Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Nilai 1 Lot Saham dan Contoh Harganya dalam Dunia Investasi

    Nilai 1 Lot Saham dan Contoh Harganya dalam Dunia Investasi

    Jakarta –

    Lot adalah istilah satuan dasar yang kerap digunakan pada transaksi jual beli saham. Namun, beberapa orang ataupun investor pemula ada yang belum memahami apa maksud dari lot.

    Untuk itu, mengetahui nilai atau jumlah lot berapa lembar dalam dunia pasar saham sangatlah penting. Hal ini berguna untuk memperjelas strategi investasi sekaligus menghindari kesalahan dalam perhitungan. Lalu, 1 lot berapa lembar?

    Nilai 1 Lot Saham di Indonesia

    Mengutip buku bertajuk Yuk Belajar Nabung Saham oleh Ryan Filbert Wijaya, lot adalah kelipatan terkecil di Pasar Modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sekali penempatan investasi atau penanaman modal.

    Lalu, 1 lot berapa lembar saham di Indonesia? Dalam BEI, nilai 1 lot = 100 lembar saham. 1 lot sama dengan 100 saham juga jadi aturan umum di burga global.

    Dengan demikian, membeli 1 lot artinya menanamkan modal dalam 100 lembar kepemilikan. Istilah dalam perusahaan penempatan kepemilikan disebut sebagai saham.

    Penentuan Harga 1 Lot Saham

    Masih dari sumber buku yang sama, besaran harga dalam 1 lot ditentukan dengan harga per lembar saham yang tercantum di BEI. Harganya bisa bervariasi, ada yang harga per lembarnya ada juga yang puluhan perak hingga jutaan rupiah.

    Contoh:
    Dilihat detikFinance per (25/04/2025), pukul 13.37 WIB, dari salah satu aplikasi layanan investasi, harga beli 1 lembar saham BRI sebesar Rp 3.770 (open), Rp 3.790 (high), Rp 3.750 (low).

    Jika harga per lembar saham dengan harga beli Rp 3.770, maka harga 1 lot saham BRI adalah Rp 377.000.

    (khq/fds)

  • AS Keberatan Aturan Impor RI, Pengusaha Minta Ini

    AS Keberatan Aturan Impor RI, Pengusaha Minta Ini

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) menyatakan keberatannya terhadap kebijakan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023. Keberatan tersebut tercermin dalam laporan tahunan National Trade Estimate report on Foreign Trade Barriers yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang As (USTR).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri tekstil. Ia menilai, pemerintah perlu lebih jeli melihat keberatan tersebut dengan tetap memperhatikan pasar domestik.

    “Kita melihat kalau untuk industri tekstil, garment, itu justru kita tidak mau (impor) terbuka lebar, karena akan semakin bermasalah untuk industri dalam negeri,” kata Shinta kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Shinta menegaskan, Permendag 36/2023 mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasar domestik dari dumping, di mana produk impor membanjiri pasar dengan harga yang lebih rendah.

    “Kita lakukan itu, sekali lagi, kita juga memperhatikan industri dalam negeri kita. Makanya saya katakan, ini kan semua berkaitan ya, jadi soal dumping, soal ini sekarang ini kan pasar Indonesia begitu besar,” tegasnya.

    Apalagi, kondisi tarif tinggi yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump membuka ruang bagi masuknya berbagai produk impor ke pasar domestik. Menurutnya, Permendag 36/2023 itu perlu tetap ada agar pasar terjaga.

    “Jadi kita juga mesti berhati-hati dengan adanya kondisi Trump seperti ini, janganlah kita mendapatkan dumping dari negara lain. Jadi kita harus siap-siap dengan safeguard, dengan anti-dumping measures-nya,” tegasnya.

    “Jadi mesti dijaga keseimbangannya di dalam industri, soalnya kami juga sebagai pelaku usaha dalam negeri juga diajak, mesti diajak konsultasi kan, diajak bicara gitu,” imbuhnya.

    Shinta menambahkan, keberatan yang disampaikan AS dapat diasumsikan hanya menyasar beberapa sektor, seperti digital. Sepanjang impor yang dilakukan tidak mempengaruhi industri dalam negeri, ia mengaku tak keberatan jika pemerintah longgarkan kebijakan impor.

