Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Industri Nikel Lagi Sulit, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Antam?

    Industri Nikel Lagi Sulit, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Antam?

    Jakarta –

    Industri sektor nikel menghadapi banyak tantangan pada tahun ini. Keberlangsungan bisnis nikel PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pun menjadi pertanyaan apakah investasi yang dilakukan Antam bakal menguntungkan di masa depan atau justru membuatnya merugi.

    Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Paris Agreement membuat masa depan energi bersih dan hilirisasi nikel masih tanda tanya. Hal itu turut memberikan pengaruh terhadap bisnis nikel Antam.

    Beruntung pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mendorong energi bersih dan hilirisasi nikel. Dengan demikian ia optimis prospek bisnis nikel terhadap kinerja Antam akan tetap baik.

    “Masih ada prospek cukup baik dalam beberapa tahun ke depan saya melihatnya,” kata Komaidi kepada detikcom, Rabu (30/4/2025).

    Terkait harga nikel yang terus merosot karena pasokan dunia berlebih, Komaidi melihat akan ada pembalikan harga ketika ekonomi sudah mulai pulih.

    “Nanti kalau ekonominya sudah mulai pulih, pembalikan harga biasanya akan kembali sehingga saya kira nggak perlu ada kekhawatiran. Kalau yang namanya bisnis ya wajar naik turun,” ucapnya.

    Industri nikel memang sedang mengalami masa sulit terutama disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan harga nikel, kelebihan pasokan dan melemahnya permintaan global. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti larangan ekspor bijih nikel mentah juga turut berdampak pada industri ini.

    Seperti diketahui, Antam mengelola beberapa blok tambang nikel termasuk PT Sumberdaya Arindo (SDA) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Pada 2024, Antam memproduksi sekitar 9,94 juta wet metric ton (wmt) bijih nikel, meskipun sempat menargetkan 11 juta wmt.

    Selain itu, Antam mengoperasikan pabrik feronikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi). Antam juga memulai tahap awal commissioning pabrik feronikel baru di Halmahera Timur dengan kapasitas tambahan 13.500 TNi.

    Selain itu, pada Oktober 2024, Antam melalui anak perusahaannya PT Gag Nikel mengakuisisi 30% saham senilai US$ 102 juta di smelter milik PT Jiu Long Metal Industry, anak perusahaan Tsingshan Holding Group. Smelter ini terletak di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara dan menjadi bagian dari upaya Antam untuk memperkuat hilirisasi industri nikel di dalam negeri.

    (aid/rrd)

  • PIS Siap Hadapi Gejolak Global Imbas Tarif Trump

    PIS Siap Hadapi Gejolak Global Imbas Tarif Trump

    Jakarta –

    PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan kesiapannya dalam menghadapi ketidakpastian global imbas kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada puluhan negara dunia. Diketahui, Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 32% oleh Negeri Paman Sam tersebut.

    Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra menilai, ketidakpastian global imbas kebijakan Trump hanya bersifat temporer atau sementara. Kendati berdampak pada biaya pengiriman, ia menilai dampak kebijakan tersebut takkan pengaruhi pertumbuhan PIS.

    “Jadi, mungkin seperti yang Anda lihat, 3-4 tahun terakhir ini PIS mulai membuka bisnis lain di luar Indonesia agar kemampuan kami untuk memastikan ketahanan energi di Indonesia semakin hari semakin kuat,” kata Eka dalam acara Media Briefing Indonesia Maritime Week 2025 di Kaum Restoran, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Saat ini, Eka mengatakan PIS memiliki 62 rute internasional. Selain itu, PIS juga telah melakukan ekspansi dengan membangun kantor cabang di luar negeri, yakni Singapura, Dubai, hingga London yang tengah berproses.

    “Semoga kita akan memiliki kapal lain di bagian lain dunia. Jadi, kami dapat mencakup seluruh dunia pasokan dan permintaan kapal secara global,” ungkapnya.

    Ke depan, Eka menyebut PIS tidak hanya fokus pada pengelolaan terminal serta pengangkutan LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM), melainkan juga menjangkau bisnis kargo yang mengangkut beberapa komoditas baru seperti dry bulk, amonia, petrokimia, hingga CO2.

    “Kami telah membuat beberapa kolaborasi di negara Barat dan Timur, untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba (memperluas bisnis), perusahaan kami akan siap untuk bisnis baru ini,” tegasnya.

