Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bulog Dicecar DPR soal Beras Impor Berkutu, Rp 3,6 T Duit Negara Sia-sia

    Bulog Dicecar DPR soal Beras Impor Berkutu, Rp 3,6 T Duit Negara Sia-sia

    Jakarta –

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti temuan stok beras impor yang berkutu di gudang Bulog. Setidaknya, ada 300.000 ton beras berkutu.

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut hal tersebut membuat Rp 3,6 triliun terbuang sia-sia berdasarkan hitungannya. Dia mengingatkan agar hal serupa tidak terjadi lagi dan segera dimitigasi.

    Mufti juga menyoroti gudang milik Bulog yang terbatas. Menurut dia, Bulog dapat menggunakan gudang-gudang instansi lain yang telah bekerja sama. Pada kesempatan tersebut, Mufti juga menanyakan standar gudang yang digunakan Bulog.

    “Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton x 1.000 kg x Rp 12.000 itu duitnya banyak sekali, pak Rp 3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia pak Novi. Saya yakin ini bukan di eranya bapak yang baru terjadi hari ini, tapi harapan kami apa yang terjadi itu untuk bagi aman dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia ini,” kata Mufti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengatakan kondisi beras tersebut masih dalam kondisi baik. Pihaknya juga melakukan pemeliharaan secara berkala.

    “Beras 300 ribu ton kemarin itu adalah usianya memang antara simpan 6 bulan, cuma masih dalam kondisi baik. Kita melaksanakan pemeliharaan itu secara berkala dan sudah dilaksanakan kemarin beras yang ada,” jawab Novi.

    Standar gudang yang dibutuhkan Bulog, yakni mempunyai bangunan yang kokoh hingga akses yang mudah. “Standar gudang ini bangunan tentunya yang kokoh untuk penyimpanan. Kemudian mudah akses dan jalan keluar,” imbuh Novi.

    (rea/ara)

  • Oknum Ormas Ganggu Pabrik BYD, Menperin Janji Berantas Premanisme

    Oknum Ormas Ganggu Pabrik BYD, Menperin Janji Berantas Premanisme

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan aksi premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas) harus diberantas. Isu ini belakangan menjadi sorotan, khususnya terkait oknum ormas yang mengganggu pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat.

    Agus menyatakan, aksi premanisme bisa mengganggu upaya pemerintah membangun iklim investasi yang baik. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lapangan.

    “Premanisme memang nggak boleh terjadi, karena itu pasti akan mengganggu upaya kita untuk menciptakan investment climate yang bagus, yang baik. Jadi, pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk memberantas premanisme yang terjadi di lapangan,” ujar Agus di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Agus menyatakan, pemerintah siap hadir memberantas premanisme di kawasan industri. Tak hanya sebatas itu, kata dia, premanisme harus dimusnahkan di semua sektor kehidupan.

    “Kita perlu untuk memberikan sinyal bahwa negara hadir, negara hadir dalam rangka memberantas premanisme yang ada di industri. Sebenarnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tapi di semua sektor kehidupan,” tegas Agus.

    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, dilaporkan sempat diganggu aksi premanisme oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    Terkait ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut isu premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi. Efek negatifnya tak hanya dirasakan oleh perusahaan melainkan dapat berdampak pada citra Indonesia di mata investor.

    Apalagi di situasi saat ini menarik investasi ke Indonesia bukan persoalan mudah. Banyak negara semakin protektif dan terus berlomba mendatangkan investasi ke negaranya.

    “Indonesia itu (dianggap) tidak aman, Indonesia itu premanisme dan segala macam, ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah,” tutur Nurul, Rabu (23/4/2025).

    (ily/ara)

  • 493 Daerah di Indonesia Masih Tergantung Duit Pusat

    493 Daerah di Indonesia Masih Tergantung Duit Pusat

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan masih ada 493 daerah yang saat ini kapasitas anggaran fiskalnya lemah. Totalnya sendiri di Indonesia ada 546 daerah.

    Terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 493 daerah di antaranya memiliki fiskal lemah.

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kondisi fiskal yang lemah terjadi ketika sebuah daerah memiliki pendapatan daerah yang bergantung dari transfer pusat saja.

    Sementara yang memiliki kondisi fiskal kuat adalah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer anggaran dari pusat.