    “Kalau tidak mempengaruhi Indonesia, ya mungkin sesuatu yang kalau tidak mempengaruhi industri dan negeri, ya itu mungkin sesuatu yang bisa dibuka kesempatannya,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Job Fair di Palangka Raya Tawarkan Ratusan Lowongan Kerja

    Job Fair di Palangka Raya Tawarkan Ratusan Lowongan Kerja

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Auliya Rahman – detikFinance

    Senin, 28 Apr 2025 12:31 WIB

    Palangka Raya – Ratusan pencari kerja antusias ikuti Job Fair di SMKN 4 Palangka Raya. Sebanyak 650 lowongan kerja dibuka oleh 15 perusahaan yang berpartisipasi.

  • DJP Sita Mobil Hiace, Emas hingga Rekening dari Penunggak Pajak

    DJP Sita Mobil Hiace, Emas hingga Rekening dari Penunggak Pajak

    Jakarta –

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II melakukan kegiatan Pekan Sita Serentak kepada penunggak pajak pada 21-25 April 2025. Ada kendaraan, logam mulia, hingga saldo rekening yang menjadi sasaran penyitaan.

    Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Dasto Ledyanto mengatakan kegiatan Pekan Sita Serentak ini sebagai wujud pelaksanaan hukum perpajakan, serta memberikan deterrent effect kepada masyarakat.

    “Sita Serentak ini merupakan upaya kita untuk serius dalam melakukan pengamanan penerimaan negara. Apabila ada hak negara, akan kita segera tuntaskan. Begitu juga apabila terdapat hak dari wajib pajak, maka akan segera kita tuntaskan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan deterrent effect bagi wajib pajak lain,” kata Dasto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/4/2025).

    Sita Serentak ini dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara di 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II dengan jumlah barang yang disita sebanyak 28 unit aset. Barang yang merupakan objek sita adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor, logam mulia dan saldo rekening.

    “Selain itu terdapat pula barang tidak bergerak berupa tanah yang akan turut dilakukan penyitaan,” tuturnya.

    Dari 5 KPP saja, dilakukan penyitaan aset berupa 1 unit mobil Hiace, 3 unit sepeda motor dan 1 rekening bank dengan taksiran nilai sebesar Rp 772 juta. Tindakan penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka upaya penagihan utang pajak senilai Rp 25 miliar

    Pekan Sita Serentak merupakan rangkaian dari tindakan penagihan setelah dilakukan pendekatan persuasif kepada Penunggak Pajak melalui penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis atas utang pajak. Apabila sudah lewat 21 hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi utang Pajak, maka dapat diterbitkan Surat Paksa.

    Selanjutnya jika setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan namun utang tersebut belum dilunasi, maka dapat diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

    (aid/rrd)

  • Bank Mega Syariah Siapkan Layanan Pembiayaan Haji yang Ramah di Kantong

    Bank Mega Syariah Siapkan Layanan Pembiayaan Haji yang Ramah di Kantong

    Jakarta –

    Bank Mega Syariah menyediakan layanan untuk calon jemaah haji yang menyiapkan pembiayaan ibadah haji bernama Flexi Mitra Mabrur. Program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berangkat haji lebih cepat dan tetap ringan di kantong.

    Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa 5 juta calon jemaah haji menunggu antrian keberangkatan dengan rata-rata waktu tunggu mulai dari 20 hingga 47 tahun tergantung wilayah domisili.

    Lamanya waktu tunggu keberangkatan haji reguler membuat haji khusus menjadi alternatif yang dapat dilirik karena memiliki waktu tunggu yang jauh lebih singkat, yakni sekitar 5 hingga 7 tahun. Namun demikian, biaya haji khusus yang cukup tinggi membuat banyak masyarakat kesulitan untuk menjangkaunya.

    Selain menabung, masyarakat dapat memperoleh biaya persiapan haji khusus melalui pembiayaan haji, salah satunya pembiayaan yang dimiliki Bank Mega Syariah dengan nama Flexi Mitra Mabrur.

    Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah, Raksa Jatnika Budi mengatakan program tersebut tanpa menggunakan agunan Bank Mega Syariah untuk kebutuhan dana pembelian porsi haji ataupun pelunasan haji yang sudah termasuk dengan jasa pengurusan pendaftaran porsi Haji Khusus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) rekanan Bank Mega Syariah.

    Flexi Mitra Mabrur hadir dengan tiga skema pembiayaan fleksibel. Pertama, pembiayaan untuk pembelian porsi haji. Kedua, pembiayaan pembelian porsi sekaligus biaya paket pelunasan haji. Ketiga, pembiayaan pelunasan haji.

    Flexi Mitra Mabrur juga memiliki cicilan yang relatif ringan mulai dari Rp 2 jutaan per bulan. Selain itu, produk ini juga menawarkan berbagai keuntungan antara lain layanan pengurusan pendaftaran dan pembatalan porsi Haji Khusus, jaminan asuransi jiwa 100%, serta didukung oleh PPIHK yang aman dan terpercaya.

    “Dengan Flexi Mitra Mabrur, nasabah dapat mengatur cash flow secara lebih terencana dalam mempersiapkan ibadah Haji. Pembiayaan yang ringan dan sesuai prinsip syariah memungkinkan calon jemaah mulai merencanakan keberangkatan dengan nyaman tanpa harus mengganggu kestabilan keuangan pribadi atau keluarga,” ujar Raksa dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    Menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag), total jemaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci mencapai 213.275 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah Gen Baby Boomers dan Gen X dimana total jemaah Haji didominasi oleh usia 50-60 tahun (mencapai 33,5%) dan usia 60-70 tahun (sebesar 26,5%).

    Sementara itu, untuk jemaah berusia di bawah 40 tahun, jumlahnya hanya sekitar 8,5%, yang menandakan masih rendahnya partisipasi usia muda, khususnya Gen Milenial dan Gen Z, dalam ibadah haji. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya atau prioritas keuangan.

    Maka dari itu, Raksa menilai kehadiran Flexi Mitra Mabrur juga dapat menjawab kebutuhan Haji masyarakat untuk merencanakan Ibadah Haji sejak dini. Bank Mega Syariah berkomitmen memberikan kemudahan berhaji bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan semangat GenHajj – Haji untuk Semua, yang digalakkan perusahaan untuk membuka kesempatan dan kesiapan berhaji untuk kalangan generasi muda, seperti Gen Z dan Milenial maupun generasi yang lebih matang seperti Gen X.

    “Sebagai umat muslim, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban bila mampu. Mampu itu bisa direncanakan, diusahakan dan dipersiapkan. Bank Mega Syariah hadir untuk mewujudkan impian berhaji dengan solusi keuangan yang terpercaya seperti Flexi Mitra Mabrur maupun Tabungan Haji IB,” tambah Raksa.

    Per Maret 2025, pembiayaan di program Flexi Mitra Mabrur tumbuh lebih dari 40,9% dibandingkan Maret 2025. Kemudian diperkirakan dapat berkontribusi sebesar lebih dari 8% terhadap total pembiayaan konsumer di tahun 2025.

    Sementara, total pembiayaan konsumer hingga Maret 2025 tercatat tumbuh lebih dari 38% dari Maret 2024 dan berkontribusi sekitar 5,59% terhadap total pembiayaan.

    (rea/ara)

  • Industri Tembakau Tertekan, Pengusaha Minta Cukai Rokok Tak Naik

    Industri Tembakau Tertekan, Pengusaha Minta Cukai Rokok Tak Naik

    Jakarta –

    Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada periode 2026-2029. Hal ini akan membuat industri hasil tembakau (IHT) Indonesia semakin terpuruk.

    Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tengah menyusun peta jalan (roadmap) kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok untuk periode 2026-2029.

    Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI Henry Najoan mengatakan kondisi IHT di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan maraknya rokok ilegal yang beredar di masyarakat imbas adanya kenaikan cukai 2023-2024 lalu.

