Category: Detik.com Ekonomi

  • BSI Catat Tabungan Emas Tembus 250 Kg Per Bulan

    BSI Catat Tabungan Emas Tembus 250 Kg Per Bulan

    Jakarta

    Bisnis emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) menunjukkan kinerja yang positif sejak mendapat izin menjalankan bullion bank services atau bank emas di Indonesia pada Februari 2025 lalu. Kini BSI mencatat tabungan emas per bulannya mencapai 250 kg.

    Plt Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob Tyasika Ananta mengatakan angka tersebut pada awal peluncuran bullion bank tersebut hanya 25 kg per bulan.

    Bob mengatakan, peningkatan kinerja bisnis emas BSI lantaran adanya minat masyarakat yang cukup meningkat terhadap emas, baik untuk investasi maupun untuk tabungan. Hal ini juga sejalan dengan adanya tren harga emas yang terus mengalami kenaikan pada beberapa waktu lalu.

    “Alhamdulillah selama 4 bulan terakhir ini pertumbuhan pembelian emas di BSI ini cukup meningkat sampai bulan April ini. Per bulan kira-kira sekitar 250-an kilo gram. Jadi mungkin nanti sampai akhir tahun bisa terbayang berapa ton,” kata Bob di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bob menjelaskan, BSI juga sudah mengelola beberapa aktivitas terkait dengan emas. Ia mengatakan secara keseluruhan pengelolaan emas saat ini mencapai 17 ton dan akan terus mengalami peningkatan.

    “Tetapi kita harus antisipasi untuk peningkatannya lebih besar lagi,” katanya.

    Bob menambahkan terobosan baru melalui konsep bank emas BSI yang mengedepankan pendekatan peer-to-peer (P2P) menjadi pendorong adanya peningkatan tersebut. Hal ini lantaran masyarakat kini dapat dengan mudah menabung, berinvestasi, bahkan memperdagangkan emas secara digital langsung melalui super app BSI, yaitu Byond.

    “Karena kita ketahui bahwa emas yang beredar di masyarakat ini yang belum kemudian bisa dimonetisasi itu sekitar 1.800 ton. Nah ini bisa di leverage untuk memberikan kemudahan ke masyarakat dan memberikan putaran ekonomi yang lebih baik,” katanya.

    (kil/kil)

  • Prabowo Bangga Program MBG Banyak Dibahas Pemimpin Dunia

    Prabowo Bangga Program MBG Banyak Dibahas Pemimpin Dunia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto merasa bangga lantaran program unggulan pemerintahannya Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak dibahas oleh pemimpin negara-negara lain. Hal ini disampaikan Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini.

    “On the whole MBG ini adalah sesuatu cukup membanggakan, banyak pimpinan negara yang dibahas adalah MBG,” kata Prabowo, Senin (5/5/2025).

    Hal ini dapat dilihat dari rencana Pendiri Microsoft, Bill Gates mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Prabowo. Menurut Prabowo, Bill Gates ingin menyatakan dukungan serta penghargaan atas program MBG.

    “Tanggal 7 yaitu, lusa, tokoh dunia namanya bill gates akan datang ke kita minta ketemu saya sudah lama beliau minta ketemu. Kalau tidak salah surat dari November, minta ketemu antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas MBG kita,” jelas Prabowo.

    Atas dasar tersebut, Prabowo merasa besar hati. Kendati demikian, program MBG dinilai belum seratus persen berhasil karena sasaran penerimanya belum mencapai 82,9 juta orang.

    “Saya merasa sangat besar hati, saya merasa jangan muji kita. Kita belum berhasil, kita berhasil Insyaallah Desember 2025. kalau kita bisa selenggarakan antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita, dalam keadaan bersih keadaan aman keadaan bergizi. Pada saat itu lah boleh kita terima ucapan selamat,” terang Prabowo.

    Lebih lanjut, kedatangan Bill Gates untuk memberikan bantuan ke program MBG. Prabowo menegaskan, program MBG akan tetap berjalan dengan ada atau tidaknya bantuan maupun penghargaan.

