Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Mau Rampung, Tol Sinaksak-Simpang Panei Bikin ke Danau Toba Makin Cepat

    Mau Rampung, Tol Sinaksak-Simpang Panei Bikin ke Danau Toba Makin Cepat

    Jakarta –

    PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) saat ini tengah melanjutkan konstruksi Ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) Seksi 4 Sinaksak-Simpang Panei. Saat ini progres pembangunan ruas tol tersebut telah mencapai 95%.

    Direktur Teknik Hamawas Jimmy Leonard mengatakan ruas Tol Seksi 4 ini ditargetkan selesai konstruksi pada bulan September 2025 mendatang. Dengan begitu, diharapkan dapat digunakan masyarakat ketika momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Jalan tol ini akan dilengkapi dengan 2 (dua) gerbang tol yang masing-masing terletak di Sinaksak dan Simpang Panei. Gerbang tol Simpang Panei dirancang untuk mempermudah akses ke Ibu Kota Kabupaten Simalungun serta memperpendek jarak menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba,” ujar Jimmy dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).

    Dia menerangkan tol Seksi 4 ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Medan menuju Raya. Biasanya, Medan menuju Raya memakan waktu 3 jam, kini dapat ditempuh menjadi 1 jam 30 menit saja.

    Jimmy menyampaikan pada pelaksanaan konstruksi, pihaknya menghadapi sejumlah tantangan seperti kondisi tanah pasir di lapangan. Atas kondisi itu, pihaknya telah melakukan penanganan tanah dengan metode soil replacement dengan menggunakan material tanah pengganti yang telah lolos uji laboratorium agar tercapainya kepadatan dan daya dukung tanah yang disyaratkan.

    Adapun tantangan lainnya, yakni keberadaan tanah batu keras di beberapa titik sehingga memerlukan penggunaan alat berat, seperti breaker untuk mendapatkan elevasi yang diinginkan.

    Selain dua gerbang tol, jalan tol ini juga dilengkapi dengan dua simpang susun, empat jembatan dan tujuh overpass, serta memiliki lebar jalur sebesar 3,6 m dengan jumlah lajur 2×2 yang akan menambah kenyamanan pengguna jalan tol. Gerbang Tol Simpang Panei juga mengadopsi kearifan lokal dengan menampilkan Pinar Uluni Horbou yang merupakan patung kepala kerbau menjadi ikon dan simbol serta budaya dari masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun.

    “Dalam pembangunan Seksi 4 ini, Hamawas berkomitmen memberikan hasil terbaik sehingga kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar pembangunan Ruas Tol Sinaksak – Simpang Panei ini dapat segera rampung agar memberikan manfaat dan konektivitas yang cepat kepada masyarakat,” terang Jimmy.

    Kehadiran Tol Sinaksak-Simpang Panei tidak hanya mempercepat akses menuju destinasi unggulan Danau Toba. Namun, juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja sehingga memberikan kesempatan kepada ratusan tenaga kerja baik dari lokal maupun wilayah sekitar dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur strategis nasional.

    Tonton juga Video: Kepadatan Tol Jagorawi dari Puncak Menuju Jakarta

    (acd/acd)

  • Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Jakarta –

    Grab Indonesia membantah adanya isu yang beredar berkaitan merger dengan salah satu pelaku industri yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Grab menegaskan isu tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi.

    Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusam mengatakan, fokus Grab Indonesia saat ini ialah untuk memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan.

    “Grab memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri. Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Bersamaan dengan isu merger ini, Grab juga membantah isu terkait dominasi asing dalam struktur dan operasional perusahaannya. Grab menegaskan bahwa meskipun secara hukum beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), sebanyak 99% dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Dan hanya 1 orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA), sisanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

    “Meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal,” katanya.

    “Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.

    Tirza menyampaikan, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya yakni adanya kontribusi terhadap PDB Nasional. Ia menjelaskan industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023), di mana Grab berkontribusi setengah dari PDB industri (Oxford Economics, 2024).

    Kemudian, Grab mengklaim telah menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 50% mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur.

    “Kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan,” katanya.

    Lalu, Grab juga telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru.

