Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Proyek Tol Terpanjang di RI Jadi Dibangun? Ini Kata Kementerian PU

    Proyek Tol Terpanjang di RI Jadi Dibangun? Ini Kata Kementerian PU

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih mengkaji rencana pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang digadang-gadang menjadi tol terpanjang di Indonesia. Kajian ulang dilakukan salah satunya karena biaya pembangunan proyek tol tersebut terbilang cukup tinggi.

    Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, salah satu trase yang paling disoroti ialah dari Bandung ke Garut. Jalur tersebut berlokasi di kawasan pegunungan, sehingga biaya konstruksinya terbilang cukup mahal.

    “Karena memang biaya dari Bandung-Garut itu terlalu mahal, harus dikaji ulang lagi untuk bisa menarik investor,” kata Rachman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Tol Getaci telah beberapa kali dilelang ulang, namun gagal. Kondisi ini sempat membuat tol dengan desain panjang keseluruhan 206,65 kilometer (km) itu akhirnya dipangkas prioritas pembangunannya, menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km untuk tahap awal lelang.

    Akan tetapi, karena anggaran pembangunan yang terbilang masih cukup tinggi, Kementerian PU berencana kembali menyesuaikan prioritas pembangunan menjadi hanya sampai Tasikmalaya untuk tahap awalnya. Rachman memastikan, proyek ini akan segera dilelang ulang.

    “Bisa lelang ulang lagi. Aslinya kan Cilacap, sekarang kita cuman sampai Tasikmalaya,” ujar Rachman.

    Hingga saat ini pihaknya masih mengkaji dan menghitung ulang rencana pembangunan proyek tersebut. Oleh karena itu, ia belum dapat menyebutkan berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun tol dari Gedebage hingga Tasikmalaya.

    “Pokoknya lagi dikaji semua ini, beneran. Getaci, kemudian Gilimanuk-Mengwi,” kata dia.

    Sebagai informasi, langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran besar-besaran di awal tahun ini membuat nasib kelanjutan sejumlah proyek ikut terancam. Hal ini termasuk dengan proyek Tol Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi.

    Rachman mengatakan, Tol Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri sedang dievaluasi ulang. Sebab, tol ini mendapat dukungan anggaran untuk proyek-proyek tersebut dari pemerintah terbilang cukup besar. Bahkan, anggaran pemerintah mengambil porsi hingga lebih dari setengah anggaran.

    “(Kontribusi anggaran pemerintah) lebih (dari setengahnya) karena Bandung-Garut yang paling mahal Bandung-Garut itu. Konstruksinya yang paling mahal karena lokasinya (di pegunungan),” kata Rachman di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    “Kita alokasinya sekarang sedang terbatas, apakah dimungkinkan dukungan konstruksi seperti Rp 4 triliun, atau Rp 5 triliun,” sambungnya.

    Meski demikian, Rachman juga belum dapat memastikan apakah proyek Tol Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi tidak akan dilanjut lelang pada tahun ini. Keputusan baru akan diambil setelah evaluasi selesai dilakukan.

    (shc/ara)

  • Gelar RUPST, Jasa Marga Bagikan Dividen Rp 1,13 Triliun

    Gelar RUPST, Jasa Marga Bagikan Dividen Rp 1,13 Triliun

    Jakarta –

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024. Dalam kegiatan ini, Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga melaporkan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 1,13 triliun atau sebesar 25% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

    Corporate Secretary and Chief Administration Officer Jasa Marga, Ari Wibowo mengatakan atas kinerja yang solid sepanjang tahun 2024, pihaknya mengambil langkah strategis dengan meningkatkan dividend payout ratio dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini.

    Ke depannya, manajemen akan mengupayakan kesinambungan pembayaran dividen melalui kebijakan yang terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan dan ekonomi.

    “Besaran dividen per lembar (DPS) yang diperoleh pemegang saham adalah sebesar Rp 156,23. Sementara itu, sisa laba bersih tahun 2024 Perseroan dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai cadangan lain,” ujar Ari, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    “DPS pada tahun 2024 ini melonjak 312,61% dibandingkan DPS periode lalu sebesar Rp 37,86. Dividen tersebut akan dibayarkan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date) 21 Mei 2025,” sambungnya.

