Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bos Bea Cukai Buka Suara soal Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai

    Bos Bea Cukai Buka Suara soal Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menegaskan sepeda motor dan batu bara tidak akan dikenakan cukai. Hal ini untuk menanggapi kabar yang beredar.

    Askolani mengatakan kajian terkait cukai merupakan tugas rutin yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setiap tahun. Hanya saja kajian tersebut bersifat internal dan tidak otomatis menjadi dasar kebijakan.

    “Kajian itu sifatnya untuk internal, jadi bukan untuk di-publish dan bukan juga untuk pengambilan kebijakan,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Askolani menyebut sampai saat ini belum ada kebijakan atau rencana implementasi cukai terhadap sepeda motor dan batu bara.

    “Kami sampaikan kebijakan mengenai cukai sepeda motor dan batu bara itu tidak ada. Jadi tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Askolani mengingatkan bahwa mekanisme ekstensifikasi cukai telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Segala perubahan atau perluasan objek cukai harus dibahas terlebih dulu bersama DPR RI dan disampaikan secara transparan kepada publik.

    Askolani memastikan pemerintah tidak akan serta-merta langsung menerapkan kebijakan tersebut. Situasi ekonomi dan kondisi masyarakat menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan diambil.

    “Kalaupun kita akan melakukan ekstensifikasi cukai sesuai dengan undang-undang APBN, maka kita akan menyampaikan melalui pembahasan undang-undang APBN setiap tahun secara transparan,” tuturnya.

    Sebelumnya, dalam Laporan Kinerja DJBC 2024, tercantum bahwa salah satu strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah melalui kajian ekstensifikasi cukai, termasuk untuk sepeda motor dan batu bara. Meski begitu, laporan tersebut tidak menyebut adanya tahapan implementasi lebih lanjut.

    (aid/rrd)

  • PTPP Tahan Dividen Untuk Perkuat Modal Usaha

    PTPP Tahan Dividen Untuk Perkuat Modal Usaha

    Jakarta –

    PT PP (Persero) Tbk memutuskan tidak akan ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024. Perusahaan berencana untuk mengalokasikan perolehan labanya sebagai dana cadangan hingga laba ditahan.

    Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT PP yang digelar di Auditorium Wisma Subiyanto, Plaza PP, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025).

    “Tadi sudah dibahas di dalam RUPS itu (dividen) sebagai cadangan, apa keuntungan yang ada,” kata Direktur Utama PT PP Novel Arsyad.

    Di tempat yang sama, Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto menjelaskan alasan Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun 2024 karena untuk memperkuat struktur modal kerja Perseroan. Hal ini dikarenakan sektor konstruksi di BUMN sangat ketat terkait dengan modal kerjanya.

    “Kenapa dividen ditetapkan sebagai cadangan atau sebagai laba ditahan sebagai cadangan. Karena pertama adalah di sektor konstruksi, khususnya BUMN Karya ini kan terkait dengan modal kerja ini cukup thight (ketat) banget,” katanya.

    “Apalagi bagaimana kita ketahui di periode triwulan pertama ini kan baru beberapa buka blokir anggaran, itu kan baru beberapa. Khususnya yang di IKN ini sudah dan di Kementerian PU ini juga bertahap. Nah tentunya, cadangan ini kita gunakan untuk memperkuat struktur permodalan kita,” tambahnya.

    Selama 2024, PTPP mencatatkan laba bersih sebesar Rp 129 miliar. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,85% Year-on-Year (YoY) dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 127 miliar.

    Pendapatan perseroan tahun 2024 sebesar Rp 19.812 miliar, angka ini mengalami peningkatan juga sebesar 7,30%. Aset perusahaan juga alami pertumbuhan sebesar 0,11% dari Rp 56,52 triliun di 2023 menjadi Rp 56,59 triliun pada 2024.