    “Industri hasil tembakau legal saat ini situasinya tidak sedang baik-baik saja. Maka itu, GAPPRI mendorong pemerintah tidak menaikkan tarif cukai dan HJE tahun 2026 – 2028 agar IHT bisa pulih terutama dari tekanan rokok murah yang tidak jelas asal dan produsennya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

    Henry menyampaikan, kebijakan kenaikan cukai multi years periode 2023-2024 yang rata-rata kenaikannya 10% terlalu tinggi. Ia bilang kenaikan ini mengakibatkan rokok terutama golongan I mengalami trade fall. Di sisi lain, situasi itu dimanfaatkan oleh produsen rokok murah yang tak jelas prosesnya untuk melebarkan pasar.

    “Kebijakan 2023-2024 di atas nilai keekonomian, sehingga target penerimaan selalu tidak tercapai,” katanya.

    GAPPRI juga meminta agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait industri hasil tembakau (IHT) dilibatkan dalam penyusunan Peta Jalan (Roadmap) kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) periode 2026-2029. Hal ini guna memastikan keseimbangan yang inklusif dan berkeadilan antara aspek kesehatan, tenaga kerja lHT, pertanian tembakau dan cengkeh.

    Henry mengatakan, selama ini kepastian usaha di IHT kerap kali mendapatkan hambatan. Misalnya kebijakan waktu pengumuman Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), kerapkali pada akhir tahun sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan bisnis.

    “GAPPRI berharap, penyusunan roadmap kebijakan cukai 2026-2029 dilakukan secara komprehensif, transparan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri dan perekonomian nasional,” katanya.

    Selain itu, GAPPRI mewanti-wanti agar pemerintah tidak melakukan penyederhanaan tarif (simplifikasi), mengingat dampaknya yang justru lebih besar dibanding manfaatnya.

    “Simplifikasi tarif justru akan membuat harga produk tembakau naik tinggi, yang membuat sulit bersaing dengan rokok yang tak jelas proses dan produsennya,” tegas Henry Najoan.

    (rrd/rrd)

  • Pengusaha Ngeluh Premanisme Ganggu Investasi, Minta Pemerintah Turun Tangan

    Pengusaha Ngeluh Premanisme Ganggu Investasi, Minta Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah untuk membenahi iklim investasi agar terhindar dari aksi premanisme. Pasalnya, aksi tersebut dinilai sangat mengganggu investasi masuk ke Indonesia.

    Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, mengaku telah berbicara dengan pemerintah terkait aksi premanisme. Dalam pertemuan tersebut, APINDO meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam menekan aksi premanisme.

    “Kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Makanya pemerintah juga sudah (melakukan) tindakan-tindakan lah, gimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha di dalam menjalankan operasional. Jelas ini sangat mengganggu,” kata Shinta kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Shinta menegaskan, aksi premanisme yang kerap kali memungut biaya-biaya secara liar tidak bisa dibenarkan. Apalagi, aksi itu sudah berlangsung sejak lama.

    “Sebenarnya ini bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka. Dan mungkin sekarang juga jadi lebih banyak yang berani untuk bicara,” jelasnya.

    Namun begitu, Shinta tak menyebut jumlah kerugian yang ditaksir akibat aksi premanisme tersebut. Pasalnya, besaran pungutan liar yang diminta preman berbeda di tiap daerah.

    “Kita nggak bisa ini kan translate ke biaya ekonomi berapa, tapi yang jelas kita melihat bahwa memang ini mengganggu lah daripada ekosistem investasi di Indonesia,” tutupnya.

    Untuk diketahui, kasus premanisme kembali mencuat beberapa waktu lalu. Namun bukan pada skala personal, aksi premanisme ini bahkan disebut-sebut menggoyang citra Indonesia di mata para investor.

    Peristiwa yang dimaksud adalah gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD. Hal ini mencuat kala Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memaparkan kejadian tersebut saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    Eddy mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Ia menyebut, rasa aman perlu ditingkatkan agar para investor merasa nyaman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy, dikutip dari detikOto.

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” lanjut Eddy.

    (acd/acd)

  • Tol Betung-Jambi Seksi IV Sudah 80%, Ditarget Rampung 2026

    Tol Betung-Jambi Seksi IV Sudah 80%, Ditarget Rampung 2026

    Jakarta –

    PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) melaporkan progres pekerjaan proyek Tol Betung-Jambi Seksi IV telah mencapai 80% hingga akhir Maret 2025. Tol yang berlokasi di Sumatera Selatan ini ditargetkan rampung pada 2026 mendatang.