    Selain itu, Jasa Marga juga melaporkan kinerja positif Perseroan pada tahun 2024 yang dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan core profit (pendapatan inti) Rp 3,70 triliun, tumbuh sebesar 35.95% dari tahun sebelumnya. Perseroan juga berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 18,73 triliun, tumbuh sebesar 20,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, EBITDA Perseroan juga mencapai Rp 12,62 triliun atau tumbuh sebesar 27,30% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Begitupun dengan realisasi EBITDA Margin mencapai 67,38% yang merupakan kontribusi positif dari strategi Perseroan untuk melakukan konsolidasi kembali atas tiga ruas jalan tol meliputi ruas Batang-Semarang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono dengan melakukan pembelian kembali atas unit Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) di tahun 2024. Pada tahun 2024, Jasa Marga berhasil melakukan aksi korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (Equity Financing) PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) dengan menggandeng strategic partner untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif berbasis ekuitas.

    Perseroan tetap menjadi pengendali utama dan mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas pada PT JTT dengan kepemilikan saham sebesar 65%. Perolehan hasil pendanaan digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal dan rasio hutang, sehingga kapasitas dan kondisi keuangan Perseroan dalam jangka panjang akan tetap terjaga seiring dengan penyelesaian ruas jalan tol baru.

    Efek positif dari strategi Jasa Marga untuk melakukan penguatan kapasitas keuangan dapat dilihat dari tingkat solvabilitas yang semakin membaik di tahun 2024 dengan Interest Bearing Debt to Total Equity (DER) menjadi 1,04x dan Interest Coverage Ratio (ICR) mencapai 3,13x. Dengan kemampuan Jasa Marga untuk dapat menjaga rasio covenant di tengah kebutuhan ekspansi bisnis dan ditopang EBITDA Perseroan yang selalu bertumbuh dengan baik, maka kinerja Debt to EBITDA turun dari 6,9x di tahun 2023 menjadi 4,7x di tahun 2024.

    Pada RUPST Tahun Buku 2024 ini, Perseroan turut menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum tersebut telah terserap secara penuh, dengan total realisasi
    sebesar Rp 926,56 miliar.

    Dalam agenda RUPST, Perseroan juga menyetujui perubahan nomenklatur dan penetapan jajaran Komisaris dan Direksi berdasarkan keputusan RUPST. Sejalan dengan itu, berikut ini merupakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga.

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Juri Ardiantoro
    Komisaris: Syamsul Bachri Yusuf
    Komisaris Independen: Nachrowi Ramli
    Komisaris Independen: Seppalga Ahmad
    Komisaris Independen: Rudi Antariksawan
    Komisaris Independen: Asrorun Ni’am Sholeh

    Direksi

    Direktur Utama: Rivan Achmad Purwantono
    Direktur Bisnis: Reza Febriano
    Direktur Human Capital dan Transformasi: Yoga Tri Anggoro
    Direktur Operasi dan Layanan: Fitri Wiyanti
    Direktur Pengembangan Usaha: Mohamad Agus Setiawan
    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Pramitha Wulanjani.

    Implementasi GCG dan Pertumbuhan Keberlanjutan

    Dalam rangka mengukur efektifitas terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), pada tahun 2024 Jasa Marga telah melakukan penilaian atas implementasi GCG berdasarkan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang penilaiannya didasarkan pada informasi publik dan berhasil memperoleh skor total sebesar 104,18 sehingga mendapatkan predikat ‘Leadership in Corporate Governance’. Hasil ini mencerminkan keberhasilan Jasa Marga dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam setiap aspek bisnisnya.

    Pencapaian tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasional dan strategisnya. Dalam mengelola proyek jalan tol baru, Perseroan berupaya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dengan seoptimal mungkin melalui pengendalian aktivitas konstruksi jalan tol secara bertahap.

    Pada Tahun 2025, Jasa Marga akan menyelesaikan proyek pembangunan Ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi segmen Gending-Kraksaan-Paiton, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo segmen Klaten-Purwomartani, dan pembebasan lahan Jalan Tol Akses Patimban.

    (prf/ega)

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Sulit Tembus 5,2%

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Sulit Tembus 5,2%

    Jakarta –

    Kalangan ekonom kompak memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai target 5,2% tahun ini seperti yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Proyeksi ini disampaikan setelah melihat realisasi pertumbuhan yang melambat ke level 4,87% pada kuartal I-2025.

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan target pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2025 akan sulit dicapai jika pemerintah tidak memiliki terobosan program yang bisa memberi dampak signifikan.

    “Dalam kondisi ceteris paribus dan tidak ada terobosan program dari pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sebesar 4,87%, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara agregat pada akhir tahun,” kata Ajib kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Ajib menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pertama, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi sejak awal tahun menjadi indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan.

