Category: Detik.com Ekonomi

  • Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Jakarta

    Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling berkapasitas 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat investasi dari sejumlah bank dan lembaga pembiayaan asing. Di antaranya berasal dari Jerman, Prancis, hingga Inggris.

    Kepastian investasi ini ditandai dengan penandatanganan Financing Agreement antara PT Indo ACWA Tenaga Saguling (perusahaan patungan PLN Indonesia Power dan ACWA Power), PLN Indonesia Power, dengan lembaga pembiayaan asal Jerman yakni Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco) dari Prancis, hingga Standard Chartered Bank dari Inggris.

    Untuk diketahui proyek pembangunan PLTS terapung Saguling merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pendanaan dari implementasi kemitraan JETP adalah simbol kolaboratif antara Indonesia dengan bank asing dan komunitas internasional. Oleh karenanya ia menyebut seluruh dana investasi ini akan sepenuhnya dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan pembangunan dan pengoperasian PLTS Saguling akan dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power. Pembangkit listrik ini diperkirakan akan meningkatkan produksi energi nasional dari tenaga surya hingga 13%.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” terang Edwin.

    Kemudian, menurutnya keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    ‘Lihat juga video: Momen Presiden Jokowi Resmikan PLTS Terapung Cirata 192 MWp’

    (igo/fdl)

  • Pengusaha Sebut Banyak Negara Minat Bangun Pabrik di RI Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Sebut Banyak Negara Minat Bangun Pabrik di RI Imbas Tarif Trump

    Jakarta

    Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengklaim banyak negara yang berminat membangun pabrik di Indonesia imbas tarif resiprokal yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, China menjadi salah satu negara yang berminat investasi di Indonesia.

    Budi menilai kebijakan tarif impor tinggi itu justru memberikan peluang kepada Indonesia. Menurutnya, saat ini sudah banyak yang menyatakan minat untuk bangun pabrik karena tarif impor yang dikenakan Indonesia termasuk rendah.

    “Sekarang udah banyak yang datang untuk bikin pabrik. Peluangnya banyak karena Indonesia tarifnya nggak terlalu mahal selama 90 hari ini,” kata Budihardjo saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Budi menjelaskan beberapa delegasi telah datang ke Indonesia untuk mencari pihak kerja sama merealisasikan hal tersebut. Apabila hal tersebut berjalan lancar, Budi memperkirakan setidaknya 3 hingga 4 tahun ke depan bisa menjalankan investasinya.

    “Mereka udah ingin mencari partner, dan kalau langsung besok jadi, artinya mungkin dalam 3-4 tahun inilah mereka akan mulai investasi,” terang Budi.

    Menurutnya, hampir semua sektor usaha menyatakan minat bangun pabrik, mulai dari plastik, elektronik, hingga makanan dan minuman. Adapun negara yang paling banyak menyatakan minatnya, yakni China.

    “Yang paling banyak China. Hampir semua (sektor usaha) ya. Kemarin yang hubungi kita dari plastik produk, elektronik, termasuk juga makanan. Karena mereka export ke Amerika susah,” tambah Budi.

    ‘Lihat juga Video: Cheetos Comeback ke RI, Kali Ini Bakal Bangun Pabrik’

    (acd/acd)

  • Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Jakarta

    Perum Bulog telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas 1,1 juta ton untuk menampung hasil panen petani dari penugasan serapan gabah. Bulog ditargetkan menyerap hasil panen petani sebanyak 3 juta ton setara beras.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan sewa gudang tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, hingga Nusat Tenggara Barat (NTB)

    “Sewa gudang kami tersebar di beberapa provinsi produsen seperti Sulawesi Selatan, Aceh, NTB , Sumatera Selatan dan seluruh Jawa,” kata Arwakhudin kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Arwakhudin mengatakan sewa gudang ini tidak semuanya langsung dibayar di awal karena ada yang skema pinjam-pakai. Untuk itu, dia menerangkan belum bisa menyebut anggaran yang dihabiskan untuk menyewa gudang dengan kapasitas 1,1 juta ton. Arwakhudin pun menekankan Bulog tidak membatasi anggaran untuk penyediaan gudang bagi petani.

    “1,1 juta ini tidak semuanya membayar karena ada yang pinjam pakai. Tentang berapa besar yang harus dibayar oleh Bulog akan diketahui di di akhir pemakaian karena perhitungannya adalah dibayar berdasarkan kuantum penggunaan dan jangka waktu,” terang Arwakhudin.

    Adapun gudang yang disewakan itu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti milik Banda Ghara Reksa (BGR) dan ID Food, serta milik dari pengusaha penggilingan padi. Lalu, ada juga skema pinjam pakai milik TNI.

