Jakarta –
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN akan memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk para debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah ini sejalan dengan rencana pemberian relaksasi kredit dari pemerintah untuk korban bencana di Sumatera. Dalam hal ini jenis relaksasi akan diberikan berdasarkan klasifikasi kerusakan atau dampak bencana terhadap debitur.
“Termasuk, termasuk (program relaksasi kredit). Cuma memang yang kemarin kita hitung, karena BTN kan perumahan paling majority, yang baru kita hitung memang paling banyak itu KPR,” ujar Nixon saat ditemui wartawan di Menara 2 BTN, Kamis (18/12/2025).
Dalam hal ini, relaksasi yang diberikan akan berupa restrukturisasi pembayaran kredit berdasarkan klasifikasi kerusakan yang dialami korban bencana.
Di mana mereka yang menderita kerusakan berat dapat menerima penundaan pembayaran kredit dalam jangka waktu hingga satu tahun.
“Cuma dampaknya ini ada 3 jenis teman-teman. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan,” papar Nixon.
“Membedakan cuma jangka waktunya saja. Kita belum ada, ini biar cepat aja sih sebenarnya, yang berat itu sementara kita akan wave pembayarannya 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, kondisi masing-masing, kira-kira gitu kali ya. Jadi kita merestrukturisasi dengan cara menunda pembayaran buat mereka yang tertimpa bencana,” terang Nixon.
Nixon menambahkan BTN juga sudah membangun dapur-dapur umum hingga tenda medis di sejumlah titik terdampak bencana sebagai upaya bantuan.
Kemudian pihaknya juga sudah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan lain kepada para korban baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Lewat kampus, lewat gereja, tadi kita juga nyalurin lewat Muhammadiyah buat warga Muhammadiyah yang terdampak. Jadi kita ada yang direct ada yang indirect seperti itu. Besok juga bersama Danantara kita akan menyalurkan beberapa sembako. BTN empat truk sembako dan air bersih, kita bawa besok dan dilepas dari Medan,” jelas Nixon.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan relaksasi untuk korban bencana di Sumatera. Relaksasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) khusus relaksasi KUR debitur ketiga provinsi tersebut.
Ia menjelaskan terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, para debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran.
Jadi lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.
“Fase pertama di bulan Desember sampai dengan Maret, sampai dengan 2026. Di mana debitur tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, dan juga tidak mengajukan klaim dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim,” kata dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.
Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.
Tonton juga video “Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Minta Tambahan Personel TNI-Polri di Aceh”
Halaman 2 dari 2
(igo/hns)
