Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bill Gates Mau Sumbangkan Hartanya dalam 20 Tahun ke Depan

    Bill Gates Mau Sumbangkan Hartanya dalam 20 Tahun ke Depan

    Jakarta –

    Pendiri Microsoft Bill Gates berencana menyumbangkan harta kekayaannya. Diperkirakan harta Kekayaan Bill Gates senilai US$ 200 miliar atau sekitar Rp 3.280 triliun (kurs Rp 16.400/US$), dan akan didonasi dalam 20 tahun ke depan.

    Donasi harta kekayaan ini seiring dengan rencana penutupan yayasan Gates pada 31 Desember 2045.

    Rencanan Gates tersebut muncul saat pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya memangkas dana kesehatan, bantuan luar negeri, dan program bantuan publik lainnya. Keputusan Trump menimbulkan kekhawatiran tentang terhambatnya kemajuan penelitian dan proyek penting lainnya.

    Sebagai informasi, program yang dananya akan dipangkas Trump itu merupakan kegiatan yang didukung oleh Yayasan Gates. Bill Gates disebut berupaya mempercepat kerja yayasannya dan berharap keputusannya ditiru para miliarder lainnya.

    “Orang-orang akan mengatakan banyak hal tentang saya ketika saya meninggal, tetapi saya bertekad bahwa ucapan ‘dia meninggal dalam keadaan kaya’ tidak akan menjadi salah satunya,” ujar Bill Gates, dikutip dari CNN, Kamis (8/5/2025).

    “Terlalu banyak masalah mendesak yang harus dipecahkan bagi saya untuk menyimpan sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu orang,” sambung Gates.

    Yayasan Gates sebagai salah satu lembaga filantropi terbesar di dunia telah menyumbangkan lebih dari US$ 100 miliar sejak didirikan. Dana itu mengalir untuk mengembangkan vaksin baru, peralatan diagnostik, hingga pengobatan untuk melawan penyakit di seluruh dunia.

    Selama 20 tahun ke depan, Yayasan Gates akan fokus pada tiga program, yakni mengakhiri kematian ibu dan bayi, memberantas penyakit menular yang mematikan, dan mendorong ratusan juta orang di seluruh dunia keluar dari kemiskinan.

    Dalam pengumumannya, Yayasan Gates menyuarakan kekhawatiran tentang apa yang digambarkannya sebagai tren kesehatan global yang stagnan. Meskipun mereka menyatakan optimisme bahwa kemajuan dalam kecerdasan buatan dapat meningkatkan laju kemajuan pada sektor itu.

    Kekayaan bersih Gates saat ini adalah US$ 108 miliar berdasarkan data Bloomberg, menempatkannya sebagai orang terkaya kelima di dunia. Kini, ia mengatakan kekayaan bersihnya akan turun 99% pada tahun 2045.

    US$ 200 miliar yang akan disumbangkan melalui yayasannya selama 20 tahun ke depan akan berasal dari dana abadi yang ada sebesar US$ 77 miliar ditambah kekayaan pribadinya, termasuk pendapatan dari investasi bisnis yang sedang berlangsung seperti TerraPower, perusahaan tenaga nuklir yang ia dirikan.

    (ily/hns)

  • Operasi Penindakan Truk Obesitas Digelar Juni

    Operasi Penindakan Truk Obesitas Digelar Juni

    Jakarta –

    Pemerintah akan menindak truk obesitas atau Over Dimension Over Load (ODOL). Penanganan truk obesitas ini akan dimulai di Provinsi Riau dan Jawa Barat.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berencana menggelar penindakan pada Juni 2025. Pelaksanaan penanganan truk obesitas tinggal menunggu pemerintah daerah menyediakan lokasi penempatan alat pengukur berat truk.

    “Ya harapan saya kalau memang Pemerintah Daerah sudah menyiapkan tempat-tempatnya, kita juga akan mengusulkan di wilayah mana saja. Misalnya di Jawa Barat, di kawasan tertentu, di wilayah ini. Kita harapkan Juni sudah mulai di Jawa Barat dan Riau,” kata Dudy dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Penindakan truk obesitas juga menjadi acuan bagi pengusaha angkutan barang tidak melanggar aturan tonase kendaraan.