    Eka menambahkan, meningkatnya tensi geopolitik sebelumnya telah dihadapi PIS, seperti yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kala itu, PIS terpaksa meningkatkan biaya operasional pengirimannya untuk rute luar negeri.

    Di sisi biaya impor, Eka juga tak menampik ketegangan global berdampak pada ongkos pengiriman. Adapun saat ini, diketahui Indonesia masih menjadi importir minyak mentah dari AS dan beberapa negara Arab.

    Namun, Eka optimis hal tersebut dapat dimitigasi dengan baik. Ia pun menilai, ketidakpastian global hanya bersifat sementara.

    “Kami telah menghadapi tantangan ini beberapa tahun yang lalu. Dan kami percaya bahwa untuk membuat perusahaan yang kuat dalam pelayaran, kita perlu memaksimalkan pasar itu sendiri. Jadi, kami percaya bahwa tingkat biaya yang saat ini tidak terbayarkan bagi kami, ini hanya musiman,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Persaingan Tak Surutkan Semangat Agen BRILink Naik Level ke Juragan

    Persaingan Tak Surutkan Semangat Agen BRILink Naik Level ke Juragan

    Jakarta –

    Layanan perbankan semakin mudah diakses dalam genggaman. Tak heran bila banyak orang hanya butuh ponsel untuk melakukan transaksi.

    Meski demikian, keberadaan agen-agen bank nirkantor ternyata masih dibutuhkan. Itulah yang mendorong Nurkholik bergabung jadi agen BRILink setelah kurang lebih 12 tahun membuka usaha warung.

    Warungnya yang terletak di Jalan Kalibata Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu buka sejak 2009. Di depan warung ukuran 3×4 meter itu, terpasang spanduk biru-oranye yang terlihat masih baru.

    “Saya baru sekitar 3 tahunan jadi agen BRILink,” katanya ditemui detikcom, Selasa (29/4/2025).

    Kiprah Nurkholik di dunia peragenan bermula dari kebiasaannya dimintai tolong untuk mengirim uang oleh pekerja-pekerja industri rumahan dan proyek di sekitar Kalibata Timur tersebut. Sebelumnya dia hanya menggunakan m-banking biasa.

    “Mungkin karena lihat transaksi saya tinggi, akhirnya ditawari jadi agen BRILink tahun 2022. Tapi waktu itu nggak langsung pakai mesin EDC,” tuturnya.

    Selama belum menggunakan mesin EDC, Nurkholik sepenuhnya mengandalkan BRILink Mobile. Menurut dia, transaksi dengan BRILink Mobile lebih praktis dan cepat. Namun kelemahannya, dia tidak bisa melayani transaksi tarik tunai.

    “EDC-nya saya baru dapat satu tahun kemudian. Untuk kecepatan cenderung lebih ke BRILink Mobile, tapi kalau pakai EDC kita bisa tarik tunai dan yang lain-lain. Sekarang kan udah ada EDC, kita bisa transfer tarik tunai kayak dari ATM,” ujar pria asal Brebes, Jawa Tengah itu.

    Setelah menjadi agen BRILink, Nurkholik mengaku usaha warungnya bisa lebih maju. Bukan semata-mata pendapatannya naik dari biaya admin saja, tetapi dari situ dia juga dipercaya untuk mendapat pinjaman KUR.

    “Alhamdulillah setelah setahun pembukaan BRILink dapat pengajuan pinjaman untuk nambah modal usaha. Saya dapat KUR Rp 20 juta,” jelasnya.

    Warung Nurkholik tak cuma dikelilingi lokasi pekerjaan proyek atau industri rumahan, tetapi juga sekolah. Bahkan sekolahnya tepat berseberangan. Nurkholik menuturkan rata-rata siswa dan guru sekolah itu memanfaatkan warungnya untuk melakukan transaksi digital, selain untuk beli jajanan warung.

    “Rata-rata gen Z, jadi mereka udah pada ngerti yang digital-digital. Malah kadang orang tua yang diajari. Tapi kadang ada juga yang masih perlu diajarkan, contohnya pembayaran QRIS. Kalau misalnya ada kendala transferan atau top up nyangkut, itu saya yang harus menjelaskan dan memberi solusi,” katanya.

