Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kampung Rambutan-Fatmawati Bakal Tersambung MRT, Begini Rencananya

    Kampung Rambutan-Fatmawati Bakal Tersambung MRT, Begini Rencananya

    Jakarta –

    Proyek MRT Jakarta Fase 4 Kampung Rambutan-Fatmawati mulai disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan proyek ini bakal digarap sepenuhnya oleh swasta.

    Proyek itu bakal digarap dengan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Pembangunan ruas MRT Jakarta yang satu ini tidak lagi dilakukan dengan pembiayaan dari pihak Jepang, yakni JICA seperti yang selama ini dilakukan di proyek MRT Jakarta.

    “Nanti ada untuk ruas Kampung Rambutan ke Fatmawati. Ini yang nanti skemanya tidak menggunakan skema dengan JICA, tetapi ini adalah murni KPBU, kerja sama pemerintah dan badan usaha,” sebut AHY di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    “Tentunya kita berharap akan hadir investasi-investasi yang sustainable berkelanjutan agar proyek ini bisa dituntaskan dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya,” bebernya menambahkan.

    Sementara itu, di tempat yang sama Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, jalur MRT dari Kampung Rambutan ke Fatmawati akan dikerjakan dengan skema KPBU Non Availability of Payment.

    Nantinya, ada jalur sepanjang 11 kilometer (km) yang dibangun dari Kampung Rambutan ke Fatmawati dengan jumlah stasiun sebanyak 10. Seluruhnya, jalur akan dibangun di bawah tanah atau underground.

    Pihaknya sedang menunggu kajian mendalam oleh pihak investor yang menjadi inisiator proyek ini. Dia bilang, inisiator itu merupakan pihak swasta asing yang akan berkolaborasi dengan pihak lokal, Tuhiyat mengaku belum bisa bicara siapa pihak tersebut.

    “Saat ini sedang dalam progres kajian mendalam oleh pihak inisiator. Kita masih menunggu kajian dari pihak swasta ini,” sebut Tuhiyat.

    (hal/ara)

  • Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok sapi jelang Hari Raya Idul Adha aman dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemerintah memastikan telah berhasil menekan angka penyebaran PMK pada ternak.

    Tahun ini, terdapat 4 juta dosis vaksin untuk mengatasi PMK. Tak hanya itu, sosialisasi juga terus dilakukan untuk mencegahan dan penanganan kasus PMK di daerah.

    “PMK sudah lantai, kita udah teken PMK, nggak ada masalah. PMK itu misalnya di awal tahun kan sempat, tapi kita udah teken bener. Kita punya vaksin 4 juta, kemudian kita juga sosialisasi ke peternak-peternak, baik pribadi, kooperasi maupun perusahaan-perusahaan untuk pengadaan vaksin sendiri,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Ia mengimbau agar peternak ikut menekan penyebaran PMK dengan pengadaan vaksin sendiri. Sudaryono mengatakan harga satu dosis vaksi untuk PMK Rp 25.000, setara harga satu bungkus rokok. Jika peternak atau perusahaan tidak mengutamakan kesehatan dari ternak mereka, ia mengibaratkan asetnya akan hilang karena PMK.

    “Jadi kalau punya 3 (sapi) itu Rp 20 juta, kali 3, Rp 60 juta aset itu kemudian berisiko. Mendingan (pengeluaran) untuk 3 bungkus rokok dipakai untuk vaksin. Itu sudah kita sosialisasikan dan sekarang kita betul-betul monitor. PMK itu kita gak main-main, kita betul-betul harus siaga, dan alhamdulillah sampai dengan kita berdiri di sini, so far kita bisa teken, gak ada masalah,” terangnya.

    Tonton juga ”Bawor’ Sapi Kurban Prabowo di Banyumas Seberat 1 Ton’ di sini:

    (ada/rrd)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka-bukaan alasannya menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pejabat Kementerian Keuangan.

    Djaka mengatakan, dirinya mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai tugas negara. Oleh karena itu, akhirnya ia bersedia untuk mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI.

    “Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan informasi akan ditugaskan di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    Oleh karena itulah, pada tanggal 2 Mei Djaka memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari anggota TNI. Hingga kini, surat pengunduran dirinya masih diproses di Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SK pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Djaka mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Ditjen Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    Pengawasan tersebut termasuk juga dengan mengawasi transaksi gelap di pelabuhan hingga operasi pelabuhan-pelabuhan gelap. Menurutnya, banyak celah atau lubang di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    (shc/ara)

  • Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Jakarta –

    Perum Bulog telah menggelontorkan Rp 15,15 triliun untuk menyerap gabah hasil panen petani. Jumlah tersebut setara 91% dari alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp 16,58 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Perum Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada 2025 dan mendapatkan alokasi anggaran Rp 16,58 triliun untuk pengadaan beras.

