Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Duh! Bansos-Subsidi Ternyata Banyak Dinikmati Orang Kaya

    Duh! Bansos-Subsidi Ternyata Banyak Dinikmati Orang Kaya

    Jakarta –

    Program bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerangkan kategori masyarakat di Indonesia dibagi menjadi desil 1-6 adalah penduduk miskin, sementara 7-10 kelompok kaya.

    Untuk sejumlah program tercatat banyak kelompok masyarakat kaya menikmati program sosial dan subsidi dari pemerintah. Contohnya pada Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Maret 2025 diterima oleh desil 1-6 sebanyak 81,6% atau sebesar Rp 6 triliun.

    Sementara masyarakat desil 7-10 ada yang menerima sebanyak 18,4% (Rp 3,2 triliun). Bantuan kartu sembako diterima desil 1-6 71,1% (Rp 7,8 triliun), dan yang menerima desil 7-10 sebanyak 28,9% (Rp 3,2 triliun).

    “Ini adalah kalau kita mau membandingkan siapa yang menjadi penerima dari program-program APBN,” kata Suahasil, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, dalam paparannya Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh desil 1-6 sebanyak 80,4% (Rp 1,2 triliun), sementara desil 7-10 yang menerima sebanyak 19,6% (Rp 300 miliar).

    Penyaluran subsidi juga menjadi sorotan karena ternyata banyak diterima oleh kalangan atas. Misalnya subsidi LPG 3 kg, yang menerima dari desil 1-6 itu 61,6% (Rp 8,7 triliun), sementara penerima kalangan desil 7-10 cukup banyak 38,4% (Rp 5,4 triliun).

    “Desil 7-10 yang menggunakan LPG 3 kg relatif lebih tinggi dibandingkan program lainnya,” lanjutnya.

    Kemudian subsidi solar tercatat malah dominan diterima oleh kalangan kaya atau desil 7-10, sebanyak 79,1% (Rp 700 miliar). Sementara penerima desil 1-6 hanya 20,9% (Rp 200 miliar).

    Program lainnya, seperti Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 73,4% desil 1-6 banyak yang menerima dengan nilai penyaluran Rp 6,5 triliun. Sementara penerima desil 7-10 26,6% dengan nilai Rp 3,1 triliun.

    Lebih lanjut, untuk subsidi pupuk desil 1-6 yang menerima sebanyak 73,2% dengan nilai Rp 6,3 triliun. Untuk desil 7-10 yang menerima sebanyak 26,4% atau senilai Rp 5,4 triliun. Terakhir, penyaluran subsidi listrik juga banyak dinikmati oleh 32,7% dari desil 7-10 (Rp 5,4 triliun), dan desil 1-6 sebanyak 67,3% (Rp 11,2 triliun).

    “Tentu kita menginginkan program pemerintah yang lebih targeted, lebih baik, supaya yang miskin, rentan yang betul-betul menerima program pemerintah, namun perlindungan kepada masyarakat kita berikan untuk seluruh masyarakat kita yang ada,” jelas dia.

    (kil/kil)

  • China Kabarnya Melunak, Bikin Daftar Produk AS Bebas Tarif Tinggi

    China Kabarnya Melunak, Bikin Daftar Produk AS Bebas Tarif Tinggi

    Jakarta –

    Tensi Perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) nampaknya mulai menurun. China dikabarkan mulai melunak terhadap AS dengan membuat daftar pengecualian produk AS yang kena tarif tinggi 125%.

    Hal itu diungkap dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut. Langkah ini disebut sebagai upaya meringankan dampak perang dagang dengan Negeri Paman Sam. Melansir Reuters, Rabu (30/4/2025), China telah memberikan pengecualian tarif pada produk tertentu termasuk obat-obatan tertentu, microchip, dan mesin pesawat terbang asal AS.

    Otoritas China sebelumnya telah meminta perusahaan di China untuk mengidentifikasi barang-barang penting yang dirasa butuh pembebasan pungutan tarif tinggi. Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi soal daftar barang yang dibebaskan dari tarif impor.

    Pendekatan diam-diam ini memungkinkan China mempertahankan pesan kekuatan di depan publik dalam perang dagang dengan AS. China telah berulang kali menyatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan hingga AS mencabut tarif 145%.

