Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Dirjen Bea Cukai Baru Sudah Mundur dari TNI Sejak 2 Mei

    Dirjen Bea Cukai Baru Sudah Mundur dari TNI Sejak 2 Mei

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen Djaka Budhi Utama bicara tentang statusnya sebagai anggota TNI. Djaka menegaskan, ia telah mengajukan pengunduran diri sejak awal Mei.

    Hal ini disampaikan Djaka usai konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025. Djaka mengatakan, dirinya telah mengajukan proses pengunduran diri sejak 2 Mei 2025.

    “Proses pensiun saya, saya sudah melakukan surat-menyurat. Pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 (Mei),” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Akan tetapi, ia belum dapat memastikan kapan proses pengunduran dirinya selesai. Menurutnya, hal ini sepenuhnya berada di tangan Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Di sisi lain, Djaka mengakui bahwa dirinya telah mendapatkan informasi bahwa dia akan masuk ke dalam pemerintahan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    “Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” terangnya.

    Tonton juga “Istana Ungkap Alasan Ditunjuknya Dirjen Bea Cukai dari TNI” di sini:

    (shc/ara)

  • PetroChina Dorong Ekowisata dan Ekonomi Tanjung Jabung Lewat Mangrove

    PetroChina Dorong Ekowisata dan Ekonomi Tanjung Jabung Lewat Mangrove

    Tangerang –

    PetroChina International Jabung Ltd. sebagai perusahaan migas berkomitmen untuk melakukan penghijauan, pelestarian lingkungan melalui penanaman dan rehabilitasi mangrove di sejumlah daerah. Salah satu yang terbesar kontribusinya dalam program CSR perusahaan yakni di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

    Tak hanya sekedar melestarikan lingkungan saja, PetroChina juga berkomitmen memberikan dampak positif dari sisi ekonomi dan pariwisata kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat. Jadi, dapat menambah pendapatan daerah hingga masyarakat di sana.

    Communication Manager PetroChina International Jabung Ltd Afdal menerangkan program CSR penanaman mangrove dimulai tahun 2022. PetroChina terlibat dalam upaya-upaya meningkatkan pariwisata di area mangrove Pangkal Babu.

    “Jadi kita awalnya membangun jalan setapak untuk masuk ke daerah ke area mangrove Pangkal Babu. Alhamdulillah setelah kita bangun jalan sepanjang 4 kilometer, jumlah pengunjung yang tadinya tidak terlalu ramai menjadi bertambah, karena sudah ada aksesya,” Afdal menyampaikan kepada detikcom di sela-sela IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, dikutip Jumat (23/5/2025).

    Keterlibatan masyarakat dalam program mangrove ini juga cukup banyak, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah Tanjung Jabung diyakini meningkat. Bagaimana tidak, masyarakat tidak hanya terlibat dalam penanaman mangrove, namun juga menyiapkan bibit hingga layanan jasa untuk wisatawan.

    “Jadi lebih ke arah untuk mengangkat teman-teman kita di daerah situ mengangkat ekonominya, pariwisatanya. Sekarang itu alhamdulillah di Pangkal Babu itu dari sisi wisata, saya mendapatkan informasi setiap minggunya itu sekitar 200-300 orang datang ke sana. Pemkab Tanjung Barat juga melihat itu sebagai potensi dan menjadi PAD mereka,” terangnya.

    “Pergerakan ekonomi juga masuk ke daerah, mulai dari makanan hingga misalnya untuk masuk ke sana (area mangrove) kan harus menggunakan motor, jadi ojek-ojek di sana juga banyak, jadi kita coba create agar ekonomi masyarakat setempat lebih maju,” tambahnya.

    Penanaman mangrove yang telah dilakukan PetroChina International Jabung Ltd untuk di Pangkal Babu sendiri pada tahun lalu mencapai 35 ribu pohon. Sementara secara total penanaman mangrove yang dilakukan PetroChina mencapai lebih dari 61 ribu pohon. Tahun ini PetroChina menargetkan penanaman mangrove sebanyak 35 ribu pohon.

