Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Dorong Kesejahteraan, GoTo Luncurkan Bursa Kerja Khusus Ojol dan Keluarga

    Dorong Kesejahteraan, GoTo Luncurkan Bursa Kerja Khusus Ojol dan Keluarga

    Jakarta –

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) meluncurkan platform Bursa Kerja Mitra Gojek untuk membantu mitra pengemudi ojek online (ojol) dan anggota keluarganya mengakses peluang karier profesional. Platform ini menjadi bagian dari komitmen GoTo dalam meningkatkan kesejahteraan mitra secara berkelanjutan.

    GoTo menjelaskan Bursa Kerja Mitra Gojek dapat diakses pengemudi ojol dan keluarganya lulusan Diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1), sebagai bagian komitmen kesejahteraan setelah peluncuran bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

    Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo menegaskan peluncuran Bursa Kerja Mitra Gojek sebagai wujud komitmen berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan mitra dan keluarga.

    “Kami percaya bahwa mitra maupun anggota keluarga mereka memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan taraf hidup mereka,” tambahnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Catherine menjelaskan Bursa Kerja Mitra Gojek dirancang sesuai kebutuhan pengemudi ojol, dengan harapan mendukung mitra yang tengah menamatkan studi atau menyekolahkan anak hingga jenjang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup.

    “Kami ingin terus menjadi bagian dari perjalanan hidup mitra-mitra kami. Harapannya, kami mampu menjembatani para mitra ataupun anggota keluarga akses awal yang lebih kuat ke pasar kerja formal,” ungkap Catherine.

    Inisiatif ini menggandeng Jobseeker Company sebagai mitra rekrutmen dan pengembangan SDM. Melalui Bursa Kerja Mitra Gojek, GoTo akan menghubungkan pengemudi ojol dan keluarganya dengan berbagai lowongan di perusahaan rekanan maupun afiliasi. Peserta yang mendaftar nantinya tercatat dalam bank data kandidat khusus mitra Gojek.

    Program Bursa Kerja Mitra Gojek terbuka bagi seluruh mitra roda dua maupun roda empat. Pendaftaran bagi mitra ojol dan anggota keluarga akan dibuka pada Januari 2026.

    Selain menyediakan akses ke peluang pengembangan karir, GoTo juga memberikan pendampingan, bantuan pembuatan CV, serta berbagai program pengembangan lain untuk mendukung peningkatan kapasitas mitra dan keluarganya.

    Tonton juga video “Ojol Medan Apresiasi Kakorlantas soal Fasilitas Warbeng Ojek Online”

    (akd/ega)

  • Bos Otorita Sindir PNS Ogah Pindah ke IKN

    Bos Otorita Sindir PNS Ogah Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyindir para calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai Kementerian/Lembaga lainnya yang menolak pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebab menurutnya kawasan ibu kota itu secara khusus dibangun untuk generasi mendatang.

    “Karena IKN adalah kota bagi mereka, bukan buat saya, generasi saya, bukan buat generasi Menteri Bappenas, itu buat generasi muda ke depan. Itulah IKN,” ujar Basuki dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 di kantor BPS, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Sebagai contoh, ia mengatakan setiap PNS yang pindah ke IKN akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang menurutnya sudah sangat lengkap.

    Semisal area tempat tinggal yang diberikan memiliki luas 98 m2 dengan tiga kamar tidur, dua kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur.

    “Namanya rusun karena saya khawatir kalau kita bilang apartemen, dikira ASN itu sombong tapi jelas itu kayak apartemen, airnya tap water langsung diminum, hot and cold,” terang Basuki.

    “Jauh lebih baik daripada CPNS yang di sini kos-kosannya di Tambun, atau Pamulang,” sindirnya.

    Dalam kesempatan itu, Basuki turut memastikan tinggal di IKN sangatlah nyaman. Sebab ia sendiri bersama jajaran OIKN sudah membuktikan.

