Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Jakarta –

    Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi belakangan ini. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, PHK terjadi di 15 provinsi di Indonesia. Total 18.160 orang atau tenaga kerja kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Meningkat tajam, sekitar 15.285 orang dibandingkan data jumlah PHK pada Januari 2025 sebanyak 3.325 orang saja.

    Terkait PHK, pekerja acap kali diberikan uang pesangon dari tempatnya bekerja. Kendati demikian, Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, bilang soal pentingnya bagi eks karyawan agar mengelola uang pesangon.

    Ia merinci, ‘korban’ PHK yang mendapatkan pesangon penting untuk memiliki skala prioritas perihal apa saja yang perlu dibayarkan terlebih dulu dengan uang pesangon. Supaya ke depannya, masalah utang ini tidak lagi mengganggu kondisi keuangan yang masih fluktuatif.

    “Apakah ada utang yang bisa kita lunasi dulu seperti pinjol (pinjaman online), pay later, kartu kredit, KTA (kredit tanpa agunan). Karena ini biasanya cukup mengganggu. Kalau ada, yuk, kita lunasi saja utang-utang ini,” katanya berbincang kepada detikcom, Senin (5/5/2025).

    Lalu, hal kedua yang perlu diperhatikan, perlu menghitung anggaran bulanan dengan mode hemat, kata Tejasari. Hal ini melingkupi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin, dan menentukan anggaran yang efisien.

    “Hitung budget bulanan dengan mode berhemat, kurangi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin. Dicek apakah masih bisa dihemat. Tentukan budget per bulan yang efisien tapi kita juga masih bisa berpikir dengan positif,” tambahnya.

    Lebih lanjut ia mengelaborasi, pentingnya untuk mengecek pengeluaran lainnya yang perlu dibayarkan di tahun berjalan. Misalnya, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), asuransi, atau pembayaran lainnya.

    “Nah, masukkan dalam budget yang harus kita siapkan, karena kita jatuh tempo. Jangan sampai kita tidak bisa bayar,” tegasnya.

    Setelah menghitung kebutuhan anggaran bulanan dan pembayaran lainnya, bandingkan dengan dana darurat yang kita punya, lalu ditambah dengan pesangon yang kita dapat.

    “Selanjutnya, bisa bertahan berapa bulan, ya, kita tanpa bekerja ? Nah, inilah yang jadi patokan kita untuk mengejar alternatif pekerjaan berikutnya. Usahakan langsung ambil keputusan, apakah mau cari pekerjaan tetap, atau kah sambil cari pekerjaan part time, atau kah berbisnis,” bebernya.

    “Jangan berlama-lama ambil keputusan. semakin lama kita memutuskan, maka semakin habis dana darurat kita, lho,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Konsumsi Rumah Tangga Loyo Meski Ada Lebaran, Ini Kata BPS

    Konsumsi Rumah Tangga Loyo Meski Ada Lebaran, Ini Kata BPS

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 mencapai 4,87% secara year on year (yoy). Pertumbuhan itu utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,53% dan tumbuh 4,89%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%. Meski ada momen Lebaran, di tahun ini tidak ada momen Pemilu yang mendorong belanja seperti di tahun lalu.

    “Kalau kita bandingkan ke kondisi tanpa Pemilu, sebenarnya di kuartal I-2025 ini relatif bagus dibandingkan dengan kuartal I tahun-tahun sebelumnya yang tanpa Pemilu,” ucap Amalia.

    Berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 memang lebih baik dibandingkan kuartal I-2022 yang tumbuh 4,35% dan kuartal I-2023 4,53%. Pertumbuhan itu didorong oleh momen Ramadan dan Idul Fitri, di mana subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel.

    Alasan lain yang membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 melambat dikarenakan momen Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan demikian libur panjang Lebaran tidak terekam dalam kuartal yang sama, melainkan pada April atau kuartal II-2025.

    “Momen hari pertama Idul Fitri-nya jatuh di triwulan I, tetapi H+1 Lebaran, H+2 Lebaran, liburan selanjutnya itu tidak terekam dalam momen triwulan I, yang libur panjangnya itu nanti terekam di triwulan II-2025,” jelas Amalia.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang kontribusinya 5,88% mengalami kontraksi -1,38%.

    Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 10,52%. Capaian ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, ketika sektor pertanian mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 3,54%.

    “Kinerja positif sektor pertanian tahun ini didorong oleh adanya peningkatan produksi padi dan jagung sebesar 51,45% dan 39,02% sepanjang triwulan 1-2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, serta meningkatnya permintaan domestik,” imbuhnya.

    Tonton “DPR Apresiasi Prabowo: Konsisten dengan Target Pertumbuhan Ekonomi” di sini:

    (kil/kil)

  • RI Mau Belajar dari Belanda, Pakai AI buat Sektor Pertanian

    RI Mau Belajar dari Belanda, Pakai AI buat Sektor Pertanian

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk menerapkan kecerdasan buatan (AI) di sektor pertanian. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan kunjungan ke Belanda untuk melihat sekaligus mengadopsi penerapan AI di sektor pertanian.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan dalam mewujudkan swasembada pangan, pihaknya bersama dengan Agrinas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta delegasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Univeritas Hasanudin ke Wageningen University Belanda. Sudaryono menerangkan Belanda merupakan negara eksportir terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS).

    “Nah, padahal wilayahnya yang kecil, tidak lebih luas daripada, ya kecil lah ya, Anda sendiri bisa cek. Tapi di Belanda ekspor produk pertanian terbesar kedua. Makanya kita ingin belajar dari sana,” kata Sudaryono saat Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Beberapa hal yang akan dipelajari di Belanda, seperti pengelolaan serta teknologi di greenhouse, pertanian vertikal, hingga penerapan AI. Sudaryono menerangkan AI dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan petani, seperti cuaca, kontur, hingga kesuburan tanah.

    Terkait penerapan AI, pihaknya tengah mengupayakan untuk membentuk Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Melalui Pusdatin, petani melalui penyuluh pertanian mendapatkan rekomendasi-rekomendasi waktu hingga persentase pupuk yang dibutuhkan.

    “Nah, kemudian beruntungnya kita, Wageningen sudah bergerjasama dengan banyak universitas di Indonesia. Kami laporkan, termasuk dengan IPB, dan ini tinggal kita mengintegrasikan bagaimana IPB, kemudian juga Kementerian Pertanian dalam Hal ini Pusdatin, kemudian juga apakah Pupuk Indonesia, atau Bulog, dan yang lain itu kita integrasikan datanya,” jelas Sudaryono.

    Sementara itu, untuk pengelolaan buah dan sayur di Belanda menggunakan greenhouse. Sudaryono menerangkan greenhouse di Belanda menggunakan AI juga untuk membuat kelembaban udara.

    “Sehingga dia betul-betul ongkosnya mahal. Tentu saja kita tidak mungkin plek-plek kita bikin di Indonesia, kita akan lebih sederhana, karena kita tidak perlu ada, kita kan tidak ada musim dingin yang di mana greenhouse-nya butuh pemanas, tidak butuh pendingin atau AC pada saat musim panas, jadi kita kan relatif stabil, sehingga lebih simpel,” jelas Sudaryono.

    Meski begitu, Sudaryono menilai masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk menerapkan teknologi tersebut, yakni implementasi ke petani. Padahal produktivitas bisa meningkat lebih besar dibandingkan dengan teknik konvensional.

    “Riset membuktikan bahwa nanam di tanah sama nanam di greenhouse yang gak ketemu tanah, tanamannya itu ternyata produktivitasnya lebih besar di dalam greenhouse. Itu sesuai dengan hasil penelitiannya, termasuk input produksinya juga lebih rendah kalau pakai greenhouse,” imbuh Sudaryono.

    (acd/acd)

  • Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan belanja pemerintah pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi -1,38% secara tahunan (year on year/yoy). Hal itu turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran tumbuh positif pada kuartal I-2025, kecuali konsumsi pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak adanya belanja Pemilu seperti yang dilakukan pada kuartal I-2024.

    “Jadi di tahun lalu ada Pemilu, di tahun ini tidak ada Pemilu, itu salah satunya (penyebab kontraksi),” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi, Amalia menyebut nantinya akan ada realokasi anggaran yang dampaknya akan kelihatan pada kuartal II-2025.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya. Jadi kuartal I-2025 ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian direalokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya,” beber Amalia.

    Alhasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87%. Angka itu lebih rendah dari kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Hanya konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi -1,38%.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Meski begitu, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya Rp 53,49 triliun.

    “Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden prioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

    Tonton juga “Terkena Efisiensi Anggaran, BPOM Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik” di sini:

    (kil/kil)

  • Begini Kabar Terbaru Negosiasi Tarif RI dan AS

    Begini Kabar Terbaru Negosiasi Tarif RI dan AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terkait negosiasi tarif impor tinggi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS). Untuk diketahui Pemerintah AS mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang Indonesia.

    Airlangga mengatakan bahwa saat ini negosiasi masih dalam proses tahap awal. Ia mengatakan pemerintah bakal berupaya terus untuk menjalin komunikasi dengan pihak AS. Hal ini dilakukan agar tarif yang dikenakan ke Indonesia tidak terlalu tinggi.

    “Terkait dengan pembicaraan dari negosiasi, karena masih dalam pembicaraan awal, jadi tetap konsisten diberitahukan nanti sesudah ada progresnya,” katanya di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Airlangga pun angkat bicara soal rencana Pemerintah Indonesia yang bakal mengimpor liquefied natural gas (LNG) sebagai salah satu bagian upaya dari negosiasi dengan AS. Ia mengatakan, rencana tersebut saat ini masih dalam proses awal, sehingga keputusan untuk mengimpor LNG masih bisa saja dilakukan.

    “Terkait dengan pembicaraan di Amerika (Soal LNG) baru pembicaraan awal dan detailnya tentu masih berproses. Jadi ini masih panjang,” katanya.

    Airlangga juga mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS melakukan pembahasan terkait dengan kerja sama pengelolaan kritikal mineral. Pembahasan ini masuk juga dalam pembahasan negosiasi.

    “Khusus untuk tadi dengan Amerika pun kritikal mineral ada pembahasan,” katanya.

    Sebelumnya, Airlangga mengatakan Indonesia siap memangkas surplus dengan AS dengan menambah volume impor barang dari AS. Komoditas yang ditawarkan untuk diimpor dari AS ke Indonesia adalah minyak dan gas hingga produk agrikultur macam gandum dan kedelai.

    “Pertama Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari AS, antara lain LPG, crude oil dan gasoline. Indonesia juga beli produk agrikultur dari AS antara lain gandum, soya bean, dan soya bean milk. Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang modal dari AS,” beber Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga mengatakan Indonesia akan memfasilitasi perusahaan AS untuk yang selama ini beroperasi di dalam negeri untuk berbisnis dengan aman dan nyaman. Beberapa hal terkait kemudahan perizinan dan insentif akan diberikan untuk perusahaan AS. Indonesia juga menawarkan produk mineral kritis kepada AS dan mempermudah regulasi impor termasuk produk hortikultura dari AS. Investasi antara kedua negara juga akan didorong dalam skema business to business (B to B).

    “Indonesia juga dorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan SDM, antara lain untuk sektor pendidikan, science, engineering, matematika dan ekonomi digital, dan kami juga angkat isu financial services yang cenderung menguntungkan Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

    Permintaan Indonesia

    Airlangga mengungkapkan Indonesia ingin penerapan tarif yang lebih kompetitif daripada negara-negara pesaing untuk bisa masuk ke AS. Indonesia meminta komoditas ekspor utama macam garmen, alas kaki, furnitur, hingga udang diberikan tarif sekecil mungkin untuk masuk pasar AS.

    Saat ini produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang menjadi produk yang tarifnya tinggi lebih tinggi dari negara bersaing baik dari ASEAN dan luar ASEAN.

    Sebagai contoh, meskipun saat ini tarif tinggi didiskon sementara menjadi 10%, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen sebesar 10-37%, artinya bila diakumulasi komoditas asal Indonesia memiliki biaya besar untuk masuk ke pasar AS.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga.

    (kil/kil)

  • Emiten IT Ini Siapkan Jurus Baru Kejar Pendapatan

    Emiten IT Ini Siapkan Jurus Baru Kejar Pendapatan

    Jakarta –

    PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) mencatatkan kinerja operasional yang solid sepanjang 2024 meski menghadapi tekanan dari dinamika industri teknologi. Pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp8,9 miliar, turun 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh divestasi kepemilikan atas Equine Global dan anak usahanya, serta penghentian aktivitas distribusi dari sejumlah mitra bisnis.

