Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kepala BGN Pastikan Dapur MBG Tak Lagi Reimburse, Andalkan Skema Ini

    Kepala BGN Pastikan Dapur MBG Tak Lagi Reimburse, Andalkan Skema Ini

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

    Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

    Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

    “Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

    Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

    Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

    “Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10,” jelasnya.

    Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

    “Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian,” terangnya lagi.

    Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

    (shc/ara)

  • Garuda Indonesia Buka Suara soal Hentikan Operasional 15 Pesawat

    Garuda Indonesia Buka Suara soal Hentikan Operasional 15 Pesawat

    Jakarta –

    Garuda Indonesia Group buka suara terkait kabar penghentian sementara atau grounded 15 pesawat lantaran tak kuat biaya perawatan.

    Direktur Teknik Garuda Indonesia Rahmat Hanafi menjelaskan 15 pesawat tersebut terdiri dari 14 pesawat milik Citilink dan 1 pesawat milik Garuda Indonesia. Ia mengatakan 15 pesawat tersebut saat ini tengah menunggu percepatan penjadwalan perawatan rutin berupa proses heavy maintenance, termasuk penggantian suku cadang, untuk kembali siap beroperasi.

    Rahmat mengatakan, proses heavy maintenance perlu dilakukan guna memastikan standar keselamatan dan kelaikan terbang tetap terjaga untuk pesawat yang akan dioperasikan.

    “Keseluruhan proses perawatan armada tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Rahmat mengakui, kondisi keterbatasan supply chain atas suku cadang saat ini tengah dihadapi hampir seluruh pelaku industri penerbangan. Akibatnya pelaksanaan heavy maintenance membutuhkan waktu yang lebih panjang.

    “Garuda Indonesia terus mendorong optimalisasi kapasitas produksi di tengah tantangan industri penerbangan global, khususnya dinamika rantai pasok suku cadang pesawat yang kini melanda hampir sebagian besar pelaku industri transportasi udara dunia,” katanya.

    Sebelumnya, berdasarkan laporan Bloomberg, diikutip, Senin (5/5/2025), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabarkan telah menghentikan operasional sementara 15 pesawatnya. Hal ini dilakukan lantaran kesulitan membayar biaya perawatan.

    Berdasarkan sumber Bloomberg, penghentian operasional ini menjadi tanda bahwa rencana kebangkitan maskapai itu mungkin sedang gagal.

    Beberapa pemasok maskapai penerbangan nasional Indonesia juga meminta pembayaran di muka untuk suku cadang dan tenaga kerja karena khawatir dengan situasi keuangan Garuda.

    Adapun sebagian besar pesawat yang dihentikan operasionalnya sebagai besar yakni milik PT Citilink Indonesia.

    Sementara itu, berdasarkan data terbaru perusahaan yang melacak armada maskapai yakni Cirium, maskapai Garuda diketahui memiliki 66 pesawat yang beroperasi dan 14 pesawat yang disimpan.

    Untuk diketahui, Garuda akhir tahun lalu mengangkat CEO baru Wamildan Tsani Panjaitan dan memulai misi untuk memperbaiki neraca keuangannya dan memperluas jaringan internasionalnya. Bahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dilaporkan telah menyampaikan bahwa ia ingin membuat Garuda, yang telah lama berjuang secara finansial dan memiliki catatan keselamatan yang buruk, lebih menguntungkan dan memperdalam kehadiran internasionalnya.

    Namun, dalam beberapa waktu lalu, maskapai penerbangan di negara Asia Tenggara tersebut dibatasi oleh kebijakan pembatasan harga tiket pesawat domestik pemerintah, yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan biaya tiket kelas ekonomi dan memastikan keterjangkauan bagi penumpang.

    Hal itu membuat mereka lebih sulit untuk menaikkan tarif guna meningkatkan pendapatan. Nilai tukar rupiah yang lemah juga tidak membantu, mengingat banyak biaya operasional dalam dolar AS.

    “Akibatnya, Garuda bukan satu-satunya maskapai dengan lebih banyak pesawat yang tidak beroperasi karena kesulitan pembayaran perawatan,” kata sumber Bloomberg.