    “Kalau Juni itu kita mulai berlakukan, bahwa kita memperkenalkan, mengintrodus kepada pelaku usaha, ‘kalian nggak bisa pakai lagi kendaraanya yang kelebihan muatan’. Jadi, makanya kita ada di titik tertentu, hulu, bukan hilir. Kalau udah hilir, mereka udah jauh ke jalan. Kita mencegah mereka supaya mereka tidak sampai masuk ke jalan umum. Jadi udah nggak bisa, balik lagi turunin barangnya,” katanya.

    Selain itu pemerintah juga akan mencabut izin usaha pengguna truk obesitas yang dioperasikan secara perorangan maupun melalui Badan Usaha. Apabila perorangan, akan diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

    Jika truk itu dioperasikan melalui Badan Usaha, makan akan merekomendasikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dicabut izin usahanya.

    “Jadi ada dua, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memungkinkan untuk melakukan penjabutan usaha apapun terjadi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran,” terang Dudy.

    Tonton juga “Komisi V Soroti Kecelakaan Maut di Jateng gegara Truk ODOL” di sini:

    (hns/hns)

  • Cerita Budi Arie Yakinkan Prabowo Kopdes Merah Putih Nggak Bakal Rugi

    Cerita Budi Arie Yakinkan Prabowo Kopdes Merah Putih Nggak Bakal Rugi

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi percaya diri Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal memiliki bisnis yang tidak rugi. Hal ini bisa terjadi karena nantinya Koperasi Merah Putih bakal memiliki bisnis yang melakukan monopoli.

    Menurutnya, Kopdes nantinya akan menjadi distributor utama untuk berbagai bahan pokok. Khususnya, bahan-bahan pokok yang disubsidi pemerintah, macam pupuk untuk petani ataupun gas LPG subsidi untuk masyarakat.

    “Logikanya, bisnis monopoli rugi nggak? Tadi saya sampaikan ke Pak Presiden, ‘Pak ini monopoli semua, Pak.’ Coba, gas, kalau kamu distributor satu-satunya di desa itu, rugi nggak? Pupuk bersubsidi, beras, nanti minyak goreng juga,” ujar Budi Arie ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    “Ini bisnis nggak mungkin rugi,” tegasnya menekankan.

    Budi Arie memaparkan bentuk monopoli yang akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Dia menggambarkan misalnya saja ada satu bahan pokok penting yang mau disalurkan ke masyarakat, untuk masuk ke sebuah desa, produsen harus menaruh barangnya dulu di Koperasi Desa.

    Nah kemudian setelah itu baru Koperasi Merah Putih akan menyalurkannya ke tengah masyarakat. Misalnya lewat-lewat warung kecil sebagai pengecer yang banyak tersebar di pemukiman masyarakat.

    “Kalau yang warung-warung lain itu boleh tetap berjualan. Tapi maksud saya, kan dalam monopoli dengan pengertian begini. Di desa itu mungkin kamu satu-satunya distributor utama. Bahwa habis itu dia serahin ke warung lagi, jadi reseller. Misalnya, ini saya Kopdes. Saya dapat seribu LPG. Oh, ada warung, di situ (dikasih) seratus,” papar Budi Arie.

    Tonton juga “Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Koperasi Merah Putih” di sini:

    (hal/hns)

  • Jelang Libur Waisak, KAI Siapkan 980 Ribu Kursi dan 2.441 Perjalanan

    Jelang Libur Waisak, KAI Siapkan 980 Ribu Kursi dan 2.441 Perjalanan

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyiagakan 980.929 ribu tempat duduk pada periode libur Waisak dan cuti bersama selama 9 hingga 14 Mei 2025, dengan rincian 825.297 untuk Kereta Api (KA) Jarak Jauh dan 155.632 tempat duduk KA Lokal.