    “Bahkan beliau mau bantu kita. Saya tidak tahu bentuknya apa. Hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan (atau) tidak diberi bantuan, diberi penghargaan (atau) tidak diberi penghargaan kita laksanakan ini (MBG). Karena ini benar, dan ini suatu investasi di anak kita, dan kita harus kurangi kemiskinan di rakyat kita,” jelas Prabowo.

    (acd/acd)

  • Prabowo Ancam Cabut Izin Penggilingan yang Beli Murah Gabah Petani

    Prabowo Ancam Cabut Izin Penggilingan yang Beli Murah Gabah Petani

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras ke penggilingan yang membeli gabah petani dengan harga murah. Prabowo tak segan-segan mencabut izin usaha penggilingan tersebut.

    Seperti diketahui Prabowo telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kilogram (kg).

    “Kalau ada penggilingan padi yang beli dengan harga serendah-rendahnya kita cabut izin usahanya. Saya tak main main. Karena di tangan saya adalah UU 1945 pasal 33. Yang saya diberikan wewenang,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Prabowo menegaskan Pasal 33 UUD 1945 apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan untuk kemakmuran rakyat. Ia pun menegaskan jangan sampai pengusaha hanya mementingkan keuntungan sendiri.

    “Jangan untung di atas penderitaan petani, tidak bisa. Anda tinggal pilih, mau operasi atau Anda kita tutup, police line, dahsyat itu pasal 33. Kita mau Indonesia incorporated, pengusaha boleh untung tapi tak di atas penderitaan orang lain,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kebijakan menaikkan HPP gabah meningkatkan penghasilan petani. Setidaknya sebanyak 100 juta petani mengalami kenaikan penghasilan.

    “Ada lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik karena kita tegakan harga dasar gabah kering panen. Dan kita wajibkan penggilingan padi beli harga sesuai ketetapan,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Listrik di Bali Sempat Padam Massal, ESDM Sarankan Bikin PLTP

    Listrik di Bali Sempat Padam Massal, ESDM Sarankan Bikin PLTP

    Jakarta

    Kementerian ESDM mendorong wilayah Bali memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Hal ini dilakukan agar Bali memiliki kemandirian energi.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengatakan dorongan untuk mempunyai PLTP tersebut lantaran telah terjadinya kondisi pemadaman listrik total atau blackout di Bali pada Jumat (2/5/2025).

    “Aku cuma dorong, ini ada kesempatan untuk Bali mempunyai PLTP. Karena selama ini wilayah kerja panas buminya itu di wilayah Bedugul,” kata Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Tidak hanya Bali, Ia juga mendorong setiap wilayah memiliki kemandirian energi dan tidak tergantung kepada sumber energi di wilayah lain. Ia menilai dengan adanya pembangunan PLTP ini diharapkan kejadian blackout tidak terulang lagi.

    “Nah, di situ panas bumi itu bersama-sama harus kita dorong. Nah, termasuk kejadian Bali blackout itu, itu kan juga kemandirian dalam satu pulau itu. Itu yang harus diperhatikan. Dari dulu kita sudah meng-announce ya, memberitahukan kepada Bali agar tidak bergantung ke Jawa,” kata Eniya.

    Adapun saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tengah melakukan investigasi terkait terjadinya pemadaman listrik di wilayah Bali pada Jumat (2/5/2025) pukul 16.02 WITA. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadi pemadaman listrik tersebut.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim Inspektur Ketenagalistrikan guna melakukan investigasi menyeluruh di lapangan. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak atas ketidaknyamanan yang terjadi.

    “Penyebab padamnya sistem kelistrikan di Bali masih dalam tahap investigasi lebih lanjut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Jisman mengatakan, berdasarkan temuan awal dari PT PLN (Persero), pemadaman disinyalir dipicu oleh gangguan pada Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT). Gangguan ini menyebabkan terputusnya aliran listrik dari pembangkit, sehingga memicu pemadaman meluas di seluruh Bali.

    Jisman mengatakan, berdasarkan temuan awal dari PT PLN (Persero), pemadaman disinyalir dipicu oleh gangguan pada Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT). Gangguan ini menyebabkan terputusnya aliran listrik dari pembangkit, sehingga memicu pemadaman meluas di seluruh Bali.