    Sebuah perusahaan obat yang menjual obat-obatan buatan AS di China kabarnya sempat dihubungi oleh pemerintah Shanghai Pudong pada hari Senin tentang daftar bebas tarif tersebut. Perusahaan tersebut sebelumnya juga telah melobi untuk pengecualian tarif karena mengandalkan teknologi AS untuk beberapa produknya.

    Selain daftar barang yang sudah disebutkan di atas, secara khusus China juga membebaskan tarif impor etana dari AS. Perusahaan pengolahan etana utama di China telah meminta pembebasan tarif dari Beijing karena AS adalah satu-satunya pemasok etana.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga sempat membebaskan tarif tinggi 125% untuk beberapa barang elektronik dari China.

    Smartphone, komputer, semikonduktor, dan beberapa barang elektronik lainnya dikecualikan sepenuhnya dari tarif tinggi yang memicu perang dagang. Dilansir dari Reuters, hal ini diyakini dapat memberikan keringanan besar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak perusahaan teknologi AS yang bergantung pada produk impor untuk produknya.

    Pertengahan April lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection) menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor, dengan efek retroaktif atau berlaku surut sejak 5 April 2025.

    Daftar tersebut menampilkan 20 kategori produk, termasuk kode 8471 yang umum untuk semua komputer, laptop, drive disk, dan pemrosesan data otomatis, mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Tindakan tersebut juga mengecualikan barang elektronik tertentu dari tarif dasar 10% yang diterapkan Trump secara umum untuk barang-barang dari sebagian besar negara selain China. Langkah ini dipastikan dapat mengurangi biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone Apple yang diproduksi di India.

    (hal/hns)

  • Harga BBM Shell Turun, Ini Rinciannya!

    Harga BBM Shell Turun, Ini Rinciannya!

    Jakarta –

    Harga BBM Shell turun mulai 1 Mei 2025. Penurunan ini seiring juga dengan BBM di SPBU Pertamina yang juga mengalami penurunan.

    Harga baru BBM Shell tersebut berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat. Sementara di Jawa Timur, berlaku untuk Shell Super dan Shell V-Power.

    “Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku,” tulis Shell dikutip dari situs resmi shell.co.id, Kamis (1/5/2025).

    Berikut rincian harga baru BBM Shell:

    Shell Super (RON 92): Rp 12.730/liter turun dari sebelumnya Rp 12.920/liter

    Shell V-Power (RON 95): Rp 13.170/liter, turun dari sebelumnya Rp 13.370/liter

    Shell V-Power Diesel: Rp 13.810/liter turun dari sebelumnya Rp 14.060/liter

    Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp 13.360/liter turun dari sebelumnya Rp 13.550/liter

    (ada/rrd)

  • Foto Udara Progres Pembangunan Akses Tol Patimban

    Foto Udara Progres Pembangunan Akses Tol Patimban

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Dedhez Anggara – detikFinance

    Kamis, 01 Mei 2025 09:00 WIB

    Subang – Jalan Tol Akses Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ditargetkan rampung pada Akhir 2025.

  • Dolar AS Hampir Tembus Rp 17 Ribu, Sudah Melenceng dari APBN

    Dolar AS Hampir Tembus Rp 17 Ribu, Sudah Melenceng dari APBN

    Jakarta –

    Nilai tukar Rupiah tergencet Dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan Rupiah itu mendongkrak Dolar AS mendekati Rp 17.000.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara. Dia mengatakan sampai akhir Maret 2025 rata-rata nilai tukar berada di level Rp 16.829/US$ dan secara year to date Rp 16.443/US$.

    Kondisi tersebut sudah melenceng dari yang diasumsikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yakni US$ 16.000/US$.

    “Untuk nilai tukar, (dalam) APBN 2025 diasumsikan Rp 16.000/US$, sampai year to date rata-rata nilai tukar kita di Rp 16.443/US$, end of period suasana akhir Maret ada di Rp 16.829/US$,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Menurut Sri Mulyani pemicu Rupiah tertekan lantaran ketidakpastian global yang meningkat sehingga suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) tidak turun seperti yang diperkirakan sebelumnya. Penurunan itu terhambat oleh inflasi AS yang masih tinggi dan ketatnya pasar tenaga kerja.

    “Fed Fund Rate menjadi lebih berhati-hati menurunkan suku bunganya dan ini menyebabkan capital flow ke AS atau dalam hal ini menyebabkan dolar indeks menjadi menguat,” ucap Sri Mulyani.