    (kil/kil)

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% (yoy) pada kuartal I-2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

    “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Ke depan, dinamika perekonomian global diakui masih sangat menantang dan tidak mudah. Menurut Sri Mulyani, diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

    Selain itu, pemerintah secara dini disebut telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal itu telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu, Sidang Tahunan ADB, serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025.

    “Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru,” ungkap Sri Mulyani.

    Dari sisi internal, tantangan global ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.

    “Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain,” imbuhnya.

    Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) disebut akan terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

    Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

    “Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

    Pemerintah mengklaim telah berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

    Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

    Meski demikian, belanja pemerintah mulai meningkat cepat di akhir triwulan I-2025. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

    Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN, di mana produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).

    Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh resilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sementara itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%.

    Kemudian sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

    Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.

    Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor, serta sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72% dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.

    Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

    (kil/kil)

  • Nggak Mudah Garap Proyek DME Pengganti LPG, Ini Kendalanya

    Nggak Mudah Garap Proyek DME Pengganti LPG, Ini Kendalanya

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail, buka-bukaan soal tantangan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Ia menyebut, produksi DME kerap kali terkendala oleh nilai keekonomiannya.

    Ia menjelaskan, biaya produksi DME masih jauh lebih tinggi ketimbang harga jual yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, harga DME juga masih lebih tinggi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang diperoleh dari impor.

    “Estimasi harga DME hasil produksi masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ungkap Arsal dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Arsal menjelaskan, harga subsidi LPG yang eksisting saat ini ditetapkan sebesar Rp 22.727 per 3 kg atau sekitar US$ 474 per ton. Jika dikalkulasikan secara tahunan, diasumsikan sekitar 10,78 juta ton per tahun atau setara Rp 82 triliun per tahun.

    Sementara untuk DME subsidi, ia menjelaskan harga per 3 kg sebesar Rp 34.069 atau setara US$ 710 per ton. Sementara dalam setahun, estimasi DME sebesar 10,78 juta ton per tahun atau setara Rp 123 triliun per tahun.

    Persoalan kedua, kata Arsal, hilirisasi batu bara menjadi DME terkendala tantangan teknis, sebagaimana hasil rapat yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) hilirisasi bersama PT Pertamina (Persero) Tbk pada tanggal 10 Maret 2025.

    Dalam rapat tersebut, kendala yang dialami yakni kebutuhan infrastruktur konversi yang meliputi jalur distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME.

    “Jadi jaraknya itu kurang lebih 172 km, serta perlunya kesiapan jaringan niaga dan distribusi bahan bakar alternatif ini secara luas,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, perseroan siap menjalankan proyek hilirisasi tersebut. Saat ini, ia juga menyebut ada sejumlah investor yang turut melirik proyek DME milik Indonesia. Namun begitu, Arsal meminta agar pemerintah turut memberi dukungan kebijakan.

    Adapun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini merupakan langkah strategis perseroan untuk mendukung ketahanan energi nasional agar tidak lagi bergantung pada LPG impor. Mulanya, proyek ini memanfaatkan 6 juta ton bartu bara per tahun.

    “Nah, produk DME yang dihasilkan ini diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah tangga dan industri,” terangnya.

    Namun pada Februari 2023, terang Arsal, Air Products yang sebelumnya menjadi mitra penyedia teknologi yang direncanakan sebagai processing company, mengundurkan diri dari proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. Akhirnya, skema hilirisasi belum bisa diwujudkan.

    “Di dalam skema awal, PTBA berperan sebagai coal supplier, Pertamina sebagai off-taker, dan Air Products sebagai pihak yang membangun serta mengoperasikan fasilitas produksi DME, ini belum jadi terwujud,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Terungkap Penyebab Biaya Penerbangan Haji Tinggi

    Terungkap Penyebab Biaya Penerbangan Haji Tinggi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bakal menekan biaya ibadah haji. Harga tiket pesawat bakal jadi sasaran pertama untuk dipangkas agar ongkos ibadah haji turun.

    Di sisi lain, ada faktor utama yang membuat harga tiket pesawat penerbangan haji tinggi. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan faktor utama itu adalah tingkat keterisian yang rendah saat pesawat kembali ke Indonesia dari Arab Saudi.

