Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • PNS Dinas Luar Negeri Diguyur Rp 12,9 Juta Sehari, Ini Negara Tujuan Termahal

    PNS Dinas Luar Negeri Diguyur Rp 12,9 Juta Sehari, Ini Negara Tujuan Termahal

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan batas tertinggi atau estimasi uang harian perjalan dinas ke luar negeri bagi untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026 mendatang.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Aturan ini sudah diteken Sri Mulyani pada 14 Mei 2025 lalu dan sah diundangkan pada 20 Mei 2025.

    Dalam aturan tersebut, jumlah uang harian perjalanan dinas luar negeri berbeda-beda tergantung negara tujuan dan golongan PNS. Besaran ini dihitung berdasarkan nilai US dolar sehingga besarannya terhadap rupiah akan berbeda-beda tergantung pada nilai mata uang RI dan Negeri Paman Sam saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan,” tulis PMK 32 Tahun 2025.

    Dalam hal ini biaya uang perjalanan dinas luar negeri PNS yang tertinggi adalah ke Inggris. Untuk golongan A dipatok sebesar US$ 792 per orang/hari atau setara Rp 12.924.648. Sedangkan untuk golongan B sebesar US$ 774 atau Rp 12.630.906, untuk golongan C sebesar US$ 583 atau Rp 9.513.977, dan untuk golongan D sebesar US$ 582 atau Rp 9.497.658.

    Tujuan Italia menjadi negara dengan uang perjalanan dinas tertinggi selanjutnya yakni US$ 702 atau Rp 11.455.938 untuk para PNS golongan A per orang/hari. Kemudian disiapkan juga US$ 637 atau Rp 10.395.203 untuk golongan B, US$ 446 atau Rp 7.278.274 untuk golongan C, dan terakhir US$ 427 atau Rp 6.968.213 untuk golongan D.

    Negara dengan biaya perjalanan dinas tertinggi ketiga yaitu ke Amerika Serikat (AS) US$ 659 atau Rp 10.754.221 per orang/hari untuk golongan A. Kemudian untuk golongan B diberikan US$ 563 atau Rp 9.187.597, untuk PNS golongan C sebesar US$ 505 atau Rp 8.241.095, dan untuk golongan D diberikan US$ 447 atau Rp 7.294.593.

    Untuk diingat besaran uang perjalanan dinas PNS ke luar negeri dalam bentuk rupiah ini dihitung berdasarkan asumsi kurs hari ini, Jumat (30/5/2025) dengan besaran Rp 16.319/dolar AS. Besaran biaya dalam rupiah ini bisa berubah berdasarkan nilai tukar dolar saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan,” tulis aturan itu lagi.

    (igo/fdl)

  • Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta? Siap-siap Terima Rp 300 Ribu dari Pemerintah

    Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta? Siap-siap Terima Rp 300 Ribu dari Pemerintah

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Kebijakan yang bertujuan menunjang daya beli masyarakat ini akan diberikan mulai 5 Juni 2025.

    Besaran BSU ditetapkan sebesar Rp 150 ribu/bulan selama Juni-Juli 2025. Bantuan akan disalurkan satu kali atau sekaligus pada Juni 2025 sebesar Rp 300 ribu.

    “BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli. Itu sedang dipersiapkan, nanti akan diperlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Airlangga mengungkapkan pemerintah sedang menghitung anggaran yang akan dikeluarkan untuk pemberian enam paket insentif tersebut. Ia menyebut anggaran BSU sebenarnya sudah ada dan saat ini sedang tahap finalisasi.

    “Yang BSU anggarannya sudah ada, tapi kita lagi finalisasi,” katanya.

    Skema pemberian BSU ini nantinya akan seperti pemberian bantuan pada masa Covid-19 lalu. Bedanya, nilai bantuan kali ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bantuan pada masa pandemi.

    Diketahui pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu kepada pekerja/buruh yang diberikan 1 kali pada 2022.

    “Pemberian subsidi upah seperti COVID-nya. Besarannya lebih kecil (dari Rp 600 ribu),” katanya.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberikan lima paket insentif ekonomi lainnya kepada masyarakat berbarengan dengan BSU ini. Paket itu mencakup iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), diskon tarif tol, dan diskon tarif penerbangan, insentif Rp 7 juta untuk motor listrik, dan diskon tarif listrik 50%

    (ily/fdl)

  • Hujan Promo dari BNI di Java Jazz Festival 2025, Begini Cara Dapatnya!

    Hujan Promo dari BNI di Java Jazz Festival 2025, Begini Cara Dapatnya!