    Kedua, belanja pemerintah yang mengalami tekanan di mana penerimaan pajak hanya mencapai 14,7% dari target sampai Maret 2025. Bahkan kehadiran Danantara yang menjadi pengelola deviden BUMN disebut menjadi sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Ketiga, sisi investasi yang cenderung masih wait and see karena kondisi ekonomi domestik dan global yang masih fluktuatif. Keempat, sektor ekspor impor yang sangat terpengaruh oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

    “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, pemerintah Indonesia harus mendorong low cost economy. Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufakturnya mempunyai daya saing yang tinggi,” beber Ajib.

    Terpisah, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga mengatakan jika target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% sulit dicapai. Pemerintah dinilai perlu kerja keras mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Untuk tahun 2025 kelihatannya sulit ke arah 5.2% sesuai target pemerintah, tapi kalau 5% masih bisa dicapai. Dengan upaya keras percepatan belanja pemerintah terutama yang terkait program flagship pemerintah, diharapkan kuartal II-2025 bisa lebih baik, dengan catatan ketegangan akibat perang tarif juga mereda,” ucap David.

    (kil/kil)

  • Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Jakarta –

    Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling berkapasitas 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat investasi dari sejumlah bank dan lembaga pembiayaan asing. Di antaranya berasal dari Jerman, Prancis, hingga Inggris.

    Kepastian investasi ini ditandai dengan penandatanganan Financing Agreement antara PT Indo ACWA Tenaga Saguling (perusahaan patungan PLN Indonesia Power dan ACWA Power), PLN Indonesia Power, dengan lembaga pembiayaan asal Jerman yakni Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco) dari Prancis, hingga Standard Chartered Bank dari Inggris.

    Untuk diketahui proyek pembangunan PLTS terapung Saguling merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pendanaan dari implementasi kemitraan JETP adalah simbol kolaboratif antara Indonesia dengan bank asing dan komunitas internasional. Oleh karenanya ia menyebut seluruh dana investasi ini akan sepenuhnya dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan pembangunan dan pengoperasian PLTS Saguling akan dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power. Pembangkit listrik ini diperkirakan akan meningkatkan produksi energi nasional dari tenaga surya hingga 13%.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” terang Edwin.

    Kemudian, menurutnya keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    ‘Lihat juga video: Momen Presiden Jokowi Resmikan PLTS Terapung Cirata 192 MWp’

    (igo/fdl)

  • Pengusaha Sebut Banyak Negara Minat Bangun Pabrik di RI Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Sebut Banyak Negara Minat Bangun Pabrik di RI Imbas Tarif Trump

    Jakarta –

    Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengklaim banyak negara yang berminat membangun pabrik di Indonesia imbas tarif resiprokal yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, China menjadi salah satu negara yang berminat investasi di Indonesia.

    Budi menilai kebijakan tarif impor tinggi itu justru memberikan peluang kepada Indonesia. Menurutnya, saat ini sudah banyak yang menyatakan minat untuk bangun pabrik karena tarif impor yang dikenakan Indonesia termasuk rendah.

    “Sekarang udah banyak yang datang untuk bikin pabrik. Peluangnya banyak karena Indonesia tarifnya nggak terlalu mahal selama 90 hari ini,” kata Budihardjo saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Budi menjelaskan beberapa delegasi telah datang ke Indonesia untuk mencari pihak kerja sama merealisasikan hal tersebut. Apabila hal tersebut berjalan lancar, Budi memperkirakan setidaknya 3 hingga 4 tahun ke depan bisa menjalankan investasinya.

    “Mereka udah ingin mencari partner, dan kalau langsung besok jadi, artinya mungkin dalam 3-4 tahun inilah mereka akan mulai investasi,” terang Budi.

    Menurutnya, hampir semua sektor usaha menyatakan minat bangun pabrik, mulai dari plastik, elektronik, hingga makanan dan minuman. Adapun negara yang paling banyak menyatakan minatnya, yakni China.

    “Yang paling banyak China. Hampir semua (sektor usaha) ya. Kemarin yang hubungi kita dari plastik produk, elektronik, termasuk juga makanan. Karena mereka export ke Amerika susah,” tambah Budi.

