Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • PHE ONWJ Akan Pasok Gas untuk Refinery Unit VI Balongan Hingga 2029

    PHE ONWJ Akan Pasok Gas untuk Refinery Unit VI Balongan Hingga 2029

    Jakarta –

    PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) bersama PT Kilang Pertamina Internasional secara resmi telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk memperpanjang pasokan gas ke Refinery Unit VI Balongan (RU VI).

    PJBG ini ditandatangani oleh Plt. Direksi PT PHE ONWJ, Sunaryanto, dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman pada Selasa (20/5), di sela-sela acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2025.

    Plt. Direksi PT PHE ONWJ, Sunaryanto, mengatakan langkah ini merupakan upaya sinergi antar anak perusahaan Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional serta memastikan pasokan energi yang berkelanjutan bagi sektor industri.

    “Melalui penandatanganan PJBG ini, kami mendukung terciptanya kesinambungan pasokan gas yang stabil dan berkelanjutan, efisiensi operasional kilang,” kata Sunaryanto dalam keterangan resminya, Selasa (27/5/2025).

    Dijelaskan PHE ONWJ sudah menjadi pemasok gas untuk RU VI sejak 2017 lalu, dan melalui PJBG tersebut kerja sama ini akan terus berlanjut hingga tahun 2029.

    Dalam PJBG, suplai volume gas yang disepakati antara kedua belah pihak berbeda setiap tahunnya, dengan volume terendah 5 miliar British Thermal Unit per hari (BBTUD) hingga tertinggi 23 BBTUD.

    “Dengan komitmen bersama, PHE ONWJ dan RU VI berharap dapat terus berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan energi domestik dan mendukung pembangunan sektor energi nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.

    (igo/fdl)

  • Korban PHK Diprediksi Tembus 280 Ribu, Buruh Buka Suara

    Korban PHK Diprediksi Tembus 280 Ribu, Buruh Buka Suara

    Jakarta –

    Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan memprediksi jumlah PHK tahun 2025 akan tembus 280 ribu orang. Hal ini seiring dengan kenaikan angka PHK dalam beberapa waktu terakhir.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi meyakini prediksi tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Apalagi jika pemerintah tidak turun tangan menyelamatkan industri padat karya dalam negeri.

    “Saya meyakini 80% akan terjadi, jika kemudian pabrik-pabrik khususnya yang padat karya, yang produsen barang-barang untuk konsumsi masyarakat Indonesia, yang lokal oriented tidak diselamatkan,” katanya kepada detikcom, Kamis (27/5/2025).

    Menurut Ristadi, untuk menyelamatkan industri padat karya maka perlu mengamankan pasar dalam negeri. Caranya dengan membatasi barang-barang impor yang harganya lebih murah agar tidak membanjiri pasar dalam negeri.

    Ia juga menyoroti penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi memperburuk keadaan. Dengan daya beli yang turun maka penyerapan barang dari industri juga menurun.

    “Kemudian artinya kalau daya beli masyarakat turun maka konsumsi turun, kemudian penyerapan barang-barang juga akan turun. Itu akhirnya artinya produktivitas perusahaan juga akan turun. Dan produktivitas perusahaan turun, maka melakukan efisiensi,” bebernya.

    Menurut Ristadi, penurunan daya beli masyarakat diakui oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya 6 paket kebijakan yang mencakup diskon transportasi, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, bantuan pangan, bantuan subsidi upah, hingga perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja.

    “Pemerintah kemarin memberikan enam paket subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah untuk menaikkan daya beli masyarakat, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah mengakui situasi-situasi ini. Dan jika ini tidak kemudian bisa kembali normal, maka prediksi dari BPJS akan terjadi PHK kurang lebih sekitar 280 ribu pekerja,” beber Ristadi.

    Ristadi juga menyinggung tutupnya sejumlah pabrik dalam beberapa waktu ke belakang yang menyebabkan PHK. Menurutnya jumlah PHK bisa lebih tinggi dari yang dihitung berdasarkan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebanyak 52 ribu orang.