    Jakarta –

    Sebagai title sponsor International BNI Java Jazz Festival 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyiapkan deretan promo menarik selama festival musik terbesar di Asia Tenggara tersebut berlangsung. Masyarakat bisa meraih berbagai keuntungan, dengan menjadi Nasabah BNI serta melakukan aktivasi dan transaksi menggunakan wondr by BNI.

    Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies mengatakan BNI Java Jazz Festival memiliki audiens yang sangat sesuai dengan segmen Nasabah BNI, di antaranya generasi muda gemar nonton musik jazz bersama teman dan keluarga.

    “Momentum ini menjadi peluang strategis untuk mengakselerasi akuisisi Nasabah Baru dan peningkatan transaksi melalui berbagai touchpoint kreatif selama event berlangsung,” ujar Corina dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).

    BNI, kata dia, menyediakan cashback hingga Rp 2,5 juta dan TapCash berisi saldo Rp 100 ribu untuk Pengunjung BNI Java Jazz Festival 2025 yang melakukan pembukaan rekening tabungan nasabah baru melalui wondr by BNI. Nasabah eksisting juga mendapatkan kesempatan mendapatkan reward voucher hingga Rp 200 ribu atau cashback hingga 5.5% p.a. dengan membuka Tabungan Life Goals selama event berlangsung. Pengunjung bisa mengikuti program ini dengan mendatangi sales BNI yang bertugas atau mengunjungi booth-booth BNI di area event.

    Nggak cuma itu saja, nasabah berkesempatan mendapatkan voucher senilai Rp 25 ribu dengan melakukan pembayaran parkir mobil menggunakan QRIS wondr by BNI. Promo ini berlaku bagi 200 pengguna baru yang melakukan aktivasi wondr by BNI pada periode 26 Mei-1 Juni 2025.

    “Program ini hanya berlaku untuk 1 mobil dalam 1 hari selama event berlangsung, e-voucher dapat di klaim di booth wondrland selama periode 30 Mei-1 Juni 2025,” jelas Corina.

    Selain itu, para pengunjung BNI JJF 2025 dapat melakukan transaksi di berbagai tenant F&B di area event menggunakan Kartu TapCash. Sebanyak 200 orang pertama yang melakukan aktivasi wondr by BNI dan melakukan isi ulang TapCash minimum Rp 200 ribu, bisa menikmati voucher senilai Rp 25 ribu dari BNI.

    Pengunjung yang menggunakan transportasi Taksi Blue Bird juga dapat memanfaatkan voucher Rp 25 ribu yang dapat ditukarkan di Booth BNI wondrland. Voucher elektronik akan diberikan kepada 100 orang pertama yang melakukan aktivasi wondr by BNI selama periode program berlangsung dengan minimum tarif perjalanan Rp 100 ribu.

    “Selain promo dan merchandise menarik yang bisa langsung dibawa pulang, semua transaksi Nasabah selama event juga termasuk kesempatan memenangkan berbagai undian menarik dari Rejeki wondr BNI 2025 yang akan dilakukan pengundian pertama kali pada Agustus 2025,” ujar Corina.

    Tidak hanya itu, masih banyak penawaran menarik BNI yang dapat diakses melalui https://bni.id/JJF2025.

    Lewat program ini, pihaknya mengajak masyarakat untuk merasakan kemudahan dan manfaat bertransaksi digital dengan wondr by BNI, dalam suasana festival yang penuh keceriaan.

    (prf/ega)

  • Cari Ikan Banyak Risiko, Nelayan Butuh Asuransi

    Cari Ikan Banyak Risiko, Nelayan Butuh Asuransi

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah meluncurkan Program Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan yang digelar di Muara Baru, Jakarta Utara. Adanya program tersebut bertujuan membentuk ekosistem kemitraan usaha berbasis klaster di 10 sektor strategis, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

    Sejalan dengan itu, anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut serta dalam penguatan perlindungan UMKM khususnya di sektor kelautan dan perikanan melalui penyerahan secara simbolis Asuransi Mikro Bahari.

    Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto mengatakan, Askrindo melalui Asuransi Mikro Bahari memberikan pelindungan bagi para nelayan dalam mencari nafkah.

    “Melalui skema mitigasi risiko yang inklusif dan berkelanjutan, Asuransi Mikro Bahari memberikan berbagai manfaat bagi nelayan, terutama dalam hal perlindungan terhadap kapal nelayan selama aktivitas penangkapan ikan. Hal ini meningkatkan literasi dan kesadaran para pencari nafkah khususnya nelayan akan pentingnya perlindungan asuransi,” ujar Budhi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).