    Bulog ditugaskan menyerap hasil panen petani 3 juta ton setara beras. Dari dana tersebut, hingga 15 Mei 2025, Bulog telah membelanjakan Rp 15,15 triliun.

    “Jadi ini adalah 91%. Untuk gabah telah Bulog telah membeli sebanyak 1,46 juta ton gabah senilai Rp 9,5 triliun dan 0,4 juta ton beras setara Rp 5,65 triliun. Ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Dengan demikian, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 3,7 juta ton. Suahasil menilai stok beras tersebut merupakan yang tertinggi selama 57 tahun terakhir.

    Sementara itu, produksi beras dari Januari sampai April meningkat sekitar 25,7% dibandingkan tahun lalu. Sebab itu, Suahasil menilai pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tumbuh sangat impresif di angka 10%.

    “Maka itu di pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif di angka 10%,” terang Suahasil.

    Capaian ini, lanjut Suahasil, tak lepas dari penyaluran pupuk subsidi yang langsung menyentuh ke petani. Hal ini disebabkan pemerintah telah memangkas 145 regulasi berkaitan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Penyaluran pupuk telah dilakukan proses lebih efisien reformasi di penyaluran pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas 145 regulasi sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia sehingga berkontribusi peningkatan produktivitas petani dan kesejahteraan petani kita,” imbuh Suahasil.

    (rea/ara)

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)

  • Lindungi Fauna Kalimantan, Waskita Bangun Jembatan Satwa di Tol IKN

    Lindungi Fauna Kalimantan, Waskita Bangun Jembatan Satwa di Tol IKN

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah membangun Jembatan Satwa di ruas Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3B Segmen KKT Kariangau-Sp. Tempadung. Fasilitas ini dirancang sebagai jalur lintas aman bagi satwa liar endemik Kalimantan.

    Jembatan sepanjang 81,6 meter itu akan menjadi penghubung antar bukit yang berada di kawasan hutan lindung Sungai Wein. Kawasan ini memang merupakan habitat alami berbagai satwa seperti macan dahan, bekantan, beruang madu, hingga orangutan.

    “Jembatan ini menyambungkan antara bukit dengan bukit, untuk memudahkan perpindahan hewan-hewan yang berhabitat di hutan lindung Sungai Wein. Seperti diketahui, hutan lindung itu dekat dengan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3B yang juga sedang dibangun oleh Perseroan,” ujar Corporate Secretary Waskita, Ermy Puspa Yunita, dalam keterangan tertulis, Jumat (23/5/2025).

    Ermy menambahkan bahwa jembatan satwa ini terdiri dari dua lintasan berbentuk terowongan yang ditimbun. Ia melanjutkan bahwa pembangunan ini juga menggunakan timbunan ringan atau mortar busa sebagai pengganti tanah. Upaya ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Waskita terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Ia juga menjelaskan bahwa timbunan yang digunakan adalah timbunan ringan atau mortar busa sebagai pengganti timbunan tanah. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menerapkan teknologi konstruksi berkelanjutan.

    “Waskita tidak hanya mengerjakan proyek infrastruktur, tapi juga memiliki kepedulian untuk menjaga ekosistem dan lingkungan. Perseroan menyadari, tidak hanya manusia yang membutuhkan fasilitas jalan aman dan nyaman, hewan pun membutuhkannya. Maka Waskita merasa bangga dapat membangun jembatan ini sekaligus ikut berkontribusi menjaga fauna dan keseimbangan alam di Tanah Air,” tuturnya.

    Menurut Ermy, proyek ini merupakan bagian dari komitmen Waskita terhadap pembangunan berkelanjutan, tidak hanya untuk manusia, tapi juga demi kelestarian ekosistem.

    Ia mengakui tantangan proyek cukup besar karena berdekatan langsung dengan koridor satwa liar. Karena itu, proses konstruksi dirancang agar tidak mengganggu jalur alami hewan-hewan tersebut.

    Meskipun begitu, ia tegas menyampaikan Waskita menargetkan pembangunan jembatan rampung tepat waktu dan sesuai standar mutu. Proyek ini merupakan bagian dari paket pekerjaan Tol IKN Seksi 3B yang tengah dikerjakan Waskita.

    Tonton juga “2 Pejabat BUMN Konstruksi Jadi Tersangka Korupsi Jalan Tol Lampung” di sini:

    (anl/ega)

  • Danantara Bakal Masuk Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL

    Danantara Bakal Masuk Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal terlibat membiayai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik bersama perusahaan China, CATL.

    Namun, Bahlil belum mengetahui berapa investasi yang akan dikeluarkan Danantara untuk proyek tersebut.