    Selanjutnya, Grab dan OVO telah menyalurkan Rp 1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000 UMKM dan Grab mengoperasikan lebih 11.000 kendaraan listrik sejak 2019, di mana telah mengurangi 26.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM.

    (kil/kil)

  • Bukan Hapus Outsourcing, Pengusaha Sarankan Pemerintah Lakukan Ini

    Bukan Hapus Outsourcing, Pengusaha Sarankan Pemerintah Lakukan Ini

    Jakarta –

    Sejumlah pengusaha Indonesia menilai rencana penghapusan sistem tenaga kerja outsourcing atau alih daya bukanlah solusi untuk memperbaiki masalah perlindungan ketenagakerjaan dalam negeri. Alih-alih menghapus sistem tersebut, pengusaha menyarankan pemerintah untuk perketat dan memperbaiki kebijakan yang sudah ada.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengatakan sistem outsourcing tak melulu harus dipandang negatif. Sebab skema ini bisa menjadi salah satu instrumen perlindungan ketenagakerjaan dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja formal.

    Bob mencontohkan negara-negara seperti India dan Filipina yang terbukti berhasil memanfaatkan sistem outsourcing untuk memperkuat sektor ekonomi mereka. Untuk itu alih-alih menghapus sistem outsourcing, ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan sistem perlindungan, peningkatan keterampilan, dan pemberian upah layak bagi pekerja alih daya tersebut.

    “Penghapusan outsourcing tanpa perbaikan menyeluruh malah berisiko mendorong pekerja formal berpindah ke sektor informal yang kurang terlindungi,” kata Bob dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).

    Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Yoris Rusamsi juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai inti dari reformasi ketenagakerjaan. Bukan penghapusan sistem outsourcing seperti yang tengah dicanangkan.

    Sebab menurutnya di Indonesia, praktik outsourcing kerap menjadi perdebatan karena dalam pelaksanaannya tidak selalu dibarengi dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai. Karena itulah regulasi yang kuat dan implementasi yang adil bagi semua pihak menjadi sangat penting.

    Yoris mengatakan urgensi pembenahan tersebut bahkan sudah diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, di mana MK mendorong ditetapkannya kriteria alih daya secara lebih terstruktur serta harmonisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Sehingga langkah ini dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk menyusun regulasi teknis, seperti Peraturan Menteri, yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak.

    “Sudah saatnya regulasi diarahkan pada pengawasan agar implementasi outsourcing lebih baik. Hukum alih daya di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, jadi mari kita patuhi amanah dari MK dan fokus pada pengawasan yang lebih baik agar implementasi outsourcing dapat terawasi dan berjalan lebih efektif,” terang Yoris.

    Menurutnya pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa praktik outsourcing dapat tetap relevan dan bermanfaat selama dijalankan dengan prinsip kepatuhan dan tanggung jawab. Sebab ketika dilakukan dengan benar, alih daya tidak hanya mampu menjawab kebutuhan efisiensi industri tapi juga menciptakan ruang perlindungan yang adil bagi tenaga kerja.

    “Isu alih daya semestinya tidak hanya dilihat dalam kacamata legal formal, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Indonesia berada pada momentum penting untuk menata ulang sistem outsourcing agar mampu menjawab tuntutan globalisasi tanpa kehilangan pijakan pada keadilan sosial dan perlindungan pekerja,” jelasnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Produksi Beras Berlimpah, RI Berencana Ekspor ke Malaysia

    Produksi Beras Berlimpah, RI Berencana Ekspor ke Malaysia

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) meyakini produksi beras akan melampaui 34 juta ton tahun ini. Dengan begitu, Indonesia dapat melakukan ekspor ke negara lain.

    Berdasarkan ramalan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture), produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton. Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengatakan, angka itu lebih dari kebutuhan dalam negeri 31 juta ton/tahun.