    “Jangan khawatir, kami semua sekarang sudah di IKN. Saya sendiri bersama seluruh 1.100 aparat optorita berada di IKN,” tegas Basuki.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (igo/hns)

  • Gelar RUPSLB, BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026

    Gelar RUPSLB, BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB kali ini diselenggarakan di Kantor Pusat BRI Jakarta dan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan kinerja Perseroan menunjukkan tren yang konsisten menuju capaian akhir tahun yang solid. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diupayakan dapat berada di kisaran guidance tahun 2025 Perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi makroekonomi global dan domestik. Sementara kualitas aset diperkirakan tetap berada pada level yang terkendali.

    Adapun, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang terjaga hingga Triwulan III Tahun 2025, ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta pengelolaan risiko yang pruden. Secara konsolidasian, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp2.123 triliun, didorong oleh pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 6,26% secara tahunan (year on year/yoy).

    Dari sisi pendanaan, Perseroan mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.475 triliun, tumbuh 8,25% yoy yang sebagian besar terbentuk dari dana murah (giro dan tabungan) dengan komposisi 67,7%, sehingga mendukung efisiensi biaya dana Perseroan. Kualitas aset Perseroan tetap terjaga, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang berada pada level 3,1%, dengan NPL Coverage mencapai 183,1%. Hal ini mencerminkan kehati-hatian Perseroan dalam mengelola risiko kredit di tengah dinamika perekonomian.

    Dari sisi funding, struktur DPK diproyeksikan masih ditopang oleh dana murah dengan rasio Current Account & Saving Account (CASA) yang mendukung efisiensi biaya dana secara berkelanjutan. Adapun profitabilitas diperkirakan tetap terjaga sejalan dengan kinerja asset.

    “Dari sisi profitabilitas, laba bersih konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp 41,23 triliun, didukung oleh capaian Return on Asset (ROA) sebesar 2,7% dan Return on Equity (ROE) sebesar 17,0%. Sementara itu, tingkat permodalan Perseroan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) konsolidasi dan bank only masing-masing sebesar 25,4% dan 23,0%, yang memberikan ruang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang,” ungkapHery, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Adapun RUPSLB menyetujui tiga mata acara rapat, yakni Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

    Dalam agenda pertama, RUPSLB menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Perubahan tersebut antara lain mencakup penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, termasuk pengaturan mengenai hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.

    Selain itu, perubahan Anggaran Dasar juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

    Agenda kedua RUPSLB menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026, termasuk perubahannya.

    Pada agenda ketiga, RUPSLB menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana telah ditetapkan, sehingga susunan Direksi dan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama

    Kartika WirjoatmodjoWakil Komisaris Utama / Komisaris IndependenParman NataatmadjaKomisarisHelvi Yuni MorazaKomisarisAwan Nurmawan NuhKomisaris IndependenLukmanul KhakimKomisaris IndependenEdi Susianto

    *Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Direksi

    Direktur Utama Hery GunardiWakil Direktur UtamaViviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*Direktur MicroAkhmad PurwakajayaDirektur Commercial Banking Alexander Dippo Paris Y.SDirektur Treasury and International BankingFarida ThamrinDirektur Corporate BankingRiko TasmayaDirektur Network and Retail Funding Aquarius RudiantoDirektur Information Technology Saladin Dharma Nugraha EffendiDirektur Operations Hakim PutratamaDirektur Legal and ComplianceMahdi Yusuf*Direktur Manajemen RisikoEty Yuniarti*Direktur Finance and StrategyAchmad Royadi*Direktur Consumer Banking Aris Hartanto*

    *Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    (akn/ega)

  • Purbaya Mau Alihkan Rp 60 T Hasil Efisiensi buat Aceh, Sumut & Sumbar

    Purbaya Mau Alihkan Rp 60 T Hasil Efisiensi buat Aceh, Sumut & Sumbar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap membiayai pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Purbaya mengatakan ada sekitar Rp 60 triliun dalam APBN 2026 yang bisa digunakan untuk pemulihan bencana. Anggaran itu merupakan hasil dari efisiensi dan penghematan.

    “Kami siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Aceh-Sumatera,” tulis unggahan di Instagram resmi @menkeuri, Rabu (17/12/2025).