    Kemudian, ekuitas perusahaan naik 0,74% dari Rp 15,14 triliun di 2023 jadi Rp 15.25 triliun pada 2024. Sementara itu, perolehan kontrak baru PTPP mengalami penurunan 14,45% dari Rp 31,67 triliun di 2023 menjadi Rp 27,09 triliun di 2024.

    (rrd/rrd)

  • Subsidi Beli Motor Listrik Bakal Lanjut? Kemenperin Bilang Begini

    Subsidi Beli Motor Listrik Bakal Lanjut? Kemenperin Bilang Begini

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain terkait kelanjutan subsidi pembelian motor listrik. Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif berupa bantuan pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta.

    Pelaku industri sempat mengeluhkan turunnya penjualan motor listrik setelah tak ada subsidi. Pembelian motor listrik di dealer-dealer juga dilaporkan mengalami penurunan. Kemenperin menyebut belum bisa memastikan kapan insentif motor listrik kembali berlaku.

    “Kembali lagi, tadi koordinasi kita dengan K/L lain terkait ketersediaan anggaran dengan Kemenkeu, skema insentif apa dan lain-lain harus koordinasi dan arahan-arahan Kemenko Perekonomian,” ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Mahardi Tunggul di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Ia juga menyebut, akan ada penyesuaian besaran insentif maupun skema yang akan diberikan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. “Prinsipnya kemampuan anggaran negara sedang seperti ini, kita harus sesuaikan insentif dan bentuknya seperti apa,” tuturnya.

    Insentif yang sebelumnya berlaku dinilai cukup efektif menggenjot penjualan motor listrik. Ia juga memaklumi jika penjualan motor listrik turun.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan kebijakan subsidi motor listrik masih dalam proses. Namun, sayangnya proses ini harus tertahan akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Sebab karena kebijakan tarif Trump, pemerintah termasuk Kemenperin harus mengalihkan fokus mereka untuk segera melakukan negosiasi dengan pemerintah AS, sehingga pembahasan terkait kebijakan lain jadi tertunda termasuk subsidi motor listrik.

    “Masih proses,” jawabnya singkat di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

    “Karena ada proses soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kita harus pending dulu sementara,” jelas Faisol lagi.

    (ily/ara)

  • Laporan Sri Mulyani ke Prabowo soal Dampak Tarif Trump ke RI

    Laporan Sri Mulyani ke Prabowo soal Dampak Tarif Trump ke RI

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia memberikan laporan terkini soal hasil perjalanannya ke luar negeri beberapa waktu lalu. Sri Mulyani baru saja menghadiri pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, hingga ke London, Inggris.

    Dia menghadiri beberapa forum keuangan global mulai dari pertemuan sektor keuangan G20, pertemuan musim semi atau Spring Meeting Dana Moneter Nasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Dia juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan dari beberapa negara dan juga beberapa investor.

    Dari pertemuan itu, menurutnya pelaku ekonomi di dunia masih membicarakan masalah penerapan tarif impor tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

    “Ya substansi soal apa yang sekarang sedang menjadi perhatian dunia ya, mengenai masalah AS, posisinya dengan resiprokal tarifnya, proses pembahasan yang dilakukan, dan pandangan dari banyak negara terhadap policy tersebut,” beber Sri Mulyani usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sri Mulyani juga memaparkan soal pandangan pemerintahan AS mengenai dampak dari tarif tinggi yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump hingga mekanisme negosiasi yang terjadi, baik yang dilakukan Indonesia maupun negara lainnya.

    “Kemudian, bagaimana statement dari menteri keuangannya terhadap isu tersebut, dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral,” papar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga memaparkan beberapa isu kritis di sektor keuangan yang saat ini, yaitu sulitnya akses modal untuk berbagai negara. Dia juga melaporkan soal potensi risiko ekonomi global yang dibahas di pertemuan dengan IMF maupun World Bank.