    “Sekarang ini yang di-PHK itu tidak hanya peserta BPJS, tapi juga pekerja-pekerja yang tidak menjadi peserta juga ikut menjadi korban PHK. Data BPJS ada 52 ribu yang melakukan klaim, maka fakta yang terjadi sebenarnya PHK itu di atas 52 ribu orang yang ter-PHK. Karena sisanya itu tidak menjadi peserta BPJS,” terang Ristadi.

    “Ini yang kemudian tidak terdeteksi data-datanya, tapi saya meyakini. Nah, sektor utamanya (rawan PHK) masih di sektor padat karya, yang memang itu sangat rawan, sangat rawan sekali,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pada 2027 mendatang. Ditargetkan pada 2032 sudah mulai beroperasi.

    Bahlil mengatakan saat ini Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Ditjen EBTKE) tengah mempersiapkan berbagai regulasi terkait dengan rencana pengembangan PLTN.

    Adapun rencana pembangunan PLTN tersebut telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.

    “Dan rencana kita di 2030-an, 2032 sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil mengatakan pembangunan PLTN tersebut akan berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan kapasitas sebesar 250 Megawatt (MW).

    “Tapi kita mulai dengan kecil-kecil dulu. 250 MW, 250 MW dulu. Kalau ini sudah bagus, baru kita mainkan,” katanya.

    Bahlil menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut sudah melalui berbagai kajian strategis dan juga telah dilakukan pengecekan kelayakan lokasi tersebut.

    “Nuklir, kenapa di lokasi itu sudah dilakukan kajian dari para tim. Nanti kalau saya jelaskan, seperti orang ujian disertasi. Yang jelas, ada beberapa lokasi yang sudah di cek kelayakan dan prioritas,” katanya.

    (kil/kil)

  • Alfamart Gandeng Askrindo Beri Perlindungan Usaha 10 Ribu UMKM Tenant

    Alfamart Gandeng Askrindo Beri Perlindungan Usaha 10 Ribu UMKM Tenant

    Jakarta –

    Alfamart dan Askrindo jalin kolaborasi untuk mendorong UMKM naik kelas. Kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan usaha kepada UMKM Tenant Alfamart.

    Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin, menyebut bahwa program ini adalah keseriusan Alfamart dalam mendukung para pelaku UMKM. Ia menegaskan, Alfamart telah melakukan berbagai program inisiatif untuk membantu pelaku UMKM naik kelas melalui payung program #TumbuhBersamaAlfamart.

    Adapun kolaborasi tersebut memberikan jaminan kepada UMKM terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, bencana alam, dan gangguan usaha lainnya. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat peluncuran program tersebut di gerai Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Kota Tangerang, hari ini.

    “Melalui komitmen #TumbuhBersamaAlfamart, program ini memberikan jaminan terhadap risiko kerugian seperti kebakaran, bencana alam dan gangguan usaha lainnya, sehingga pelaku usaha UMKM bisa lebih fokus dalam mengambangkan bisnisnya tanpa terbebani rasa cemas,” tuturnya.

    Dia menjelaskan Alfamart dan Askrindo sebagai mitra akan memberikan santunan perlindungan maksimal senilai hingga Rp 5 juta untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi pada usaha pelaku UMKM Tenant Alfamart.

    Melalui program pelindungan ini, total akan menyasar 10.000 lebih mitra UMKM Tenant Alfamart yang menjalankan operasional bisnisnya di halaman gerai Alfamart seluruh Indonesia.

    “Dalam perjalanan Alfamart, juga menggandeng para pelaku UMKM untuk tumbuh bersama. Program ini, tentu akan memberikan fasilitas tambahan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh mitra UMKM tenant Alfamart untuk tidak khawatir lagi akan risiko yang muncul terhadap bisnisnya,” ujar Solihin dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

    Dia menambahkan, sebelumnya Alfamart juga telah menjalankan berbagai program dalam mendukung para pelaku UMKM untuk tumbuh bersama melalui pendampingan dan pelatihan.