    Situasi semakin rumit setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kebijakan tarif impor tinggi atau tarif resiprokal kepada sekitar 70 negara mitra dagang.

    “Tindakan drastis dari Presiden AS tersebut mempengaruhi sentimen dan dinamika sektor keuangan sangat signifikan. Ketidakpastian dan dinamika atau kita sebut gejolak dari pasar keuangan sangat besar terjadi di kuartal I tahun ini,” tutur Sri Mulyani.

    Pelemahan Rupiah Tak Cerminkan Fundamental Ekonomi

    Sri Mulyani menyebut pelemahan Rupiah tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengklaim stabilitas ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian global. Hal itu menjadi pertimbangan investor untuk menempatkan uangnya di Tanah Air.

    Sri Mulyani mengatakan di tengah ketidakpastian global saat ini investor di seluruh dunia sedang mencari tempat yang dianggap aman untuk investasi. Indonesia diklaim sebagai salah satu tempat pilihannya.

    “Dalam suasana ketidakpastian dan dinamika global, investor seluruh dunia mencari tempat yang dianggap pasti dan aman. Untuk saat ini Indonesia dengan pengelolaan ekonomi dan APBN, serta makro yang stabil merupakan salah satu tempat yang dianggap menjadi tempat pilihan,” kata Sri Mulyani.

    (aid/hns)

  • Trump Patok Tarif Impor Tinggi, RI Kirim Tuna ke China

    Trump Patok Tarif Impor Tinggi, RI Kirim Tuna ke China

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana akan memperluas pasar tuna Indonesia. Hal ini lantaran ada kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump yang mengenakan tarif timbal balik sebesar 32% ke Indonesia yang dinilai akan berdampak terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Terutama terhadap produk-produk perikanan laut.

    Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya⁠ Trian Yunanda mengatakan negara-negara yang bakal menjadi target perluasan pasar tuna Indonesia yakni Uni-Eropa, Jepang, negara-negara Timur Tengah, Afrika, hingga China. Hal ini penting agar produk unggulan ekspor Indonesia tidak hanya satu pasar.

    “Mungkin sebelum kebijakan Trump juga kita tahu kan ada yang masalah terkait dengan masalah tarif barrier juga. Itu juga tentunya menjadi concern kita. Tapi juga peluang-peluang pasar baru ini juga perlu. Seperti Middle East, Kemudian saya kira Jepang, Cina juga terbuka itu. Saya kira kita akan lakukan diversifikasi pasar,” katanya dalam acara dalam Bincang Bahari KKP, Rabu (30/4/2025).

    Selain perluasan pasar, Trian mengatakan pentingnya peningkatan mutu dari produk tuna Indonesia saat ini. Hal ini guna memenuhi standar mutu internasional dari produk tuna.

    Ia mengatakan, perlu juga adanya peremajaan kapal penangkap ikan di Indonesia masih berbahan kayu. Hal ini menjadi krusial dalam upaya Indonesia memperoleh approval number dari pasar global, khususnya Uni Eropa yang dikenal ketat dalam pengawasan mutu dan legalitas produk.

    “Yang terpenting tadi ya kita bagaimana bisa memberikan added value kepada produk kita tadi. Jadi jangan ya sekedar kita menangkap kemudian dibekukan. Tapi bagaimana dari sisi kualitas ya baik itu yang terkait dengan mutu maupun legalitas dari produk ini,” katanya.

    Trian mengatakan saat ini AS masih menjadi tujuan utama eskpor tuna. Tercatat pada nilai ekspor hasil produksi perikanan nasional mencapai US$ 5,95 miliar 2024.

    Ia mengatakan dari hasil tersebut, produk tuna menjadi nomor dua penyumbang terbesar setelah udang. Di mana produk udang sebesar US$ 1,68 miliar, sementara tuna, tongkol, cakalang sebesar Rp US$ 1,3 miliar.

    “Tuna cakalang tongkol ini dengan volume sebesar 278 ribu ton menghasilkan nilai sekitar US$ 1,03 miliar, atau sekitar Rp 16,7 triliun,” kata Trian.

    (rrd/rrd)

  • Kisah 2 Ibu ‘Sulap’ ASI hingga Tali Pusar Jadi Perhiasan, Raup Rp 80 Juta

    Kisah 2 Ibu ‘Sulap’ ASI hingga Tali Pusar Jadi Perhiasan, Raup Rp 80 Juta

    Jakarta –

    Ide bisnis bisa didapatkan dari berbagai macam hal, salah satunya dari Air Susu Ibu (ASI). Adalah Febrina Malahayati dan Dwirachmayuni (Rara) yang memanfaatkan ASI hingga tali pusar bayi untuk dijadikan perhiasan dengan merek Abreena.