    (hal/fdl)

  • Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025

    Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025

    Jakarta –

    Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah menerima penghargaan Women’s Inspiration Awards 2025 untuk kategori Women in Business Leadership, subkategori Creating Indonesia’s 1st Gold Bank. Ia dinilai berhasil dalam membangun Bullion Bank atau Layanan Bank Emas.

    Direktur Pegadaian kelahiran Ponorogo ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dia juga mengapresiasi seluruh Insan Pegadaian, OJK, Kemenko, Kementerian BUMN, dan semua pihak yang terlibat dalam membangun Layanan Bank Emas Pegadaian.

    “Ini semua atas usaha, perjuangan dan kerjasama kita bersama, sehingga kita bisa mewujudkan Bank Emas Pegadaian untuk mendukung hilirisasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan MengEMASkan Indonesia,” ungkap Elvi dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Adapun Women’s Inspiration Awards 2025 digelar di Jakarta Selasa (29/4) kemarin. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh Srikandi inspiratif Indonesia di berbagai bidang, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kartini.

    Seluruh sosok wanita inspiratif peraih penghargaan ini dinilai oleh Dewan Juri kompeten di bidangnya, di antaranya Guru Besar Universitas ternama, aktivis perempuan dan anak, serta CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo. Para Kartini penerima penghargaan ini merupakan para leader wanita yang telah membuktikan bahwa kepemimpinan dapat berjalan seiring dengan inovasi yang membawa perubahan secara nyata.

    “Sebagai wanita, kita harus terus saling menginspirasi dan berinovasi sesuai dengan bidang dan aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Kita harus terus bergerak dan membuktikan bahwa wanita juga dapat memimpin, berkarya dan membawa perubahan yang lebih baik untuk sekitar,” tambah Elvi.

    Seperti diketahui Pegadaian menjadi yang pertama berhasil mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024 lalu. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pihaknya berharap adanya layanan Bank Emas di Pegadaian dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki Investasi emas, apalagi emas belakangan kerap disebut instrumen investasi safe haven yang paling bersinar saat ini.

    Pegadaian, kata dia, juga berkomitmen untuk membantu memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan sejak dini, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam upaya menuju Indonesia Emas.

    (prf/ega)

  • Bos Bea Cukai Respons Kritik Pemerintah AS, Sebut Kurang Update

    Bos Bea Cukai Respons Kritik Pemerintah AS, Sebut Kurang Update

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara terkait keluhan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terhadap instansinya yang dianggap menghambat perdagangan AS dan Indonesia.

    Askolani mengatakan pihaknya memang mendapat sejumlah komentar dari USTR khususnya di bidang kepabeanan. Meski demikian, hal-hal yang dikeluhkan tersebut dinilai sudah tidak relevan.

    “Kami melihat yang disampaikan menjadi concern USTR itu banyak yang tidak update,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Askolani mencontohkan misalnya mengenai nilai pabean yang kini sudah tidak lagi menggunakan tarif satu titik, melainkan menggunakan rentang harga atau range.

    “Mengenai nilai pabean hanya satu, padahal kita sudah beberapa tahun ini tidak menggunakan tarif satu titik, kita menggunakan range. Maka nilai pabean itu berbasis pada bukti dokumen yang valid, jadi tidak ada pengenaan satu nilai pabean,” jelas Askolani.

    Selain itu, pemerintah juga setiap tahun menyampaikan kebijakan pabean ke World Trade Organization (WTO). Secara berkala pemerintah memang tidak memperbarui kebijakan kepada USTR, tetapi pemerintah bertemu dan bertukar pendapat dengan US-Asean Business Council (US-ABC) yang mewakili para pengusaha di AS.

    “US-ABC tidak juga menanyakan yang tadi menjadi catatan dari USTR yang sudah kami perbarui kondisinya,” jelasnya.

    Selain US-ABC, pemerintah juga rutin berdiskusi dengan US Chamber untuk memperbarui kebijakan di Indonesia sehingga tidak mengganggu perdagangan.