    Dalam sehari, Nurkholik bisa melayani rata-rata antara 30-50 transaksi. Sabtu paling ramai, karena biasanya pekerja lepasan baru gajian. Dia juga mengaku sejak ada mesin EDC, jumlah transaksinya melonjak. Dengan total transaksi mencapai rata-rata 1.500 per bulan, Nurkholik sudah termasuk agen BRILink Jawara.

    “Sebulannya bisa 1.500 sampai 2.000 transaksi lah kalau ramai. Masuknya Jawara semenjak dua tahun kemudian, setelah punya EDC. Ternyata EDC banyak pengaruhnya karena banyak juga yang tarik tunai. Mudah-mudahan saya bisa tingkatkan transaksinya supaya bisa jadi Juragan,” tekadnya.

    Agen BRILink Juragan sendiri harus meraih setidaknya 3.000 transaksi. Namun, untuk mencapai target dua kali lipat itu, Nurkholik juga menyadari persaingan yang semakin berat. Di sekitar Kalibata Timur sudah ada beberapa konter pulsa yang menyediakan layanan transaksi digital non-agen dengan bermodalkan mobile banking saja.

    “Potensi agak berat juga ya, karena banyak agen BRILink dan banyak juga yang buka tapi tidak terdaftar agen. Ada ketimpangan, kalau di mobile banking kan dia nggak ada atau kecil administrasinya. Itu bisa jadi kendala untuk bisa mengejar target,” ujar Nurkholik realistis.

    Realistis bukan berarti pesimistis. Nurkholik yakin peran keagenan seperi dirinya masih sangat dibutuhkan. Apalagi, kata dia, sudah ada batas setoran untuk menabung atau transfer via bank lagi. Sehingga yang nilainya tidak terlalu besar akan diarahkan ke agen BRILink.

    “Di bawah Rp 5 juta biasanya setor ke BRILink atau setor tunai CRM di mesin ATM,” lanjutnya.

    Lokasi warung Nurkholik termasuk dalam wilayah BRI KC Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Kepala BRI KC Pasar Minggu M Syarief Budiman mengatakan agen BRILink bertujuan untuk mempermudah transaksi masyarakat dengan layanan perbankan tanpa harus datang ke bank. Karena itu, syarat keagenan sendiri cukup mudah. Meski tidak wajib, rata-rata pendaftar agen BRILink adalah mereka yang memang sudah punya usaha seperti Nurkholik dan warungnya.

    “Syarat untuk keagenan sangat mudah, jadi masyarakat ada tabungan di BRI mendaftar bisnis keagenan. Ada yang sudah punya toko atau usaha online, itu juga terlibat dalam keagenan. Hanya dengan menyiapkan dana Rp 3 juta untuk modal awal, kita memberikan dana talangan juga bagi masyarakat yang kurang,” terang Syarief.

    Berdasarkan data BRI KC Pasar Minggu, ada 373 agen di wilayah tersebut. Mulai dari Pasar Santa hingga Kebagusan. Rata-rata transaksi bulanan mencapai 174 ribu dalam sebulan. Dengan luas wilayah tersebut, menurutnya potensi bisnis agen BRILink masih sangat bisa dikembangkan.

    “Bisnis keagenan semakin berkembang, tujuannya agar layanan perbankan betul-betul inklusif. Kami menganggap peluang bisnis keagenan masih cukup luas, jasa layanan yang makin kita lengkapi,” sambungnya.

    Klaster agen pun diterapkan untuk memberikan semangat bagi agen BRILink dalam melayani transaksi nasabah. Para agen ini juga dikumpulkan dalam paguyuban agar bisa saling sharing dan support sebagai bagian dari ekosistem BRI.

    “Terkait pembinaan agen, agar semangat dalam transaksi, ada dikenal agen pemula, agen jawara, dan agen juragan. Untuk menyemangati, kita buat aktivitas, reward, dan lain-lain,” pungkasnya.

    (des/hns)

  • Setoran PNBP Turun Imbas Danantara

    Setoran PNBP Turun Imbas Danantara

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan mencatat terjadi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) terutama yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) atau dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu dikarenakan adanya kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Sejak Maret 2025 dividen BUMN tidak lagi disetor kepada kas negara, karena itu di wilayahnya Danantara,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Sampai 31 Maret 2025 setoran PNBP tercatat terkumpul sebesar Rp 115,9 triliun atau setara dengan 22,6% dari target. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi itu turun 26,04%.