    ‘Lihat juga Video: Cheetos Comeback ke RI, Kali Ini Bakal Bangun Pabrik’

    (acd/acd)

  • Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Jakarta –

    Perum Bulog telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas 1,1 juta ton untuk menampung hasil panen petani dari penugasan serapan gabah. Bulog ditargetkan menyerap hasil panen petani sebanyak 3 juta ton setara beras.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan sewa gudang tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, hingga Nusat Tenggara Barat (NTB)

    “Sewa gudang kami tersebar di beberapa provinsi produsen seperti Sulawesi Selatan, Aceh, NTB , Sumatera Selatan dan seluruh Jawa,” kata Arwakhudin kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Arwakhudin mengatakan sewa gudang ini tidak semuanya langsung dibayar di awal karena ada yang skema pinjam-pakai. Untuk itu, dia menerangkan belum bisa menyebut anggaran yang dihabiskan untuk menyewa gudang dengan kapasitas 1,1 juta ton. Arwakhudin pun menekankan Bulog tidak membatasi anggaran untuk penyediaan gudang bagi petani.

    “1,1 juta ini tidak semuanya membayar karena ada yang pinjam pakai. Tentang berapa besar yang harus dibayar oleh Bulog akan diketahui di di akhir pemakaian karena perhitungannya adalah dibayar berdasarkan kuantum penggunaan dan jangka waktu,” terang Arwakhudin.

    Adapun gudang yang disewakan itu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti milik Banda Ghara Reksa (BGR) dan ID Food, serta milik dari pengusaha penggilingan padi. Lalu, ada juga skema pinjam pakai milik TNI.

    “Gudang kami sewa dari BUMN seperti BGR dan ID Food, juga gudang milik para pengusaha penggilingan padi serta pinjam pakai milik TNI,” terang dia.

    Seperti diketahui, stok beras di gudang Perum Bulog terus melonjak seiring jalannya penugasan untuk menyerap hasil panen dari petani. Hingga 4 Mei 2025, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menilai stok beras Bulog saat ini merupakan stok terbaik. Menurut dia, stok beras ini sebagai upaya untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah. Novi pun mengakui saat ini ada beberapa gudang milik Bulog sudah penuh dengan stok beras.

    “Memang sekarang ini gudang, ada beberapa gudang Bulog yang penuh, yaitu sudah penuh dengan stok. Namun kita tetap melaksanakan kerjasama, baik itu dengan BUMN atau instansi lainnya yang bisa kita gunakan untuk stok beras,” kata Novi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Adapun kapasitas gudang yang ada di Bulog saat ini adalah sebesar 4.929.760 ton. Dari total tersebut, terdiri dari 3.255.898 ton gudang operasional Bulog, 1.161.490 ton gudang sewa dan filial, serta 512.372 ton yang termasuk dalam kategori broken space.

    (acd/acd)

  • Bos BGN Sebut Butuh Tambahan Rp 50 T Jalankan MBG Sampai Akhir Tahun

    Bos BGN Sebut Butuh Tambahan Rp 50 T Jalankan MBG Sampai Akhir Tahun

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

    “Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Lebih lanjut, Dadan memaparkan, hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

    “Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji. Inilah kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji,” ujarnya.

    Dadan mengatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

    “Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)

  • PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    Jakarta –

    PT Pos Indonesia (Persero) buka suara terkait kabar adanya pemangkasan bantuan bagi karyawan yang telah pensiun yang ramai diperbincangkan.

    VP Corporate Communications PT Pos Indonesia (Persero) Heri Nugrahanto mengakui bahwa PT Pos Indonesia mulai melakukan pemberhentian pemberhentian benefit langsung berupa tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan sumbangan iuran BPJS Kesehatan secara langsung kepada para pensiunan yang berlaku 1 Mei 2025.

    Heri menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan ini juga sesuai hasil kajian internal, yang mana pemberian benefit langsung tersebut tidak memiliki dasar kewajiban legal.

    “Jadi sebenarnya manfaat pensiun tidak ada yang dipotong. Itu sudah 100% diberikan. Sedangkan sumbangan atau yang selama ini dikenal dengan bantuan pangan itu dihentikan, karena itu suatu yang menyalahi ketentuan,” kata Heri kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Heri menambahkan, penyesuaian ini dilakukan dengan mengganti skema benefit langsung menjadi Bantuan Pensiunan, yang dialokasikan berdasarkan tingkat manfaat pensiun dan masa kerja para pensiunan.

    Ia mengatakan, bantuan ini diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat pensiun di bawah Rp 1.200.000, dengan batas minimum pensiun tetap sebesar Rp 137.500.

    “Jumlah bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan masa kerja, dengan koefisien yang telah ditentukan secara proporsional,” katanya.

    Heri mengatakan, langkah ini juga memperhatikan keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos), efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BUMN.

    PT Pos Indonesia juga akan melakukan sosialisasi kebijakan ini secara menyeluruh kepada para pensiunan, karyawan aktif, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga telah menyusun mitigasi risiko dan strategi komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga reputasi perusahaan.