    Ada juga yang memiliki pendapatan asli daerah yang seimbang dengan transfer anggaran dari pusat dilabeli sebagai daerah dengan kapasitas fiskal sedang.

    “Ada 493 daerah dari 546 daerah masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujar Ribka dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (29/4/2025).

    Nah jumlah daerah yang dilabeli kapasitas fiskal kuat hanya sekitar 26 daerah saja, terdiri dari 11 kota, 4 kabupaten, dan 11 provinsi. Sementara yang dilabeli kapasitas fiskal sedang sekitar 27 daerah, terdiri dari 12 kota, 4 kabupaten, dan 12 provinsi.

    Secara total di tahun anggaran 2025 ada anggaran transfer ke daerah senilai Rp 848,52 triliun. Terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan DIY, dana insentif fiskal, hingga dana bagi hasil (DBH).

    (hal/fdl)

  • Wamen BUMN Sebut RI Bisa Jadi Pemain Kunci Perbankan Syariah Global

    Wamen BUMN Sebut RI Bisa Jadi Pemain Kunci Perbankan Syariah Global

    Jakarta –

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani membuka ajang BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 di di The Ritz – Carlton Pacific Place, Jakarta hari ini. Dalam sambutannya, Kartika atau yang akrab disapa Tiko mengatakan Indonesia dengan populasi muslim terbesar dapat menjadi pemain kunci di tataran perbankan syariah global.

    Menurut Tiko, Indonesia juga berpotensi untuk mengendalikan sektor konsumer dengan produk layanan perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif.

    “BSI masuk 10 besar Global Islamic Bank memperlihatkan kuatnya preferensi layanan perbankan syariah. Inovasi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara supply dan demand di industri keuangan dan perbankan syariah. Inovasi juga dapat mem-boosting industri halal di Indonesia,” ujar Tiko, Selasa (29/4/2025).

    Meski demikian, Tiko mengatakan industri halal masih menghadapi banyak tantangan, seperti proses sertifikasi halal, belum tercapainya struktur industri halal yang ideal di Indonesia, hingga terbatasnya pengembangan logistik halal.

    “Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan industri halal dan menyediakan solusi pada setiap aspek rantai pasok industri halal,” katanya dikutip dari Antara.

    Dalam hal ini, Tiko menyampaikan bank syariah dapat berkontribusi untuk mendorong penawaran melalui pembiayaan pada sektor-sektor strategis nasional, khususnya dengan berfokus pada hilirisasi industri halal.

    Selain itu, bank syariah dapat memprioritaskan sektor halal dalam portofolio pembiayaannya dan ikut mendorong nasabah untuk mengejar sertifikasi halal.

    “Melalui langkah ini, bank syariah dapat memberikan solusi konkret di seluruh rantai nilai industri halal, membantu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi halal secara keseluruhan,” ujar Tiko.

    Sementara itu Plt. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Bob T. Ananta mengatakan BSI GIFS saat ini menjadi salah satu agenda konferensi ekonomi akbar berskala internasional yang diselenggarakan perseroan.

    Mengusung tema ‘Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth’, BSI GIFS 2025 menjadi upaya BSI dalam menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional berstandar global.

    “Selain agenda literasi, BSI GIFS tidak sekadar menjadi forum yang hanya berbicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan itu sendiri. Namun selalu difokuskan untuk menjadi forum yang menunjukkan relevansi ekonomi syariah dengan isu dan tujuan ekonomi nasional dan global. Bagaimana ekonomi syariah berkontribusi pada ekonomi dan target pembangunan secara luas,” kata Bob.

    (prf/ega)

  • OJK Terima Permohonan Muhammadiyah Ubah BPR Jadi BPR Syariah

    OJK Terima Permohonan Muhammadiyah Ubah BPR Jadi BPR Syariah

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait rencana Muhammadiyah mendirikan bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Dian Ediana Rae menegaskan belum menerima permohonan pendirian bank baru.

    Pihaknya mengaku telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah.

    “OJK telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha BPR milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah, bukan pendirian bank baru,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    OJK telah berkoordinasi dengan pemilik dan direksi BPR dimaksud untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses konversi. Kemudian meminta BPR mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan.

    “(OJK juga) meminta BPR untuk mempersiapkan SDM yang dibutuhkan baik untuk beroperasi sebagai BPRS baik di level Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, hingga pegawai operasional,” imbuh Dian.