    Hingga Kamis (8/5/2025) pagi tadi, KAI mencatat penjualan tiket KA Jarak Jauh sebesar 487.762 tiket, atau 59% dari kapasitas yang tersedia. Sementara KA Lokal, tercatat sebanyak 72.459 tiket telah terjual, setara 47% dari total kursi yang disediakan.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menuturkan, antusiasme masyarakat menggunakan kereta api untuk berbagai kegiatan perjalanan terus meningkat menjelang hari libur Waisak dan cuti bersama. Karenanya, KAI turut menambahkan kapasitas, perjalanan, hingga mengoptimalkan layanan.

    “KAI telah melakukan antisipasi melalui peningkatan kapasitas, penambahan perjalanan, dan optimalisasi layanan di lapangan,” ujar Anne dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

    Selain menyiagakan tempat duduk, KAI juga mengoperasikan 2.441 perjalanan kereta sepanjang periode 9 hingga 14 Mei 2025, termasuk sejumlah KA tambahan untuk memenuhi permintaan yang meningkat, terutama pada rute-rute favorit pelanggan.

    Beberapa KA tambahan yang dioperasikan pada 8 hingga 13 Mei 2025 mencakup KA Kaligung (Semarang Poncol – Tegal pp), KA Sancaka (Surabaya Gubeng – Yogyakarta pp), dan KA Batavia (Solo Balapan – Gambir pp).

    “Penambahan ini berdasarkan evaluasi okupansi dan kebutuhan konektivitas antarkota,” jelas Anne.

    Untuk rute regional Jawa Timur, KAI menambah perjalanan KA Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng – Malang (pp) pada periode 9 hingga 13 Mei, guna melayani lonjakan penumpang di lintas pendek padat tersebut.

    KAI juga menghadirkan KA Sancaka Utara relasi Surabaya Pasarturi – Cilacap (pp) yang beroperasi sepanjang 1-31 Mei 2025. Kereta ini melalui sejumlah kota penting seperti Bojonegoro, Cepu, Solo, Yogyakarta, dan Kroya, serta menjadi penghubung strategis jalur utara ke selatan Jawa.

    KAI mengantisipasi lonjakan penumpang pada H-1 dan H+1 Hari Raya Waisak, sehingga rekayasa operasional dan pola distribusi perjalanan dilakukan secara dinamis. Tujuannya adalah menghindari kepadatan di satu waktu dan menjaga keteraturan arus penumpang.

    “Kami terus berkoordinasi lintas divisi untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi prima selama libur panjang. Pemeriksaan intensif juga dilakukan pada sarana, lintas rel, serta fasilitas pelayanan stasiun,” ungkapnya.

    Anne menambahkan, pelanggan dapat membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan mitra resmi lainnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal agar dapat memilih jadwal dan rute yang diinginkan.

    “KAI akan terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan. Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan, dan siap melayani perjalanan Anda dengan sepenuh hati,” tutup Anne.

    Lihat juga video “KAI Group Catat Rekor, 23 Juta Pemudik Gunakan Moda Kereta Api” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Ekonomi Loyo, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Ekonomi Loyo, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta –

    Pengusaha meminta Pemerintah segera mengambil langkah cepat memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Hal ini menindaklanjuti pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yang hanya 4,87%.

    “Jika dicermati, faktor konsumsi menjadi biang kerok capaian ini,” kata Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (8/5/2025)

    Komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah yang selama ini menjadi trigger utama pertumbuhan ekonomi, justru porak-poranda. Perbandingannya, pada kuartal I 2024 komponen ini dapat tumbuh 20,44%, namun kuartal I 2025 justru minus 1,38%.

    Akbar juga menyoroti pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Kuartal I 2025 LNPRT hanya tumbuh 3,07%. Padahal di periode yang sama tahun lalu, LNPRT tumbuh 24,14%.

    Begitu juga dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), turun menjadi 4,89% dari kuartal I 2024 yang mampu tumbuh 4,91%. Padahal, porsi PKRT dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I 2025 mencapai 54,53%.