    Mereka adalah ibu menyusui yang mengiringi bisnisnya dengan melibatkan sentuhan emosional para pelanggannya. Setiap karya seni ini bisa meliputi komponen ASI, tali pusar, atau rambut yang dibentuk menjadi pendulum untuk dijadikan perhiasan.

    Mulai dari liontin, cincin, hingga gelang ini dirancang khusus dan dibuat dengan tangan untuk merefleksikan kisah personal masing-masing ibu. Dengan pendekatan yang mengedepankan nilai emosional, Abreena bukan sekadar menghadirkan perhiasan, melainkan juga ruang ekspresi dan penghormatan atas momen-momen intim yang menyusun perjalanan menjadi ibu.

    Mulanya, Febrina dan Rara terinspirasi dari salah satu unggahan di media sosial terkait perhiasan yang dibuat dari ASI. Rupanya, kisaran harga perhiasan ini dirasa perlu merogoh kocek cukup dalam, maka dari itu mereka memutuskan untuk membuatnya sendiri.

    “Awalnya karena ingin punya, iseng bikin, lalu ya sudah kita coba tes ombak untuk jual. Pertama kali aku buka untuk 10 orang, di hari itu juga dalam waktu satu jam langsung sold out. Padahal kita belum siapkan semuanya. Ya sudah, akhirnya dalam 14 hari kita siapkan segala macamnya,” kata Febrina kepada detikcom, Rabu (30/4/2025).

    Foto: Amanda Christabel/detikcom

    Febrina bilang, ia bersama Rara memulai bisnis ini sejak 2023 kala aktif menjadi ibu yang menyusui dan bekerja kantoran. Ia memulai riset dan mengikuti kelas cara pembuatan perhiasan dari ASI, agar mampu menghasilkan perhiasan dari ASI dan DNA yang lebih baik kualitasnya.

    “Sebenarnya banyak perajin perhiasan ASI, tapi unique selling point dari Abreena ada di desain yang bagus dan lebih variatif dibandingkan yang lain. Kita tidak mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan jika ada permintaan bentuk perhiasan yang masih bisa kami kerjakan. Beberapa kompetitor lain itu harus tambah bayarannya. Membahagiakan orang lain juga part of our mission,” terang Febrina.

    Untuk modal awal, Febrina dan Rara menghabiskan Rp 351.000 untuk membeli bahan pengawet ASI, bahan rangka titanium atau stainless steel, dan cairan pengikat (resin). Sejak bisnisnya makin berkembang, Febrina dan Rara juga menaikkan standar bahan bakunya menjadi lebih berkualitas, salah satunya menggunakan resin dengan sistem ultra violet (UV).

    “Kalau dahulu kita pakai yang cairan yang tidak bisa kering otomatis. Sekarang kita sudah bisa beli cairan resin yang satu botolnya mahal. Untuk pembuatan rangka, ada suppliernya sendiri, jadi kami memang fokus di pembuatan batu perhiasan yang berbahan dasar ASI,” kata Rara.

    Dalam satu bulan, merek perhiasan Abreena secara rata-rata mampu meraup omzet di kisaran Rp 50-80 juta. Mereka mampu memproduksi hingga 130 butir batu perhiasan dalam setiap satu bulannya. Jika pesanan sedang tidak begitu ramai, paling sedikit mereka mendapat pesanan sebanyak 70 perhiasan.

    Kisaran harga perhiasan yang dijajakan Abreena dimulai dari Rp 279.000 hingga Rp 2,2 juta. Harga tergantung dari rangka perhiasan yang digunakan untuk mengikat batu, ada yang terbuat dari titanium, stainless steel, perak, atau emas.

    “Ada satu produk yang lumayan disukai teman-teman umat Katolik itu Rosario. Untuk harga Rosario yang berbahan dasar ASI itu harganya Rp 2,9 juta. Kita menghitung harga dari jumlah butir batu perhiasannya, karena Rosario butirnya cukup banyak jadi lebih mahal,” kata Febrina.