    PetroChina di IPA Convex 2025. Foto: PetroChina di IPA Convex 2025. (Foto: Aulia Damayanti/detikcom)

    Dalam mensukseskan program CSR mangrove, PetroChina menggandeng organisasi lokal BIOMAC yang memang mendedikasikan diri untuk mengembangkan potensi Ekosistem Mangrove di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

    Sejak Desember 2023, BIOMAC telah berperan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat promosi dan edukasi dalam hal melestarikan mangrove serta menciptakan relasi strategi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengembangan mangrove secara berkelanjutan.

    Dalam gelaran IPA Convex 2025, BIOMAC memaparkan bahwa kolaborasi bersama PetroChina International Jabung Ltd telah melakukan rehabilitas mangrove di lahan sebesar 50 hektare (ha).

    Direktur Utama BIOMAC Azmi Saputra mengatakan keterlibatan masyarakat Pangkal Babu sangat tinggi dalam hal melestarikan mangrove daerah tersebut. Jadi, diyakini pendapatan daerah Tanjung Jabung juga ikut meningkat seiring dengan semakin gencarnya rehabilitasi mangrove yang dilakukan.

    Azmi juga memastikan, ekowisata Tanjung Jabung Barat meningkat, karena bukan hanya dari sisi lingkungan saja yang terjaga, namun tanggung jawab atas pemberdayaan ekonomi dan edukasi juga meningkat.

    “Ekowisata pada hari ini juga kita berkolaborasi bersama stakeholder yang ada di daerah tersebut, termasuk dengan PetroChina. Kita berkolaborasi menjaga dan membuat tempat tersebut menjadi hal yang sangat relevan. Kita jaga ke depannya, salah satunya di bidang ekonomi ya untuk masyarakat yang disana, pariwisata juga dan ekowisata,” pungkasnya.

    (ada/rir)

  • Penutupan Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 7.214

    Penutupan Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 7.214

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan perdagangan. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat menguat di level 7.200-an.

    Mengutip data RTI Business hari ini, Jumat (23/5/2025), IHSG menguat 47.18 atau 0,66% ke level 7.214. IHSG dibuka pada level 7.206 dan mencapai titik tertinggi di level 7.223 dan terendah di 7.177.

    IHSG mencatat volume transaksi sebanyak 16,78 miliar saham dengan nilai sebesar Rp 12,13 triliun. Adapun frekuensi saham yang diperdagangkan hari ini mencapai 1.183.763 kali.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, tercatat 280 saham menguat, 315 saham melemah, dan 211 saham yang stagnan.

    Adapun pada pembukaan perdagangan pagi tadi, IHSG dibuka pada level 7.206 pada pembukaan perdagangan.

    Kemudian, tembus ke zona hijau dan bertengger di level 7.206 per pukul 09.05 WIB. IHSG menguat 39,3 poin atau sekitar 0,55%.

    Tonton juga “Negosiasi US dan Indonesia, Pemotongan Suku Bunga Jadi Penentu IHSG” di sini:

    (hns/hns)

  • Dirjen Baru Mau Naik Haji, Sri Mulyani Minta Sambil Belajar Materi Bea Cukai

    Dirjen Baru Mau Naik Haji, Sri Mulyani Minta Sambil Belajar Materi Bea Cukai

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru dilantik, Letjen Djaka Budhi Utama akan menunaikan ibadah Haji. Sambil beribadah, ia diminta untuk mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    Sri Mulyani mengatakan tidak adil jika baru dilantik sudah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budhi Utama. Oleh karena itu, Bendahara Negara itu memberi waktu anak buahnya untuk mempelajari selama satu bulan.

    “Nggak fair baru tiga jam sudah ditanya banyak hal, jadi beliau (Dirjen Bea Cukai) nanti juga akan membutuhkan waktu satu bulan, namun beliau Insyaallah akan naik haji, tapi mungkin naik haji sambil belajar mengenai materi supaya waktu pulang bisa memberikan briefing kepada teman-teman media,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Sri Mulyani menyebut akan ada press briefing dengan Dirjen Bea Cukai yang baru pada satu bulan ke depan dari sekarang. Termasuk dengan Dirjen Pajak yang baru yakni Bimo Wijayanto.

    “Saya rasa satu bulan nanti kita akan membuat briefing untuk teman-teman media, untuk bisa mengenal dirjen yang baru yaitu Pak Bimo dan Pak Djaka,” ucap Sri Mulyani.