    Setiap pesawat yang terbang ke Arab Saudi, penumpang harus membayar empat kali lipat dari tiket biasa. Nah, dalam satu komponen tiket penerbangan haji, harganya jadi mahal karena sudah termasuk biaya kompensasi kursi kosong saat pesawat kembali ke Indonesia.

    “Pesawat itu kita carter jadi berangkat dan pulang itu jemaah bayar 4 tiket karena untuk carter ketika pulangnya kosong. Jadi itu cost dibiayai jemaah,” papar Dahnil di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025).

    Pemerintah kini sedang mendiskusikan agar pesawat yang pulang ke Indonesia tidak kosong, sehingga calon jemaah haji tak perlu memberikan kompensasi.

    Salah satu caranya dengan mengintegrasikan sektor pariwisata Arab Saudi.

    “Maka kita mau dorong skema supaya misalnya, pulangnya, misalnya Garuda atau Saudi Airlines pulangnya tidak kosong salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata,” ungkap Dahnil.

    Danhil mengatakan pemerintah bakal terbuka agar lebih banyak maskapai yang bisa menawarkan pelayanan haji. Dengan begitu, persaingan usaha terbentuk dan bukan tidak mungkin masyarakat bisa mendapatkan pelayanan baik dengan harga jauh lebih murah.

    “Kan sudah tahun ini nambah Lion Air di dua daerah, di dua embarkasi. Ya kemungkinan kita buka lagi bisa jadi,” sebut Danhil.

    Yang jadi sulit untuk mendatangkan maskapai lain adalah kewajiban pangsa pasar 50% untuk maskapai Saudi pada pelayanan haji. “Ya karena aturannya 50% itu harus dari saudi. Jadi sulitnya sektor penerbangan ini kita terikat dari pemerintah saudi sebagai tempat sasaran kita,” sebut Danhil.

    (hal/hns)

  • Biang Kerok PHK Makan Korban 24.036 Orang

    Biang Kerok PHK Makan Korban 24.036 Orang

    Jakarta –

    Sebanyak 24.036 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari sampai 23 April 2025. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, PHK disebabkan oleh setidaknya 25 alasan.

    Namun, Yassierli menyebut ada 7 alasan utama yang paling dominan, salah satunya adalah meruginya perusahaan imbas kondisi pasar yang memburuk. Kondisi itu menyebabkan perusahaan menutup bisnisnya.

    “Hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 ini adalah yang dominan pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Kedua, perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Menurut Yassierli hal ini dilakukan pengusaha demi mencari upah buruh yang lebih murah.

    “Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial tapi ini biasanya tidak massal, dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial,” tuturnya.

    Kelima adalah langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Yassierli menyebut perusahaan tersebut berhasil bertahan hanya saja harus mengurangi jumlah karyawannya.

    “Kemudian ada yang melakukan transformasi perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Menurutnya untuk mencari langkah mitigasi maka pemerintah harus melihatnya kasus per kasus. Apalagi dalam hal ini penyebab terjadinya PHK sangat beragam.

    “Jadi penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa,” imbuhnya.

    Adapun dari total PHK 24.036 orang. Provinsi Jawa Tengah berkontribusi paling besar dengan jumlah PHK sebanyak 10.692, lebih tinggi di atas provinsi DKI Jakarta di posisi kedua yang sebesar 4.649 orang. Sementara di posisi ketiga ada Provinsi Riau dengan PHK sebesar 3.547 orang.

    Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. Berikut rinciannya:

    1. Industri pengolahan 16.801
    2. Perdagangan besar dan eceran 3.622
    3. Aktivitas jasa lainnya 2.012

    Secara umum, angka PHK awal tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Yassierli jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah mencakup sepertiga jumlah PHK tahun 2024 yang sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24 ribu, jadi sudah sepertiga ya, belum lebih, sepertiga dari tahun 2024. Jadi kalau ada yang bertanya PHK year-to-year gabungan itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat,” sebut Yassierli.

    Sebagai gambaran, PHK tahun 2020 mencapai 386.877 orang. Angkanya melandai tahun 2021 menjadi 127.085, lalu turun lagi menjadi 25.114 tahun 2022, namun kembali naik menjadi 64.855 tahun 2023 dan naik lagi menjadi 77.965 tahun 2024.

