling lambat 30 November,” jelas aturan tersebut.

    Dalam hal terdapat pekerjaan tertentu selain pekerjaan yang dimaksud, menteri/pimpinan lembaga dapat menyampaikan permohonan pemberian kesempatan kepada Menteri Keuangan paling lambat 15 Desember tahun berkenaan. Pekerjaan yang diberikan kesempatan minimal telah terselesaikan 75% dari nilai kontrak pada 31 Desember untuk jenis pekerjaan konstruksi dan kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak.

    “Pekerjaan sebagaimana dimaksud tidak termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan rekening dana cadangan alutsista,” imbuhnya.

    (aid/hns)

  • Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali memecat Staf dari Direktorat Tanaman Pangan yang sengaja memungut uang dari petani untuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan). Kejadian itu diketahui Amran dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran.

    Berdasarkan Lapor Pak Amran, terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pengusaha, kemudian meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan meminta uang dari masyarakat yang ingin mendapatkan traktor, dengan nominal Rp 50-100 juta per alat.

    “Ada pungutan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat,” kata Amran konferensi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Amran menjelaskan bahwa setelah dirinya menerima laporan, ia segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli, yang pada akhirnya mengaku telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak lainnya termasuk pihak eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar.

    “Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional itu menegaskan bahwa seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut.

    “Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Aku kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi,” tegasnya.

    Dia kembali menegaskan bahwa semua program bantuan pemerintah, tidak dipungut biaya, termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, bantuan bibit tanaman perkebunan, kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya dan program bantuan lain yang bersumber dari APBN.

    “Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung,” jelasnya.

    Hingga saat ini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, 2.000 lebih laporan masuk, dan ratusan kasus diusut, termasuk masalah pupuk subsidi yang melibatkan 90 distributor dan penyimpangan alsintan di 99 titik.

    (ada/ara)

  • Alasan Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai: Under Invoicing-Banyak Barang Ilegal

    Alasan Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai: Under Invoicing-Banyak Barang Ilegal

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal modus nakal di Bea Cukai yang membuat institusi tersebut terancam dibekukan. Wacana pembekuan itu diungkapkan Purbaya karena melihat banyaknya masalah di Bea Cukai.

    Purbaya bilang ada sederet modus nakal yang dilakukan beberapa oknum dan mencoreng institusi Bea Cukai. Mulai dari siasat under-invoicing hingga bocornya barang ilegal masuk ke Indonesia.

    “Kan ada under-invoicing, ekspor yang nilainya lebih rendah, ada juga barang-barang yang ilegal masuk, yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya Bea Cukai main segala macam,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2025) kemarin.

    Bahkan ada juga modus barang yang diselundupkan ke negara lain terlebih dahulu, sehingga membuat pencatatan ekspor impor yang ada di Indonesia berbeda dengan negara tujuan.

    Seperti misalnya dengan China seringkali data barang yang diekspor dari China berbeda dengan data barang yang tercatat diimpor ke Indonesia. Ada dugaan oknum Bea Cukai ikut kongkalikong soal penyelundupan sebagian barang di Singapura.

    “Lalu ada pencatatan, kita udah investigasikan, ada katanya ekspor dari mana? Di Chinanya, total ekspornya itu nggak sama dengan total impornya di sini, dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke China,” ujar Purbaya.

    “Tapi ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pake UN Comtrade database, cuma satu sisi aja, itu nggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini, itu akan sama,” lanjutnya.

    Soal wacana pembekuan Bea Cukai, Purbaya mengaku tidak punya kekesalan apapun kepada institusi tersebut. Hanya saja reformasi tegas dan cepat memang harus dilakukan di institusi tersebut. Perbaikan harus dilakukan segera di Bea Cukai.

    “Saya nggak kesal sama bea cukai. Tapi kita memerlukan solusi dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai,” ungkap Purbaya.

    Menurutnya bila Bea Cukai sama sekali tidak bisa melakukan perbaikan, wacana pembekuan institusi tersebut dan digantikan kepada institusi swasta seperti era orde baru mulai jadi diskusi pemerintah.

    Tapi baginya, wacana ini justru bukan berita negatif, tapi memberikan semangat baru bagi para stafnya untuk melakukan perbaikan.

    “Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang Bea Cukai tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih, tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain,” sebut Purbaya.

    (hal/fdl)

  • Pertamina Pastikan Kesiapan Stok BBM Jelang Nataru 2025

    Pertamina Pastikan Kesiapan Stok BBM Jelang Nataru 2025

    Jakarta –

    Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza melakukan peninjauan ke Integrated Terminal Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan stok BBM dalam menghadapi masa Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru).

    Oki mengatakan Manajemen Pertamina Persero bersama Pertamina Patra Niaga telah mulai melakukan pengecekan ke berbagai daerah untuk memastikan kesiapan pasokan energi nasional. Integrated Terminal Jakarta memasok produk BBM di wilayah Jabodetabek, dan produk Pertamax Turbo yang didistribusikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

    Terminal BBM tersebut memasok 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia ini, akan mendukung pasokan BBM di 916 SPBU, di mana 51 SPBU diantaranya berada di jalur Satgas, yakni 10 di Rest Area, dan 41 SPBU di jalur wisata.

    Selain memastikan aspek operasional berjalan optimal, dia juga menekankan pentingnya penguatan aspek keselamatan. Dia meminta seluruh terminal dan unit operasi untuk semakin memperkuat standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) serta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap asset integrity demi mencegah potensi gangguan maupun risiko kehilangan.

    “Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menguatkan teman-teman yang menjadi backbone Pertamina, mulai dari distribusi, storage, dan seluruh rantai operasional. Harapannya, kualitas layanan tetap terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina Group semakin meningkat,” kata Oki dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Dia berharap Integrated Terminal Jakarta semakin memperhatikan pentingnya peningkatan kemampuan laboratorium agar kualitas BBM tetap terjaga sejak awal hingga proses distribusi berlangsung. Pengembangan sumber daya manusia pun menjadi perhatian, guna memastikan seluruh operasi berjalan aman, presisi, dan bebas kesalahan di seluruh aspek HSSE.

    Tak lupa, dia menyampaikan apresiasi dan pesan semangat kepada seluruh Perwira Pertamina di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga integritas dalam pelaksanaan Satgas Nataru.

    “Kepada seluruh Perwira, mari melakukan upaya terbaik untuk menjaga stok, kualitas, dan keamanan energi selama masa Nataru. Semoga seluruh ikhtiar ini memudahkan kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” jelas Oki.

    Pertamina telah mengaktifkan Satgas Nataru sejak 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026. Pertamina dan seluruh Subholding dari hulu hingga hilir migas, serta anak usaha jasa penunjang berkomitmen menjaga dan mengupayakan pasokan energi ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai wujud pelayanan Pertamina kepada masyarakat dengan sepenuh hati.

    “Melalui Satgas Nataru, Pertamina Group memastikan komitmen kami dalam melayani masyarakat sepenuh hati. Kami menghimbau masyarakat untuk menggunakan energi dengan bijak. Kami siap 24 jam untuk menjaga distribusi energi berjalan lancar,” tutup Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron.

    (ega/ega)