    PLN bergerak cepat dan menanggulangi gangguan ini. Dalam waktu 35 menit, transmisi berhasil dipulihkan dan pasokan listrik dari Jawa kembali mengalir ke Bali.

    Pemulihan pembangkit dilaksanakan secara bertahap, sementara kebutuhan listrik untuk fasilitas vital ditopang dengan penggunaan genset.

    Data terbaru dari PLN menunjukkan bahwa SKLT kini telah berfungsi kembali, seluruh gardu induk telah beroperasi secara normal dengan total daya mencapai 747 megawatt, dan pasokan listrik kepada seluruh pelanggan telah pulih 100% dan kembali normal pada Sabtu (3/5/2025) pukul 03.30 WITA.

    “Kami telah menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan untuk memeriksa secara menyeluruh instalasi pembangkit dan jaringan transmisi di sistem kelistrikan Bali,” jelas Jisman.

    Sebagai langkah antisipatif, Jisman meminta PLN untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di Bali maupun di sistem kelistrikan wilayah lain. Ia juga mendorong PLN untuk segera menyelesaikan audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait operasi, pemeliharaan jaringan, dan penanganan gangguan meluas.

    Simak video “Blackout di Bali, Bagaimana Kondisi Bandara Ngurah Rai?” di sini:

    (aid/kil)

  • Stok Beras RI Melimpah, Jadi Ekspor?

    Stok Beras RI Melimpah, Jadi Ekspor?

    Jakarta

    Stok cadangan beras pemerintah saat ini menjadi tertinggi sepanjang sejarah sebesar 3,5 juta ton hingga 4 Mei 2025. Sementara, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan restu untuk ekspor beras. Lantas, apakah ekspor beras jadi dilakukan?

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah dapat melakukan dua hal untuk mengeluarkan stok beras yang ada sekarang. Pertama, melalui bantuan sosial dan kedua melalui ekspor beras.

    “Kan kalau untuk mengeluarkan stok yang ada, itu bisa untuk dalam bentuk bansos dan juga ekspor (beras),” kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Meski begitu, Amran menerangkan masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memutuskannya. Amran memastikan akan mematuhi apapun yang diperintahkan Prabowo, baik itu ekspor beras maupun bansos.

    Menurut Amran, pembahasan mengenai hal itu akan ditindaklanjuti di pertemuan berikutnya. Namun demikian, Amran tidak membeberkan kapan pertemuan tersebut berlangsung.

    “Sekarang kita ikut perintah Bapak Presiden nanti. Kalau Bapak Presiden mengatakan ekspor, kita ekspor. Kalau itu domain kementerian lain. Kalau itu untuk menjadikan bansos, terserah. Kita ikut. Pokoknya apa perintah Bapak Presiden, kita ikut,” terang Amran.

    Seperti diketahui, Prabowo memberikan izin pengiriman beras atau ekspor ke negara lain dengan alasan memenuhi asas kemanusiaan. Bahkan dia bilang, saat beras diekspor, jangan terlalu banyak mencari untung, yang penting bisa balik modal sudah cukup.

    “Saya izinkan dan saya perintahkan, kirim beras ke mereka, dan kalau perlu, sekarang. Ini atas dasar kemanusiaan. Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali,” kata Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4).

    Menanggapi hal itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto mengatakan cadangan beras yang dimiliki Bulog saat ini melimpah. Untuk itu, Bulog menyatakan siap apabila diberikan penugasan untuk ekspor beras.

    “Kalau diperintahkan out ya, out kan gitu. Siap lah kan cadangannya banyak kok,” kata Prihasto saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).

    Simak video “Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas” di sini:

    (acd/acd)

  • PTBA-PGN Mau Sulap Batu Bara Jadi Gas, Butuh Dana Rp 52 T

    PTBA-PGN Mau Sulap Batu Bara Jadi Gas, Butuh Dana Rp 52 T

    Jakarta

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berencana menjalankan proyek hilirisasi batu bara menjadi synthetic natural gas (SNG). Proyek ini membutuhkan dana sebesar US$ 3,2 miliar atau sekitar Rp 52,67 triliun (asumsi kurs Rp 16.459).