    (acd/acd)

  • Menaker Buka-bukaan Sistem Outsourcing Banyak Masalahnya

    Menaker Buka-bukaan Sistem Outsourcing Banyak Masalahnya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberi perintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya di Indonesia. Perintah itu ditindaklanjuti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang kini menyusun regulasinya.

    Yassierli menyatakan, penerapan sistem outsourcing saat ini memang punya banyak masalah. Misalnya, jenjang karier karyawan yang tidak jelas hingga persoalan gaji yang menyangkut kesejahteraan buruh.

    “Dan kalau kita lihat kan memang praktik outsourcing kan memang banyak masalah ya. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di-outsource, tanpa ada karier, dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” kata Yassierli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Oleh karena itu, kata Yassierli, Prabowo meminta sistem itu dihilangkan namun tetap bersikap realistis. Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh akan bertugas mengkaji proses penghapusan outsourcing.

    Sebagai informasi, saat ini Dewan Kesejahteraan Buruh belum dibentuk oleh pemerintah. Menurut Yassierli, Kemnaker perlu mendetailkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk dari serikat pekerja hingga pengusaha. Dijadwalkan pertemuan Kemnaker dengan pengusaha dan buruh berlangsung pekan ini.

    “Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati, dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Nah ini semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Saat dikonfirmasi kapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penghapusan outsourcing terbit, Yassierli belum bisa memastikan. Ia pun belum mau menjelaskan apakah penghapusan itu dilakukan secara menyeluruh, sebagian, atau hanya dilakukan perbaikan.

    “Belum, saya belum bisa janjikan. Nanti kita lihat, ini paralel nih kita dengar aspirasi,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Terendah Sejak 2021

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Terendah Sejak 2021

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat ke 4,87%. Pertumbuhan itu menjadi yang terendah sejak tahun kedua pandemi COVID-19 atau kuartal III-2021 yang mencapai 3,51%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi itu patut dihargai meski alami perlambatan. Pasalnya hal itu terjadi di tengah ketidakpastian global hingga tekanan dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh 4,87% ini merupakan sesuatu yang perlu kita hargai karena di tengah ketidakpastian global, di tengah tekanan dari kebijakan Trump, faktor geoekonomi dan geopolitik, Indonesia masih bisa tumbuh 4,87%,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Berdasarkan catatan detikcom, ekonomi Indonesia lebih banyak tumbuh di atas 5% setelah kuartal III-2021. Pertumbuhan di bawah 5% setelah kuartal III-2021 terjadi pada kuartal III-2023 sebesar 4,94%, kuartal III-2024 sebesar 4,95% dan kuartal I-2025 4,87%.

    Jika dibandingkan dengan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia juga mengalami tekanan pada kuartal I-2025. Seperti ekonomi Malaysia 4,4%, Singapura 3,8%, bahkan Korea Selatan alami kontraksi 0,1% dan AS 0,3%.

    Konsumsi Rumah Tangga Melambat Meski Ada Lebaran

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,53% dan tumbuh 4,89%.

    Amalia mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%. Meski ada momen Lebaran, di tahun ini tidak ada momen Pemilu yang mendorong belanja seperti di tahun lalu.

    “Kalau kita bandingkan ke kondisi tanpa Pemilu, sebenarnya di kuartal I-2025 ini relatif bagus dibandingkan dengan kuartal I tahun-tahun sebelumnya yang tanpa Pemilu,” ucap Amalia.

    Berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 memang lebih baik dibandingkan kuartal I-2022 yang tumbuh 4,35% dan kuartal I-2023 4,53%. Pertumbuhan itu didorong oleh momen Ramadan dan Idul Fitri, di mana subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel.

    Alasan lain yang membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 melambat dikarenakan momen Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan demikian libur panjang Lebaran tidak terekam dalam kuartal yang sama, melainkan pada April atau kuartal II-2025.

    “Momen hari pertama Idul Fitri-nya jatuh di triwulan I, tetapi H+1 Lebaran, H+2 Lebaran, liburan selanjutnya itu tidak terekam dalam momen triwulan I, yang libur panjangnya itu nanti terekam di triwulan II-2025,” jelas Amalia.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang kontribusinya 5,88% mengalami kontraksi -1,38%.

    Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 10,52%. Capaian ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, ketika sektor pertanian mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 3,54%.

    “Kinerja positif sektor pertanian tahun ini didorong oleh adanya peningkatan produksi padi dan jagung sebesar 51,45% dan 39,02% sepanjang triwulan 1-2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, serta meningkatnya permintaan domestik,” imbuhnya.

    (aid/kil)

  • Ketua Komisi XII DPR Ungkap Keuntungan & Tantangan Program Hilirisasi

    Ketua Komisi XII DPR Ungkap Keuntungan & Tantangan Program Hilirisasi

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyampaikan keuntungan dari hilirisasi kepada perekonomian di Indonesia. Saat ini pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama.

    Di antaranya, nikel yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan, seperti akan terciptanya 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai US$ 15,8 miliar pada tahun 2030.

    Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi. Bambang menyarankan hilirisasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

    “Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia,” tegas Bambang, dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Bambang menegaskan kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat lewat revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah.

    Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan hilirisasi ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.

    Di sisi lain, Bambang juga mengingatkan tantangan di lapangan, di antaranya terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesiapan SDM dan teknologi, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya sistem logistik dan kawasan industri, hingga minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan.

    Selain itu, tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon juga menuntut pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan.

    Menjawab tantangan itu, Bambang mendorong kolaborasi antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.

    “Kalau kita ingin berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi harus jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa,” tutupnya.

    (ada/hns)

  • Menperin Beberkan Kondisi Industri di RI Terkini

    Menperin Beberkan Kondisi Industri di RI Terkini

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri pengolahan non-migas mengalami peningkatan dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari catatan pada kuartal-I tahun 2025 sebesar 17,50%.

    Capaian ini naik dibanding periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 17,47%, dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16%.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi para pelaku industri non-migas. Kinerja positif ini merupakan wujud nyata dari resiliensi dan daya saing industri nasional di tengah gejolak dampak ekonomi global dan banjir produk impor murah di pasar domestik.

    “Tren peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas ini adalah sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat struktur industri terus berjalan, karena untuk menciptakan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menghasilkan nilai tambah tinggi bagi perekonomian serta penyerapan tenaga kerja,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Dibandingkan dengan kuartal II-2022 pasca COVID-19, kontribusi ekonomi industri pengolahan nonmigas memiliki tren meningkat sampai dengan triwulan I-2025 ini.

    Menurut Agus, salah satu strategi utama yang terus dipacu untuk lebih menguatkan rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, antara lain melalui kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diwujudkan dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kami telah memulai reformasi kebijakan TKDN sejak awal Januari 2025 lalu. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Agus, hilirisasi adalah kunci untuk mengubah paradigma ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini terbukti memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional di antaranya membuka lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai ekspor.

    “Dengan kombinasi kebijakan hilirisasi, peningkatan TKDN, serta transformasi industri berbasis teknologi dan riset, kami optimistis kinerja dan kontribusi ekonomi sektor industri manufaktur akan terus meningkat dan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan,” tuturnya.

    Bahkan, menurut data World Bank, terjadinya peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) juga turut berdampak pada posisi Indonesia masuk ke dalam negara manufaktur global. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia.

    Tren MVA selalu naik sejak tahun 2019-2023 kecuali pada masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Untuk terus memacu value added ini perlu kebijakan yang strategis, pro-bisnis dan pro-investasi sehingga industri manufaktur kita semakin berdaya saing di kancah global, tambahnya.

    Merujuk data World Bank, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$ 255,96 miliar atau meningkat 36,4% dibanding tahun 2022 sebesar US$ 241,87 miliar.

    Angka di tahun 2023 tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional. Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Prancis.

    Sementara itu, BPS mencatat, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025. Adapun sektor-sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut, antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. Hal ini didukung oleh permintaan yang cukup tinggi selama Ramadan dan Idulfitri.

    Selanjutnya, disokong oleh kinerja industri logam dasar yang tumbuh sebesar 14,47%, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja.

    Selain itu, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,95% karena didorong oleh peningkatan peningkatan permintaan domestik pada momen Ramadan dan Idulfitri, serta peningkatan ekspor.

    (ada/hns)