    “Kita memastikan, meskipun barang termurah yang dijual di Abreena, itu semua sudah berbahan anti karat. Itulah keunggulan kita dari yang lain, meskipun sudah paling murah tetapi masih berbahan anti karat. Kita ingin memberikan yang terbaik buat pelanggan. Kita tidak ingin membebani, karena para ibu berhak untuk mendapat penghargaan dari memberikan ASI kepada anak-anaknya,” tambah Febrina.

    Foto: Amanda Christabel/detikcom

    Saat genap dua tahun perjalannya bisnisnya, Abreena telah menjangkau pasar domestik dari wilayah Sabang hingga ke tanah Papua. Febrina dan Rara bilang, dalam mengirim barang pesanan ini tidak semua mampu dijangkau oleh sejumlah ekspedisi. Mereka mengaku, kerap kali kehilangan barang saat barang dikirim ke konsumen.

    “Selama ini kita pakai ekspedisi TIKI, karena pernah pakai yang lain itu malah ada kejadian barangnya hilang. Kita juga menyarankan ke customer, kalau melakukan pengiriman ASI baiknya dengan TIKI. Seandainya hilang pun masih bisa dilacak, tetapi sejauh ini belum pernah hilang kalau menggunakan TIKI, sih,” tambah Febrina.

    Dari bisnis ini, Febrina dan Rara juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan perempuan-perempuan di dalamnya. Bahkan, dari hasil bisnisnya ini, merek Abreena mampu memberikan pendidikan lanjut dengan menguliahkan sebagian karyawannya agar masing-masing dari mereka juga menjadi pribadi yang lebih maju.

    “Kita lebih ingin punya dampak. Kalau ditanya bisnis ingin jadi lebih besar, akan sebesar apa? Sepertinya kita akan tetap bertahan produksi di rumah sendiri, tetapi ingin punya impact lebih banyak ke perempuan dan anak-anak,” tutupnya.

    Melalui TIKI SERLOK, TIKI ingin membantu UMKM khususnya seller online dengan memberikan kemudahan fasilitas dalam hal pengiriman. Keuntungan mendaftar anggota SERLOK antara lain diskon harga hingga sebesar 18%, fleksibilitas pembayaran H+2 menggunakan virtual account, fasilitas pick up gratis, hingga bonus dan rewarding seller, integrasi sistem, dan kesempatan mengikuti berbagai kegiatan edukasi dan promo marketing yang diselenggarakan TIKI.

    Para member SERLOK dapat memanfaatkan kanal dan fasilitas TIKI untuk mendukung pengembangan bisnis. Fasilitas ini mencakup kampanye pemasaran di sejumlah Agen Utama, pelatihan dan seminar, peluang pendampingan oleh staf TIKI, serta kemudahan akses layanan keuangan melalui kerja sama dengan institusi seperti BRILink.

    (ara/ara)

  • Terungkap Penyebab yang Bikin Utang 1 Juta UMKM Tak Bisa Langsung Dihapus

    Terungkap Penyebab yang Bikin Utang 1 Juta UMKM Tak Bisa Langsung Dihapus

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membeberkan alasan penghapusan piutang macet 1 juta UMKM tak bisa dilakukan secara langsung. Per 11 April 2025, baru 19.375 debitur atau nasabah UMKM senilai Rp 486 miliar sudah dihapuskan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menerangkan ada beberapa ketentuan agar UMKM dapat dihapuskan kredit macetnya. Pertama, nilai pokok piutang macet paling banyak Rp 500 juta. Kedua, telah dihapusbukukan selama lima tahun sejak PP ini berlaku. Ketiga, tidak dijamin oleh asuransi. Keempat, tidak terdapat agunan kredit atau terdapat agunan kredit, tetapi tidak bisa dijual atau telah habis terjual.

    Sementara untuk dihapusbukukan, UMKM harus memenuhi dua syarat, yakni dilakukan upaya restrukturisasi dan dilakukan upaya penagihan maksimal, tapi tidak tertagih.

    “Kenapa muncul dua ini? Dari mana asal-muasalnya? Dari Undang-Undang P2SK. Karena rujukan PP ini adalah undang-undang P2SK, yang di mana mewajibkan kepada bank penyalur, dalam hal ini Bank Himbara kita, untuk melakukan dua hal ini terlebih dahulu, yaitu, restrukturisasi dan penagihan optimal,” kata Maman saat Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025)

    Dengan syarat tersebut, Maman menyebut hanya 67.668 debitur dengan utang Rp 2,7 triliun yang dapat direstrukturisasi. Sekitar 67 ribu debitur UMKM ini dapat dihapuskan kredit macetnya. Padahal, pemerintah telah menargetkan 1.097.155 UMKM yang akan dihapuskan utangnya.