    “Manajemen PT Pos Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pensiunan, melainkan menyesuaikan mekanisme agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

    ‘Lihat juga Video: PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M’

    (kil/kil)

  • Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi tambahan untuk mendorong penguatan pasar dalam negeri. Regulasi ini disiapkan sebagai antisipasi dampak tarif impor tinggi yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita coba siapkan regulasi tambahan yang bisa mengamankan dan mendorong penguatan market domestik kita, sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi isu tarif Trump ini,” kata Maman dalam acara Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Maman menerangkan dari sisi Kementerian UMKM mendorong diversifikasi pasar melalui penguatan akses dukungan pasar dalam negeri. Menurut Maman, Indonesia mempunyai potensi yang tak kalah saing dengan pasar luar. Apalagi penduduk Indonesia lebih dari 250 juta orang

    “Jadi market domestik ini nggak kalah luar biasanya. Bukan berarti saya tidak mendukung ekspor, totalnya 100% saya dukung ekspor. Tapi maksud saya, market Indonesia ini juga nggak boleh kita abaikan. Ada 250 juta masyarakat Indonesia yang kita lihat ini juga bisa menjadi market di luar tadi, yang di luar negeri,” terang Maman.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai regulasi tersebut, Maman mengatakan regulasi tersebut tengah dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini, pemerintah masih terus negosiasi ke Amerika Serikat.

    “Ya ini kan sedang dibicarakan di Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan. Sekarang kan lagi dalam proses pembicaraan negosiasi dengan Amerika,” imbuh dia.

    Meski begitu, Maman belum menerangkan terkait bentuk regulasi tersebut berupa regulasi baru, seperti Peraturan Menteri atau justru merevisi aturan yang sudah ada. Dia menerangkan saat ini proses negosiasi masih berjalan.

    “Saya pikir kan ini proses negosiasi. Ini kan masih berjalan, nanti itu kan menjadi satu paket. Kan sudah ada tiga arah, tiga tim ekonomi. Nah itu nanti kita akan menyesuaikan di situ,” jelas Maman.

    ‘Lihat juga video: Edisi #519: Sinyal Positif Negosiasi Indonesia soal Tarif Trump’

    (acd/acd)

  • Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan rencana penghapusan utang PT Istaka Karya (Persero) ke sejumlah BUMN. Istaka Karya diharapkan dapat memprioritaskan pembayaran utang ke vendor eksternal yang sudah bertahun-tahun tak dibayar.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, sejumlah perusahaan pelat merah setuju melepas hak tagihnya ke Istaka Karya. Sebagai informasi, Istaka Karya sudah disuntik mati pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Maret 2023.

    “Ini ada surat dari BSI, dari Brantas (Abipraya), dari Waskita, dari WIKA, yang intinya telah menyampaikan kepada hakim pengawas kesediaan teman-teman BUMN ini untuk melepas hak tagihannya dengan asas keadilan,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Di mana sebagai perusahaan terafiliasi yang memiliki sesama kepentingan, mendahulukan kepentingan dari kredit turun eksternal yang merupakan vendor-vendor yang berskala kecil,” sambung Tiko.

    Tiko menjelaskan, regulasi hapus tagih ke BUMN sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Meskipun hal itu tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden.

    “Menteri, selaku perorangan pemerintah pusat, dengan persetujuan Presiden, berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN. Jadi memang sudah ada ruang itu, namun memang kami harus mengajukan kriteria umum kepada Presiden,” tuturnya.

    Menurut Tiko pihaknya sedang membuat konsep kriteria umum hapus tagih dalam konteks kepailitan BUMN, lalu mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan kriteria umum.

    “Jadi ini pintu yang ada di Undang-Undang BUMN, Undangan 1 2025, dan nanti pada waktu pelaksanaannya, itu cukup persetujuan RUPS. Tapi kami butuh kriteria umum dulu disetujui Presiden,” jelas Tiko.

    Tiko menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas dalam proses tersebut. Menurutnya, hakim pengawas meminta adanya hasil RUPS terkait pelepasan hak tagihnya.

    Hal itu demi menjamin tidak akan ada gugatan di masa mendatang. Selain itu ia juga mendorong kurator untuk mempercepat pelepasan aset Istaka Karya, serta mendorong BUMN yang punya kepentingan sama dengan aset-aset Istaka Karya untuk membelinya.

    Dalam catatan detikcom, sebanyak 179 vendor belum dibayar Istaka Karya dengan total tagihan mencapai Rp 786 miliar. Padahal sejumlah proyek yang dikerjakan vendor sudah selesai dan dinikmati masyarakat.

    (acd/acd)