    “Konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50% justru melambat. Sederhananya, komponen pengeluaran kita terseok-seok, sehingga membebani pertumbuhan ekonomi,” urai Akbar.

    Akbar juga mengkritisi jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran sejak Februari 2024 naik 82 ribu orang atau 1,11% menjadi 7,28 juta orang.

    Menurut Akbar, indikator pelemahan ekonomi sebenarnya sudah nampak saat Idul Fitri, kemarin. Mulai dari penurunan jumlah pemudik hingga 24%, dan asumsi perputaran uang yang turun hingga 12,28%.

    “Artinya, masyarakat memang tidak memegang uang. Kalaupun ada, ya sedikit. Sehingga mereka menahan untuk membelanjakannya. Tanpa momen Lebaran, sudah pasti ekonomi kuartal I 2025 tumbuh lebih lambat dari 4,87%,” beber Akbar.

    Dengan sengkarut persoalan ini, Akbar meminta Pemerintah segera memperbaiki iklim investasi secara tuntas. Termasuk melakukan deregulasi secara masif. Dengan begitu, investasi baru akan masuk, dan yang eksisting dapat tumbuh.

    “Saat ini, yang lebih diutamakan adalah realokasi sumber daya program berorientasi jangka pendek yang berdampak langsung bagi penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Percepatan belanja Pemerintah menjadi harga mati untuk menstimulus ekonomi,” tutupnya.

    Tonton juga “Mensesneg Ingin Buruh Bersatu Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia” di sini:

    (ily/hns)

  • Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi respons soal kabar hampir rampungnya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Agus mengatakan, revisi Permendag 8 diharapkan menjadi angin segar bagi sektor industri. Apalagi, kata dia, sektor manufaktur menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Ya kan mukanya senyum kan. Ya mudah-mudahan lah (jadi angin segar untuk sektor industri). Itu yang saya sampaikan bahwa sebetulnya, pemerintah lintas kementerian itu, saya kira bukan hanya kementerian, tapi perintah itu sadar dan paham bahwa manufaktur itu tulang punggung perekonomian,” ujarnya saat ditemui di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Oleh karena itu, Agus menyebut sektor manufaktur perlu dijaga dan dilindungi. Revisi peraturan juga diharapkan bisa memberi dampak positif bagi tenaga kerja.

    “Jadi manufaktur itu harus dijaga. Harus dijaga, harus dilindungi. Jadi ini bukan untuk proteksionisme, bukan. Ini melindungi tenaga kerja dari penurunan produktivitas. Ini saya kira kesadaran umum yang ada di pemerintah,” jelas Agus.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Permendag 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Ia memastikan revisi tersebut akan segera diteken pekan ini.

    “Jadi sekarang masih dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan selesai minggu ini ya, mudah-mudahan selesai,” kata Budi usai acara Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol) di Kemendag, Kamis (8/5/2025).

    (acd/acd)

  • Anak Usaha Indofarma Pailit, Begini Nasib Karyawannya

    Anak Usaha Indofarma Pailit, Begini Nasib Karyawannya

    Jakarta –

    Holding BUMN Farmasi, Bio Farma buka suara soal anak usaha Indofarma yakni Indofarma Global Medika (IGM) yang dinyatakan pailit. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya mengatakan kepailitan Indofarma tengah diproses oleh kurator.

    “Kondisi IGM saat ini proses kurator. Tentunya tadi ada beberapa masukan tahapan-tahapan untuk penyelesaian itu sepenuhnya dilakukan oleh kurator,” kata Shadiq saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Shadiq mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kurator. Beberapa hal akan diselesaikan mulai dari gaji karyawan, pembayaran pajak hingga pesangon.

    “Yang pertama kewajiban itu diselesaikan kepada karyawan hak-hak karyawan terutama untuk gaji yang tertunggak. Kedua adalah untuk pembayaran pajak yang ketiga adalah untuk pesangon baru yang lain-lain. Ini yang sudah kami koordinasikan terus dengan pihak kurator,” terang Shadiq.