    “Jadi jangan kaget kalau kok turun sekali, turun sekali sebagian besar karena KND,” tutur Anggito.

    Selain itu, Anggito menyebut turunnya setoran PNBP dikarenakan terdampak situasi ekonomi global. Harga komoditas andalan ekspor Indonesia yang turun turut mempengaruhi PNBP seperti royalti.

    Harga tembaga, misalnya, turun 4,3% dibandingkan Februari (month-to-month/mtm) dan 6,9% sepanjang 2025 (year-to-date/ytd). Kemudian harga nikel turun 5,1% mtm dan 1,4% ytd.

    “Dari sisi makro global, harga komoditas mengalami penurunan,” ujar Anggito.

    Sebagai informasi, BUMN tidak akan lagi setor dividen ke Kemenkeu usai ada Danantara. Selama ini dividen BUMN merupakan kekayaan negara dipisahkan yang masuk dalam setoran PNBP di APBN.

    (aid/rrd)

  • Kementerian PANRB Buka Suara soal Pegawai BIN Pindah ke IKN Juni

    Kementerian PANRB Buka Suara soal Pegawai BIN Pindah ke IKN Juni

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) bicara tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Intelijen Negara (BIN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap mulai Juni 2025. Hal ini disebabkan karena BIN menjadi salah satu lembaga pemerintah yang diprioritaskan segera pindah.

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce mengatakan, perpindahan ASN ke IKN sebenarnya sudah direncanakan sejak 2022, dan pihaknya sudah melakukan penapisan-penapisan. Prinsipnya, seluruh ASN pusat akan pindah ke IKN dan dilakukan secara bertahap.

    Berdasarkan Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, lanjut Averrouce, perpindahan ASN ke IKN memang dilakukan secara bertahap sesuai penapisan yang telah dilakukan.

    “Lembaga-lembaga yang ASN-nya sudah mulai dipindahkan pada tahap awal ini, adalah lembaga yang dianggap memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga sudah menganalisis mitigasi risikonya,” terang Averrouce, saat dihubungi detikcom, Rabu (30/4/2025).

    Averrouce menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah menyusun instansi mana saja yang akan dipindah. Namun karena adanya perubahan kabinet, Kementerian PANRB masih akan mengkaji sekaligus menganalisis ulang.

    Sementara itu, secara struktur, kementerian di Kabinet Merah Putih sebetulnya sudah selesai. Namun ia menambahkan, saat ini prosesnya masih menunggu konsolidasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

    Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan terkait rencana pemindahan pegawai BIN secara bertahap ke IKN mulai Juni 2025. Untuk huniannya sendiri dijadwalkan sudah bisa digunakan pada 1 Juni.

    “Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni (2025) sudah masuk,” ujar Basuki, saat mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto ke IKN, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Rencananya, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di Rusun BIN yang telah fungsional.

    “Insyaallah mulai Juni (pemindahan ASN BIN),” tegas Imam.

    Di sisi lain, Menteri PANRB Rini Widyantini beberapa waktu lalu juga telah mengirimkan surat pemberitahuan penundaan pemindahan ASN ke IKN. Padahal kabar terakhirnya, pemindahan ASN akan dilakukan usai Lebaran.

    Rini mengatakan, surat tersebut telah disampaikannya kepada Kementerian/Lembaga (KL) dan para pegawai ASN terkait. Surat tersebut telah ditandatangani Rini pada 24 Januari 2025 lalu. Namun demikian, ia tidak menyebutkan sampai kapan penundaan itu dilakukan.

    “Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan KL dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian KL pada Kabinet Merah Putih,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025)

    Selaras dengan itu, KL juga masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya. Selain itu, juga diinformasikan bahwa sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah KL.

    “Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Prabowo), mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

    Rini menambahkan, rencananya pada tahun 2026 mendatang pihaknya akan melakukan penapisan atau penjaringan ulang ASN yang pindah ke IKN. Hal ini akan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.

    (shc/kil)

  • GP Ansor Bikin BUMA, Rosan Bandingkan dengan Danantara

    GP Ansor Bikin BUMA, Rosan Bandingkan dengan Danantara

    Jakarta –

    Gerakan Pemuda Ansor, resmi meluncurkan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA), sebuah holding company yang mengonsolidasikan berbagai unit bisnis strategis di bawah satu badan, Rabu (30/4) di Gedung BUMA di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.