    “Kalau kita lihat ramalan atau perhitungan dari teman-teman dari USDA itu bahwa Indonesia tahun 2025 ini akan memproduksi sekitar 34,6 juta ton beras. Artinya sudah lebih dari kebutuhan nasional kita yang hanya 31 juta ton. Nah kemarin (tahun lalu) pas-pasan, enggak ada untuk stok. Tapi kami berkeyakinan ini lebih dari yang ini (jumlah produksi beras),” kata dia dalam acara Cutting Edge For Local Sustainability di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Sam mengatakan ramalan yang dirilis oleh USDA berpatokan dengan kondisi pertanian Indonesia tahun lalu. Sementara saat ini berbagai upaya menggenjot produksi terus dilakukan pemerintah.

    “Sekarang kita sudah ada irigasi yang bersatu dengan PU dan seterusnya, meningkatkan pompanisasi. Jadi harusnya bisa lebih dari ini. Kami optimis ya. Gudang Bulog pun cukup penuh,” lanjutnya.

    Ia menyebut, saat ini stok cadangan beras Indonesia telah mencapai 3,5 juta ton. Seiring dengan kenaikan produksi, stok cadangan beras dalam dua minggu ke depan akan mencapai 4 juta ton.

    “Kemarin sudah ada pengumuman 3,5 juta ton (stok cadangan beras). Dalam dua minggu ke depan stok di Bulog, beras di Bulog akan mencapai 4 juta ton Pak. Ini tertinggi selama Indonesia berdiri,” ungkapnya.

    RI Mau Ekspor Beras ke Malaysia

    Dengan stok yang melimpah, Indonesia diprediksi dapat melakukan ekspor. Salah satu negara yang telah meminta beras dari Indonesia adalah Malaysia.

    “Malaysia sekarang sudah datang Menterinya ke kami untuk minta impor beras dari kita. Tetapi waktu itu Pak Menteri (Mentan Andi Amran Sulaiman) menyampaikan bahwa pada saat ini kami masih memiliki kebutuhan dalam negeri, stok kami cukup, nanti pada akhir tahun kemungkinan akan bisa kirim. Kalau kita sudah aman semuanya,” kata Sam.

    Sam mengatakan saat ini lahan sawah yang akan menjadi stok ekspor ke Malaysia, di Kalimantan Barat. Luasan lahannya mencapai ribuan hektare.

    “Karena kita akan kerja sama di Kalimantan Barat. Ada kerjasama di Kalimantan Barat (dengan) Malaysia. Jadi khusus untuk ngirim ke Malaysia, jumlahnya belum, masih kita bicarakan.Tapi luasnya ratusan ribu hektare kita siapkan,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • GOTO Akhirnya Buka Suara soal Kabar Mau Dicaplok Grab

    GOTO Akhirnya Buka Suara soal Kabar Mau Dicaplok Grab

    Jakarta –

    Grab dikabarkan mengakuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam waktu dekat. Aksi korporasi itu disebut bakal selesai pada kuartal II-2025.

    Merespons kabar ini, Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, RA Koesoemohadiani menyebut pihaknya memang menerima berbagai penawaran dari sejumlah pihak. Meskipun dia tak menjelaskan pihak mana yang dimaksud.

    “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak. Adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (8/5/2025).

    Koesoemohadiani mengatakan, pihaknya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci. Ia juga menegaskan belum ada keputusan apa pun yang diambil oleh GOTO.

    “Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh Perseroan,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan Reuters, Grab sedang berupaya mengakuisisi GOTO sebagai perusahaan pesaingnya. Sumber yang mengetahui kabar itu menyebut proses transaksi akan rampung pada kuartal II-2025.

    Grab yang berkantor pusat di Singapura telah menyewa penasehat untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Grab dikabarkan akan membeli bisnis GOTO senilai US$ 7 miliar atau setara Rp 114,8 triliun (kurs Rp 16.400).

    (ily/acd)

  • Standar Gaji Sopir Masuk Fokus Pemerintah Tangani Truk Obesitas

    Standar Gaji Sopir Masuk Fokus Pemerintah Tangani Truk Obesitas

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah serius menangani masalah truk obesitas atau Over Dimension Over Load (ODOL). Apalagi truk obesitas kerap menjadi pemicu kecelakaan karena kelebihan muatan.

    Penanganan truk obesitas mulai dari penegakan hukum yang menyasar pengemudi dan pengusaha, serta pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang tetap memaksakan mengangkut muatan yang berlebihan.