    Sebelumnya, Muhammadiyah dikabarkan akan mencaplok KB Bukopin Syariah. Menanggapi hal tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan regulator belum menerima surat permohonan akuisisi dari ormas Islam itu, terutama akuisisi atas KB Bukopin Syariah. Dikabarkan Muhammadiyah berminat untuk mengakuisisi KB Bukopin Syariah.

    “OJK belum menerima surat permohonan akuisisi atas KB Bukopin Syariah,” kata dia dalam keterangannya, ditulis Senin (15/7/2024).

    (rea/ara)

  • IPA Convex 2025 Juga Undang Mahasiswa Hadir

    IPA Convex 2025 Juga Undang Mahasiswa Hadir

    Jakarta –

    Indonesian Petroleum Association (IPA) kembali akan menggelar konvensi dan pameran industri hulu minyak dan gas (migas) pada 20-22 Mei 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Gelaran yang dikenal dengan sebutan IPA Convention & Exhibition (“IPA Convex”) ini diadakan IPA untuk ke-49 kalinya. Panitia IPA Convex tidak saja mengundang professional pelaku industri di sektor hulu migas, tetapi lebih daripada itu panitia juga mengundang seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa untuk hadir melihat kondisi terbaru dan masa depan dari industri hulu migas.

    Dengan mengusung tema “Delivering Growth with Energy Resilience in Lower Carbon Environment,” Panitia IPA Convex 2025 ingin menegaskan bahwa peran sektor migas Indonesia bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki dampak berganda (multiplier effect) pada sektor perekonomian lainnya, sehingga pada akhirnya dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang ditetapkan pemerintah.

    Ketua IPA Convex 2025, Hariadi Budiman, mengungkapkan bahwa panitia juga melibatkan para mahasiswa dalam penyelenggaraan IPA Convex selama tiga hari nanti di ICE BSD City. Tercatat, ada 10 universitas yang terlibat dalam program Youth@IPAConvex tersebut. Adapun beberapa acara dalam rangkaian Youth@IPAConvex, di antaranya IPA Goes to Campus, Student Debate Competition, Student Showcase, Student Volunteers, Student Meets the Global Executive, hingga Student Meets the IPA Board. “Kita banyak mengadakan acara yang melibatkan student, karena kita melihat student itu penting. Mereka generasi muda yang akan menjadi pengganti pemimpin-pemimpin di masa depan,” katanya saat ditemui detikcom di Universitas Pertamina, Jakarta belum lama ini.

    Untuk diketahui, berdasarkan data Reforminer selama periode 2010 hingga 2024, sektor hulu migas berkontribusi rata-rata sekitar Rp 192,32 triliun per tahun terhadap APBN yang terdiri dari PNBP sebesar Rp 129,62 triliun dan PPh migas sebesar Rp 62,70 triliun. Di sisi lain, sektor hulu migas juga diketahui berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi nasional dengan nilai rata-rata mencapai Rp 197,20 triliun per tahun. Artinya, menurut Hariadi, masih banyak peluang kerja di sektor migas.

    Dia menambahkan, industri migas masih prospektif menyerap tenaga kerja, baik fresh graduate atau lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman. Serapan tenaga kerja ini juga berkaitan dengan multiplier efek dari sektor migas itu sendiri. “Masih banyak (peluang kerja), walaupun (kontribusi penerimaan negara) makin kecil, karena resource (migas) kita makin kecil. Penyerapan tenaga kerjanya masih banyak dan tenaga kerjanya adalah tenaga kerja terdidik, yang berpendidikan sarjana atau paling nggak D3,” ungkapnya.

    Adapun sebelumnya, IPA Convex 2025 sendiri menggelar Student Debate IPA Convex 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa (15/4). Dalam acara tersebut, peserta saling mengadu gagasan terkait isu energi. Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, secara terpisah mengatakan bahwa acara ini ditujukan untuk mempertajam pemahaman generasi muda tentang isu energi, dari tantangan teknis hingga strategi masa depan, sekaligus melatih mereka menjadi pemimpin visioner di industri energi Indonesia.