    BUMA menaungi sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor vital, di antaranya Teknologi Informasi (IT), ketenagakerjaan, tour and travel, retail dan perdagangan, media dan event organizer (EO), pertambangan, hingga ekspor-impor.

    Dalam kesempatan itu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kehadiran BUMA bisa menjadi dorongan positif pada ekonomi dan iklim usaha di Indonesia.

    “Ini adalah upaya yang baik dari GP Ansor dalam meraih kemandirian ekonomi. Tidak hanya untuk organisasinya, tapi juga untuk perekonomian bangsa kita,” kata Rosan dalam keterangan resmi BUMA, Rabu (30/4/2025).

    Rosan bahkan sempat membandingkan kehadiran holding BUMA bagi Gerakan Pemuda Ansor sama seperti keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Angkasa Nusantara (Danantara) bagi Indonesia. Atas dasar itu ia berharap ke depan Danantara bersama BUMA dapat menjalin kerja sama.

    “Untuk kemandirian, jika negara membuat Danantara, GP Ansor membuat BUMA dan kita bisa berkolaborasi,” ujar Rosan yang kini juga menjabat sebagai CEO Danantara.

    Di sisi lain, Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, mengatakan melalui struktur holding ini BUMA akan mengintegrasikan kekuatan bisnis internal GP Ansor. Menurutnya hal ini mempercepat pertumbuhan usaha, dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi kader-kader muda di seluruh Indonesia.

    “Hari ini, kita buktikan bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya berbicara tentang gerakan sosial dan keagamaan, tapi juga harus menjadi kekuatan ekonomi. BUMA adalah kendaraan strategis Ansor untuk menciptakan kesejahteraan kolektif dan memperbesar kontribusi kita terhadap bangsa,” ujar Addin.

    Sementara itu CEO BUMA, Firmana Tri Andika mengatakan meski BUMA lahir dari rahim organisasi kepemudaan, namun dibangun dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan inovasi berkelanjutan.

    Menurutnya setiap anak perusahaan diarahkan untuk mengedepankan standar manajemen modern serta berorientasi pada pasar global, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai ke-Ansor-an yakni keadilan sosial, kebangsaan, dan kerakyatan.

    Selain itu ia mengatakan kehadiran BUMA juga membuka peluang kerja sama strategis dengan mitra swasta, BUMN, dan komunitas global, dalam semangat kolaborasi untuk pertumbuhan bersama.

    “BUMA adalah wujud nyata semangat Ansor untuk mandiri, berdaya, dan berkontribusi. Kami mengundang semua pihak untuk bergabung dalam perjalanan ini, membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” pungkas Firmana.

    (igo/fdl)

  • RI Mau Bangun Reaktor Nuklir Sendiri, Apa yang Harus Disiapkan?

    RI Mau Bangun Reaktor Nuklir Sendiri, Apa yang Harus Disiapkan?

    Jakarta –

    Pada November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencananya agar Indonesia mengembangkan reaktor nuklir sendiri. Hal tersebut disampaikannya dalam Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Brasil.

    Selaras dengan rencana tersebut, Prabowo juga mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Brasil di sektor energi.

    “Kami berencana untuk merancang dan memproduksi reaktor nuklir kami sendiri. Jadi kami juga dapat bekerja sama dengan industri Brasil,” kata Prabowo, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

    Menanggapi hal ini, Kepala Desk Energi GREAT Institute, menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran. Hal ini dinilai penting untuk menunjang rencana pengembangan reaktor nuklir.

    “Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032,” ujar Turino dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Selain itu, Turino menilai perlunya BUMN PT. Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut. “Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI).”

    Pernyataan Turino tersebut merupakan bagian kesimpulan FGD diskusi “Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta , Rabu, 30/4 siang tadi di bilangan Gunawarman.

    Sementara itu Guru Besar IT, Sidik Permana, menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN perlu direalisasikan.

    “Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal,” kata Sidik.

    (fdl/fdl)

  • Penghapusan Utang Belum Capai Target 1 Juta UMKM, Ini Alasannya

    Penghapusan Utang Belum Capai Target 1 Juta UMKM, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan kendala penghapusan utang 1 juta UMKM belum tercapai. Maman menyebut masih ada nasabah UMKM yang belum dapat restrukturisasi utang.