    Terkait dampak tarif resiprokal, Askolani belum mau bicara karena masih menunggu hasil negosiasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia ke AS.

    “Kita masih nunggu dulu hasil nego dan tentunya pemerintah sudah menyiapkan opsi-opsi kebijakan yang akan diambil dan nanti apapun keputusan tentunya baru bisa kita hitung bagaimana implikasinya,” sebut Askolani.

    Sebelumnya, USTR mengatakan pejabat Bea Cukai Indonesia sering mengandalkan jadwal harga referensi daripada menggunakan nilai transaksi sebagai metode penilaian utama. Padahal nilai transaksi seharusnya menjadi metode utama, sebagaimana disyaratkan oleh Perjanjian Penilaian Bea Cukai (CVA) WTO.

    Tidak hanya itu, USTR menyebut para eksportir AS juga melaporkan penentuan nilai bea masuk yang kerap kali berbeda-beda di berbagai wilayah. Hal ini terjadi meski untuk produk yang sama.

    USTR mengatakan, AS telah menyampaikan kekhawatirannya tentang tindakan ini ke Komite Fasilitasi Perdagangan WTO sejak Juni 2023. Selain itu, USTR juga menyoroti tentang ketentuan imbalan atau ‘bonus’ petugas bea cukai Indonesia hingga 50% dari nilai barang yang disita atau dari jumlah bea yang terutang.

    Padahal, berdasarkan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO, Indonesia harus menghindari pemberian insentif serupa. Menurutnya, sistem ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi hingga beban biaya administrasi tinggi.

    “Indonesia adalah salah satu dari sedikit mitra dagang utama AS yang masih memiliki sistem insentif tersebut. Sistem tersebut menjadi perhatian karena potensi korupsi dan tambahan biaya, ketidakpastian, serta kurangnya transparansi,” terang USTR.

    (aid/rrd)

  • Menteri UMKM Dicecar DPR soal KUR di Bawah Rp 100 Juta Diminta Agunan

    Menteri UMKM Dicecar DPR soal KUR di Bawah Rp 100 Juta Diminta Agunan

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mempertanyakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 100 juta yang masih diminta agunan tambahan oleh perbankan. Padahal dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, KUR di bawah Rp 100 juta tidak membutuhkan agunan tambahan.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya diprotes masyarakat usai mengunggah konten KUR di bawah Rp 100 juta tidak membutuhkan agunan. Bahkan dia menerima kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Selain itu, Saleh menyebut KUR dengan pinjaman Rp 20 juta, tetap pakai agunan.

    “Seminggu setelah saya posting saya menerima protes luar biasa dari masyarakat, bahkan kalimatnya sudah nggak enak, yang kalau saya bacakan malu juga saya karena dianggap seakan-akan kita ini berbohong kepada mereka. Ternyata mereka datang ke bank itu mereka bahagia, mereka pikir ada perubahan aturan boleh pinjam Rp 100 juta tidak pakai agunan. Ternyata bukan hanya persoalan jaminan, proses administrasi tetap sulit mereka yang datang. Administrasi sulit dan biasanya justru yang dapat itu orang itu juga,” kata Saleh dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Terkait hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui memang kenyataannya KUR di bawah Rp 100 juta masih diminta agunan.

    “Saya harus berani mengatakan sampai hari ini sesuai dengan yang disampaikan Komisi VII terkait implementasi KUR masih ada, minta agunan, itu masih terjadi,” sahut Maman.

    Untuk itu, pihaknya telah melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan pengawasan ke tingkat regional, karena selama ini evaluasi program KUR hanya di tingkat nasional.

    Kedua, apabila ada laporan dan terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran meminta agunan, pihaknya tidak akan memberikan subsidi KUR ke perbankan.

    “Apabila ada laporan dan terbukti melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dibayarkan. Jadi tidak dibayarkan subsidinya, tidak dimasukkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur,” jelas Maman.