    Asuransi Mikro Bahari merupakan produk perlindungan yang dirancang untuk memberikan jaminan bagi kapal nelayan terhadap risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan bencana alam.

    “Inisiatif ini menjadi bentuk nyata kontribusi Askrindo dalam memperkuat perlindungan sosial dan keberlangsungan usaha mikro di sektor kelautan serta sejalan dengan program Asta Cita Prabowo Gibran dalam penciptaan lapangan kerja serta mendorong kewirausahaan,” ujar Budhi.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengapresiasi langkah perusahaan untuk memberikan proteksi kepada para nelayan serta memberikan keyakinan kepada para nelayan.

    “Asuransi juga menjadi isu untuk para usaha mikro kecil, akan tetapi tadi saya melihat simbolis penyerahan terkait Asuransi Mikro Bahari kepada para nelayan. Hal ini sangat memudahkan dan semakin membuat yakin untuk para nelayan dan usaha mikro dengan hadirnya Askrindo,” tambah Menteri UMKM.

    (acd/acd)

  • Gibran Turun Gunung Cek Proyek IKN

    Gibran Turun Gunung Cek Proyek IKN

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau ke sejumlah proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (28/5). Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

    Peninjauan tersebut dimulai dari Jalan Tol Segmen 5B yang progresnya mencapai 70%. Tol ini ditargetkan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.

    Kemudian, Gibran meninjau Rumah Sakit Abdi Waluyo yang saat ini progres pembangunannya mencapai 75,6%. Rumah sakit ini akan menjadi fasilitas kesehatan modern. Lalu ia juga mengunjungi Universitas Gunadarma Kampus Digital.

    Dua infrastruktur yang sudah rampung juga masuk dalam agenda kunjungan, yakni Kantor Kemenko 3 Tower 1 dan Rumah Sakit Hermina yang telah beroperasi.

    Selanjutnya, Gibran mengunjungi Masjid Negara yang progres pembangunannya saat ini mencapai 60%. Masjid ini dirancang sebagai ikon kerukunan dan inklusivitas di ibu kota baru. Di tempat ini Gibran juga melihat tempat dibangunnya Gereja Basilika Nusantara yang saat ini progres pembangunannya 4,63%.

    Tak cuma itu, ia meninjau Istana Wapres yang saat ini progres pembangunannya mencapai 42,67% yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung. Rusun ASN 1 dengan progres 97,09% juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Gibran sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa seluruh proyek yang dikunjungi merupakan prioritas, dengan sebagian besar berjalan sesuai jadwal dan sisanya dipercepat melalui pemantauan harian.

    “Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki dikutip dari wapresri.go.id, Kamis (29/5/2025).

    “Kemudian ada (pesan tentang) landscaping-nya. Jadi beliau pesan juga khusus untuk pohon beringin, ditanam di Istana Wapres,” lanjutnya.

    Sementara, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi Wapres terhadap kemajuan pembangunan IKN.

    “Mantap sekali view (pemandangannya), indah sekali. Tidak ada [catatan]. Cukup, cukup, aman,” ujar Rusdy.

    Tonton juga Video: Bengkulu Alami Kelangkaan BBM, Gibran Minta Maaf ke Warga

    (acd/acd)

  • DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    Jakarta –

    Isu merger antara dua raksasa teknologi Asia Tenggara, Grab dan GoTo, terus menyedot perhatian publik. Tak hanya soal persaingan bisnis, sejumlah pihak mulai angkat suara soal potensi dampaknya terhadap kedaulatan digital dan keamanan data Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai potensi merger antara Grab dan GoTo bukan sekadar urusan bisnis, melainkan persoalan yang menyangkut masa depan ekonomi digital dan keamanan nasional. Menurutnya, merger ini memiliki dampak besar terhadap ekosistem digital, khususnya di Indonesia.

    “Kekhawatiran mengenai kedaulatan digital dan keamanan data jika terjadi merger GoTo-Grab, terutama jika entitas gabungan dikuasai oleh pihak luar, adalah sangat beralasan dan menjadi isu krusial. Pemerintah harus tidak hanya melihat aspek persaingan bisnis tapi juga potensi dampak pada kedaulatan data,” ujar Dave dalam keterangan kepada media, Selasa (27/5).

    Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih tegas, terutama terkait penyimpanan data di dalam negeri (data localization), tata kelola data (data governance), dan perlindungan data pribadi masyarakat.