    Sebelumnya, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani menerangkan, IGM telah berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2024.

    Pada 3 Februari 2025, telah dilakukan pemungutan suara atas rencana atau proposal perdamaian yang diajukan IGM per 31 Januari 2025 dan didapati hasil pemungutan yakni satu dari 13 kreditor separatis yang mewakili 32,18% suara dari jumlah kreditor separatis menyetujui proposal perdamaian. Sementara 12 kreditor separatis menolak.

    Sebanyak 29 dari 58 kreditor konkuren yang mewakili 77,89% suara dari jumlah tagihan kreditor konkuren menyetujui proposal perdamaian. Sementara, 12 kreditor menyatakan menolak, dan 17 kreditor tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam rapat kreditor.

    “Adalah benar sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan IGM berada dalam kepailitan,” kata Yeliandriani, dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (14/2) lalu.

    Tonton juga “BUMN Sebut Indofarma akan Jual Aset Demi Bayar Utang” di sini:

    (acd/acd)

  • Ada Kebijakan Tarif AS, RI Andalkan Pasar Dalam Negeri

    Ada Kebijakan Tarif AS, RI Andalkan Pasar Dalam Negeri

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan salah satu cara mengatasi dampak dari kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dengan mengandalkan pasar dalam negeri.

    Menurutnya, bukannya tidak tepat untuk diversifikasi pasar ke negara lain. Namun, pasar Indonesia dengan 270 juta penduduk sangat potensial untuk dimanfaatkan.

    “Kalau kita mau masuk ke diversifikasi pasar negara lain, itu butuh proses dan butuh waktu, kurang lebih satu tahun. Tapi kalau kita main dalam konteks diversifikasi pasar domestik dan kita jadikan ini sebagai first priority kita untuk mendorong produk-produk lokal. Kita dibeli oleh orang-orang Indonesia, itu menurut saya jauh lebih mudah,” kata dia dalam acara Cutting Edge For Local Sustainability di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Maman menyebut, negara besar seperti China saja sangat mengincar pasar Indonesia. Menurutnya Indonesia sudah seharunya dapat memanfaatkan pasar dalam negeri untuk mengatasi kebijakan tarif dari AS.

    “Negara China itu berebut market Indonesia. Kenapa kita tidak menetapkan juga dan menempatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pasar utama kita selain pasar luar negeri,” tuturnya.

    Untuk itulah pemerintah memiliki regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui regulasi itu diharapkan produk UMKM dalam negeri dapat masuk dalam belanja pemerintah pusat dan daerah.

    “Di mana di dalam PP ini, 40% belanja barang dan jasa pusat, provinsi, kabupaten, dan kota wajib menggunakan produk UMKM. Katanya wajib. Kalau dalam Islam itu wajib, kalau tidak dilakukan berdosa,” pungkasnya.

    Tonton juga “Trump Ancam Patok Tarif 100% untuk Film yang Dibuat di Luar AS” di sini:

    (ada/rrd)

  • Penghapusan Kredit Macet 1 Juta UMKM Dilakukan dalam Waktu Dekat

    Penghapusan Kredit Macet 1 Juta UMKM Dilakukan dalam Waktu Dekat

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap progres dari penghapusan kredit macet 1 juta UMKM. Ia menargetkan proses program itu dapat terlaksana dalam waktu dekat.

    “Kalau ditanya realistisnya, ya secepatnya. Karena kan ini kurang lebih 1 juta juga berharap untuk mendapatkan kesempatan kembali untuk berusaha. Karena dengan dia masuk dalam kategori kredit bermasalah dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan aktivitas usaha, makanya kita lakukan usaha secepat mungkin,” kata dia dalam acara Cutting Edge For Local Sustainability di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Maman mengakui, dalam prosesnya memang banyak tantangan, mulai dari regulasi, anggaran hingga eksekusinya nanti. Ia memastikan dalam hal regulasi dan anggaran telah diselesaikan.