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, proyek hilirisasi batu bara ini dikembangkan dengan tujuan mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan gas nasional. Nantinya, proyek tersebut akan dibangun di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

    “Estimasi kebutuhan investasi pabrik proyek ini sebesar US$ 3,2 miliar,” ungkap Arsal dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Arsal menjelaskan, skema produksi SNG ini menggunakan batu bara yang dipasok oleh PTBA, di mana saat ini cadangan milik perseroan ada sebesar 2,9 miliar ton per tahun 2024. Ia menyebut, proyek ini akan memanfaatkan 8,4 juta ton batu bara yang rendah kalori dengan potensi produksi SNG sebesar 240 bbtud atau sekitar 1,6 juta ton per tahun.

    “Lokasinya kami rencanakan tetap di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan infrastruktur PGN,” ungkapnya,

    Ia menjelaskan, SNG ini akan disalurkan untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat menggunakan infrastruktur pipa milik PGN. Ke depan, PTBA juga akan membangun pipa transmisi tambahan sepanjang 57 kilometer menuju stasiun gas Pagardewa.

    Arsal menambahkan, skema bisnis proyek tersebut adalah joint venture antara PTBA, PGN, dan mitra teknologi lainya. Nantinya, SGN ini akan didistribusikan melalui pipa jaringan kepada konsumen akhir.

    “Kami bersama PGN sedang proses dalam proses penyusunan Head of Agreement, HoA, dan nantinya dalam waktu singkat ini akan dilakukan penyusunan FS guna mengevaluasi aspek teknis, keekonomian, serta formulasi harga yang kompetitif berdasarkan kajian sementara di tahun 2024 SNG yang dihasilkan ini nanti akan kompetitif dibandingkan dengan harga LNG impor,” tutupnya.

    Simak video “Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Menaker: Memang Banyak Masalah!

    Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Menaker: Memang Banyak Masalah!

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut sistem outsourcing atau alih daya punya banyak persoalan. Sistem outsourcing sendiri rencananya bakal dihapus sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, sistem outsourcing membuat jenjang karier para karyawan menjadi tidak jelas. Tak sedikit juga buruh yang harus menerima gaji setara UMR atau bahkan lebih rendah meski sudah bekerja cukup lama.

    “Dan kalau kita lihat kan memang praktik outsourcing kan memang banyak masalah ya. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di-outsource, tanpa ada karier, dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” kata Yassierli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Oleh karena itu, kata Yassierli, Prabowo meminta sistem itu dihilangkan namun tetap bersikap realistis. Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh akan bertugas mengkaji proses penghapusan outsourcing.

    Sebagai informasi, saat ini Dewan Kesejahteraan Buruh belum dibentuk oleh pemerintah. Menurut Yassierli, Kemnaker perlu mendetailkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk dari serikat pekerja hingga pengusaha. Dijadwalkan pertemuan Kemnaker dengan pengusaha dan buruh berlangsung pekan ini.

    “Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati, dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Nah ini semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Saat dikonfirmasi kapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penghapusan outsourcing terbit, Yassierli belum bisa memastikan. Ia pun belum mau menjelaskan apakah penghapusan itu dilakukan secara menyeluruh, sebagian, atau hanya dilakukan perbaikan.

    “Belum, saya belum bisa janjikan. Nanti kita lihat, ini paralel nih kita dengar aspirasi,” tutupnya.

    Simak video “Buruh Jadi Incaran Atasan Nakal, Said Iqbal: Outsourcing-Upah Murah Sebabnya!” di sini:

    (acd/acd)

  • PTPN III Catat Laba Bersih Rp 705 M di Kuartal I-2025

    PTPN III Catat Laba Bersih Rp 705 M di Kuartal I-2025

    Jakarta

    Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus menunjukkan kinerja positif dan penguatan portofolio bisnis sebagai hasil dari transformasi menyeluruh yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Pada kuartal I-2025 perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp 705 miliar.

    Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani mengatakan capaian itu melonjak 1.032% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau 289% dibandingkan RKAP.

    Abdul Ghani mengatakan capaian laba bersih meroket tajam, didukung oleh kinerja yang solid dan positif dari ketiga Sub Holding, dimana laba bersih dari PTPN | (Supporting Co), PTPN IV (Palm Co) dan PT Sinergi Gula Nusantara (Sugar Co) mencatatkan laba bersih yang positif.