    Meski begitu, manajemen menilai kinerja inti perusahaan justru mengalami pertumbuhan. Jika kontribusi dari Equine Global dan mitra yang sudah tidak aktif disesuaikan, pendapatan inti Anabatic naik 9,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai mencerminkan ketahanan model bisnis perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar.

    Presiden Direktur Anabatic Technologies, Harry Surjanto Hambali, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan bukti dari strategi diversifikasi dan transformasi bisnis yang selama ini dijalankan. “Kami terus berinovasi dan diversifikasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2025).

    Untuk menghadapi 2025, Anabatic memprioritaskan pengembangan solusi teknologi informasi (TI) end-to-end, dengan fokus pada layanan berbasis cloud dan keamanan siber. Perusahaan juga memperkuat kapabilitas digital melalui anak usaha seperti KPSG Group dan CTI Group, guna memperluas jangkauan pasar.

    Langkah penyempurnaan portofolio bisnis juga terus dilakukan. Setelah melepas unit bisnis yang dinilai tidak lagi relevan secara strategis sepanjang 2023 hingga 2024, struktur biaya Anabatic menjadi lebih ramping dan efisien.

    “Operasional kami dalam kondisi sangat baik, dan kami siap melangkah ke fase berikutnya dengan fokus pada agility untuk memperbesar bisnis,” tambah Harry. Ia menekankan pentingnya kemampuan adaptasi sebagai kunci pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
    Menurutnya, dengan fondasi yang sudah lebih kuat, Anabatic Technologies siap membuka peluang baru dan memperluas skala bisnisnya secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

    (rrd/rir)

  • Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat total penerimaan pajak pada Maret 2025 Rp 322,6 triliun. Angka setara dengan 14,7% dari target APBN Tahun 2025.

    “Capaian ini merupakan hasil gotong royong #KawanPajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh #KawanPajak dalam mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak,” tulis keterangan @ditjenpajakri, Senin (5/5/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan selama sebulan penuh pada Maret 2025 pendapatan negara berhasil dikumpulkan sebesar Rp 200 triliun. Hal itu membuat pendapatan negara di tiga bulan pertama 2025 mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target.

    Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target, dari kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target, serta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.

    Dari sisi belanja, sampai 31 Maret 2025 mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rinciannya belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.

    Dengan demikian posisi APBN sampai 31 Maret 2025 mengalami defisit Rp 104,2 triliun atau 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah.

    Tonton juga “Kata Dedi Mulyadi soal Mobil Lexus Miliknya Nunggak Pajak” di sini:

    (ada/rrd)

  • Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan biang kerok pemutusan hubungan kerja (PHK) Januari sampai 23 April 2025. Kemnaker mencatat jumlah PHK di periode tersebut mencapai 24.036

    Dari 25 penyebab PHK yang dianalisis Kemnaker, ada terdapat 7 alasan utama yang paling dominan. Pertama adalah perusahaan mengalami kerugian karena kondisi pasar di dalam dan luar negeri yang menurun.

    “Hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 ini adalah yang dominan pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Kedua, perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Menurut Yassierli hal ini dilakukan pengusaha demi mencari upah buruh yang lebih murah.

    “Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial tapi ini biasanya tidak massal, dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial,” tuturnya.

    Kelima adalah langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Yassierli menyebut perusahaan tersebut berhasil bertahan hanya saja harus mengurangi jumlah karyawannya.

    “Kemudian ada yang melakukan transformasi perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Menurutnya untuk mencari langkah mitigasi maka pemerintah harus melihatnya kasus per kasus. Apalagi dalam hal ini penyebab terjadinya PHK sangat beragam.

    “Jadi penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa,” tutupnya.

    Tonton video “Ketua Dewan Pers: Biarkan Media Bekerja Secara Merdeka!” di sini:

    (acd/acd)

  • Bisa Naik-Turun di Tengah Tol, Ini Rute TransJakarta Blok M-Alam Sutera

    Bisa Naik-Turun di Tengah Tol, Ini Rute TransJakarta Blok M-Alam Sutera

    Jakarta –

    Masyarakat sekitar Jakarta bisa naik dan turun di tengah rest area Tol Dalam Kota menggunakan layanan TransJakarta. Salah satunya dengan naik BRT (busway) Rute S61 Blok M-Alam Sutera.