    “Uangnya tersedia, jadi begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” tambahnya.

    Usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12), Purbaya menyebut BNPB sudah meminta tambahan Rp 1,6 triliun tahun ini untuk penanggulangan bencana. Masih ada sisa Rp 1,3 triliun dana siap pakai dan bisa diminta BNPB.

    “Kalau yang tahun ini kan ada BNPB kan sudah ngajuin Rp 1,6 triliun. Kita masih ada Rp 1,3 triliun, nggak tahu dia mau ngajuin lagi (atau enggak). Mereka juga sebelumnya punya berapa ratus miliar, jadi masih cukup,” ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga akan banyak melakukan relaksasi dana transfer ke daerah (TKD) bagi pemerintah daerah yang terdampak bencana.

    “Tahun 2026 untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi. Yang dananya ke daerah yang kita potong itu, kita longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” imbuh Purbaya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat setidaknya butuh Rp 51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Anggaran itu untuk perbaikan lebih dari seribu titik kerusakan infrastruktur jalan hingga jembatan di ketiga provinsi tersebut.

    (aid/fdl)

  • Perbaikan Jalan & Jembatan di Aceh Dikebut, Begini Kondisinya

    Perbaikan Jalan & Jembatan di Aceh Dikebut, Begini Kondisinya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mempercepat pemulihan konektivitas pascabencana di Provinsi Aceh. Saat ini, ruas Jalan Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan akses dari sisi Nagan Raya masih dalam tahap perbaikan, khususnya pada jalan penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong.

    “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Selain ruas tersebut, pemulihan jalan dan jembatan pascabencana di Aceh juga menunjukkan perkembangan positif. Ruas Jalan Kota Banda Aceh-Meureudu kini telah kembali terhubung sebagai akses utama dari wilayah barat menuju pesisir utara Aceh.

    Ruas Jalan Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen juga telah berfungsi kembali setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun. Jembatan tersebut dinyatakan fungsional sejak 12 Desember 2025.

    Di wilayah timur Aceh, ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe/Batas Aceh Utara-Kota Langsa juga sudah dapat dilalui usai pembersihan sedimen yang rampung pada 10 Desember 2025. Proses penanganan juga masih berlangsung pada ruas Jalan Kota Langsa-Kota Kuala Simpang, dengan target penyelesaian 19 Desember 2025.

    Ruas Jalan Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah fungsional dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. Namun beberapa titik akses sinyal masih terbatas dan pembersihan material lumpur serta kayu terus dilakukan.

    Selanjutnya, ada ruas Jalan Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara yang juga telah kembali dapat dilalui. Pengoperasian ruas ini membuka akses penting menuju wilayah selatan Aceh.

    Di samping iyu, Kementerian PU juga terus mempercepat pekerjaan on going pada sejumlah ruas jalan yang terdampak berat dan masih terputus akibat banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satunya ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara yang terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang.

    Akses sementara saat ini dilayani melalui jalur alternatif dengan jembatan bailey di Awe Geutah, dengan target open traffic pada 17 Desember 2025. Sementara pemasangan jembatan bailey pada jembatan eksisting ditargetkan selesai 20 Desember 2025.

    Kemudian ada ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Bener Meriah, tepatnya di Jembatan Teupin Mane yang telah selesai dipasang Jembatan Bailey. Saat ini sedang dalam uji coba Jembatan Bailey dan dilanjutkan dengan penanganan badan jalan yang mengalami amblas.

    Ruas Jalan Batas Bireuen/Bener Meriah-Batas Bener Meriah/Aceh Tengah masih terputus akibat 7 jembatan yang rusak serta beberapa titik longsor dan amblas badan jalan, dengan target penyelesaian 30 Desember 2025.

    Penanganan juga dilakukan pada ruas Jalan Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara yang terputus akibat amblas dan putusnya badan jalan di beberapa titik. Penimbunan badan jalan pada ruas ini ditargetkan rampung 28 Desember 2025.

    Sementara ruas Jalan Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane masih dalam penanganan 2 jembatan putus serta longsor badan jalan, dengan target ruas fungsional pada 30 Desember 2025.