    Ketiga, Maman akan membentuk Satgas Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM untuk mengawal serta mengawasi program KUR di lapangan.

    “Di lapangan juga kita harus lakukan pengawalan dan monitoring. Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting untuk membentuk satgas tersebut supaya tadi jadi ada Satgas yang bisa langsung melakukan penindakan dan 24 jam bisa ditelepon dan lain sebagainya,” imbuh Maman.

    (rea/ara)

  • 60% Warga RI Orang Miskin

    60% Warga RI Orang Miskin

    Jakarta –

    World Bank alias Bank Dunia melaporkan sebanyak 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Jumlah ini tercatat mengalami penurunan dari 61,8% pada 2023, dan 62,6% pada 2022 lalu.

    Sementara itu, untuk 2025 World Bank memprediksi tingkat kemiskinan Indonesia kembali turun menjadi 58,7%. Kemudian angka ini diramal kembali turun jadi 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

    Untuk diketahui, pengelompokan penduduk miskin yang digunakan World Bank tersebut didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income dengan Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$ 6,85 atau Rp 113.730 per kapita per hari (kurs Rp 16.603/dolar AS).

    “Pertumbuhan konsumsi swasta akan tetap tangguh, dengan sedikit perlambatan karena kurangnya lapangan kerja berkualitas meningkatkan tabungan untuk berjaga-jaga. Dengan permintaan yang berkelanjutan, tingkat kemiskinan, yang diukur berdasarkan garis LMIC, diproyeksikan akan turun menjadi 11,5% pada tahun 2027,” tulis World Bank dalam laporannya.

    Selain menggunakan acuan kategori negara berpendapatan menengah ke atas, dalam laporan ‘Macro Poverty Outlook’ edisi April 2025, World Bank juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan RI berdasarkan acuan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income.

    Berdasarkan acuan negara berpendapatan kelas menengah ke bawah dengan PPP sebesar US$ 3.65 atau Rp 60.600 per kapita per hari, tingkat kemiskinan RI berada di level 15,6% pada 2024 kemarin; 17,5% pada 2023; dan 19,1% pada 2022.

    Sementara untuk 2025, menggunakan acuan ini World Bank memprediksi tingkat kemiskinan Indonesia kembali turun jadi 14,2%. Kemudian angka ini diramal kembali turun jadi 12,8% pada 2026, dan 11,5% pada 2027.

    (igo/fdl)

  • Industri Nikel Lagi Sulit, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Antam?

    Industri Nikel Lagi Sulit, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Antam?

    Jakarta –

    Industri sektor nikel menghadapi banyak tantangan pada tahun ini. Keberlangsungan bisnis nikel PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pun menjadi pertanyaan apakah investasi yang dilakukan Antam bakal menguntungkan di masa depan atau justru membuatnya merugi.

    Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Paris Agreement membuat masa depan energi bersih dan hilirisasi nikel masih tanda tanya. Hal itu turut memberikan pengaruh terhadap bisnis nikel Antam.

    Beruntung pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mendorong energi bersih dan hilirisasi nikel. Dengan demikian ia optimis prospek bisnis nikel terhadap kinerja Antam akan tetap baik.

    “Masih ada prospek cukup baik dalam beberapa tahun ke depan saya melihatnya,” kata Komaidi kepada detikcom, Rabu (30/4/2025).

    Terkait harga nikel yang terus merosot karena pasokan dunia berlebih, Komaidi melihat akan ada pembalikan harga ketika ekonomi sudah mulai pulih.

    “Nanti kalau ekonominya sudah mulai pulih, pembalikan harga biasanya akan kembali sehingga saya kira nggak perlu ada kekhawatiran. Kalau yang namanya bisnis ya wajar naik turun,” ucapnya.

    Industri nikel memang sedang mengalami masa sulit terutama disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan harga nikel, kelebihan pasokan dan melemahnya permintaan global. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti larangan ekspor bijih nikel mentah juga turut berdampak pada industri ini.