    “Nanti mereka (Danantara) akan masuk. Setelah masuk, berapa biayanya, tanya nanti ke Danantara,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Bahlil menyebutkan, porsi saham pemerintah lewat BUMN di proyek tersebut 51%, dan investasi Danantara nanti dikemas dalam bentuk Join Venture bersama CATL.

    “BUMN itu sahamnya itu kurang lebih sekitar 30%. Nah, karena sudah diambil alih, BUMN sekarang sudah berubah semuanya, asetnya di bawah Danantara, otomatis masuk di situ. Ya, kalau dia mau investasi, equity-nya dia harus chip in,” terang Bahlil.

    Sementara terkait proyek ekosistem baterai kendaraan listrik, investasi CATL mencapai US$ 6 miliar atau Rp 97,8 triliun (kurs Rp 16.300).

    Proyek tersebut mencakup dari tambang nikel, smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL), pabrik prekursor, katoda, sel baterai, hingga fasilitas daur ulang (recycling) baterai.

    “Karena ini ekosistem baterai pertama di dunia, dari hulu hilir, dari tambang, HPAL, nikel, prekursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recyclingnya. Ini belum pernah ada di dunia lho. Ini baru pertama kali. CATL itu investasinya US$ 6 miliar total,” katanya.

    Bahlil menambahkan proyek baterai kendaraan listrik awalnya melibatkan LG, namun pemerintah membatalkan investasi LG karena realisasinya terlalu lama.

    “Memang kita terminasi. Kenapa kita terminasi? Karena dari komitmen yang sudah disepakati dalam MOU maupun FS-nya itu belum dilaksanakan. Tetapi dari total proyeknya 9,8 miliar itu, US$ 1,2 miliar sudah realisasi, sudah diresmikan di Karawang. 10 giga pertama,” katanya.

    “Nah, karena dia tidak lanjutkan, maka yang menggantikan posisinya adalah Huayou. Kemarin sudah putus di ratas. Dan di Januari itu saya mengeluarkan surat untuk terminasi terhadap LG,” tambahnya.

    Tonton juga “Prabowo Panggil Bos Danantara, Tekankan Transparansi-Akuntabilitas” di sini:

    (hns/hns)

  • Respons Perusahaan soal Anggapan Lowongan di Job Fair Cuma Formalitas

    Respons Perusahaan soal Anggapan Lowongan di Job Fair Cuma Formalitas

    Jakarta –

    Acara bursa kerja atau Job Fair bisa jadi salah satu akses para pencari kerja untuk segera mendapatkan pekerjaan yang paling sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sebab dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat secara langsung berinteraksi dengan perwakilan perusahaan untuk kemudian melamar atau kirim CV.

    Sayang, tak sedikit juga pencari kerja yang sudah melamar ke berbagai perusahaan di Job Fair namun tak kunjung dapat kerjaan. Bahkan ada yang tak mendapatkan balasan atau dipanggil untuk interview meski sudah melamar.

    Kondisi ini lantas membuat sebagian orang merasa lowongan kerja yang tersedia di Job Fair ini hanyalah formalitas yang dilakukan perusahaan saja. Padahal mereka sedang tak melakukan rekrutmen, sehingga surat lamaran dan CV yang sudah dikirim hanya berakhir di ‘tong sampah’ alias tak terpakai.

    Staff Research and Development Gamecom Indonesia, Raffi, mengatakan anggapan itu tidaklah benar. Sebab perusahaan pembuat game tempatnya bekerja itu mengikuti job fair di Kementerian Ketenagakerjaan dan membuka booth karena memang sedang mencari karyawan baru.

    Hal ini terbukti dari bagaimana perusahaan langsung melakukan walk-in interview atau wawancara kerja dengan pelamar yang dinilai memenuhi kriteria. Tak tanggung-tanggung, Raffi mengatakan hari ini saja Gamecom sudah melakukan walk-in interview terhadap 30-50 kandidat.

    “Mereka nge-drop CV di kita, kita lihat lagi nih apakah cocok atau nggak. Baru kita panggil ‘datang lagi deh di hari keduanya nih, ada walk-in interview. Yang penting datang jam segini sampai jam segini’, nanti kita interview langsung,” kata Raffi saat ditemui detikcom di Job Fair Kemnaker, Jumat (23/5/2025).

    “Jujur nggak kehitung sih, karena tadi banyak banget, mungkin at least 30-50 orang ada kali yang masuk walk-in interview ya,” tegasnya lagi.

    Lebih lanjut menurut Raffi untuk perusahaan dengan bidang kerja spesifik seperti Gamecom Indonesia ini, jauh lebih nyaman untuk membuka rekrutmen di Job Fair daripada memasang lowongan di situs pencari kerja atau situs-situs rekrutmen lain.