    “Generasi muda adalah kunci masa depan energi. Debat ini bukan sekadar lomba, tetapi wadah untuk mengasah pemikiran kritis dan solutif mereka terhadap dinamika industri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

    Marjolijn menambahkan acara ini akan mempertemukan delapan tim terbaik dari Universitas Pertamina, Politeknik Energi & Mineral Akamigas, Institut Teknologi Bandung, STT Migas Balikpapan, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

    Ia mengatakan, dari delapan tim tersebut bersaing sengit untuk lolos ke babak final yang akan digelar pada IPA Convex ke-49 di ICE BSD City, Tangerang, 20-22 Mei 2025.

    Baca terus informasi terbaru terkait IPA Convex 2025 di dtk.id/ipaconvex2025

    (kil/kil)

  • Apa Itu TKDN? Ini Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya

    Apa Itu TKDN? Ini Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya

    Jakarta –

    Belakangan ini sedang ramai jadi perbincangan mengenai TKDN. Sebab, pemerintah Indonesia berencana akan merelaksasi aturan TKDN agar dibuat lebih fleksibel. Apa itu TKDN?

    Sebelumnya diberitakan detikFinance, pemerintah akan merelaksasi TKDN sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). Indonesia terkena tarif impor hingga 47%.

    Dengan adanya rencana pelonggaran TKDN, hal ini justru berpotensi menurunkan utilisasi industri elektronik dalam negeri. Hal itu dapat memicu larinya investor ke luar negeri hingga menyebabkan penjualan produsen dalam negeri menurun.

    “Penurunan utilisasi industri, terutama produk yang dibeli melalui program TKDN, dan ketidakpastian regulasi ini akan membuat keraguan dan pengalihan investasi sektor elektronik keluar Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman, dalam keterangan resminya.

    Lantas, apa itu TKDN? Lalu apa tujuan dari TKDN? Simak pembahasannya dalam artikel ini.

    Apa Itu TKDN?

    TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah standar yang diterapkan untuk menentukan persentase penggunaan produk lokal dalam suatu barang atau jasa. Adanya kebijakan sertifikasi TKDN dapat memberikan keuntungan pada bidang industri.

    Mengutip laman Hukum Online, kebijakan TKDN dilakukan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri serta mendukung pertumbuhan industri lokal. Selain itu, TKDN juga dapat mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri.

    TKDN termasuk biaya pengangkutan dalam penawaran harga jasa maupun barang. TKDN juga menjadi preferensi pemenang tender di beberapa instansi pemerintahan.

    Pada bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong oleh pemerintah agar meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Jadi, alat-alat berat yang digunakan boleh saja berasal dari luar negeri, tetapi perakitannya harus di Indonesia.

    Adapun batas minimal TKDN yang ditetapkan adalah 25%. Namun, agar bisa memenuhi kewajiban penggunaan produk dalam negeri, TKDN harus dijumlahkan dengan syarat BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) dan mencapai minimal 40%.

    Dasar Hukum Aturan TKDN

    Dasar hukum mengenai TKDN di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Selain itu, terdapat sejumlah aturan lain mengenai TKDN yang tertuang dalam Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri.

    Misalnya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Tujuan TKDN

    Tujuan utama TKDN adalah untuk memberdayakan industri dalam negeri agar lebih kompetitif. Selain itu, ada sejumlah tujuan lain dari TKDN, yakni:

    1. Meningkatkan Penggunaan Produksi dalam Negeri

    Mengutip laman Research Binus, TKDN bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri yang berkaitan dengan kualitas produk atau komponen yang dihasilkan selama proses produksi.

    2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

    Apabila kualitas produk atau komponen yang dihasilkan meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah produksi. Hal ini turut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang meningkat.

    3. Penghematan Devisa

    Penggunaan komponen hasil produksi dalam negeri berarti dapat mengurangi biaya penyediaan komponen dari luar negeri.

    4. Mendorong P3DN

    Penerapan TKDN dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan industri domestik merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk mendorong P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

    Jenis Perhitungan TKDN

    Terdapat tiga jenis komponen perhitungan atau penilaian produk barang dan jasa TKDN. Jenis perhitungan ini ditujukkan pada perusahaan yang dipersyaratkan untuk memiliki TKDN barang dan jasa yang dimiliki

    Mengutip laman Sucofindo, berikut jenis-jenis perhitungan TKDN:

    1. Perhitungan Komponen dalam Negeri Pada Barang

    Perhitungan TKDN barang menghitung persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, kewarganegaraan tenaga kerja, serta kepemilikan dan negara asal alat kerja dipakai.

    Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis barang. Apabila perusahaan memproduksi sejumlah jenis barang dengan menggunakan proses produksi dan bahan baku yang berbeda, maka perlu dilakukan TKDN pada setiap jenis barang tersebut.

    2. Perhitungan Komponen dalam Negeri Pada Jasa

    Perhitungan komponen TKDN jasa memperhitungkan tenaga kerja, alat dan fasilitas kerja, serta jasa umum yang digunakan dalam melakukan jasa yang diperdagangkan. Biaya yang diperhitungkan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (On Site).

    3. Perhitungan Komponen dalam Negeri Barang dan Jasa

    Jenis perhitungan TKDN ini merupakan kombinasi dari perhitungan sebelumnya. Jadi, perhitungan komponen lokal atas bahan baku/material yang digunakan dan peralatan kerja digabung dengan tenaga kerja, jasa umum, konstruksi/fabrikasi, dan fasilitas kerja.

    Semakin banyak komponen-komponen tersebut yang berasal dari dalam negeri, maka semakin tinggi pula nilai TKDN atas produk tersebut.

    Demikian penjelasan mengenai TKDN, mulai dari pengertian, tujuan, hingga dasar hukumnya. Semoga bermanfaat.

    (ilf/fds)

  • OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan uji stres terhadap perbankan untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pihaknya terus melakukan uji stres (stress test) secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi.

    “OJK melakukan stress test baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi, termasuk pengaruh penerapan tarif impor AS dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perbankan,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    Sejauh ini, pihaknya menilai bahwa rasio permodalan (CAR) perbankan tergolong tinggi dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pada Februari 2025, kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga, di mana NPL gross 2,22% dan NPL Net 0,81% serta LaR 9,77%.

    Kredit perbankan tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,30% secara tahunan menjadi Rp 7.825 triliun dengan kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,62%, diikuti oleh kredit konsumsi 10,31%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 7,66%.

    “Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,93% yoy dan berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51%,” terang Dian.

    Pihaknya juga meminta kepada perbankan agar secara proaktif melakukan asesmen terhadap perkembangan yang terjadi di global maupun domestik dan mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dimaksud. Selain itu, OJK terus berupaya memperkuat fondasi sistem keuangan salah satunya melalui upaya pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi intermediasi perbankan di tengah gejolak global.

    Sementara itu, di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kebijakan tarif Trump, potensi perlambatan aktivitas ekspor impor, serta fluktuasi nilai tukar, sektor perbankan syariah tetap menunjukkan ketahanan akan efek rambatan yang muncul pada sektor perbankan secara keseluruhan.

    Secara nasional, perbankan syariah tercatat memiliki eksposur risiko pasar yang secara umum lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Dengan begitu, dapat berperan sebagai penopang stabilitas dalam sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Meski begitu, perbankan syariah tetap perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur tertentu.

    “OJK mendorong perbankan syariah semakin menguatkan awareness terhadap perkembangan makro ekonomi global maupun domestik, meminta perbankan syariah secara konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan assessment lanjutan terhadap debitur yang memiliki exposure pada sektor terdampak, dan melakukan mitigasi lebih dini terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi dari dampak kebijakan tarif. Perbankan syariah juga harus mampu mencari peluang yang timbul dari kondisi saat ini,” jelas Dian.

    (rea/ara)

  • Sepi Peminat, Motor Listrik Cuma Jadi ‘Pajangan’ Dealer

    Sepi Peminat, Motor Listrik Cuma Jadi ‘Pajangan’ Dealer

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, termasuk di antaranya pemberian insentif atau subsidi pembelian motor listrik. Namun hingga saat ini kebijakan pemberian subsidi tersebut tak kunjung terbit.

    Untuk diketahui, sebelumnya masyarakat bisa menerima subsidi hingga Rp 7 juta saat membeli motor listrik berupa potongan harga. Caranya, cukup datang ke dealer dengan membawa KTP. Tercatat total unit kendaraan yang diterima masyarakat bisa mencapai 60.857 berkat program ini pada 2024, naik dari 2023 yang mencapai 11.532.