    Belakangan, rumor merger antara Grab dan GoTo memang ramai diperbincangkan. Grab yang berbasis di Singapura disebut-sebut telah menunjuk penasihat untuk menyusun skema kesepakatan, yang ditargetkan rampung pada semester pertama 2025. Sementara itu, GoTo tak membantah adanya pembicaraan, meski menyatakan belum ada keputusan resmi.

    Pihak GoTo sendiri telah menanggapi rumor tersebut lewat pernyataan resmi. Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, Koesoemohadiani, menyatakan tidak ada kesepakatan apapun dengan pihak mana pun soal rencana merger.

    “Perseroan ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa,” tulisnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Tonton juga Video: Bos GOTO Beberkan Progres Integrasi Tokopedia dan TikTok

    (rir/rrd)

  • Garuda Tanggapi ‘Ribut-ribut’ Pilot

    Garuda Tanggapi ‘Ribut-ribut’ Pilot

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara terkait pernyataan sikap dan kritikan dari Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) terkait kondisi internal maskapai yang dinilai saat ini kurang berkomunikasi antara manajemen dengan para pekerja, termasuk pilot.

    Sebelumnya para pilot Garuda ini menyoroti lima poin utama yakni proses perekrutan yang tidak sejalan dengan good corporate governance (GCG), gagalnya komunikasi antara manajemen dengan serikat pekerja, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, pemotongan iuran serikat secara sepihak, dan terakhir dugaan kriminalisasi terhadap pengurus serikat.

    “Sehubungan dengan hal-hal di atas, dan demi menjaga keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan (safety) dan pelayanan terbaik kepada pelanggan, kami, Asosiasi Pilot Garuda meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir serta Pemegang Saham untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,” tulis APG dalam pernyataan resmi.

    Direktur Human Capital & Corporate Service PT Garuda Indonesia, Enny Kristiani, mengatakan dalam setiap dinamika yang terjadi pihaknya selalu menjaga komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta tekad untuk menjaga profesionalisme dan integritas.

    Untuk itu terkait proses perekrutan yang tidak sejalan dengan dengan GCG, ia mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan tata kelola organisasi dan human capital yang baik, termasuk memastikan dipenuhinya prinsip GCG dan mengacu pada business and industrial practice yang berlaku.

    Di mana seluruh pegawai yang dimaksud APG direkrut tidak sesuai GCG saat ini berstatus sebagai pegawai pro hire dengan kontrak kerja waktu tertentu. Sedangkan remunerasi yang diberikan mengacu pada remunerasi kepegawaian Perusahaan yang sesuai dengan market benchmark yang berlaku.

    “Dapat kami pastikan bahwa proses penerimaan pegawai yang dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan rekrutmen kepegawaian yang berlaku di Perusahaan, dengan tujuan untuk mempercepat proses transformasi perusahaan yang tengah berlangsung,” jelas Enny dalam keterangan resminya.

    Kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat, Garuda mengklaim pihaknya terus memfasilitasi ruang dialog secara berkala melalui berbagai forum, termasuk dengan ketiga serikat yang ada di Garuda Indonesia. Di mana menurutnya komunikasi tersebut dilakukan maskapai melalui organ pengurus yang bertugas menangani hubungan industrial dengan serikat.

    “Komunikasi dengan APG secara berkala dilakukan melalui berbagai kesempatan, mulai dari pertemuan bersama Direksi, hingga komunikasi dengan jajaran Direktorat Human Capital. Selain itu, berbagai kanal komunikasi internal telah tersedia bagi seluruh karyawan, seperti diskusi dengan Direksi pada forum Sharing Session yang dilaksanakan secara rutin,” paparnya.

    Lebih lanjut Enny menjelaskan terkait kebijakan penghentian pemotongan iuran serikat secara langsung, manajemen Garuda menyebut bahwa kebijakan tersebut telah mulai diterapkan sejak 2024 dan bertujuan mengembalikan hak karyawan untuk menentukan pilihan keanggotaannya secara mandiri.

    “Kebijakan ini tidak mengurangi dukungan perusahaan pada serikat, dan perusahaan tetap menyediakan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk operasional serikat. Perusahaan terbuka untuk terus berdiskusi lebih lanjut guna menjelaskan mekanisme tersebut dalam koridor peraturan yang berlaku,” terangnya.

    Terakhir, terkait laporan dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian RI, GIAA menjelaskan bahwa pelaporan tersebut dilakukan terhadap tiga individu yang mengatasnamakan serikat dan terbukti ikut menyebarkan informasi bohong mengenai proses perekrutan karyawan di perusahaan.

