Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    Jakarta –

    PT Pos Indonesia (Persero) buka suara terkait kabar adanya pemangkasan bantuan bagi karyawan yang telah pensiun yang ramai diperbincangkan.

    VP Corporate Communications PT Pos Indonesia (Persero) Heri Nugrahanto mengakui bahwa PT Pos Indonesia mulai melakukan pemberhentian pemberhentian benefit langsung berupa tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan sumbangan iuran BPJS Kesehatan secara langsung kepada para pensiunan yang berlaku 1 Mei 2025.

    Heri menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan ini juga sesuai hasil kajian internal, yang mana pemberian benefit langsung tersebut tidak memiliki dasar kewajiban legal.

    “Jadi sebenarnya manfaat pensiun tidak ada yang dipotong. Itu sudah 100% diberikan. Sedangkan sumbangan atau yang selama ini dikenal dengan bantuan pangan itu dihentikan, karena itu suatu yang menyalahi ketentuan,” kata Heri kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Heri menambahkan, penyesuaian ini dilakukan dengan mengganti skema benefit langsung menjadi Bantuan Pensiunan, yang dialokasikan berdasarkan tingkat manfaat pensiun dan masa kerja para pensiunan.

    Ia mengatakan, bantuan ini diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat pensiun di bawah Rp 1.200.000, dengan batas minimum pensiun tetap sebesar Rp 137.500.

    “Jumlah bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan masa kerja, dengan koefisien yang telah ditentukan secara proporsional,” katanya.

    Heri mengatakan, langkah ini juga memperhatikan keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos), efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BUMN.

    PT Pos Indonesia juga akan melakukan sosialisasi kebijakan ini secara menyeluruh kepada para pensiunan, karyawan aktif, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga telah menyusun mitigasi risiko dan strategi komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga reputasi perusahaan.

    “Manajemen PT Pos Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pensiunan, melainkan menyesuaikan mekanisme agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

    ‘Lihat juga Video: PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M’

    (kil/kil)

  • Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi tambahan untuk mendorong penguatan pasar dalam negeri. Regulasi ini disiapkan sebagai antisipasi dampak tarif impor tinggi yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita coba siapkan regulasi tambahan yang bisa mengamankan dan mendorong penguatan market domestik kita, sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi isu tarif Trump ini,” kata Maman dalam acara Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Maman menerangkan dari sisi Kementerian UMKM mendorong diversifikasi pasar melalui penguatan akses dukungan pasar dalam negeri. Menurut Maman, Indonesia mempunyai potensi yang tak kalah saing dengan pasar luar. Apalagi penduduk Indonesia lebih dari 250 juta orang

    “Jadi market domestik ini nggak kalah luar biasanya. Bukan berarti saya tidak mendukung ekspor, totalnya 100% saya dukung ekspor. Tapi maksud saya, market Indonesia ini juga nggak boleh kita abaikan. Ada 250 juta masyarakat Indonesia yang kita lihat ini juga bisa menjadi market di luar tadi, yang di luar negeri,” terang Maman.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai regulasi tersebut, Maman mengatakan regulasi tersebut tengah dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini, pemerintah masih terus negosiasi ke Amerika Serikat.

    “Ya ini kan sedang dibicarakan di Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan. Sekarang kan lagi dalam proses pembicaraan negosiasi dengan Amerika,” imbuh dia.

    Meski begitu, Maman belum menerangkan terkait bentuk regulasi tersebut berupa regulasi baru, seperti Peraturan Menteri atau justru merevisi aturan yang sudah ada. Dia menerangkan saat ini proses negosiasi masih berjalan.

    “Saya pikir kan ini proses negosiasi. Ini kan masih berjalan, nanti itu kan menjadi satu paket. Kan sudah ada tiga arah, tiga tim ekonomi. Nah itu nanti kita akan menyesuaikan di situ,” jelas Maman.

    ‘Lihat juga video: Edisi #519: Sinyal Positif Negosiasi Indonesia soal Tarif Trump’

    (acd/acd)

  • Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan rencana penghapusan utang PT Istaka Karya (Persero) ke sejumlah BUMN. Istaka Karya diharapkan dapat memprioritaskan pembayaran utang ke vendor eksternal yang sudah bertahun-tahun tak dibayar.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, sejumlah perusahaan pelat merah setuju melepas hak tagihnya ke Istaka Karya. Sebagai informasi, Istaka Karya sudah disuntik mati pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Maret 2023.