    Namun dengan tidak adanya pemberian subsidi yang cukup besar itu membuat masyarakat jadi enggan membeli motor listrik?

    Berdasarkan pengamatan detikcom, Senin (28/4/2025), di beberapa dealer motor listrik menunjukkan penjualan unit yang mengalami penurunan. Unit-unit motor listrik tersebut seolah hanya menjadi pajangan di toko.

    Salah seorang penjaga dealer motor dan sepeda listrik di Jatinegara, Jakarta Timur, mengatakan saat ini jumlah pembelian motor listrik mengalami penurunan. Meski ia sendiri tidak bisa memastikan seberapa besar penurunan yang terjadi.

    Sebab selama ini, pembelian motor listrik di dealer tersebut dilakukan secara indent alias menggunakan proses pemesanan unit kendaraan di mana pembeli membayar tanda jadi dan menunggu unit tersebut siap diantarkan.

    Alih-alih pembelian motor listrik, menurutnya yang saat ini masih cukup banyak diburu masyarakat adalah unit sepeda listrik. Sebab jenis kendaraan satu ini masih cukup terjangkau dan dapat digunakan oleh lebih banyak orang.

    “Kebanyakan yang ke sini lebih pilih sepeda listrik sih pak, soalnya kan dia lebih murah dan bisa dipakai semua umur, kalau motor kan harus punya SIM,” terangnya saat ditemui detikcom.

    “Kalau untuk motor kita memang inden dari dulu. Kalau untuk indennya sampai kapan dan juga untuk harganya belum ada info. Baru perkiraan, perkiraannya Rp 16 jutaan kalau nggak di Rp 17 jutaan. Kalau untuk motor listrik belum ada diskon dari subsidi, soalnya barangnya juga inden,” terangnya lagi.

    Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di dealer motor listrik lain yang tak jauh dari sana. Sebuah dealer lainnya mengatakan, penjualan di sana naik, tapi sebagian besar sepeda listrik, bukan motor listrik. Perbandingannya cukup jauh.

    “Masih lebih banyak sepeda listrik, karena lebih terjangkau harganya. Tapi kalau motor, masih tergantung kebutuhannya saja lah,” jelas penjaga dealer itu lagi.

    Berbeda dengan dealer sebelumnya, penjaga itu mengatakan di gerainya bekerja masih menjual unit motor listrik yang sudah mendapat subsidi, sehingga harga beli jadi lebih murah. Namun di dealer tersebut pembelian hanya bisa dilakukan tunai atau langsung lunas.

    “Kalau kita di sini cuma bisa cash sih, nggak bisa cicil atau kredit, soalnya kita nggak ada kerja sama. (Berarti ini unit dibeli dealer kemarin terus sekarang dijual lagi?) iya gitu,” paparnya.

    Pemerintah Jamin Motor Listrik Dapat Subsidi Lagi

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara kemungkinan subsidi Rp 7 juta untuk setiap pembelian unit kendaraan motor listrik diperpanjang di 2025.

    Ia mengatakan subsidi ini diberikan guna mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Meski ada kebijakan efisiensi anggaran, Airlangga menyebut program subsidi itu sudah mendapatkan persetujuan sehingga tidak akan terganggu.

    “Subsidi (motor listrik) harusnya masih tetap,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    “Mungkin (untuk diperpanjang) karena sudah setuju semua. Jadi program tidak terganggu,” ujarnya.

    Kebijakan itu disebut bakal segera diterapkan saat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait diterbitkan. “Ya segera (diterapkan). Begitu PMK keluar, ya (kebijakannya) jalan,” ujarnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Begini Prospek Perkembangan Aset Digital di Indonesia

    Begini Prospek Perkembangan Aset Digital di Indonesia

    Jakarta –

    Teknologi transformatif saat ini terus berkembang di Indonesia. Seperti blockchain dan sejumlah teknologi lainnya bisa membentuk masa depan keuangan Indonesia.

    Chief Investment Officer BRI Ventures Markus Liman Rahardja mengungkapkan perusahaan menjembatani kolaborasi yang bermakna antara institusi keuangan mapan dengan mitra teknologi inovatif.

    “Dengan menjembatani dua dunia ini, kami ingin mendorong pertumbuhan berkelanjutan, memperluas inklusi keuangan, dan mempercepat adopsi aset digital di Indonesia,” kata Markus dalam siaran pers, Senin (28/4/2025).