    “Potensi yang bisa kita hapus tagihkan itu hanya 67 ribu. Artinya, dari target kita hari ini yang kurang lebih ada 1,097 juta debitur, kita hanya baru bisa berdasarkan aturan perundang-undangan sekarang yang ada hanya maksimal 67 ribu debitur,” jelas Maman.

    Alasan bank tidak bisa merestrukturisasi utang UMKM karena rata-rata pinjaman usaha kategori mikro di bawah Rp 50 juta. Maman menyebut, lebih tinggi biaya restrukturisasi dibandingkan utang UMKM tersebut. Oleh karena itu, bank tidak berani mengambil langkah itu.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Maman telah bertemu pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pertemuan tersebut, Maman menerangkan setelah masa berlaku PP tersebut habis, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

    Seperti diketahui, program tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan membawa angin segar bagi pelaku UMKM. Dalam PP tersebut, Kementerian UMKM diberikan waktu selama enam bulan untuk menghapus tagih utang UMKM sejak aturan itu berlaku 5 November 2024 lalu. Ini artinya, beleid itu akan berakhir masa berlakunya pada 5 Mei mendatang.

    “Jadi ini yang sedang kita lakukan dan sekarang, per satu minggu yang lalu kami sudah koordinasi dengan Kementerian BUMN dan sudah ketemu dalam satu frekuensi yang sama bahwa nanti setelah habis masa berlaku PP ini kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini yang tadi kenapa karena ada syarat restrukturisasi itu,” tambah Maman.

    Langkah tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi BUMN untuk melakukan hapus tagih seperti yang tertuang dalam pasal 62 D, 62E, serta 62H.

    “Sesuai dengan pasal 62D di Undang-Undang BUMN Nomor 1 tahun 2025 di mana pasal 62D ayat 1 BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih. Lalu di pasal 62E-nya BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan menteri untuk perusahaan umum dan badan usaha persero. Dan di pasal 62H-nya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 62D dan hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 62E serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62F ditetapkan dalam peraturan menteri,” imbuh Maman.

    Upaya menghapus utang 1 juta UMKM, lanjut Maman, bisa dilakukan dengan penerbitan Permen BUMN yang disetujui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Implikasinya apa dengan adanya undang-undang BUMN? Ini artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta nasabah yang macet itu itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui oleh dalam hal ini ada Badan, namanya Badan Danantara,” tambah Maman.

    (rea/ara)

  • Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka-bukaan tentang kinerja ASN atau Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK).

    Kinerja ini berdasarkan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) periode 2020-2024 di instansi pemerintahan.

    Rini mengatakan, secara nasional yang paling banyak mendapat sorotan adalah terkait masalah pelayanan publik. Menurutnya, masih banyak instansi pemerintah yang mempunyai indeks pelayanan publik yang rendah, begitu pula dengan tata kelolanya.

    Adapun implementasi RB sendiri saat ini juga dikaitkan dengan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Selaras dengan itu, Kementerian PANRB juga menemukan banyak masalah terkait konflik kepentingan (conflict of interest).

    “Jadi semua program-program RB kita kaitkan dengan itu. Bahkan, kami melihat bahwa masih ada banyak masalah kaitannya dengan conflict of interest,” kata Rini, ditemui usai acara Rapat Koordinasi Kebijakan PANRB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Rini mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Aturan ini menjadi dasar bagi para pejabat pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan. Harapannya, perbaikan bisa dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang.

    Usut Pemda Angkat PPPK di Luar Jadwal

    Rini juga menyampaikan respons tentang sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang ketahuan melakukan aksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar jadwal. Padahal proses seleksi⁠ Honorer Kategori 1 (K1) dan Honorer Kategori 2 (K2) telah selesai.

    Rini mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pengecekan terhadap para pegawai non-ASN atau honorer ini. Sebab, seharusnya pemda memasukan daftar orang tersebut ke dalam data BKN untuk mengangkatnya ke PPPK.

    “Seharusnya pemda memasukkan orang itu ke dalam data BKN sebagai yang harus masuk ke PPPK. Saya nggak bisa berspekulasi apakah ini karena memang pemdanya nggak masukkan data ke BKN atau bagaimana,” kata dia.