    “Alfamart terus memberikan pendampingan terhadap para pelaku UMKM untuk naik kelas, seperti pelatihan dan pendampingan usaha bagi para pemasok lokal. Memberikan ruang dan akses terhadap produk unggulan UMKM lokal untuk dipasarkan di gerai-gerai Alfamart. Menyediakan kemudahan dan fasilitas yang memadai bagi para Tenant UMKM untuk membuka usahanya di halaman gerai Alfamart, serta masih banyak lainnya,” tambah Solihin.

    Program asuransi ini sepenuhnya didukung oleh Askrindo yang tidak hanya memberikan rasa aman, namun juga mengedukasi tentang literasi perlindungan usaha bagi pelaku UMKM.

    Benefit yang didapat para UMKM Tenant Alfamart, seperti penggantian terhadap kerusakan tempat usaha akibat kebakaran, kerusakan akibat kecelakaan dan bencana alam, hingga santunan untuk kecelakaan diri serta meninggal dunia.

    Sementara itu, Direktur Utama Askrindo Fankar Umran mengatakan pihaknya sebagai perusahaan asuransi milik negara yang telah berpengalaman dalam perlindungan UMKM. Serta menjadi mitra utama dalam penyediaan asuransi ini dengan menggandeng Alfamart yang dianggap memiliki keseriusan dan kepedulian tinggi untuk UMKM naik kelas.

    “Kami percaya, perlindungan terhadap risiko usaha adalah fondasi penting agar UMKM bisa tumbuh berkelanjutan,” tutur Fankar Umran.

    Dukungan Pemerintah

    Program perlindungan bagi para pelaku UMKM tenant di Alfamart mendapat sorotan dan dukungan positif dari pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    Program kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung para pelaku UMKM sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam ekonomi nasional.

    “Program ini sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas Kementerian UMKM, khususnya dalam hal mendorong transformasi UMKM ke arah formal dan berdaya saing tinggi,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik.

    “Perlindungan sosial dan keamanan usaha menjadi salah satu elemen penting dalam ekosistem pemberdayaan UMKM yang sehat dan Inklusif,” sambungnya.

    Adapun WE+ (we plus) akan berperan sebagai kanal distribusi digital utama. Lewat teknologi digital yang inklusif dan mudah digunakan, mitra UMKM Alfamart kini dapat mendaftarkan perlindungan asuransi dengan cepat dan transparan melalui aplikasi WE+.

    Sebagai perusahaan insurance di Indonesia, WE+ telah membangun reputasi sebagai platform distribusi asuransi digital yang mempertemukan berbagai penyedia asuransi nasional dengan masyarakat luas.

    “Dalam program ini, kami berharap WE+ bisa memberikan kontribusi sebagai akses yang memberikan kemudahan kepada mitra UMKM di berbagai wilayah Indonesia dalam mencari asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya,” tutup Co-founder WE+ Milza Oktavira.

    Tonton juga “Alfamart UMKM Day: Dukungan untuk Para Pelaku Usaha Kecil Lewat” di sini:

    (anl/ega)

  • Macron Sambangi Vietnam, 20 Pesawat Airbus Langsung Terjual

    Macron Sambangi Vietnam, 20 Pesawat Airbus Langsung Terjual

    Mengutip Reuters, Senin (26/5/2025), Prancis dan Vietnam menandatangani kesepakatan pada hari Senin (26/5) untuk 20 pesawat Airbus, serta pakta pertahanan dan ruang angkasa, saat Presiden Emmanuel Macron mengunjungi Hanoi, ibu kota Vietnam. Kehadiran Macron untuk meningkatkan pengaruh Prancis di bekas koloninya, yang tengah bergulat dengan ancaman tarif AS. REUTERS/Chalinee Thirasupa

  • Ratusan Buruh PT Maruwa di Batam Tiba-tiba Kena PHK Tanpa Pesangon

    Ratusan Buruh PT Maruwa di Batam Tiba-tiba Kena PHK Tanpa Pesangon

    Jakarta –

    Perusahaan asal Jepang PT Maruwa Indonesia di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau, dinyatakan bangkrut dan menutup operasional pabriknya. Informasi tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial.

    Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia membenarkan kabar tersebut. Presiden ASPEK Mirah Sumirat mengatakan, ada sebanyak 205 pekerja Maruwa Indonesia yang dirumahkan tanpa pemberitahuan perusahaan.

    “Menurut info yang kami dapatkan ada sekitar 205 pekerja PT Maruwa Indonesia yang diliburkan tanpa pemberitahuan resmi dari perusahaan,” ujar Mirah saat dikonfirmasi detikcom, Senin (26/5/2025).

    Senada dengan Mirah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga membenarkan informasi tersebut. Berdasarkan data yang diberikan Iqbal kepada detikcom, tercatat sebanyak 205 buruh Maruwa yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Iqbal menjelaskan, 205 buruh yang terimbas PHK terdiri dari 49 karyawan tetap dan 156 merupakan pekerja kontrak. Ia menyebut, ratusan pekerja tersebut tidak mendapat kepastian pesangon.

    “PHK kembali menghantam sektor industri di Batam. PT Maruwa Indonesia, perusahaan manufaktur yang telah beroperasi sejak 1999, secara mendadak menghentikan seluruh operasionalnya di Kawasan Industri Bintang Industri II, Tanjung Uncang, Batu Aji, sejak awal April 2025,” terang Iqbal saat dikonfirmasi detikcom.

    Iqbal menerangkan, kejadian di Maruwa memperpanjang daftar PHK massal di Indonesia. Berdasarkan data dari Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-BP), tercatat sebanyak 80 perusahaan yang melakukan PHK dengan total buruh yang terimbas sebanyak 70 ribu pekerja.

    “Per April 2025, sudah 80 perusahaan melakukan PHK dan jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan mencapai 70 ribu orang. Ini berarti jumlah perusahaan yang melakukan PHK meningkat dua kali lipat hanya dalam empat bulan pertama 2025,” jelasnya.

    (rrd/rrd)

  • Ini Harapan Pengusaha Logistik buat Dirjen Bea Cukai yang Baru

    Ini Harapan Pengusaha Logistik buat Dirjen Bea Cukai yang Baru

    Jakarta –

    Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan sejumlah harapan usai terpilihnya Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini salah satunya penguatan ekosistem logistik nasional.

    Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menilai kolaborasi yang solid antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pelaku logistik sangat krusial dalam menciptakan efisiensi, transparansi, dan peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

    Selain itu, menurutnya sektor logistik dan forwarder merupakan mitra penting DJBC dalam kelancaran arus barang ekspor-impor, sehingga komunikasi dan kerja sama yang erat perlu terus diperkuat.

    “Dengan kepemimpinan yang baru, kami berharap ada terobosan dan penguatan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat serta tata kelola logistik nasional yang lebih efisien,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

    Ia menekankan pentingnya terobosan dalam tata niaga ekspor dan impor. Hal ini juga termasuk dengan penguatan ekosistem logistik nasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik secara merata.

    “Kami berharap pelantikan ini menjadi momentum bagi terobosan dalam tata niaga ekspor dan impor, sekaligus penguatan ekosistem supply chain dan logistik nasional yang lebih mendorong kepada kekuatan ekonomi domestik guna pemerataan dan peningkatan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti perlunya percepatan implementasi kembali program Nasional Logistik Ekosistem (NLE), yang sempat tersendat. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta secara aktif menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

    “Kami mendorong percepatan implementasi kembali Nasional Logistik Ekosistem (NLE) dengan melibatkan lebih banyak private sektor sebagai pelaku dan pelaku industri logistik nasional,” kata Akbar.