    Saat ini lebih dari 20 juta pengguna crypto, Indonesia kini menempati peringkat ketiga secara global dalam adopsi Web3-sebuah bukti nyata dari ekosistem yang berkembang pesat.

    “Kami melihat pertumbuhan signifikan dalam talenta developer, keterlibatan institusi, serta kejelasan regulasi yang bersama-sama membentuk fondasi untuk kemajuan jangka panjang. Di Coinvestasi, peran kami adalah menghubungkan ekosistem: memfasilitasi dialog, berbagi wawasan, dan menciptakan kolaborasi yang mendorong industri maju,” ujar Founder Coinvestasi Steven Suhadi.

    Lanskap tokenisasi dan blockchain di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh populasi muda dan dinamis, kelas menengah yang terus tumbuh, industri fintech yang berkembang, serta sistem pembayaran digital yang makin kuat.

    Kombinasi ini menjadi fondasi bagi gelombang inovasi blockchain berikutnya untuk berkembang dan bertumbuh secara masif.

    Project Wira, laporan yang dikembangkan oleh BRI Ventures, Saison Capital, D3 Labs, dan Tiger Research, menyoroti potensi blockchain untuk mentransformasi ekosistem keuangan Indonesia. Sebanyak 7% populasi Indonesia saat ini telah memiliki aset digital, melampaui jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 6,4 juta orang – menunjukkan potensi adopsi yang masih sangat besar.

    Inovasi telah bermunculan dalam bentuk uang digital, komoditas, obligasi, kredit karbon, hingga properti. Laporan ini memperkirakan bahwa permintaan terhadap tokenisasi aset di Indonesia dapat mencapai US$88 miliar pada tahun 2030.

    Program Akselerator untuk Startup Real-World Asset (RWA) yang Ingin Berekspansi ke Indonesia Tokenize Indonesia yang menyasar startup Real-World Asset (RWA) secara global, hadir setelah peluncuran laporan “Project Wira – Indonesia’s Asset Tokenization Opportunity” pada November 2024 yang mengidentifikasi potensi pasar tokenisasi aset di Indonesia sebesar US$88 miliar.

    Saison Capital, lengan investasi ventura dari perusahaan keuangan Jepang Credit Saison, bersama BRI Ventures, lengan investasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Coinvestasi, perusahaan media yang berfokus pada blockchain, secara resmi meluncurkan Tokenize Indonesia – sebuah program akselerator untuk mencari, mendanai, dan mendukung startup Real-World Asset (RWA) yang bergerak di bidang blockchain dan tokenisasi aset untuk berekspansi dan mengimplementasikan solusi mereka di Indonesia.

    Tokenize Indonesia akan berlangsung dari April hingga Agustus 2025. Startup terpilih akan menjalankan Proof of Concept (POC) dengan berbagai perusahaan ternama di Indonesia, termasuk BRI Ventures dan MDI Ventures, anak perusahaan Telkom Indonesia. Program ini akan ditutup pada Agustus dengan sesi demo day yang diselenggarakan dalam Coinfest Asia, festival crypto terbesar di Asia, pada 21-22 Agustus di Bali.

    Pengumuman peluncuran Tokenize Indonesia disampaikan dalam acara ONCHAIN 2025 – konferensi tahunan yang diprakarsai oleh Saison Capital, D3 Labs, Helix, dan Emurgo – yang mempertemukan investor, founder, dan pemimpin industri RWA dari sektor keuangan tradisional maupun fintech.

    Tahun ini, acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 500 peserta di Bangkok. “Di Saison Capital, kami percaya bahwa teknologi blockchain dan manfaat luasnya akan menjadi fondasi dalam membentuk masa depan keuangan yang inklusif, mentransformasi sistem keuangan yang ada, dan menciptakan akses yang lebih merata untuk semua. Meski kondisi pasar saat ini sedang volatil, kami tetap menjadi investor aktif dalam startup blockchain yang menyelesaikan permasalahan nyata di sektor keuangan. Kami percaya pentingnya menjalin kolaborasi dengan mitra strategis untuk memberikan dukungan nyata bagi para founder, dan kami senang menemukan mitra yang sevisi seperti BRI Ventures dan Coinvestasi,” ujar Qin En Looi, Partner di Saison Capital.

    (kil/kil)