    Selain itu PTPN Group mencatatkan peningkatan nilai penjualan CPO sebesar 114% dari RKAP atau sebesar Rp 8,2 Trilyun yang antara lain disebabkan oleh peningkatan harga jual CPO sebesar 120% dari RKAP atau sebesar Rp 14.500/kg.

    Sementara itu penjualan gula tercatat Rp 1,09 Trilyun atau 137% dari RKAP, yang disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Gula sebesar 69 ribu ton atau 295% dari RKAP, dan peningkatan harga jual Gula yaitu Rp15.559/kg atau 107% dari RKAP.

    “Pengelolaan biaya operasional yang lebih efisien juga turut berkontribusi terhadap perolehan Laba dan EBITDA yang lebih baik pada semua komoditi utama,” ujar Ghani, dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

    Berbagai capaian positif itu tidak lepas dari implementasi transformasi menyeluruh di tubuh Holding Perkebunan Nusantara, termasuk restrukturisasi organisasi, penerapan teknologi digital, dan komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Transformasi tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain utama dalam industri perkebunan nasional bahkan global.

    Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa transformasi yang dilakukan sejak 2020 telah menghasilkan dampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan struktur bisnis perusahaan.

    “PTPN Group saat ini tidak hanya berhasil keluar dari tekanan beban historis, tetapi juga berhasil membangun struktur portofolio bisnis yang lebih fokus dan bernilai tambah tinggi. Transformasi yang kami lakukan terbukti mampu mendongkrak efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas,” ujarnya.

    Dalam rentang tahun 2021-2024, PTPN Group melakukan langkah strategis dan transformasi, dimana perusahaan merestrukturisasi 13 anak perusahaan menjadi 3 entitas, yakni PTPN I (Supporting Co), PTPN IV (Palm Co), dan PT Sinergi Gula Nusantara (Sugar Co).

    Selain itu perusahaan juga melakukan Transformasi EBITDA melalui efisiensi operasional dan biaya, peningkatan akuntabilitas dan fungsi pengendalian. Perusahaan juga aktif mengembangkan inisiatif strategis untuk mendukung ketahanan pangan, transisi energi hijau, serta hilirisasi berbasis industri agro yang berkelanjutan.

    Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga berhasil mendapatkan peringkat akhir “idA”/Stable” (Single A; Stable Outlook) oleh Lembaga Pemeringkat PT Pefindo untuk periode 24 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, meningkat dibandingkan periode sebelumnya dimana Perusahaan mendapatkan predikat “Sehat” dengan peringkat “idA-“/stable.

    Hal ini mencerminkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Capaian ini juga didukung oleh kinerja keuangan yang baik, struktur modal yang sehat, dan prospek industri yang positif.

    Ghani menambahkan bahwa transformasi juga mencakup integrasi proses digital, tata kelola perusahaan yang lebih baik, serta peningkatan kapabilitas SDM. Hal ini membawa dampak langsung terhadap daya saing dan kinerja jangka panjang perusahaan.

    “Dengan portofolio yang lebih ramping, fokus, dan bernilai, PTPN siap menjadi pemain utama di industri perkebunan dan agroindustri global yang modern dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.

    PTPN Group berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategis sebagai korporasi agribisnis nasional. Perusahaan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung agenda nasional meliputi, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadlian, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui transformasi berkelanjutan.

    Tonton juga “Dikritik Rapat di Hotel Mewah saat Pemerintah Gandrung Efisiensi, Ini Jawaban DPR” di sini:

    (ada/rrd)

  • Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Jakarta

    Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi belakangan ini. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, PHK terjadi di 15 provinsi di Indonesia. Total 18.160 orang atau tenaga kerja kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Meningkat tajam, sekitar 15.285 orang dibandingkan data jumlah PHK pada Januari 2025 sebanyak 3.325 orang saja.

    Terkait PHK, pekerja acap kali diberikan uang pesangon dari tempatnya bekerja. Kendati demikian, Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, bilang soal pentingnya bagi eks karyawan agar mengelola uang pesangon.