    “Karena di Job Fair kayak gini aku bisa ada interaksi secara langsung. Kita di booth ini kan dari kita menjelaskan kita maunya apa, dari mereka pun juga menjelaskan ‘oh aku sebenarnya kayak gini-gini’. Jadi kayak tadi ada satu orang yang memang menjelaskan nih dia passion banget di dunia industri game, terus dia ada pengalaman sini-sini, aku merasa kayak wah ini cocok nih. Karena itu salah satu yang aku rekomendasi langsung untuk masuk ke walk-in interview,” jelasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh penjaga booth lowongan kerja Merlynn Park Hotel, di mana menurutnya perusahaan dengan sengaja mendaftar di Job Fair Kemnaker untuk menjaring rekrutmen baru.

    Meski perusahaan tak melakukan walk-in interview, ia mengatakan keseriusan perusahaan dalam mencari tenaga kerja baru terlihat dari bagaimana ia langsung merekomendasikan sejumlah pelamar untuk kemudian mengikuti tahap seleksi rekrutmen selanjutnya di perusahaan.

    “Kalau kita sebenarnya belum sempat screening. Tapi tadi ada beberapa yang sesuai dengan spesifikasi menurut kami ya, tadi sudah berpesan ke Whatsapp pribadi sih. Biar cepat screeningnya, jadi ibarat kaya jalan tol-nya lah,” terangnya.

    (fdl/fdl)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Dirjen Bea Cukai Djaka Ungkap Arahan Khusus Prabowo

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengungkapkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto sebelum ia menjabat. Salah satunya arahannya, memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di pelabuhan.

    Djaka mengatakan, ia mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    “Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa ataupun mengawal Bea Cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengatakan, terdapat sejumlah celah di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal. Hal ini juga termasuk keberadaan pelabuhan gelap.

    Menurutnya, keberadaan pelabuhan-pelabuhan gelap ini perlu dikoordinasikan dengan TNI maupun Kepolisian agar segera ditindak. Dengan demikian, harapannya bisa dibasmi aktivitas-aktivitas penyelundupan.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas dari Prabowo) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    Di sisi lain, Djaka mengaku telah mendapatkan informasi tentang penugasannya di Ditjen Bea Cukai bahkan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    “Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata dia.

    Oleh karena itu, ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI sejak 2 Mei 2025. Meski demikian, hingga saat ini proses pengunduran dirinya belum rampung.

    “Sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujar Djaka.

    Tonton juga “Istana Ungkap Alasan Ditunjuknya Dirjen Bea Cukai dari TNI” di sini:

    (shc/ara)

  • Zulhas soal Modal Koperasi Desa Rp 3 M: Bukan dari APBN!

    Zulhas soal Modal Koperasi Desa Rp 3 M: Bukan dari APBN!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan terkait modal yang akan didapat oleh Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 3 miliar. Ia mengatakan modal tersebut berupa pinjaman yang digunakan untuk bisnis.

    “Dana untuk kopdes itu untuk bisnis murni, plafon pinjaman. Jadi Rp 3 miliar pertama ini itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak. Jadi plafon pinjaman yang digunakan untuk usaha-usaha yang sudah jelas menguntungkan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Mantan Menteri Perdagangan itu pin menegaskan modal itu bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun beberapa unit bisnis yang disarankan pemerintah untuk kopdes mulai dari gerai sembako, apotek desa/kelurahan, klinik desa/kelurahan, pangkalan LPG hingga agen pupuk.

    “Itu diperlukan modal, maka diberi plafon Rp 3 miliar. Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama 6 tahun, tapi bentuknya (untuk) koperasi,” terangnya.

    Jadi, pinjaman itu dapat diajukan oleh koperasi jika telah resmi terbentuk. Kopdes nantinya dapat mengajukan pinjaman tersebut melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara untuk kebutuhan legalitas dapat menggunakan APBD.

    “Nah tapi pembentukannya koperasi bayar notaris Rp 2,5 juta itu memang dari APBD bayar notarisnya pembentukannya,” tuturnya.

    Kemudian terkait dengan proses pembentukan Kopdes, hingga saat ini telah 39.639 musyawarah khusus desa (musdesus) dari target 80.000 desa. Zulhas menargetkan, capaian musdesus dapat terpenuhi 30 Juni 2025.

    Untuk diketahui musdesus merupakan tahapan awal sebelum terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Melalui musdesus itulah akan ditentukan struktur organisasi dan unit bisnis yang akan dilakukan koperasi desa tersebut.

    “Ini langkah pertama, sehingga nanti 12 Juli ini bisa di launching bahwa sudah terbentuk. Baru bentuk koperasinya yang berjalan nanti pada tanggal 12 Oktober (2025),” pungkasnya.

    (ada/rrd)