    “Kita semua menyambut welcome to Kementerian Keuangan dan kami semuanya, kita bekerja sama dan bekerja bersama, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Jadi ini tidak individual responsibility, ini adalah institusi kita bersama,” tambahnya.

    Letjen Djaka Budhi Utama menjadi orang militer ketiga yang memimpin Bea Cukai. Pria yang lahir pada 9 November 1967 di Jakarta itu merupakan lulusan SMA Negeri 39 Jakarta pada 1986 dan Akademi Militer pada 1990.

    Letjen Djaka Budhi Utama juga pernah mengisi pos-pos strategis di pemerintahan, seperti misalnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023. Dia juga sempat menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2023, hingga terakhir menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    (aid/fdl)

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • Banyak Negara Mau Impor Beras dari RI, Prabowo Kasih Lampu Hijau?

    Banyak Negara Mau Impor Beras dari RI, Prabowo Kasih Lampu Hijau?

    Jakarta –

    Pihak Istana mengklaim sederet negara mulai melobi Indonesia untuk bisa mendapatkan pasokan beras. Indonesia sendiri sedang mengalami lonjakan produksi beras di dalam negeri.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan banyak negara tetangga mulai menghubungi secara resmi pemerintah untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    “Terus terang memang ada permohonan, ada permohonan dari negara-negara sahabat yang kebetulan sedang mengalami hal yang berbeda dengan negara kita sehingga meminta kesediaan kita untuk mengirim atau mengekspor hasil pangan kita,” beber Prasetyo saat berbincang dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar permintaan negara-negara sahabat untuk mendapatkan beras dari Indonesia dituruti. Catatannya satu, semua permintaan harus dipelajari dan dikaji terlebih dahulu dan ekspor beras ke luar negeri tak boleh mengganggu kebutuhan dalam negeri.

    “Jadi bapak presiden menyampaikan bahwa silakan dipelajari dan dihitung kalau memang tidak mengganggu, itu akan kita laksanakan,” ungkap Prasetyo.

    Dia menekankan, permintaan ekspor beras yang diajukan banyak negara justru bagai membuktikan prestasi Indonesia dalam mengelola pangan sudah bisa diacungi jempol.

    “Dan ini kan menunjukkan bahwa sekali lagi prestasi kita di bidang pangan patut kita ajung jempol. Buat apa gunanya kita punya macam-macam tetapi kalau kita tidak punya pangan? Nah, ini kita semua kan buat apa? Punya uang, tidak ada beras,” pungkas Prasetyo.

    Tonton juga “Zulhas Sebut Telah Serap 1,5 Juta Ton Beras: Bisa Tak Impor Sampai Tahun Depan” di sini:

    (hal/ara)

  • Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 21 Mei 2025 mencapai Rp 3 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah ada 3,97 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi anggaran program MBG hingga 30 April mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan hingga 21 Mei, realisasinya tembus Rp 3 triliun.

    “Angka paling terbaru telah dicairkan realisasi anggaran yang telah cair adalah Rp 3 triliun. Sampai dengan 21 Mei ini, yang telah dijangkau, mendapatkan MBG ada 3.977.519 orang penerima manfaat yang berdiri atas anak sekolah berbagai level, SD, SMP, SMA dan juga ibu hamil,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Suahasil mengatakan, para penerima manfaat tersebut dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Sejak Januari sampai Mei 2025 terjadi peningkatan penerima manfaat dari yang semula 750 ribu pada Januari, kini tembus 3,9 juta. Meski begitu, angka ini masih cukup jauh dari target awal 17,9 juta penerima manfaat.

    Pemerintah juga telah menaikkan target penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada kuartal IV-2025. Jumlah SPPG juga akan bertambah jadi 32.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kita berharap bahwa 82,9 juta penerima ini akan sesegera mungkin menerima pada Q4, tapi tetangga Q4-nya akan diberikan pada Q4. Dan kita mensiapkan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga siap untuk menggelontorkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun apabila dibutuhkan untuk mengejar kebutuhan target 82,9 juta penerima di kuartal IV-2025.