    “Gudang kami sewa dari BUMN seperti BGR dan ID Food, juga gudang milik para pengusaha penggilingan padi serta pinjam pakai milik TNI,” terang dia.

    Seperti diketahui, stok beras di gudang Perum Bulog terus melonjak seiring jalannya penugasan untuk menyerap hasil panen dari petani. Hingga 4 Mei 2025, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menilai stok beras Bulog saat ini merupakan stok terbaik. Menurut dia, stok beras ini sebagai upaya untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah. Novi pun mengakui saat ini ada beberapa gudang milik Bulog sudah penuh dengan stok beras.

    “Memang sekarang ini gudang, ada beberapa gudang Bulog yang penuh, yaitu sudah penuh dengan stok. Namun kita tetap melaksanakan kerjasama, baik itu dengan BUMN atau instansi lainnya yang bisa kita gunakan untuk stok beras,” kata Novi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Adapun kapasitas gudang yang ada di Bulog saat ini adalah sebesar 4.929.760 ton. Dari total tersebut, terdiri dari 3.255.898 ton gudang operasional Bulog, 1.161.490 ton gudang sewa dan filial, serta 512.372 ton yang termasuk dalam kategori broken space.

    (acd/acd)

  • Bos BGN Sebut Butuh Tambahan Rp 50 T Jalankan MBG Sampai Akhir Tahun

    Bos BGN Sebut Butuh Tambahan Rp 50 T Jalankan MBG Sampai Akhir Tahun

    Jakarta

    Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

    “Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Lebih lanjut, Dadan memaparkan, hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

    “Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji. Inilah kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji,” ujarnya.

    Dadan mengatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

    “Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)

  • PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    Jakarta

    PT Pos Indonesia (Persero) buka suara terkait kabar adanya pemangkasan bantuan bagi karyawan yang telah pensiun yang ramai diperbincangkan.

    VP Corporate Communications PT Pos Indonesia (Persero) Heri Nugrahanto mengakui bahwa PT Pos Indonesia mulai melakukan pemberhentian pemberhentian benefit langsung berupa tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan sumbangan iuran BPJS Kesehatan secara langsung kepada para pensiunan yang berlaku 1 Mei 2025.

    Heri menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan ini juga sesuai hasil kajian internal, yang mana pemberian benefit langsung tersebut tidak memiliki dasar kewajiban legal.

    “Jadi sebenarnya manfaat pensiun tidak ada yang dipotong. Itu sudah 100% diberikan. Sedangkan sumbangan atau yang selama ini dikenal dengan bantuan pangan itu dihentikan, karena itu suatu yang menyalahi ketentuan,” kata Heri kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Heri menambahkan, penyesuaian ini dilakukan dengan mengganti skema benefit langsung menjadi Bantuan Pensiunan, yang dialokasikan berdasarkan tingkat manfaat pensiun dan masa kerja para pensiunan.

    Ia mengatakan, bantuan ini diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat pensiun di bawah Rp 1.200.000, dengan batas minimum pensiun tetap sebesar Rp 137.500.

    “Jumlah bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan masa kerja, dengan koefisien yang telah ditentukan secara proporsional,” katanya.

    Heri mengatakan, langkah ini juga memperhatikan keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos), efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BUMN.

    PT Pos Indonesia juga akan melakukan sosialisasi kebijakan ini secara menyeluruh kepada para pensiunan, karyawan aktif, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga telah menyusun mitigasi risiko dan strategi komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga reputasi perusahaan.

    “Manajemen PT Pos Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pensiunan, melainkan menyesuaikan mekanisme agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

    ‘Lihat juga Video: PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M’

    (kil/kil)

  • Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Jakarta

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi tambahan untuk mendorong penguatan pasar dalam negeri. Regulasi ini disiapkan sebagai antisipasi dampak tarif impor tinggi yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita coba siapkan regulasi tambahan yang bisa mengamankan dan mendorong penguatan market domestik kita, sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi isu tarif Trump ini,” kata Maman dalam acara Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Maman menerangkan dari sisi Kementerian UMKM mendorong diversifikasi pasar melalui penguatan akses dukungan pasar dalam negeri. Menurut Maman, Indonesia mempunyai potensi yang tak kalah saing dengan pasar luar. Apalagi penduduk Indonesia lebih dari 250 juta orang

    “Jadi market domestik ini nggak kalah luar biasanya. Bukan berarti saya tidak mendukung ekspor, totalnya 100% saya dukung ekspor. Tapi maksud saya, market Indonesia ini juga nggak boleh kita abaikan. Ada 250 juta masyarakat Indonesia yang kita lihat ini juga bisa menjadi market di luar tadi, yang di luar negeri,” terang Maman.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai regulasi tersebut, Maman mengatakan regulasi tersebut tengah dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini, pemerintah masih terus negosiasi ke Amerika Serikat.