    Ada beberapa ketentuan agar UMKM dapat dihapuskan kredit macetnya. Pertama, nilai pokok piutang macet paling banyak Rp 500 juta. Kedua, telah dihapusbukukan selama lima tahun sejak PP ini berlaku. Ketiga, tidak dijamin oleh asuransi. Keempat, tidak terdapat agunan kredit atau terdapat agunan kredit, tetapi tidak bisa dijual atau telah habis terjual.

    Sementara untuk syarat dihapusbukukan adalah dua ini, yakni dilakukan upaya restrukturisasi dan dilakukan upaya penagihan maksimal, tapi tidak tertagih.

    “Kenapa muncul dua ini? Dari mana asal-muasalnya? Dari Undang-Undang P2SK. Karena rujukan PP ini adalah undang-undang P2SK, yang di mana mewajibkan kepada bank penyalur, dalam hal ini Bank Himbara kita, untuk melakukan dua hal ini terlebih dahulu, yaitu, restrukturisasi dan penagihan optimal,” kata Maman saat Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Dengan syarat tersebut, Maman menyebut hanya 67.668 debitur dengan utang Rp 2,7 triliun yang dapat direstrukturisasi. Sekitar 67 ribu debitur UMKM ini dapat dihapuskan kredit macetnya.

    “Potensi yang bisa kita hapus tagihkan itu hanya 67 ribu. Artinya, dari target kita hari ini yang kurang lebih ada 1,097 juta debitur, kita hanya baru bisa berdasarkan aturan perundang-undangan sekarang yang ada hanya maksimal 67 ribu debitur,” jelas Maman.

    Alasan bank tidak bisa merestrukturisasi utang UMKM karena rata-rata pinjaman usaha kategori mikro di bawah Rp 50 juta. Maman menyebut, lebih tinggi biaya restrukturisasi dibandingkan utang UMKM tersebut. Oleh karena itu, bank tidak berani mengambil langkah itu.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Maman telah bertemu pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pertemuan tersebut, Maman menerangkan setelah masa berlaku PP tersebut habis, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

    “Jadi ini yang sedang kita lakukan dan sekarang, per satu minggu yang lalu kami sudah koordinasi dengan kementerian BUMN dan sudah ketemu dalam satu frekuensi yang sama bahwa nanti setelah habis masa berlaku PP ini kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini yang tadi kenapa karena ada syarat restrukturisasi itu,” tambah Maman.

    Langkah tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi BUMN untuk melakukan hapus tagih seperti yang tertuang dalam pasal 62 D, 62E, serta 62H.

    “Sesuai dengan pasal 62D di Undang-Undang BUMN Nomor 1 tahun 2025 di mana pasal 62D ayat 1 BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih. Lalu di pasal 62E-nya BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan menteri untuk perusahaan umum dan badan usaha persero. Dan di pasal 62H-nya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 62D dan hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 62E serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62F ditetapkan dalam peraturan menteri,” imbuh Maman.

    Upaya menghapus utang 1 juta UMKM, lanjut Maman, bisa dilakukan dengan penerbitan Permen yang disetujui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Implikasinya apa dengan adanya undang-undang BUMN? Ini artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta nasabah yang macet itu itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui oleh dalam hal ini ada Badan, namanya Badan Danantara,” tambah Maman.

    (rea/ara)

  • Organisasi Tuna Dunia Wajibkan Kapal Penangkap Pakai VMS

    Organisasi Tuna Dunia Wajibkan Kapal Penangkap Pakai VMS

    Jakarta –

    Organisasi pengelolaan perikanan tuna atau Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) mewajibkan pemasangan vessel monitoring system (VMS) pada kapal-kapal penangkap tuna yang beroperasi di wilayah Samudera Hindia. Penggunaan alat tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan penangkap dari praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF).

    “Ini sudah diatur dalam resolusi 15/03, di mana VMS wajib digunakan oleh kapal-kapal tuna. Jadi ayo sama-sama kita benahi, VMS itu wajib, supaya hasil tangkapan teman-teman bisa berdaya saing,” ungkap Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda dalam talk show Bincang Bahari di Kantor KKP, Jakarta Pusat dikutip keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Dia mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menyusun aturan VMS di dalam negeri, berpatok pada regulasi internasional. Hal ini sebagai komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan ekosistem, melawan IUUF, serta meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia di pasar global. Dengan adanya VMS, menurutnya sistem pengawasan kapal penangkap ikan menjadi lebih optimal.