    Berdasarkan percobaan yang dilakukan detikcom, Senin (5/5/2025), titik awal keberangkatan rute ini berada di Terminal Blok M jalur 5, Jakarta Selatan. Penumpang kemudian dibawa melewati sejumlah halte hingga masuk ke dalam Tol Jakarta-Merak melalui Gerbang Tol Kebon Jeruk 1.

    Sesaat setelah bus TransJakarta ini masuk ke Tol Kebon Jeruk, armada melakukan pemberhentian di halte dekat gerbang tol. Usai menaikkan/menurunkan penumpang di gerbang tol, bus terus melintas hingga berhenti di rest area Km 13 Tol Dalam Kota.

    Di titik pemberhentian inilah penumpang bisa naik-turun di tengah Jalan Tol. Namun sekilas halte di kawasan ini terlihat cukup berbeda dengan halte-halte TransJakarta lainnya. Sebab di titik pemberhentian yang sangat dekat dengan SPBU tersebut tidak memiliki penanda layanan BRT sama sekali.

    Di halte rest area Km 13 Tol Dalam Kota itu hanya ada deretan bangku dan atap yang dihiasi papan iklan. Padahal selain untuk naik turun penumpang TransJabodetabek rute Blok M-Alam Sutera, halte Rest Area Km 13 Tol Dalam Kota ini juga digunakan untuk rute BSD (Serpong)-Jelambar dan rute Poris Plawad-Petamburan.

    Bergerak lebih jauh, setelah rest area para penumpang akan dibawa memasuki kawasan Alam Sutera dengan keluar dari Tol dekat dengan IKEA. Kemudian busway rute ini akan melintasi hingga titik akhir perjalanan di Halte Flavor Bliss, sangat dekat dengan gerbang utama kawasan Alam Sutera.

    Karena halte ini merupakan titik pemberhentian terakhir, penumpang akan diminta untuk turun. Namun jika ingin ke Jakarta dengan segera, penumpang bisa pindah ke armada bus lain yang siap melakukan perjalanan.

    Pada rute Alam Sutera-Blok M ini penumpang juga akan dibawa melintasi Tol Dalam Kota setelah melewati empat titik perhentian. Saat berada di dalam tol, bus akan kembali berhenti di rest area Km 13 sehingga bisa naik-turun di tengah Tol lagi.

    Jika penumpang terus melanjutkan perjalanan, rute TransJabodetabek S61 ini akan keluar Gerbang Tol Kebon Jeruk 2 dan mengikuti arah perjalanan hingga berakhir di Terminal Blok M jalur 5 sama seperti titik awal keberangkatan.

    Daftar Pemberhentian Rute Blok M-Alam Sutera

    – Terminal Blok M
    – ASEAN Jakarta
    – Kejaksaan Agung
    – Masjid Agung
    – Bundaran Senayan
    – Senayan Bank DKI
    – Gerbang Pemuda
    – Petamburan
    – Kemanggisan
    – Kota Bambu
    – Gerbang Tol Kebon Jeruk 1
    – Rest Area KM 13 Tol Dalam Kota
    – Renata
    – Escala 1
    – Escala 2
    – Onyx
    – Olivia
    – Sutera Utama
    – Flavor Bliss

    Daftar Pemberhentian Rute Alam Sutera-Blok M

    – Flavor Bliss
    – Mall Alam Sutera
    – Prominence
    – IKEA
    – Rest Area KM 13 Tol Dalam Kota
    – Gerbang Tol Kebon Jeruk 2
    – Kota Bambu
    – Kemanggisan
    – Petamburan
    – Gerbang Pemuda
    – Senayan Bank DKI
    – Masjid Agung
    – Kejaksaan Agung
    – ASEAN Jakarta
    – Terminal Blok M

    Sementara untuk waktu tempuh dari Blok M hingga Halte Flavor Bliss di Alam Sutera diperkirakan antara 1-1,5 jam bergantung pada kondisi lalu lintas. Sebab di beberapa jalur, rute TransJabodetabek yang satu ini melintasi di jalur umum (di luar jalur BRT) seperti saat berada di Jl. Gatot Subroto maupun saat berada di kawasan Alam Sutera.