    Di samping itu, Akbar menyatakan, pihaknya siap untuk terus menjalin sinergi dan kolaborasi strategis guna mendukung program kerja DJBC, khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ekosistem logistik nasional.

    “ALFI siap berkolaborasi dan mendukung penuh program-program yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan beliau,” ujarnya.

    (shc/ara)

  • Tol Cisumdawu Km 177 Amblas, Jalan Masih Ditutup Sebagian

    Tol Cisumdawu Km 177 Amblas, Jalan Masih Ditutup Sebagian

    Jakarta –

    PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) melaporkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) KM 177 yang amblas imbas pergerakan tanah pada Sabtu (17/5) lalu hingga kini masih dalam proses perbaikan.

    “Kalau tol yang amblas di KM 177 saat ini memang sedang dalam perbaikan. Dalam kondisi emergency repair,” kata Direktur Utama PT CMNP, Arief Budhy Hardono, saat ditemui wartawan usai RDPU Panja SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Arief mengatakan proses perbaikan sendiri sudah berlangsung di hari yang sama saat jalan tol tersebut amblas. Dalam hal ini ia menyebut kerusakan hanya terjadi di satu lajur.

    “Kami sudah lakukan kurang lebih hari yang sama pada saat itu terjadi. Penyebabnya juga kan waktu itu ada gempa yang di daerah situ ya,” paparnya

    Ia sendiri tidak merincikan lebih jauh kapan target perbaikan jalan tol tersebut rampung atau kapan satu ruas yang terdampak dapat dioperasikan kembali. Namun yang pasti proses perbaikan dilakukan sesuai dengan ketetapan Badan Pengatur Jalan Tol (BUJT) Kementerian PU.

    “Langsung kami perbaiki sesuai perintah dari BPJT. Sampai saat ini masih kami lakukan,” terangnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya pada Sabtu (24/5) lalu Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) KM 177 dilaporkan mengalami keretakan pada barrier beton dan amblasnya badan jalan. Kerusakan ini disebut imbas pergerakan tanah yang terjadi pada Sabtu (17/5) sekitar pukul 10.00 WIB.

    Keretakan dan amblesnya jalan tol ini tepatnya terjadi di Blok Binong-Bojongtotor, Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Kondisi ini membuat sebagian jalur tol terpaksa ditutup dan arus kendaraan dialihkan ke jalur lambat.

    Lihat juga Video: Jembatan Cidadap Amblas, Akses Palabuhanratu-Kiara Dua Putus

    (igo/fdl)

  • RI Ikut Forum Dunia, Cari Dana Hibah-Utang untuk Sektor Kelautan

    RI Ikut Forum Dunia, Cari Dana Hibah-Utang untuk Sektor Kelautan

    Jakarta –

    Indonesia ikut dalam forum 24th Annual Large Marine Ecosystem (LME) and Coastal Partners Conference pada 14-16 Mei 2025 di Athena, Yunani. LME-24 adalah forum global bagi para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan pesisir, termasuk pengelolaan kawasan lindung laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan pesisir terpadu, dan adaptasi perubahan iklim.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempresentasikan pencapaian strategis proyek Global Environment Facilities (GEF) 6 Coastal Fishieries Initiative (CFI) Indonesia sebagai model perikanan berbasis ekosistem yang dapat direplikasi di tingkat nasional dan global.

    “Proyek ini merupakan salah satu implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dalam menghadapi tantangan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada tingkat global. Proyek ini terdiri dari tiga komponen yaitu komponen A yang kita bisa menyebutnya sebagai Enabling Condition, komponen B Enabling Tools, dan komponen C itu terkait dengan Monev and Knowledge Management,” beber Tenaga Ahli Menteri KP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awal Kapal Perikanan, Mohamad Abdi Suhufan, pada konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, (26/5/2025).