    “Ini ada surat dari BSI, dari Brantas (Abipraya), dari Waskita, dari WIKA, yang intinya telah menyampaikan kepada hakim pengawas kesediaan teman-teman BUMN ini untuk melepas hak tagihannya dengan asas keadilan,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Di mana sebagai perusahaan terafiliasi yang memiliki sesama kepentingan, mendahulukan kepentingan dari kredit turun eksternal yang merupakan vendor-vendor yang berskala kecil,” sambung Tiko.

    Tiko menjelaskan, regulasi hapus tagih ke BUMN sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Meskipun hal itu tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden.

    “Menteri, selaku perorangan pemerintah pusat, dengan persetujuan Presiden, berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN. Jadi memang sudah ada ruang itu, namun memang kami harus mengajukan kriteria umum kepada Presiden,” tuturnya.

    Menurut Tiko pihaknya sedang membuat konsep kriteria umum hapus tagih dalam konteks kepailitan BUMN, lalu mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan kriteria umum.

    “Jadi ini pintu yang ada di Undang-Undang BUMN, Undangan 1 2025, dan nanti pada waktu pelaksanaannya, itu cukup persetujuan RUPS. Tapi kami butuh kriteria umum dulu disetujui Presiden,” jelas Tiko.

    Tiko menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas dalam proses tersebut. Menurutnya, hakim pengawas meminta adanya hasil RUPS terkait pelepasan hak tagihnya.

    Hal itu demi menjamin tidak akan ada gugatan di masa mendatang. Selain itu ia juga mendorong kurator untuk mempercepat pelepasan aset Istaka Karya, serta mendorong BUMN yang punya kepentingan sama dengan aset-aset Istaka Karya untuk membelinya.

    Dalam catatan detikcom, sebanyak 179 vendor belum dibayar Istaka Karya dengan total tagihan mencapai Rp 786 miliar. Padahal sejumlah proyek yang dikerjakan vendor sudah selesai dan dinikmati masyarakat.

    (acd/acd)

  • Cek HGU-HGB Jatuh Tempo, Kembalikan ke Negara!

    Cek HGU-HGB Jatuh Tempo, Kembalikan ke Negara!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengambil alih tanah negara eks konsesi yang terlantar. Menurutnya, banyak tanah negara yang dikonsesikan sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang hingga akhirnya terlantar.

    Prabowo menilai aset tanah milik negara sangat banyak. Ini menunjukkan betapa kayanya negara Indonesia.

    “Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025) kemarin.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyindir pejabat negara yang diduga menyembunyikan aset kementerian. Menurutnya, beberapa aset kementerian sengaja disembunyikan dan digunakan demi keuntungan pribadi.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan hal ini banyak tidak disadari para pemimpin Indonesia yang terdahulu. Dia meminta kementerian-kementerian mengkaji aset-asetnya kembali, jangan sampai ada yang disembunyikan.

    “Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita aset itu disembunyikan. Saya minta menteri-menteri dikaji, kementerian yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ungkap Prabowo.

    (shc/ara)

  • Bos BGN Sebut Program MBG Negara Maju Juga Pernah Alami Kasus Keracunan

    Bos BGN Sebut Program MBG Negara Maju Juga Pernah Alami Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Ia menyebut, kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara maju.

    Dadan mengatakan, di luar negeri malah banyak peristiwa keracunan yang tidak terjadi saat awal-awal program, tidak seperti yang dialami Indonesia. Di Indonesia, program MBG baru berjalan selama tiga bulan dan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang baru beroperasi.

    “Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program pada tahun 1991 kejadiannya 2017. Di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit dan 435 lainnya terdampak, setelah 26 tahun kemudian. Di Tiongkok bahkan ada beberapa yang meninggal, itu setelah 10-13 tahun, di Jepang setelah 49 tahun kejadian,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Jadi ini kelihatannya pengalaman-pengalaman negara lain yang harus kita selalu acu. Sudah menjadi rutinitas, kemudian terjadi kelengahan,” sambungnya.