    “Alhamdulillah Bank Himbara kita sudah melakukan Rapat Umum Memegang Saham untuk mengalokasikan terkait anggaran untuk kebutuhan penghapus kredit UMKM yang kurang lebih kalau untuk target 1 jutaan itu kurang lebih sekitar Rp15 triliun Itu sudah dianggarkan, artinya satu isu sudah selesai,” terangnya.

    Tantangan berikutnya adalah solusi penghapusan utang atau kredit yang biasa dilakukan perusahaan harus rektrukturisasi. Namun, untuk UMKM tidak dapat dilakukan retrukturisasi karena biayanya yang sangat tinggi. Ia menyebut biayanya akan lebih besar dari utang yang ditunggak oleh UMKM itu sendiri.

    “Di dalam usaha mikro, pinjamannya kurang rata-rata ada yang Rp 10 juta, Rp 20 juta, Rp 30 juta. Kalau kita lakukan restrukturisasi, biaya untuk melakukan restrukturisasinya lebih besar dari pinjaman utangnya, artinya menjadi tidak worth it untuk dilakukan restrukturisasi,” terang dia.

    Untuk mengatasi hal tersebut, dalam Undang-undang BUMN yang baru, pemerintah telah memasukan dasar hukumnya agar UMKM tidak diperlukan restrukturisasi.

    “Cukup melalui Permen BUMN yang disetujui oleh Danantara kita. Ini yang lagi sedang kita temukan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Maman mengatakan penghapusan kredit macet 1 juta pelaku UMKM masih menunggu persetujuan dari jajaran direksi baru di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Untuk anggaran sudah bukan menjadi masalah. Sebab, hal tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank.

    “Alhamdulillah di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang total kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM dan di masing-masing itu khusus untuk Bank BRI estimasinya kurang lebih sekitar Rp 15,5 triliun itu sudah diketok di RUPS. Artinya dalam konteks isu anggaran untuk penghapusan piutang sudah no issue,” kata Maman dalam acara Konferensi Pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    (ada/rrd)

  • Kopdes Merah Putih Diluncurkan 28 Oktober, Ini Bocorannya

    Kopdes Merah Putih Diluncurkan 28 Oktober, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal dibentuk di seluruh desa. Rencananya, Kopdes Merah Putih yang akan diluncurkan pada 28 Oktober 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat ini sudah terbentuk 9.835 unit Kopdes Merah Putih. Targetnya adalah 80 ribu unit Kopdes Merah Putih.

    “Ditarget nanti 28 Oktober akan di-launching sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu,” ujar pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Zulhas menjelaskan ada beberapa hal yang bakal dijalankan di Kopdes Merah Putih. Pertama, koperasi akan menjadi opsi untuk memotong rantai pasok panjang untuk kebutuhan pokok masyarakat.

    Kedua, Kopdes Merah Putih akan menyalurkan sederet barang-barang yang disubsidi pemerintah. Misalnya saja pupuk atau tabung gas LPG. Dengan begitu, praktik tengkulak pun akan berkurang.

    “Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi nanti pasokan yang panjang dipotong. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk koperasi-koperasi langsung kepada rakyat sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” beber Zulhas.

    Ketiga, bantuan sosial juga bakal disalurkan lewat Koperasi Desa kepada masyarakat. Pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat.

    “Nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, dia akan kerja sama, sama PT Pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya,” papar Zulhas.

    Kopdes Merah Putih juga menjadi solusi inklusi keuangan di tengah masyarakat desa. Sebab, setiap Koperasi Merah Putih akan menjadi agen BRILink dan BNI46, layanan keuangan modular milik bank BUMN.

    Setiap koperasi juga akan memiliki layanan simpan pinjam, sehingga praktik rentenir atau lintah darat bisa berkurang pesat. Selain itu masyarakat juga bisa terhindar dari pinjaman online.

    “Bisa di situ ada simpan pinjam juga akan memotong selain rantai pasok Juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ,” pungkas Zulhas.

    (hal/hns)