    “Ya ini kan sedang dibicarakan di Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan. Sekarang kan lagi dalam proses pembicaraan negosiasi dengan Amerika,” imbuh dia.

    Meski begitu, Maman belum menerangkan terkait bentuk regulasi tersebut berupa regulasi baru, seperti Peraturan Menteri atau justru merevisi aturan yang sudah ada. Dia menerangkan saat ini proses negosiasi masih berjalan.

    “Saya pikir kan ini proses negosiasi. Ini kan masih berjalan, nanti itu kan menjadi satu paket. Kan sudah ada tiga arah, tiga tim ekonomi. Nah itu nanti kita akan menyesuaikan di situ,” jelas Maman.

    ‘Lihat juga video: Edisi #519: Sinyal Positif Negosiasi Indonesia soal Tarif Trump’

    (acd/acd)

  • Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Jakarta

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan rencana penghapusan utang PT Istaka Karya (Persero) ke sejumlah BUMN. Istaka Karya diharapkan dapat memprioritaskan pembayaran utang ke vendor eksternal yang sudah bertahun-tahun tak dibayar.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, sejumlah perusahaan pelat merah setuju melepas hak tagihnya ke Istaka Karya. Sebagai informasi, Istaka Karya sudah disuntik mati pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Maret 2023.

    “Ini ada surat dari BSI, dari Brantas (Abipraya), dari Waskita, dari WIKA, yang intinya telah menyampaikan kepada hakim pengawas kesediaan teman-teman BUMN ini untuk melepas hak tagihannya dengan asas keadilan,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Di mana sebagai perusahaan terafiliasi yang memiliki sesama kepentingan, mendahulukan kepentingan dari kredit turun eksternal yang merupakan vendor-vendor yang berskala kecil,” sambung Tiko.

    Tiko menjelaskan, regulasi hapus tagih ke BUMN sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Meskipun hal itu tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden.

    “Menteri, selaku perorangan pemerintah pusat, dengan persetujuan Presiden, berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN. Jadi memang sudah ada ruang itu, namun memang kami harus mengajukan kriteria umum kepada Presiden,” tuturnya.

    Menurut Tiko pihaknya sedang membuat konsep kriteria umum hapus tagih dalam konteks kepailitan BUMN, lalu mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan kriteria umum.

    “Jadi ini pintu yang ada di Undang-Undang BUMN, Undangan 1 2025, dan nanti pada waktu pelaksanaannya, itu cukup persetujuan RUPS. Tapi kami butuh kriteria umum dulu disetujui Presiden,” jelas Tiko.

    Tiko menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas dalam proses tersebut. Menurutnya, hakim pengawas meminta adanya hasil RUPS terkait pelepasan hak tagihnya.

    Hal itu demi menjamin tidak akan ada gugatan di masa mendatang. Selain itu ia juga mendorong kurator untuk mempercepat pelepasan aset Istaka Karya, serta mendorong BUMN yang punya kepentingan sama dengan aset-aset Istaka Karya untuk membelinya.

    Dalam catatan detikcom, sebanyak 179 vendor belum dibayar Istaka Karya dengan total tagihan mencapai Rp 786 miliar. Padahal sejumlah proyek yang dikerjakan vendor sudah selesai dan dinikmati masyarakat.

    (acd/acd)

  • Cek HGU-HGB Jatuh Tempo, Kembalikan ke Negara!

    Cek HGU-HGB Jatuh Tempo, Kembalikan ke Negara!

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengambil alih tanah negara eks konsesi yang terlantar. Menurutnya, banyak tanah negara yang dikonsesikan sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang hingga akhirnya terlantar.

    Prabowo menilai aset tanah milik negara sangat banyak. Ini menunjukkan betapa kayanya negara Indonesia.

    “Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025) kemarin.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyindir pejabat negara yang diduga menyembunyikan aset kementerian. Menurutnya, beberapa aset kementerian sengaja disembunyikan dan digunakan demi keuntungan pribadi.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan hal ini banyak tidak disadari para pemimpin Indonesia yang terdahulu. Dia meminta kementerian-kementerian mengkaji aset-asetnya kembali, jangan sampai ada yang disembunyikan.

    “Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita aset itu disembunyikan. Saya minta menteri-menteri dikaji, kementerian yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ungkap Prabowo.

    (shc/ara)

  • Bos BGN Sebut Program MBG Negara Maju Juga Pernah Alami Kasus Keracunan

    Bos BGN Sebut Program MBG Negara Maju Juga Pernah Alami Kasus Keracunan

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Ia menyebut, kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara maju.