    Tidak hanya di Mesir, China, Jepang, bahkan Amerika Serikat (AS) juga pernah mengalami kondisi serupa setelah lebih dari 51 tahun program berjalan. Begitu pula di Finlandia, terjadi kasus keracunan setelah program berjalan 80 tahun.

    Kondisi serupa juga terjadi di Republik Dominika, dengan 300 anak sakit karena mengkonsumsi susu terkontaminasi pada 2010, setelah program tersebut berjalan selama 7 tahun. Lalu kasus serupa juga terjadi di Afrika Selatan pada 2014 setelah program MBG berjalan 20 tahun lamanya, satu anak meninggal dunia.

    “Ini adalah contoh-contoh kejadian di negara lain yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati oleh para siswa setelah ke dalam keadaan bersih higienis, sehat, dan menyehatkan karena target dari BGN adalah nol kejadian,” ujarnya.

    Keracunan MBG di Indonesia

    Sedangkan di Indonesia, Dadan mengakui bahwa telah terjadi beberapa peristiwa keracunan. Salah satunya, kejadian keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada awal Januari lalu. Kejadian ini berdampak pada sekitar 40 siswa.

    “Ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai (program). Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dari Sukuharjo dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi,” kata dia.

    Kejadian serupa juga di Batang Jawa Tengah. Saat itu masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu. Namun karena saat itu di sekolah ada acara, sehingga makanan itu terlambat dimakan.

    Berikutnya kasus keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Dadan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan hasilnya yakni ada dua sekolah yang terdampak dari 9 sekolah. Adapun dari 72 siswa yang terdampak, hasil uji laboratorium menunjukkan negatif racun.

    “Hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi siswa, termasuk muntahannya, dan alhamdulillah hasilnya negatif (racun),” kata Dadan.

    Saat ini, pihaknya masih terus mencari apa yang menyebabkan peristiwa muntah-muntah yang dialami para siswa. Selain Cianjur, pihaknya juga masih mendalami kejadian di Bandung, Tasik, hingga Pali Sumatera Selatan.

    “Kami sampai sekarang belum dapat laporan, tapi baik yang di Bandung maupun di Tasik maupun di Pali, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP,” ujarnya.

    (shc/ara)

  • Prabowo Geram Birokrat Sembunyikan Aset Negara: Banyak Hilang Nggak Jelas

    Prabowo Geram Birokrat Sembunyikan Aset Negara: Banyak Hilang Nggak Jelas

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyindir pejabat negara yang diduga menyembunyikan aset kementerian. Menurutnya, beberapa aset kementerian sengaja disembunyikan dan digunakan demi keuntungan pribadi.

    Prabowo mengatakan hal ini banyak tidak disadari para pemimpin Indonesia yang terdahulu. Dia meminta kementerian-kementerian mengkaji aset-asetnya kembali, jangan sampai ada yang disembunyikan.

    “Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita aset itu disembunyikan. Saya minta menteri-menteri dikaji, kementerian yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025) kemarin.

    Bahkan, dia bilang penyembunyian aset ini sudah terjadi bertahun-tahun. Sampai ada yang kementeriannya sudah berganti 3-4 pemimpin, namun aset yang disembunyikan tetap belum jelas statusnya.

    “Nggak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti 3 kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang nggak jelas,” sebut Prabowo.

    Dia mencontohkan yang terjadi di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan banyak aset negara yang justru dikuasai kelompok tertentu karena dipermainkan oleh birokrat negara.

    “Selama sekian puluh tahun, Senayan itu nggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai yang itu,” sebut Prabowo.

    Prabowo juga menugaskan khusus Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk lebih teliti melihat tanah-tanah negara yang terlantar. Tanah-tanah bekas konsesi, menurutnya harus segera dikembalikan ke negara.

    Banyak tanah tersebut dibiarkan terlantar. Dia meminta Nusron mengambil alih tanah-tanah tersebut.

    “Pak Nusron, nanti saudara teliti ya, luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi, macam HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich,” tegas Prabowo.

    (hal/ara)

  • Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat ke 4,87% (year on year). Perolehan itu lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan pada kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%.

    Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan ketidakpastian global yang semakin meningkat membuat kondisi ekonomi Indonesia ke depan lebih mengkhawatirkan. Mengingat kuartal I yang sudah alami pelemahan, padahal dampak dari gonjang-ganjing global baru akan dimulai.

    “Ini sebelum gonjang-ganjing yang ada di tingkatan eksternal dan itu juga sudah ditopang dengan Ramadan serta Lebaran, tapi ternyata memang ada pelemahan. Jadi kelihatannya ke depan masih agak lebih mengkhawatirkan lagi,” kata Yose dalam acara Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Yose melihat ekspor Indonesia akan terpengaruh dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dengan kondisi itu, bukan tidak mungkin jika pertumbuhan ekonomi turun lebih jauh.

    “Ekspor kita bukan hanya ke AS, tetapi dengan pelemahan yang ada di tingkatan global, itu harga-harga komoditas akan turun, padahal banyak pemasukan kita asalnya dari komoditas dan itu tentunya akan berpengaruh juga kepada ekspor kita yang akhirnya menurunkan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Yose.

    Menurut Yose, pemerintah harus lebih bersiap diri menghadapi kondisi-kondisi yang semakin tidak menentu ke depan. Pasalnya permasalahan ke depan disebut akan lebih kompleks.

    “Jadi ini belum ada apa-apanya nih kelihatannya, jadi memang perlu pegangan lebih erat lagi, lebih keras lagi. Permasalahannya dalam ekonomi kita internal sendiri itu tidak terlalu kelihatan menjanjikan. Kalau tahun 2008 atau 2012 ketika ada krisis itu, Indonesia kan bahkan sempat disebut komodo dragons economy karena kulitnya tebal, resilien, tetapi ternyata sekarang ini nggak terlalu seperti itu,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Terlebih sejak Trump mulai menerapkan kebijakan tarif impor tinggi.

    “Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Kondisi eksternal tidak mendukung prospek pertumbuhan jangka pendek kita sejak Presiden Trump mulai memainkan tarif,” tutur David.

    Populasi kelas menengah dan konsumsi rumah tangga yang turun turut melemahkan perekonomian. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 tumbuh 4,89%, melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%.

    (kil/kil)

  • Pengusaha Minta Efisiensi Anggaran Dilonggarkan, Begini Respons Menteri UMKM

    Pengusaha Minta Efisiensi Anggaran Dilonggarkan, Begini Respons Menteri UMKM

    Jakarta –

    Pengusaha ritel meminta agar efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah untuk dibuka. Hal ini disampaikan oleh Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di hadapan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan efisiensi anggaran dibuka agar dapat meramaikan ekonomi kembali.

    “Kami padat karya, karena toko offline, enggak online Pak. Ini ritel itu seneng kalau ada event-event Pak. Jadi mungkin nanti bisa efisiensi dilepas untuk meramaikan ekonomi kembali Pak. Karena dari ritel penginnya ramai, banyak orang jalan-jalan, mutar-mutar naik pesawat asal di Indonesia saja,” kata Budi dalam konferensi pers, di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Menanggapi hal itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman justru senang dengan adanya efisiensi lantaran dapat memicu kreativitas. Menurut Maman, seseorang harus berada di zona tidak nyaman agar dapat mendorong kreativitasnya.

    “Jadi memang orang itu Pak harus berada pada sebuah situasi zona nggak nyaman dulu ya supaya kreativitas. Seluruh aparatur pemerintahan, baik dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 dan saya sendiri sebagai Menteri keluar Pak waduh Pak. Bapak bayangkan kita ini saya sama Pak Wakil Kementerian UMKM ini jadi ide-idenya langsung banyak sekali gara-gara ada isu efisiensi,” sahut Maman.

    Dia menerangkan efisiensi anggaran justru mendorong pemerintah agar lebih banyak meningkatkan program serta kolaborasi lintas kementerian. Meski begitu, Maman mengakui memang ada beberapa sektor terdampak.

    “Namun saya paham dalam sektor-sektor tertentu memang ada sedikit impact, tapi saya pikir itu bisa dimitigasi dengan beberapa policy-policy. Karena memang Pak, kondisinya sekarang kita udah nggak bisa lagi melihat perspektif anggaran hanya sekedar dari perspektif anggaran APBN,” terang Maman.