    Seperti diketahui, Antam mengelola beberapa blok tambang nikel termasuk PT Sumberdaya Arindo (SDA) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Pada 2024, Antam memproduksi sekitar 9,94 juta wet metric ton (wmt) bijih nikel, meskipun sempat menargetkan 11 juta wmt.

    Selain itu, Antam mengoperasikan pabrik feronikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi). Antam juga memulai tahap awal commissioning pabrik feronikel baru di Halmahera Timur dengan kapasitas tambahan 13.500 TNi.

    Selain itu, pada Oktober 2024, Antam melalui anak perusahaannya PT Gag Nikel mengakuisisi 30% saham senilai US$ 102 juta di smelter milik PT Jiu Long Metal Industry, anak perusahaan Tsingshan Holding Group. Smelter ini terletak di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara dan menjadi bagian dari upaya Antam untuk memperkuat hilirisasi industri nikel di dalam negeri.

    (aid/rrd)

  • PIS Siap Hadapi Gejolak Global Imbas Tarif Trump

    PIS Siap Hadapi Gejolak Global Imbas Tarif Trump

    Jakarta –

    PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan kesiapannya dalam menghadapi ketidakpastian global imbas kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada puluhan negara dunia. Diketahui, Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 32% oleh Negeri Paman Sam tersebut.

    Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra menilai, ketidakpastian global imbas kebijakan Trump hanya bersifat temporer atau sementara. Kendati berdampak pada biaya pengiriman, ia menilai dampak kebijakan tersebut takkan pengaruhi pertumbuhan PIS.

    “Jadi, mungkin seperti yang Anda lihat, 3-4 tahun terakhir ini PIS mulai membuka bisnis lain di luar Indonesia agar kemampuan kami untuk memastikan ketahanan energi di Indonesia semakin hari semakin kuat,” kata Eka dalam acara Media Briefing Indonesia Maritime Week 2025 di Kaum Restoran, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Saat ini, Eka mengatakan PIS memiliki 62 rute internasional. Selain itu, PIS juga telah melakukan ekspansi dengan membangun kantor cabang di luar negeri, yakni Singapura, Dubai, hingga London yang tengah berproses.

    “Semoga kita akan memiliki kapal lain di bagian lain dunia. Jadi, kami dapat mencakup seluruh dunia pasokan dan permintaan kapal secara global,” ungkapnya.

    Ke depan, Eka menyebut PIS tidak hanya fokus pada pengelolaan terminal serta pengangkutan LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM), melainkan juga menjangkau bisnis kargo yang mengangkut beberapa komoditas baru seperti dry bulk, amonia, petrokimia, hingga CO2.

    “Kami telah membuat beberapa kolaborasi di negara Barat dan Timur, untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba (memperluas bisnis), perusahaan kami akan siap untuk bisnis baru ini,” tegasnya.

    Eka menambahkan, meningkatnya tensi geopolitik sebelumnya telah dihadapi PIS, seperti yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kala itu, PIS terpaksa meningkatkan biaya operasional pengirimannya untuk rute luar negeri.

    Di sisi biaya impor, Eka juga tak menampik ketegangan global berdampak pada ongkos pengiriman. Adapun saat ini, diketahui Indonesia masih menjadi importir minyak mentah dari AS dan beberapa negara Arab.

    Namun, Eka optimis hal tersebut dapat dimitigasi dengan baik. Ia pun menilai, ketidakpastian global hanya bersifat sementara.

    “Kami telah menghadapi tantangan ini beberapa tahun yang lalu. Dan kami percaya bahwa untuk membuat perusahaan yang kuat dalam pelayaran, kita perlu memaksimalkan pasar itu sendiri. Jadi, kami percaya bahwa tingkat biaya yang saat ini tidak terbayarkan bagi kami, ini hanya musiman,” pungkasnya.

    (kil/kil)