    “Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu kepala BGn telah menyebutkan di DPR kebutuhan tambahan anggaran, di APBN kami tetap menyiapkan untuk kebutuhan tambahan anggaran. Seperti yang telah disampaikan, bisa Rp 100 triliun jika memang akan 82,9 juta penerima selama Q4 2025,” kata dia.

    Tonton juga “BGN Bantah Isu Raffi Ahmad Dapat Proyek 300 Dapur MBG di Banten” di sini:

    (shc/ara)

  • Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru, yakni Bimo Wijayanto diberi waktu selama satu bulan untuk memahami Coretax. Hal ini menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul kepadanya terkait Sistem Inti Administrasi Perpajakan itu.

    “Mengenai Coretax, untuk fair-nya kita akan meminta nanti Pak Dirjen Pajak baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya sehingga melihat data, fakta, realita dengan fresh perspektif dari Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Sri Mulyani menyebut nantinya Dirjen Pajak baru, Bimo Wijayanto akan mengadakan press briefing untuk menjawab pertanyaan seputar Coretax dan lainnya.

    “Nanti beliau akan membuat penjelasan terpisah karena Dirjen Pajak biasanya memang karena scoop-nya begitu banyak dan besar, bisa membuat press briefing tersendiri mengenai entah Coretax atau hal-hal lain yang nanti Pak Bimo akan lakukan,” ucap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak atas pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia mengaku mendapat arahan untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia agar lebih berintegritas, akuntabel dan independen.

    “Beliau (presiden) berikan banyak arahan. Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia supaya lebih akuntabel, independen dan berintegritas, untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ujar Bimo usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/5).

    Bimo Wijayanto merupakan alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) di Magelang, Jawa Tengah. Selepas dari situ, ia melanjutkan studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000.

    Kemudian Bimo Wijayanto melanjutkan studi S2 di University of Queensland pada 2004 dengan gelar MBA in Accounting and Finance. Lalu, di University of Canberra untuk gelar Phd in Economics pada 2010 dan pendidikan terakhirnya merengkuh Post Doctoral di Duke University pada 2014.

    Dari latar belakangnya, jabatan Bimo Wijayanto terakhir sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024.

    Awal kariernya ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) pada September 2014 hingga Juli 2015. Di waktu yang sama, dia juga sempat menjadi Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.

    Kemudian kariernya berlanjut di Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis pada Januari 2016 hingga Agustus 2020.

    Bimo Wijayanto juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di kementerian pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan itu dia menjabat selama empat tahun dari September 2020 hingga Desember 2024.

    (aid/fdl)

  • Istana Buka-bukaan Cerita di Balik Ditunjuknya Dirjen Pajak-Bea Cukai Kemenkeu

    Istana Buka-bukaan Cerita di Balik Ditunjuknya Dirjen Pajak-Bea Cukai Kemenkeu

    Jakarta –

    Rotasi besar-besaran terjadi di tubuh Kementerian Keuangan. Pejabat eselon I di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati itu baru saja dirombak.

    Yang jadi perhatian adalah penunjukan dua sosok baru di posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang menjadi tumpuan penerimaan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan alasan rotasi pejabat tinggi Kemenkeu dilakukan.

    Alasan utama rotasi dilakukan karena pemerintah ingin mengejar peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Menurutnya, ketika dikaji bersama, baik oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga internal Kementerian Keuangan banyak hal yang harus dibenahi.

    “Ini kan kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi, dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran,” ujar Prasetyo saat berbincang dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Prasetyo juga menekankan penunjukan pejabat baru ini tidak serta merta keinginan Prabowo. Semua keputusan dilakukan bersama antara Prabowo dengan Sri Mulyani.

    Pemilihan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang dilantik hari ini juga sudah dilakukan penilaiannya sejak jauh hari. Dirjen Pajak yang dijabat Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai yang dijabat Djaka Budhi Utama telah diproses penilaiannya sejak lama.

    “Kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau kita ingin beri penugasan di sana, tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini,” sebut Prasetyo.

    “Ya kan calon itu tidak hanya satu. Calonnya kan ada beberapa yang kita asesmenkan. Kemudian ini bukan kok istilahnya calon terakhir, tidak. Beliaulah yang kemudian siap menjalankan tugas dari bapak presiden,” lanjutnya.

    Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Foto: Pradita Utama

    Prasetyo melanjutkan, pemerintah menaruh target besar untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya di sektor perpajakan yang rasionya sangat rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga.

    “Kita itu rata-rata di kisaran 9,8% sampai 10%, lebih sedikit, 10% ya tax ratio kita. Sementara beberapa negara tetangga kita itu sudah di atas 14%, 17%, 18%,” papar Prasetyo.

    Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama Foto: Pradita Utama

    Di sisi lain, dia menegaskan menaikkan rasio perpajakan bukan berarti menaikkan tarif pajak bagi masyarakat. Namun, harus ada perbaikan sistem agar penarikan pajak bisa lebih efektif.

    “Tapi sistem harus kita benahi, kan gitu. Kemudian dengan digitalisasi software kita perbaiki. Lalu imbauan ketertiban untuk kita semua wajib pajak membayar dengan benar. Termasuk membenahi dari sisi kinerja kawan-kawan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak,” pungkas Prasetyo.

    (hal/ara)

  • Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 30 April 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 806,2 triliun. Realisasi ini merupakan 22,3% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 22,3% itu masih bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Di sisi belanja hingga akhir April kita telah membelanjakan Rp 806,2 triliun. Ini artinya 22,3% dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun sudah direalisir hingga akhir April,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2025).

    Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.

    “Di mana belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja non KL atau disebutnya belanja bendahara umum negara mencapai Rp 293,1 triliun atau 19% dari target belanja non KL Rp 1.541,4 triliun,” paparnya.

    Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.

    “Kalau dibandingkan dengan penerimaan di mana realisasinya mencapai di atas 25% atau bahkan penerimaan bea cukai 33,1%. Total pendapatan negara 27%, maka kita lihat kecepatan pendapatan negara sudah mendahului dari kecepatan belanja negara yang baru 20%,” ujarnya.

    Belanja Pemerintah Lebih Rendah

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.

    Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.

    “Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.

    Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.

    Realisasi Bansos Turun

    Berikutnya untuk belanja bantuan sosial (bansos), telah dibelanjakan Rp 43,6 triliun, turun dibandingkan dengan tahun lalu. Namun Suahasil menjelaskan, penurunan ini disebabkan karena beberapa sedang dilakukan pemadanan dan validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, misalnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tahun lalu sampai dengan April tercatat realisasinya mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan pada tahun ini PKH 2025 adalah Rp 7,3 triliun.

    Suahasil mengatakan, jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar baru akan mulai dibayarkan pada Mei dan Juni 2025. Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga termasuk yang sedang penyesuaian data.

    Pada 2024, sampai dengan April realisasinya Rp 5,9 triliun, sedangkan tahun ini di Rp 1,5 triliun. Jumlah penerimanya juga tidak terlalu berubah.

    “Namun kalau kita lihat kartu sembako, ini sekarang pada 2025 adalah Rp 10,9 triliun. Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebetulan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujar Suahasil.

    Lalu dari sisi belanja modal, sampai April sudah dibelanjakan Rp 36,6 triliun. Suahasil mengatakan, bila ibandingkan tahun lalu terlihat lebih rendah, namun kalau dibandingkan bulan Maret, melonjak signifikan. Adapun bulan lalu realisasinya di Rp 25,9 triliun, selama bulan April saja sudah dibelanjakan Rp 10,7 triliun, sehingga secara akumulasi mencapai Rp36,6 triliun.

    “Karena itu yang terkait belanja modal ini yang terjadi adalah akselerasi belanja modal itu sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu dan terus berlanjut di bulan April 2025 ini. Apa saja? Itu berupa groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga yang terkait dengan peralatan dan mesin, termasuk juga alutsista,” terangnya.

    Berikutnya, belanja non-KL yang telah dibelanjakan Rp 293,1 triliun, manfaat pensiun telah dibayarkan sekitar Rp 70,8 triliun dan dibayarkan sesuai dengan jadwal. Suahasil mengatakan, ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiunan dibandingkan setahun yang lalu.

    “Peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55.000 orang di tahun 2025 dibandingkan 2024. Untuk belanja subsidi realisasi yang sudah cair dari anggaran yaitu Rp 47,4 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)