    Selanjutnya ruas Jalan Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhok Seumot-Jeuram saat ini telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 setelah dilakukan penimbunan oprit jembatan dan pemasangan jembatan darurat. Penyelesaian penanganan secara menyeluruh ditargetkan pada 25 Desember 2025.

    Untuk ruas Jalan Geumpang-Pameue-Genting Gerbang-Simpang Uning, sebagian segmen telah fungsional, sedangkan segmen lainnya masih dalam proses pengangkutan Jembatan Bailey serta penanganan longsoran dan penimbunan badan jalan, dengan target penyelesaian 30 Desember 2025.

    Tonton juga video “Respons Mendagri Tito soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih”

    (acd/acd)

  • Nelayan Pantura Ngeluh Keamanan-Urusan BBM, Trenggono Pastikan Hal Ini

    Nelayan Pantura Ngeluh Keamanan-Urusan BBM, Trenggono Pastikan Hal Ini

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menerima audiensi dengan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura. Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari keamanan di laut, kelengkapan dokumen kapal, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM).

    Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin menilai nelayan selama ini telah berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Menurut ia, nelayan sudah patuh terhadap aturan yang berlaku, seperti membayar pajak dan PNBP. Sayangnya, masih kerap menghadapi persoalan saat beroperasi di laut.

    “Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi nelayan. Kalau ada kekurangan dokumen, seharusnya diselesaikan di darat, bukan justru menjadi masalah ketika kami sudah melaut,” ujar Kajidin, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Perwakilan nelayan Juana, Purnomo, juga menyoroti perlunya kejelasan kebijakan pemeriksaan kapal di laut agar nelayan memiliki kepastian hukum dan kenyamanan dalam bekerja. Purnomo menilai masih terjadi kesalahpahaman di lapangan terkait dokumentasi dan pengawasan.

    Menanggapi hal tersebut, MKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KKP terus melakukan perbaikan kebijakan agar lebih berpihak kepada nelayan. Ia memastikan pengawasan yang dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan memberi kepastian hukum dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

    “Keluhan nelayan bukan pada PSDKP. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” sahut pria yang akrab disapa Trenggono.

    Dia menjelaskan, salah satu kebijakan yang diambil adalah perubahan skema PNBP perikanan dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi. Dengan skema tersebut, nelayan dapat melaut terlebih dahulu, kemudian kewajiban PNBP dihitung berdasarkan hasil tangkapan.

    “Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan,” terangnya.

    Selain itu, KKP juga mendorong penerapan penangkapan ikan terukur untuk mengurangi tekanan di wilayah penangkapan tertentu dan mencegah konflik antar nelayan. Kebijakan ini diharapkan membuat nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh sehingga biaya operasional lebih efisien.

    Trenggono menekankan kebijakan alat tangkap ramah lingkungan dan pengaturan BBM diterapkan demi menjaga laut sebagai sumber penghidupan nelayan dalam jangka panjang. Ia memastikan setiap masukan nelayan akan dicatat dan ditindaklanjuti.

    “Kami ingin nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semua kebijakan KKP diarahkan untuk itu, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” imbuh Trenggono.

    Tonton juga video “Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Ditargetkan Rampung Akhir 2025”

    (rea/kil)

  • Alasan Buruh Tolak Keras Aturan Kenaikan Upah yang Diteken Prabowo

    Alasan Buruh Tolak Keras Aturan Kenaikan Upah yang Diteken Prabowo

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak keras Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah disahkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, (16/12/2025).

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aturan ini dinilai menurunkan standar perlindungan upah, terutama melalui perubahan definisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Said Iqbal menegaskan, definisi KHL seharusnya mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2020, yang menetapkan 64 komponen KHL, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, transportasi, hingga kebutuhan dasar lainnya.

    Namun dalam penjelasan Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan kenaikan upah minimum yang mengacu pada peraturan pemerintah tentang upah tidak menggunakan definisi KHL sebagai dimaksud Permenaker No. 18 Tahun 2020.