    Direktur Operasi III HKI Aditya Novendra Jaya mengatakan, pekerjaan proyek Tol Betung-Jambi Seksi IV secara keseluruhan memiliki mainroad sepanjang 18,5 km. Tol ini akan menghubungkan Kelurahan Tempino dan Kelurahan Pijoan, yang nantinya dapat menghadirkan kemudahan konektivitas di Sumatra Selatan.

    “Sampai dengan akhir Maret 2025, progres proyek Jalan Tol Betung-Jambi Seksi IV telah mencapai 80%,” kata Aditya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

    Sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan HKI yakni pekerjaan rigid pada mainroad sepanjang 10,59 km dan erection girder di sepuluh titik. Selain itu, fasilitas utama seperti rest area yang akan dilengkapi dengan masjid dan foodcourt juga sedang dibangun guna menambah kenyamanan bagi pengguna tol.

    Dalam proses kontruksi yang dilakukan, HKI menggunakan beberapa teknologi yang membantu memudahkan pengerjaan proyek seperti terrestrial laser scanner. Tujuan dari penggunaan alat ini adalah untuk membuat model 3D dan pengukuran volume beton struktur. Teknologi ini memiliki akurasi tinggi dalam pengukuran serta dokumentasi detail dan presisi.

    Selain penggunaan terrestrial laser scanner, kontruksi Jalan Tol Betung-Jambi Seksi IV juga mengimplementasikan fotogrametri untuk mendokumentasikan progres kontruksi yang terbangun, serta untuk opname progres pekerjaan timbunan tanah. Penggunaan fotogrametri ini memiliki kelebihan akuisisi data topografi yang lebih cepat dan lebih luas.

    Apabila Jalan Tol Betung-Jambi Seksi IV ini nantinya dioperasikan, tol ini akan mempercepat perjalanan dari Tempino ke Pijoan atau sebaliknya yang awalnya membutuhkan waktu kurang lebih satu jam menjadi kurang lebih 30 menit. Tol ini nantinya juga akan terhubung dengan Jalan Tol Betung-Jambi Seksi III yang kini sudah beroperasi.

    “Kami mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pembangunan Jalan Tol Betung-Jambi Seksi IV dapat dilaksanakan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” katanya.

    Ditarget Rampung 2026

    Sebelumnya, Executive Vice President (EVP) PT Hutama Karya (HK), Adjib Al Hakim memaparkan, Tol Betung-Tempino-Jambi akan memiliki total panjang mencapai 170 Km dan terbagi ke dalam 4 seksi. Ia juga bilang, konstruksi jalan Tol Betung – Tempino-Jambi ditargetkan rampung dan akan tersambung penuh pada kuartal IV 2026.

    “Proyek ini terbagi ke dalam empat seksi, yaitu Seksi 1, 2, dan 4 yang masing-masing direncanakan penyelesaiannya bertahap mulai Juni 2025 hingga kuartal 4 tahun 2026. Sementara Seksi 3 Ruas Tol Bayung Lencir-Tempino telah beroperasi,” kata Adjib dalam keterangan resminya, Senin (14/4/2025).

    (acd/acd)

  • Prabowo Undang Pengusaha Korsel Usai Heboh LG Mundur dari Proyek Baterai

    Prabowo Undang Pengusaha Korsel Usai Heboh LG Mundur dari Proyek Baterai

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima rombongan pengusaha Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea Selatan (The Federation of Korean Industries/FKI). Beberapa pengusaha dari perusahaan besar tampak hadir dalam pertemuan ini seperti dari Lotte Group

    Pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Beberapa perwakilan perusahaan yang hadir mulai dari Lotte Group, LG Group, Samsung, hingga Hyundai. Prabowo sempat menyapa para bos-bos perusahaan asal Korea yang rombongannya dipimpin langsung oleh Vice Chairman FKI Kim Chang-beom.