    Proyek yang berlangsung sejak 2019 hingga 2026 ini mencakup tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Selain itu, proyek ini juga mencakup hal inisiasi kawasan konservasi baru berbasis masyarakat hukum adat.

    “Kalau di Papua dan Maluku itu ada istilah Sasi, pendekatan atau inisiatif di tingkat masyarakat kearifan lokal dalam bentuk Sasi ini kemudian bisa diakui dalam kebijakan nasional. Ternyata itu sejalan dengan inisiatif global untuk memperluas kawasan konservasi,” tambah Abdi.

    Selain itu, Abdi bilang KKP sedang berusaha mengidentifikasi sumber pendanaan baru untuk menopang program kerja yang sedang dilaksanakan KKP. Abdi bilang ada dua skema yang dapat dilakukan, yaitu hibah luar negeri atau pinjaman luar negeri.

    “Karena KKP saat ini sedang mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan baru, sumber-sumber pembiayaan baru untuk menopang APBN yang saat ini mengalami sedikit relaksasi atau efisiensi,” katanya.

    “Dengan aturan sekarang ‘kan ada dua skemanya. Yang pertama, itu bisa pinjaman luar negeri, yang kedua bisa dengan hibah luar negeri. Dalam konteks GEF ini adalah hibah, itu artinya tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk mengembalikan. Tetapi ini sifatnya terbatas untuk kegiatan yang sifatnya pendataan, peningkatan kapasitas, dan terkait dengan pertukaran data informasi,” bebernya.

    Sementara itu, untuk skema pinjaman luar negeri, ia bilang bisa digunakan untuk hal terkait pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, kapal pengawas, dan sistem satelit.

    “Dua potensi ini akan terus diidentifikasi oleh tim KKP supaya efisiensi yang terjadi sekarang bisa ditutupi dari dua skema tersebut. Tetapi khusus untuk grant (hibah) akan ada prioritas ke sana karena tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk mengembalikan pinjaman,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (fdl/fdl)

  • Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono membeberkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dalam kerja sama di program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Ferry mengatakan, Danantara secara tidak langsung terlibat karena peran Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam menyalurkan pendanaan ke Kopedeskel Merah Putih. Rencananya, Himbara memberikan plafon pinjaman ke Kopdeskel Merah Putih Rp 3 miliar.

    “Kan Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya, kan pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan Bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai peran perusahaan pelat merah lainnya dalam pendanaan maupun investasi Koperasi Merah Putih, Ferry menyebut tidak ada. Investasi memang ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    Ferry menekankan, APBN hanya mendanai investasi, bukan modal bisnis koperasi. Seperti diketahui, program tersebut mewajibkan 7 unit bisnis, seperti kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan, dan logistik.

    “Nggak ada, tapi kalau di investasi memang ada dari APBN, tapi APBN itu sekali lagi atau APBD itu dari untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp 3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja,” terang Ferry.

    Ferry menjelaskan investasi tersebut berupa kantor koperasi. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Ferry menyebut pihaknya dapat menggunakan aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kantor koperasi.

    “Investasi ini kan kantor koperasinya di mana, makanya kami tadi salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN BUMD, atau resi gudang, itu bisa digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” imbuh Ferry.

    Sebelumnya, informasi kerja sama Kopdeskel Merah Putih dengan Danantara pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas mengatakan Kopdes Merah Putih akan kerja sama dengan Danantara. Saat ini, pemerintah mempercepat pembentukan program tersebut.

    “Sekarang kan ada Danantara, nanti kita kerja samanya dengan Danantara. Orangnya, kemudian tata kelolanya, kemudian sistemnya,” kata Zulhas dalam acara Rapat Inflasi dikutip dari akun Youtube Kemendagri.

    Chief Information Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Danantara akan menjadi bagian dari Public Service Obligation (PSO).

    “Kalau Kopdes tuh kalo udah ngomong dengan Danantara itu nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation (PSO). Jadi ya kalo bisa kita bantu, kita bantu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025).

    (rea/ara)