    Akibatnya kata Iqbal KHL yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan tidak mempunyai dasar hukum. Imbasnya akan merugikan buruh.

    “Siapa yang menghitung kebutuhan hidup layak itu? Apakah BPS? Apakah Dewan Ekonomi Nasional? Apakah Kemenaker? Kalau menggunakan data BPS, seharusnya menggunakan survei biaya hidup yang kita kenal dengan SBA hidup di Jakarta bisa Rp 15 juta, tidak mungkin hidup di Jakarta Rp 5 juta menurut survei biaya hidup BPS sebulannya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

    “Jadi, kami memandang definisi KHL yang dipaparkan oleh Menteri adalah akal-akalan saja. Seolah-olah ingin di framing atau dinarasikan bahwa upah minimum yang sudah ada di Indonesia sudah melebihi kebutuhan hidup yang layak,” tambahnya.

    Penolakan lainnya juga didasarkan pada absennya dialog sosial yang bermakna, ketertutupan substansi regulasi, serta potensi kerugian serius bagi kaum buruh. Ia mengatakan buruh tidak pernah dilibatkan secara sungguh-sungguh dalam pembahasan substansi aturan.

    “Buruh tidak pernah diajak berdiskusi untuk merumuskan PP Pengupahan ini. Yang terjadi hanyalah sosialisasi sepihak, itu pun hanya satu kali di Dewan Pengupahan. Tidak ada dialog, tidak ada pembahasan mendalam,” katanya.

    KSPI juga menyoroti fakta bahwa hingga saat ini isi lengkap PP Pengupahan tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada serikat pekerja. Sosialisasi yang diklaim pemerintah hanya dilakukan satu kali, yakni pada 3 November 2025, tanpa ruang untuk perdebatan substantif ataupun perbaikan bersama.

    Terkait isu indeks tertentu dalam rentang 0,5-0,9, KSPI menegaskan bahwa angka 0,9 merupakan batas tertinggi dan satu-satunya nilai yang masih dapat diterima buruh. KSPI sebelumnya telah mengajukan empat opsi indeks, dengan rentang 0,7-0,9.

    “Jadi kami bisa menerima 0,5-0,9, karena 0,9-nya sudah sesuai usulan KSPI. 0,5-nya yang interval terbawah atau range ter bawahnya, ya sedikit diturunkan, kami bisa terima. Tetapi dengan catatan,” ujarnya.

    Catatannya, buruh tetap memperjuangkan agar menggunakan angka tertinggi 0,9 untuk digunakan sebagai penghitungan UMP di daerah-daerah.

    “Catatannya adalah KSPI akan menyerukan dan menginstruksikan seluruh buruh di Indonesia agar berjuang di Dewan Pengupahan, meminta pada Gubernur, meminta pada Bupati dan Wali Kota, indeks tertentu nya 0,9,” ujar Said.

    Selain itu, KSPI juga menuntut diberlakukannya kembali upah minimum sektoral tahun 2026, sebagai instrumen perlindungan bagi buruh di sektor-sektor dengan tingkat risiko dan produktivitas tinggi.

    Tonton juga video “Buruh Tuntut UMP Jakarta 2026 Naik 6,9 Persen Jadi Rp 5,76 Juta”

    (hrp/hns)

  • Pesanan Patung Rohani Meningkat Jelang Natal

    Pesanan Patung Rohani Meningkat Jelang Natal

    Foto Bisnis

    Gilang Faturahman – detikFinance

    Rabu, 17 Des 2025 18:00 WIB

    Tangerang Selatan – Menjelang Natal, pesanan patung rohani di Tangerang Selatan meningkat signifikan. Lonjakan permintaan mendorong perajin menggenjot produksi dan penjualan daring

  • Rosan soal Rencana Tambah Saham 12% di Freeport: Tinggal Finalisasi

    Rosan soal Rencana Tambah Saham 12% di Freeport: Tinggal Finalisasi

    Jakarta –

    CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia tetap berjalan. Sampai saat ini proses penambahan saham milik Indonesia di Freeport tinggal tunggu finalisasi saja.