    “Kita enggak bisa lagi bahwa yang berkaitan dengan angka atau inflasi, namun ada kualitasnya yang harus kita jaga yakni nyawa manusia. Itu harus menjadi hal yang penting,” ujar Dudy dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Selain itu, penanganan masalah truk obesitas juga melalui perbaikan standar gaji dan profesionalisme sopir truk. Pembahasan soal gaji pengemudi truk sempat menjadi pembahasan dalam rapat antar-Kementerian.

    “Lalu berkaitan dengan standar gaji supir truk. Standar gaji itu tentu bukan ada di kami. Tapi kemarin itu dalam rapat Kemenko Infrastruktur, Kementerian Ketenagakerjaan juga diundang terkait dengan profesionalisme dan gaji para pengemudi. Ini yang akan kami dorong kembali. Karena memang banyak sebagian besar pengemudi standar gajinya tidak cukup memadai. Itu kami sadari,” terang Dudy.

    Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan juga akan mengintensifkan pelatihan melalui balai pendidikan yang akan diberikan kepada para trainer (pelatih).

    Nantinya para pelatih tersebut akan mengajarkan cara mengemudi yang baik kepada sopir truk di perusahaan-perusahaan logistik.

    “Nah saya minta kepada teman-teman di Kementerian Perhubungan supaya kita membuka pelatihan kepada trainer. Nah trainer inilah yang nantinya akan melatih pengemudi di masing-masing perusahaannya. Ini supaya mereka mengerti tentang cara mengemudikan kendaraan kendaraan besar,” terang Dudy.

    Pilot Project Penanganan Truk Obesitas

    Kementerian Perhubungan juga akan melakukan proyek percontohan penanganan truk obesitas di Riau dan Jawa Barat pada Juni 2025.

    Menurutnya, penanganan ini penting untuk segera di lakukan guna menghindari resiko kecelakaan yang menyebabkan adanya korban jiwa dan kerusakan jalan.

    “Ya harapan saya kalau memang Pemerintah Daerah sudah menyiapkan tempat-tempatnya, kita juga akan mengusulkan di wilayah mana saja. Misalnya di Jawa Barat, di kawasan tertentu, di wilayah ini. Kita harapkan Juni sudah mulai di Jawa Barat dan Riau,” katanya.

    Menhub menambahkan, penanganan yang dimulai dari hulu ini dilakukan untuk mencegah agar pelaku usaha tidak sampai melanggar aturan atau membawa truk yang kelebihan muatan di jalan.

    “Kalau Juni itu kita mulai berlakukan, bahwa kita memperkenalkan, mengintrodus kepada pelaku usaha, ‘kalian nggak bisa pakai lagi kendaraanya yang kelebihan muatan’. Jadi, makanya kita ada di titik tertentu, hulu, bukan hilir. Kalau udah hilir, mereka udah jauh ke jalan. Kita mencegah mereka supaya mereka tidak sampai masuk ke jalan umum. Jadi udah nggak bisa, balik lagi turunin barangnya,” jelas Dudy

    (hns/hns)

  • Genjot Industri Hijau Bisa Jadi Jurus RI Jaring Banyak Investor

    Genjot Industri Hijau Bisa Jadi Jurus RI Jaring Banyak Investor

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penting bagi Indonesia memperkuat ekosistem industri ramah lingkungan alias industri hijau. Terutama jika industri dalam negeri ingin mengekspor produk-produknya ke luar negeri.

    Sebab menurutnya sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, hingga Uni Eropa (UE) menerapkan kebijakan impor yang cukup ketat untuk memastikan produk yang mereka terima ramah lingkungan. Baik dari proses produksi hingga produk itu sendiri.

    Misalkan saja di AS menerapkan kebijakan aturan import bebas polusi atau polluter import fee, Inggris dengan kebijakan anti-deforestasi untuk sejumlah komoditas tertentu, dan Uni Eropa yang menerapkan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), di mana seluruhnya akan menyulitkan masuknya produk-produk yang tidak ramah lingkungan.