    Seperti diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025 lalu, Prabowo Subianto menargetkan agar ada penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Efisiensi itu terdiri atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Penghematan ini dikecualikan untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Dalam instruksinya, Prabowo mengatakan identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    (acd/acd)

  • BGN Targetkan Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 6 Juta di Akhir Mei

    BGN Targetkan Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 6 Juta di Akhir Mei

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada akhir Mei 2025 jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 6 juta. Per April 2025, total penerima manfaat MBG mencapai 3.506.941.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada bulan ini diperkirakan ada tambahan penerima manfaat 657.000. Dengan demikian, diperkirakan per 14 Mei ada 4.163.941 penerima manfaat yang dilayani lewat 1.505 Satuan Pelayanan Pengeluhan Gizi (SPPG).

    “Jadi kami targetkan di pertengahan Mei sudah mencapai lebih dari 4 juta (penerima manfaat) dan kami memiliki keinginan di akhir Mei kita sudah bisa melayani 6 juta (penerima manfaat),” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Dadan mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Ia memproyeksikan, segera ada tambahan 219 unit sehingga jumlahnya akan bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG.

    Sebanyak 1.286 unit SPPG yang telah berdiri saat ini seluruhnya merupakan dukungan dari mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B). Hingga akhir Mei, harapannya jumlahnya bertambah menjadi 1.994 unit SPPG.

    “Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang dibiayai oleh APBN. Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus,” ujarnya.

    Dalam rencana besarnya, BGN menargetkan jumlah SPPG terus bertambah mencapai 7.000 unit pada Agustus 2025 untuk melayani 21 juta penerima manfaat. Lalu, pada September 2025 jumlah SPPG bertambah dua kali lipat menjadi 14.000 unit sehingga penerima manfaat mencapai 42 juta.

    “Kemudian kami akan tingkatkan dua kali lipat pada bulan September. Jadi ini percepatan memang sudah kita lakukan untuk melayani 42 juta. Kemudian Oktober kita juga ingin melayani 66 juta, dan November akhir kita berharap bisa mencapai 82,9 juta (dengan 30.000 unit SPPG),” kata dia.

    (shc/ara)

  • Transjakarta Pesan 80 Bus Listrik Buatan Lokal

    Transjakarta Pesan 80 Bus Listrik Buatan Lokal

    Jakarta –

    PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (“VKTR”) mengumumkan pemesanan 80 unit bus listrik Completely Knocked Down (CKD) dari PT Transportasi Jakarta bekerja sama dengan Perum Damri. Nantinya 80 unit bus ini akan dioperasikan oleh Damri.

    Direktur Utarma VKTR Gilarsi Wahju Setijono mengatakan pemesanan ini merupakan kelanjutan dari pemesanan yang lebih dulu sebanyak 20 unit bus listrik CKD yang telah beroperasi di Jakarta oleh operator SinarJaya.

    Wahju mengatakan, dengan pemesanan baru ini, VKTR akan terus mempertahankan posisi kepemimpinan nomor satu dalam pengoperasian armada Transjakarta dengan total 152 unit.

    “Kami sangat menghargai kepercayaan Transjakarta dalam memperpanjang kemitraan ini. Bus listrik kami berkontribusi dalam pengurangan jejak karbon dan mendukung keberlanjutan. Kami bangga memimpin perubahan ini dan membantu masyarakat Indonesia untuk beralih ke transportasi umum yang ramah lingkungan,” ujar Gilarsi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Wahju mengatakan, keputusan Transjakara dan Damri untuk kembali mempercayakan pengadaan bus listrik kepada VKTR mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung produk-produk dengan kandungan lokal. Hal ini sekaligus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri nasional.

    Ia mengklaim bus CKD ini memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40%, menjadikan VKTR sebagai perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memenuhi ambang batas TKDN 40% yang ditetapkan pemerintah.

    “VKTR sendiri telah membangun pabrik perakitan CKD kendaraan komersial listrik dengan kapasitas produksi hingga 3.000 unit per tahun,” katanya.

    (kil/kil)