    Simak video “Respons Wagub Rano Karno Naik Transportasi Umum Hari Ini: Asyik!” di sini:

    (igo/fdl)

  • Eks Karyawan PT Timah Tagih Janji Pesangon Rp 35 M

    Eks Karyawan PT Timah Tagih Janji Pesangon Rp 35 M

    Jakarta –

    Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan PT Timah Tbk (FKKB MKT) pertanyakan janji pemerintah terkait pesangon kepada 17.243 karyawan Timah yang terdampak restrukturisasi tahun 1995 sebesar Rp 35 miliar. Adapun janji tersebut sebelumnya telah disetujui pemerintah dan DPR pada tahun 2007.

    Kasus ini kembali disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) FKKB MKT dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Juru Bicara FKKB MKT Suryadi Saman menuturkan, janji tertulis tersebut belum juga dibayarkan setelah pemerintah dan DPR berganti periode. Hingga saat ini, ia menyebut persoalan berlarut-larut hingga 18 tahun.

    “Kenapa setelah 18 tahun, sampai dengan hari ini, sudah beberapa periode, sudah 18 tahun, itu tidak bisa diselesaikan yang Rp 35 miliar ini,” kata Suryadi dalam RDPU bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Ia menjelaskan, perjuangan pihaknya dimulai sejak 27 November 1997, dengan melakukan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Pangkal Pinang.

    Dalam pengadilan, PN memutuskan tidak berwenang untuk mengadili lebih lanjut kasus tersebut. Sedangkan gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Agung dinyatakan tidak lengkap.

    Pada 4 Agustus 1999, FKKB MKT mencapai kesepakatan bersama yang tertuang dalam NKB PT Timah, di mana kewajiban tersebut akan dituntaskan. Kemudian pada 12 Seprember 2007, pemerintah dan DPR menyetujui pemberian pesangon FKKB MKT sebesar Rp 35 miliar melalui APBN-P.

    Akan tetapi, ketetapan tersebut dibatalkan Kementerian BUMN pada tanggal 24 Januari 2008 untuk melalukan kajian hukum lantaran kasus tersebut belum pernah terjadi di Indonesia.

    Suryadi menjelaskan, persoalan yang terjadi dalam kasusnya ada dua. Pertama, adanya pembohongan publik, lantaran dalam sebuah rapat Kementerian BUMM, manajamen PT Timah menyatakan tidak ada lagi persoalan dengan para karyawan.

    “Dikatakan juga di sini, berdasarkan laporan PT Timah Tbk, dikatakan sudah tidak ada permasalahan menyangkut ketenagakerjaan mengingat PT Timah Tbk telah memenangkan di tingkat Mahkamah Agung,” ungkapnya.

    Padahal, Suryadi mengaku tidak pernah digunakan dan tidak pernah menerima kekalahan di persidangan hingga saat ini. Ia menyebut, hal tersebut yang disampaikan kala itu agar hak para karyawan PT Timah tidak diberikan oleh negara.

    “Itu masalah kebohongan yang dilakukan oleh Direksi atau manajemen PT Timah pada tahun 2008,” ungkapnya.

    Persoalan kedua, terang Suryadi, Komnas HAM sempat mengeluarkan surat rekomendasi pada tahun 2011 agar karyawan dan manajemen PT Timah melakukan audiensi. Akan tetapi, audiensi kedua pihak tersebut belum terselenggara hingga saat ini.

    “Jadi kemunafikan ini menyebabkan masalah ini berlarut-larut,” tegasnya.

    Ia juga mengaku sempat menyurati Direktur PT Timah sebelum ada keputusan perubahan direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) beberapa waktu lalu. Namun begitu, FKKB MKT tidak mendapat hasil yang memuaskan.

    “Ini bukan lagi bicara masalah nilai, kalau hanya dikalikan dengan nilai hanya Rp 2 juta rupiah saja satu orang itu. Kami mohon pengertian, kami bicara memperjuangkan harga diri,” tutupnya

    (rrd/rrd)