    “Jadi award atau sertifikat industri hijau itu jangan dianggap tidak penting, karena itu bisa menjadi pegangan mereka ketika mereka mau ekspor barang-barangnya ke negara-negara seperti UE, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya,” kata Agus saat ditemui wartawan di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Selain itu, banyak juga investor atau lembaga pembiayaan dari negara-negara tersebut yang lebih berminat menanamkan modalnya di perusahaan atau industri yang ramah lingkungan. Sehingga pengembangan ekosistem industri hijau ini juga dapat membantu masuknya investasi ke Indonesia.

    “Ini ketertarikan dari para pendana, dari financial institution untuk mengeluarkan dananya untuk transformasi industri itu cukup-cukup besar dan kami sangat optimis,” jelasnya.

    Untuk itu, Agus menyebutkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan mengenai pembiayaan bagi perusahaan yang berkomitmen bertransformasi ke industri hijau.

    Dalam hal ini, ia mengaku saat ini sedang menyiapkan kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin). Nantinya dalam aturan itu akan ada pembentukan badan Green Industry Service Company atau GISCO.

    “Kami sekarang sudah dalam proses persiapan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian tentang fasilitasi pembiayaan industri hijau. Nanti akan diatur keberadaan atau pendirian Green Industry Service Company atau GISCO. Kami fasilitatornya,” ucapnya.

    “Nanti akan ada di dalam GISCO itu baik para investor, baik itu yang berasal dari financial institution, itu untuk kemudian mereka yang akan mendanai program-program transformasi dari industri yang ada di Indonesia menuju industri hijau,” terang Agus lagi.

    (igo/hns)

  • Pemerintah Belum Kepikiran Kasih Insentif Mobil Hidrogen

    Pemerintah Belum Kepikiran Kasih Insentif Mobil Hidrogen

    Jakarta –

    Pemerintah belum berencana memberikan insentif untuk mobil bertenaga hidrogen. Alasannya, mobil ramah lingkungan ini belum banyak digunakan di Indonesia.

    “Oh belum ada. Insentif mobil hidrogen belum ada. Teknologinya saja kan masih belum,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai acara Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Namun Agus menilai pengembangan mobil hidrogen bisa menjadi salah satu alternatif kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Karena itu bisa saja ke depan pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil hidrogen ini jika memang diperlukan.

    “Sejak enam tahun yang lalu saya ditunjuk sebagai Menperin, bagi kami semua teknologi otomotif itu kami persilakan untuk berkembang di Indonesia dengan catatan dia bisa menunjukkan semakin lama semakin ramah lingkungan,” terang Agus.

    Menurut Agus masing-masing teknologi bahan bakar kendaraan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh Agus mengatakan mobil dengan teknologi Internal Combustion Engine (ICE) alias berbahan bakar minyak (BBM) bisa lebih ramah lingkungan dari yang ada sebelumnya.

    Kemudian dibanding kendaraan hidrogen, mobil hybrid yang ramah lingkungan sudah lebih dulu berkembang di Indonesia, bahkan penjualannya mencapai ribuan unit per bulan.

    “Jadi intinya semua teknologi otomotif di mata Kemenperin itu terbuka selama dia menunjukkan progres menuju ramah lingkungan,” ucap Agus.

    Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan insentif untuk kendaraan hidrogen diberikan jika sudah ada investor yang masuk. Saat ini, hidrogen sebagai pengganti bensin sedang dikembangkan.

    “Kita lagi tanya siapa yang masuk, siapa yang melakukan investasi. Kita minta proposal mereka. Kalau itu oke, kita akan jalankan,” kata Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 Summit & Exhibition yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Centers (JCC), Selasa (15/4/2025).

    Menurut Bahlil pemberian insentif nanti akan seperti investor untuk kendaraan listrik. Contohnya ketika Hyundai membangun pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat.

    “Sama dengan dulu ketika Hyundai ingin membangun pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. Itu pertama kali. Waktu itu saya masih Menteri Investasi dan saya pikir modusnya akan seperti juga dengan mobil hidrogen. Tinggal kita lihat, variabel mana yang pemerintah hadir untuk memberikan insentif agar visibel ketika dia melakukan investasi,” kata Bahlil.