    Pertemuan ini sendiri dihelat untuk mempererat hubungan ekonomi. Selain itu pertemuan tersebut bakal memperluas serta meningkatkan peluang kerja sama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai sektor strategis.

    Di sisi lain, pertemuan yang ini juga dihelat usai gonjang-ganjing investasi LG di Indonesia. LG dikabarkan mundur dari proyek baterai kendaraan listrik senilai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 164 triliun (kurs Rp 16.800/US$) di Indonesia.

    Konsorsium yang meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp dan mitra lainnya akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan BUMN dalam proyek baterai.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebelumnya mengatakan LG bukan hengkang, melainkan didepak dari proyek baterai kendaraan listrik.

    Pemerintah meminta agar LG keluar dari proyek tersebut. Rosan menjelaskan hal itu dilakukan usai Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia memberikan surat resmi untuk LG soal permintaan keluar dari proyek ekosistem baterai listrik Rp 164 triliun. Surat itu, kata Rosan, dikirimkan Bahlil secara langsung ke LG pada tanggal 31 Januari 2025.

    Alasannya, pemerintah menilai LG terlalu lama dalam proses negosiasi proyek daripada merealisasikan investasinya tersebut. Bila dihitung sejak kesepakatan awal proyek ini yang sudah dilakukan sejak 2020, sudah lima tahun sendiri LG tak kunjung merealisasikan investasinya.

    “Selama ini dikatakan dari sana memutus, sebetulnya lebih tepatnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat resmi tertanggal 31 Januari 2025, diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Kenapa? Karena memang negosiasi ini berjalan terlalu lama, kita ingin semua berjalan dengan baik dan cepat,” beber Rosan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

    “Karena negosiasi sudah berlangsung 5 tahun, nggak mungkin kan proyek itu berjalan lama gitu kan, maka dikeluarkan sama pak bahlil dikirimkan Pak Bahlil ke LG Chem dan LG Energy Solution,” katanya melanjutkan.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat disinggung soal pertemuan ini apakah akan membahas soal mundurnya LG. Namun, membahas semua potensi investasi dari berbagai perusahaan yang lain.

    “Pertemuan sama Korea. Kita tidak bicara hanya LG di sini, kita bicara Lotte, Hyundai, dan yang lain,” kata Airlangga ketika tiba di Istana Kepresidenan untuk mendampingi Prabowo.

    (acd/acd)

  • Mau Investasi, Pengusaha Korsel Minta Pemerintah Hapus Hambatan Impor

    Mau Investasi, Pengusaha Korsel Minta Pemerintah Hapus Hambatan Impor

    Jakarta –

    Delegasi Federation of Korean Industries (FKI) meminta pemerintah Indonesia memperbaiki regulasi yang menghambat impor. Hal itu diungkap dalam acara Business Roundtable di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Ketua Delegasi FKI sekaligus Ketua LOTTE Group Shin Dongbin mengatakan, perbaikan diperlukan untuk mendukung investasi Korea Selatan di Indonesia. Ia mengatakan, FKI hendak berinvestasi pada sektor-sektor kunci di Indonesia, seperti semikonduktor, infrastruktur, hingga keuangan.

    “Untuk mewujudkan semua ini, kami mengharapkan dukungan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai serta perbaikan regulasi, termasuk penghapusan hambatan-hambatan impor,” kata Shin dalam sambutannya di acara Business Roundtable, The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Adapun saat ini, Shin mengatakan Korea Selatan telah menggelontorkan dana investasi langsung ke Indonesia sebesar US$ 2,28 miliar pada 2023. Angka tersebut diklaim meningkat lebih dari 54% dibanding tahun sebelumnya.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa dunia usaha Korea semakin memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat penting,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menekankan pentingnya kolaborasi di berbagai proyek strategis. Kolaborasi ini dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

    Shinta juga menyebut, pemerintah akan melakukan reformasi iklim investasi di Indonesia dengan berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi serta meningkatkan transparansi agar lebih berkeadilan bagi para investor.

    “Kami menegaskan komitmen kami untuk bekerja sama erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk lebih menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan persaingan yang adil bagi semua investor, termasuk mitra Korea kami,” kata Shinta.

    (acd/acd)