    “Itu insyaallah sebenarnya kan sudah rampung ya sebenarnya, tinggal finalisasi aja,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    Rosan sebelumnya pernah memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Dia juga mengungkapkan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi saham tersebut.

    “Saya target malah 12%. Free of charge, mantep kan,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) yang lalu.

    Untuk target waktu akuisisi, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

    Sebelumnya, Presiden Direktur Tony Wenas sempat merespons kabar divestasi 12%. Menurut Tony, kesepakatan akhir divestasi masih didiskusikan pihak-pihak terkait.

    “Itu kan masih didiskusikan, kalau divestasi kan yang divestasi Freeport McMoRan,” ujar Tony di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (2/10/2025) yang lalu.

    Saat dikonfirmasi soal proses penandatanganan divestasi, Tony memberikan jawaban sama. Ia menyebut hal itu masih didiskusikan antara Freeport dan pemerintah Indonesia. “Masih didiskusikan,” singkatnya.

    Tonton juga video “Kata Bahlil, Saham Pemerintah di Freeport Bertambah 12%”

    (acd/acd)

  • Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Jakarta –

    CEO Danantara Rosan Roeslani buka-bukaan soal progres pelelangan badan usaha pengelola Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL). Lelang ini merupakan salah satu bagian dari proyek sulap sampah menjadi energi.

    Rosan bilang proses lelang sudah mulai berjalan untuk gelombang pertama. Pihaknya menunggu badan usaha yang mau melakukan PSEL menyetor dokumen lelang. Proses pelelangan gelombang kedua akan dibuka lagi pertengahan Januari.

    “Ini kan batch pertama sudah berjalan, kita nunggu mereka masukin bidding pada tanggal 7 Januari. Kita umumkan lagi batch kedua,” ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Kan Danantara sifatnya menunggu, begitu clearance di Menteri LH dan Kemenko Pangan baru ke kita. Tapi ke kita tanggal 7 sudah ada bidding dan kita tanda tangan,” lanjutnya memaparkan.

    Danantara sendiri menjadi pemangku kepentingan sentral dalam proyek ini. Dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan disebutkan Danantara melalui holding investasi dan operasional akan melakukan pemilihan BUPP PSEL yang laik untuk menjalankan ke proyek.

    Danantara juga dapat melakukan pelaksanaan investasi dalam penyelenggaraan PSEL yang layak secara komersial, finansial, dan memperhatikan manajemen risiko. Di bawah Danantara ada PT PLN (Persero) yang akan ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan di PSEL pada tiap-tiap daerah.

    Danantara juga ditugaskan untuk mempersiapkan kajian teknis dan keekonomian pembangunan sebuah PSEL di daerah sebelum mencari BUPP PSEL yang mampu menggarap proyek sulap sampah jadi energi.

    Kajian teknis dan keekonomian itu harus memuat volume sampah dan kalori yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah, kesesuaian dan ketersediaan lokasi PSEL, ketersediaan sistem pendukung untuk keberlangsungan PSEL meliputi sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta identifikasi, rekomendasi mitigasi, dan pengalokasian risiko usaha.

    Dalam pasal 15, disebutkan BUPP PSEL yang mau menggarap proyek sulap sampah jadi energi harus memiliki teknologi PSEL yang teruji dan termutakhir sesuai dengan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan serta sesuai dengan jenis sampah yang akan diolah.

    Badan usaha itu juga harus memiliki kemampuan keuangan dan memenuhi kewajiban investasi dan juga memiliki pengalaman dalam pengolahan sampah dan memenuhi seluruh ketentuan dan standar yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, pemilihan BUPP PSEL juga dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Danantara. Yang jelas, BPUP PSEL memiliki 3 kewajiban utama yang tertera pada pasal 23 ayat 2.

    Pertama, wajib membangun, mengoperasikan, dan memelihara PSEL. Kedua, wajib menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) sesuai yang tercantum dalam perjanjian jual beli listrik (PJBL). Ketiga, wajib melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tonton juga video “Kekhawatiran Warga Tumpukan Sampah di Tangsel Ganggu Kesehatan”

    (acd/acd)