    Tonton juga “Pemerintah Beri Rp 265,6 T untuk Insentif PPN Bahan Pokok-Pendidikan” di sini:

    (igo/hns)

  • Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Jakarta –

    Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib berangkat kerja menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono juga memastikan ada sanksi bagi ASN yang tidak patuh aturan tersebut.

    “Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran ini selama era kepemimpinan saya minimal 5 tahun ke depan, jangan berharap naik jabatan. Jangan berharap naik jabatan,” ujarnya dalam Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Pramono menegaskan telah memerintahkan petugas keamanan menegur ASN Pemprov DKI Jakarta yang tetap membawa kendaraan pribadi ke tempat kerja. Ia juga memerintahkan security untuk mengusir ASN yang membandel.

    “Bahkan semua yang masih melanggar, ada di beberapa tempat bawa mobilnya, langsung ditegur oleh satpamnya. Dulunya mereka gak berani, sekarang mereka berani karena apa? Saya perintahkan kepada semua wali kota, bilangin sekuritinya, mengusirnya atas nama gubernur DKI Jakarta,” jelas Pramono.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga memberi pengecualian untuk beberapa kondisi, misalnya ASN perempuan yang sedang hamil. Ia menyebut kebijakan itu lahir demi memberi perubahan di Jakarta dari hal yang sifatnya mendasar.

    Pada minggu pertama penerapan ASN wajib naik transportasi umum, tingkat kepatuhannya mencapai 96%. Adapun aturannya ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    Tonton juga “Ragam Pendapat ASN soal Kebijakan Naik Transum Tiap Rabu” di sini:

    Saksikan Live DetikPagi :

    (ily/hns)

  • Pramono Bukan-bukaan Masalah Utama Jakarta, Singgung Kaya & Miskin

    Pramono Bukan-bukaan Masalah Utama Jakarta, Singgung Kaya & Miskin

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbicara ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Jakarta. Menurut Pramono kondisi itu menjadi salah satu persoalan utama Jakarta.

    Populasi Jakarta saat ini tercatat sebesar 10,8 juta jiwa. Namun jumlahnya bertambah menjadi 14 juta jiwa di pagi dan siang hari karena ada tambahan warga luar kota yang bekerja ke Jakarta.

    “Karena persoalan di Jakarta paling utama Persoalan utama di Jakarta adalah yang merah, gini ratio. Karena apa? Perbedaan kaya dan miskin di Jakarta adalah yang nomor satu. Sehingga dengan demikian populasi Jakarta kalau malam hari begini, yang menjadi penduduk Jakarta itu kurang lebih 10,8 juta. Pagi hari, siang hari tambah 3,5 juta. Jadi kurang lebih hampir 14 juta,” ujar Pramono dalam Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Untuk mengatasi persoalan itu, Pramono menjalankan beberapa program prioritas. Salah satunya memberi bantuan di sektor pendidikan, khususnya untuk masyarakat kategori tidak mampu.

    Saat ini 707.622 siswa sudah menerima Kartu Jakarta Pintar dan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan. Ada juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk 15 mahasiswa untuk jenjang S1 sampai S3.

    “Maka inilah yang menjadi program saya yang utama dan terutama di awal-awal pemerintahan saya. Sehingga dengan demikian secara sungguh-sungguh saya sekarang mencoba untuk menekan gini ratio,” jelas Pramono.

    Lalu sekitar 6.600 ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah kini berhasil diputihkan. Dengan begitu siswa pemilik ijazah tersebut bisa mendapatkan kembali haknya.

    Meski ada kekurangan, kata dia, untuk aspek-aspek lainnya Jakarta masih unggul atas wilayah lain. Apalagi APBD untuk tahun ini menyentuh Rp 91 triliun sehingga kemampuan Pemda untuk membangun masih cukup kuat.

    “Tetapi dibandingkan dengan daerah lain, yang lainnya hampir semuanya Jakarta itu nomor satu. APBD di Jakarta sekarang ini di tahun 2025 adalah Rp 91 triliun. Sehingga dengan demikian kemampuan Jakarta untuk membangun itu masih cukup kuat,” tutur Pramono.

    (ily/hns)