    Di samping itu, Rini juga akan berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyangkut persoalan sanksi. Sebab, sanksi pemda berada di bawah kewenangan Kemendagri berdasarkan pada Undang-Undang (UU).

    Selain itu, di Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 20 Tahun 2023 atau UU ASN juga diatur tentang sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang melakukan pelanggaran, termasuk terkait perekrutan pegawai non-ASN.

    Selamatkan Potensi Kebocoran Rp 128,5 Triliun

    Di sisi lain, Rini turut melaporkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mampu mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD hingga Rp 128,5 triliun dalam periode 2023 dan 2024. Hal ini tidak terlepas dari program RB yang sudah terkonsolidasi dalam kegiatan Stranas PK.

    “Indeks RB dalam 2 tahun terakhir penerapan SAKIP kita sudah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD mencapai Rp 128,5 triliun,” kata Rini, dalam paparannya di acara Rakor tersebut.

    Dalam pelaksanaannya, ada manajemen kinerja dari mulai perencanaan dan pemantauan secara lebih terarah, hingga evaluasi yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, Kementerian PANRB juga mencatat, total ada sebanyak 2.624 unit percontohan pelayanan prima dan anti-korupsi, termasuk pada sektor penegakan hukum.

    Rini menambahkan, integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan 272 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 91 MPP digital. Kementerian PANRB juga melakukan perbaikan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah mencapai 91% di kementerian.

    Kementerian/Lembaga (KL) memiliki rata-rata indeks RB sebesar 82,98 atau naik 6,17 poin. Lalu pemerintah Provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4,92 poin, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10,14 poin dari tahun sebelumnya.

    Kementerian PANRB juga akan segera memulai proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. GDRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

    (shc/hns)

  • Begini Jurus PIS Tekan Biaya Operasional dan Tingkatkan Daya Saing

    Begini Jurus PIS Tekan Biaya Operasional dan Tingkatkan Daya Saing

    Jakarta –

    PT Pertamina International Shipping (PIS) terus memperkuat daya saingnya sebagai perusahaan logistik, khususnya pada pengiriman kargo komoditas energi. Langkah utama yang dilakukan anak usaha PT Pertamina (Persero) ini adalah mendorong transformasi digital.

    “Jadi pertama-tama, kami percaya bahwa digitalisasi akan memberi kami keuntungan besar dalam mengurangi biaya,” kata Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra dalam acara Media Briefing Indonesia Maritime Week 2025 di Kaum Restoran, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Eka mengatakan, transformasi digital perlu dilakukan untuk mengurangi biaya sekaligus memperluas jangkauan informasi guna meningkatkan efisiensi pelayaran dan mengontrol armada yang dimiliki PIS. Ia mengatakan, digitalisasi ini juga akan diterapkan pada sejumlah pelabuhan yang dikelola PIS.

    Selain itu, terminal di sejumlah pelabuhan yang dikelola PIS juga didorong untuk mengantongi sertifikasi internasional. Melalui sertifikasi ini, Eka meyakini langkah ekspansi membuka terminal baru di negara lain akan lebih mudah.

    “Karena terminal kami cukup penting untuk ketahanan energi Indonesia, mungkin salah satu terminal terbesar yang kami miliki adalah di Tanjung Sekong di Cirebon,” ungkapnya.

    Selain digitalisasi, Eka menegaskan PIS terus berupaya menekan biaya bunker atau alokasi dana untuk bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan armadanya. Menurutnya, biaya yang dialokasikan untuk BBM cukup besar lantaran armada kapal yang dimiliki PIS berusia tua.

    Ia menyebut, PIS sendiri tengah berupaya menghadirkan armada kapal yang usianya jauh lebih muda. Menurutnya, armada kapal berusia muda ini memiliki teknologi yang hemat BBM. Sejalan dengan hal tersebut, PIS juga menjalankan program peremajaan sejumlah kapal yang berusia tua agar alokasi BBM dapat ditekan hingga 20%.

    “Maka kapal-kapal baru atau bagaimana kita dapat membuat armada kita lebih muda (peremajaan) dalam hal usia mereka, cukup berperan penting dalam bagaimana kita dapat mengurangi biaya,” ungkapnya.

    “Kami percaya bahwa daya saing perusahaan kami akan datang dari pengurangan biaya,” ujar dia.

    (kil/kil)