    Ia merinci, ‘korban’ PHK yang mendapatkan pesangon penting untuk memiliki skala prioritas perihal apa saja yang perlu dibayarkan terlebih dulu dengan uang pesangon. Supaya ke depannya, masalah utang ini tidak lagi mengganggu kondisi keuangan yang masih fluktuatif.

    “Apakah ada utang yang bisa kita lunasi dulu seperti pinjol (pinjaman online), pay later, kartu kredit, KTA (kredit tanpa agunan). Karena ini biasanya cukup mengganggu. Kalau ada, yuk, kita lunasi saja utang-utang ini,” katanya berbincang kepada detikcom, Senin (5/5/2025).

    Lalu, hal kedua yang perlu diperhatikan, perlu menghitung anggaran bulanan dengan mode hemat, kata Tejasari. Hal ini melingkupi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin, dan menentukan anggaran yang efisien.

    “Hitung budget bulanan dengan mode berhemat, kurangi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin. Dicek apakah masih bisa dihemat. Tentukan budget per bulan yang efisien tapi kita juga masih bisa berpikir dengan positif,” tambahnya.

    Lebih lanjut ia mengelaborasi, pentingnya untuk mengecek pengeluaran lainnya yang perlu dibayarkan di tahun berjalan. Misalnya, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), asuransi, atau pembayaran lainnya.

    “Nah, masukkan dalam budget yang harus kita siapkan, karena kita jatuh tempo. Jangan sampai kita tidak bisa bayar,” tegasnya.

    Setelah menghitung kebutuhan anggaran bulanan dan pembayaran lainnya, bandingkan dengan dana darurat yang kita punya, lalu ditambah dengan pesangon yang kita dapat.

    “Selanjutnya, bisa bertahan berapa bulan, ya, kita tanpa bekerja ? Nah, inilah yang jadi patokan kita untuk mengejar alternatif pekerjaan berikutnya. Usahakan langsung ambil keputusan, apakah mau cari pekerjaan tetap, atau kah sambil cari pekerjaan part time, atau kah berbisnis,” bebernya.

    “Jangan berlama-lama ambil keputusan. semakin lama kita memutuskan, maka semakin habis dana darurat kita, lho,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Konsumsi Rumah Tangga Loyo Meski Ada Lebaran, Ini Kata BPS

    Konsumsi Rumah Tangga Loyo Meski Ada Lebaran, Ini Kata BPS

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 mencapai 4,87% secara year on year (yoy). Pertumbuhan itu utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,53% dan tumbuh 4,89%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%. Meski ada momen Lebaran, di tahun ini tidak ada momen Pemilu yang mendorong belanja seperti di tahun lalu.

    “Kalau kita bandingkan ke kondisi tanpa Pemilu, sebenarnya di kuartal I-2025 ini relatif bagus dibandingkan dengan kuartal I tahun-tahun sebelumnya yang tanpa Pemilu,” ucap Amalia.

    Berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 memang lebih baik dibandingkan kuartal I-2022 yang tumbuh 4,35% dan kuartal I-2023 4,53%. Pertumbuhan itu didorong oleh momen Ramadan dan Idul Fitri, di mana subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel.

    Alasan lain yang membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 melambat dikarenakan momen Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan demikian libur panjang Lebaran tidak terekam dalam kuartal yang sama, melainkan pada April atau kuartal II-2025.

    “Momen hari pertama Idul Fitri-nya jatuh di triwulan I, tetapi H+1 Lebaran, H+2 Lebaran, liburan selanjutnya itu tidak terekam dalam momen triwulan I, yang libur panjangnya itu nanti terekam di triwulan II-2025,” jelas Amalia.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang kontribusinya 5,88% mengalami kontraksi -1,38%.

    Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 10,52%. Capaian ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, ketika sektor pertanian mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 3,54%.

    “Kinerja positif sektor pertanian tahun ini didorong oleh adanya peningkatan produksi padi dan jagung sebesar 51,45% dan 39,02% sepanjang triwulan 1-2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, serta meningkatnya permintaan domestik,” imbuhnya.

    Tonton “DPR Apresiasi Prabowo: Konsisten dengan Target Pertumbuhan Ekonomi” di sini:

    (kil/kil)