    Trian juga meluruskan penggunaan VMS saat ini hanya diwajibkan untuk kapal berizin pusat, bukan untuk kapal nelayan kecil.

    “VMS itu untuk kapal komersial, yang digunakan pelaku usaha, kapal 30 GT keatas, atau di atas 10 GT yang nangkap ikan di atas 12 mil laut,” terangnya.

    Dia menyebut berkat adanya peningkatan kepatuhan Indonesia termasuk dalam melaksanakan program VMS, Indonesia berhasil menambah kuota tangkapan tuna dalam sidang ke-29 IOTC di La Reunion, Prancis beberapa waktu lalu.

    Diplomasi delegasi Indonesia yang dipimpin KKP berhasil menyakinkan IOTC, sehingga memperoleh tambahan kuota tangkapan untuk tiga jenis tuna. Adapun rinciannya kuota tangkapan big eye dari 2.791 ton menjadi 21.396 ton untuk periode 2026-2028, skipjack tuna (cakalang) menjadi 138.000 ton, dan yellowfin tuna yang disepakati menjadi 45.426 ton untuk tahun 2025.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Muhammad Billahmar mengajak semua pihak agar patuh dan mengikuti aturan main. Dia mengatakan penangkapan tuna tidak diatur oleh tiap negara, melainkan secara regional.

    Meski saat ini masih terjadi penolakan penggunaan VMS, dia berharap segera ada jalan tengah agar seluruh kapal khususnya penangkap tuna memiliki perangkat teknologi satelit tersebut. Jika tidak ikut aturan, tuna Indonesia berpotensi sulit bersaing di pasar global.

    “Mau tidak mau karena ini sudah aturan, dari RFMO juga ya harus diikuti, kalau tidak nanti dampaknya ke pasar,” ungkap Billahmar.

    (akd/akd)

  • Ciptakan Rezim Sendiri, Sekarang Merasa Terzalimi

    Ciptakan Rezim Sendiri, Sekarang Merasa Terzalimi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif resiprokal kepada negara mitra dagangnya. Alasan ini diketahuinya setelah melakukan berbagai percakapan bilateral di Washington DC, AS minggu lalu.

    Sri Mulyani mengatakan AS merasa terzalimi oleh sistem atau rezim global saat ini karena dianggap tidak menguntungkannya dan justru dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia. Kondisi sekarang ini menurut AS membuat praktek investasi perdagangan tidak adil.

    “Jadi di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement AS bahwa mereka merasa dizalimi oleh sistem global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Padahal, kata Sri Mulyani, sistem global didesain dan diciptakan sendiri oleh AS sebagai pemenang perang dunia II. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) disebut diinisiasi oleh AS.

    “Jadi AS menciptakan sendiri suatu rezim global yang sekarang dianggap rezim global itu menjadi suatu rezim atau sistem yang tidak menguntungkan AS sendiri karena dianggap dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia untuk menuju ke marketnya AS dan negara-negara yang kemudian melakukan praktek investasi perdagangan yang dianggap tidak adil, utamanya dengan memberikan subsidi atau trade support kepada dunia usahanya,” ucapnya.

    Sri Mulyani pun heran dengan AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia tetapi komplain dengan persaingan global. Padahal yang biasanya komplain adalah negara berkembang.

    “Sempat saya menyampaikan dalam intervensi, selama ini globalisasi dan persaingan global ini yang paling banyak komplain biasanya negara berkembang, negara yang lemah karena merasa susah bersaing secara level playing field, merasa dieksploitasi,” ungkap Sri Mulyani.

    Oleh karena itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tatanan global telah berubah dan mengalami guncangan sangat besar. Apalagi tarif resiprokal AS dibalas oleh China yang menyebabkan perang dagang.

    “Jadi size (ekonomi) nomor 1 dan 2 saling mengalami persaingan atau peperangan global melalui perdagangan. Dampaknya tidak hanya dampak langsung, namun dampak yang lebih fundamental adalah sistem global akan mengalami perubahan dan belum tahu arahnya seperti apa,” ucap Sri Mulyani.

    (aid/rrd)