    Dadan mengatakan, di luar negeri malah banyak peristiwa keracunan yang tidak terjadi saat awal-awal program, tidak seperti yang dialami Indonesia. Di Indonesia, program MBG baru berjalan selama tiga bulan dan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang baru beroperasi.

    “Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program pada tahun 1991 kejadiannya 2017. Di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit dan 435 lainnya terdampak, setelah 26 tahun kemudian. Di Tiongkok bahkan ada beberapa yang meninggal, itu setelah 10-13 tahun, di Jepang setelah 49 tahun kejadian,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Jadi ini kelihatannya pengalaman-pengalaman negara lain yang harus kita selalu acu. Sudah menjadi rutinitas, kemudian terjadi kelengahan,” sambungnya.

    Tidak hanya di Mesir, China, Jepang, bahkan Amerika Serikat (AS) juga pernah mengalami kondisi serupa setelah lebih dari 51 tahun program berjalan. Begitu pula di Finlandia, terjadi kasus keracunan setelah program berjalan 80 tahun.

    Kondisi serupa juga terjadi di Republik Dominika, dengan 300 anak sakit karena mengkonsumsi susu terkontaminasi pada 2010, setelah program tersebut berjalan selama 7 tahun. Lalu kasus serupa juga terjadi di Afrika Selatan pada 2014 setelah program MBG berjalan 20 tahun lamanya, satu anak meninggal dunia.

    “Ini adalah contoh-contoh kejadian di negara lain yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati oleh para siswa setelah ke dalam keadaan bersih higienis, sehat, dan menyehatkan karena target dari BGN adalah nol kejadian,” ujarnya.

    Keracunan MBG di Indonesia

    Sedangkan di Indonesia, Dadan mengakui bahwa telah terjadi beberapa peristiwa keracunan. Salah satunya, kejadian keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada awal Januari lalu. Kejadian ini berdampak pada sekitar 40 siswa.

    “Ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai (program). Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dari Sukuharjo dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi,” kata dia.

    Kejadian serupa juga di Batang Jawa Tengah. Saat itu masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu. Namun karena saat itu di sekolah ada acara, sehingga makanan itu terlambat dimakan.

    Berikutnya kasus keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Dadan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan hasilnya yakni ada dua sekolah yang terdampak dari 9 sekolah. Adapun dari 72 siswa yang terdampak, hasil uji laboratorium menunjukkan negatif racun.

    “Hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi siswa, termasuk muntahannya, dan alhamdulillah hasilnya negatif (racun),” kata Dadan.

    Saat ini, pihaknya masih terus mencari apa yang menyebabkan peristiwa muntah-muntah yang dialami para siswa. Selain Cianjur, pihaknya juga masih mendalami kejadian di Bandung, Tasik, hingga Pali Sumatera Selatan.

    “Kami sampai sekarang belum dapat laporan, tapi baik yang di Bandung maupun di Tasik maupun di Pali, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP,” ujarnya.

    (shc/ara)

  • Prabowo Geram Birokrat Sembunyikan Aset Negara: Banyak Hilang Nggak Jelas

    Prabowo Geram Birokrat Sembunyikan Aset Negara: Banyak Hilang Nggak Jelas

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyindir pejabat negara yang diduga menyembunyikan aset kementerian. Menurutnya, beberapa aset kementerian sengaja disembunyikan dan digunakan demi keuntungan pribadi.

    Prabowo mengatakan hal ini banyak tidak disadari para pemimpin Indonesia yang terdahulu. Dia meminta kementerian-kementerian mengkaji aset-asetnya kembali, jangan sampai ada yang disembunyikan.

    “Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita aset itu disembunyikan. Saya minta menteri-menteri dikaji, kementerian yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025) kemarin.

    Bahkan, dia bilang penyembunyian aset ini sudah terjadi bertahun-tahun. Sampai ada yang kementeriannya sudah berganti 3-4 pemimpin, namun aset yang disembunyikan tetap belum jelas statusnya.

    “Nggak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti 3 kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang nggak jelas,” sebut Prabowo.

    Dia mencontohkan yang terjadi di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan banyak aset negara yang justru dikuasai kelompok tertentu karena dipermainkan oleh birokrat negara.

    “Selama sekian puluh tahun, Senayan itu nggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai yang itu,” sebut Prabowo.

    Prabowo juga menugaskan khusus Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk lebih teliti melihat tanah-tanah negara yang terlantar. Tanah-tanah bekas konsesi, menurutnya harus segera dikembalikan ke negara.

    Banyak tanah tersebut dibiarkan terlantar. Dia meminta Nusron mengambil alih tanah-tanah tersebut.

    “Pak Nusron, nanti saudara teliti ya, luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi, macam HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich,” tegas Prabowo.

    (hal/ara)