    “Langkah penyebaran informasi bohong tersebut telah mencederai kredibilitas perusahaan di mata investor, pelanggan, dan karyawan. Langkah hukum diambil perusahaan setelah upaya persuasi dan penjelasan yang disampaikan perusahaan tidak mendapatkan dukungan dan pemahaman yang sama oleh APG,” katanya.

    Enny memastikan memastikan bahwa langkah hukum ini sama sekali tidak terkait dengan serikat pekerja, yang hingga hari ini tetap mendapatkan dukungan operasional dari Perusahaan.

    “Berkenaan dengan laporan kepolisian ini, Perusahaan sepenuhnya menguasakan proses hukum ini kepada corporate lawyer yang telah ditunjuk, dan akan senantiasa menghormati proses hukum yang tengah berlangsung,” jelas Enny.

    Untuk itu Enny kembali menegaskan bahwa Garuda Indonesia senantiasa mendukung peran serikat pekerja di maskapai dalam menggalang kerja sama dengan seluruh anggotanya untuk terus mendukung upaya penguatan Perusahaan, sehingga dapat menjadi entitas bisnis yang sehat, mampu memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan menjadi kebanggaan bangsa.

    Tonton juga Video: Pilot Lupa Bawa Paspor, Pesawat United Airlines Terpaksa Putar Balik

    (igo/fdl)

  • Terkuak Perintah Prabowo di Balik Rencana Ekspor Beras ke Malaysia

    Terkuak Perintah Prabowo di Balik Rencana Ekspor Beras ke Malaysia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau rencana ekspor beras ke Malaysia. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Menurut Sudaryon, Presiden Prabowo telah memerintahkan mengikuti skema yang akan diberikan Malaysia.

    “Intinya dari Malaysia kemarin sudah ketemu, pengusahanya sama saya juga. Kita bilang sesuai perintah Presiden, mekanismenya apa, kita ikuti, yang jelas perintah Presiden kita siap untuk ekspor beras ke Malaysia,” kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Beras yang diperlukan Malaysia sebanyak 2.000 ton/bulan. Namun, Sudaryono mengatakan keputusan terkait ekspor itu masih dalam pembicaraan lebih lanjut.

    “Kemarin bilangnya begitu, tapi kita lihat, ya kan kita lihat ininya, kemarin bilang sama saya, ya kebutuhannya 2.000 ton sebulan. Ini bolanya nggak di kami, bolanya di mereka,” jelasnya.

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian pernah mengatakan rencana ekspor beras ke Malaysia dapat dilakukan asalkan kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan stok dalam negeri melimpah.

    Saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 3,5 juta ton dan diprediksi akan tembus 4 juta ton. Produksi padi juga diyakini terus mengalami peningkatan.

    Dia menyebut pemerintah Malaysia telah meminta beras dari Indonesia. Dengan melihat potensi produksi yang meningkat, kemungkinan Indonesia dapat ekspor beras dalam waktu dekat.

    “Malaysia sekarang sudah datang Menterinya ke kami untuk minta impor beras dari kita. Tetapi waktu itu Pak Menteri (Mentan Andi Amran Sulaiman) menyampaikan bahwa pada saat ini kami masih memiliki kebutuhan dalam negeri, stok kami cukup, nanti pada akhir tahun kemungkinan akan bisa kirim. Kalau kita sudah aman semuanya,” kata dia dalam acara Cutting Edge For Local Sustainability, di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (8/5).

    (ada/hns)

  • Alasan Menaker Terbitkan SE Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen

    Alasan Menaker Terbitkan SE Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja. SE ini mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi, sekaligus memberikan pedoman agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil.

    Poin utama dalam SE ini adalah larangan melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Namun demikian, Menaker menegaskan bahwa pembatasan usia tidak secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi.

    “Pembatasan usia masih dimungkinkan selama memang diperlukan karena karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia, dan/atau tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum,” ucap Menaker Prof Yassierli, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).

    Yassierli juga menambahkan ketentuan tersebut berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, di mana proses rekrutmen harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi serta kesesuaian dengan pekerjaan.

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan agar para pemberi kerja menyampaikan informasi lowongan kerja secara benar, jujur, dan transparan melalui kanal resmi guna menghindari praktik penipuan, pemalsuan, dan percaloan yang merugikan pencari kerja. SE ini ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia agar diteruskan kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait untuk mendorong dunia usaha menyusun kebijakan rekrutmen yang menjunjung prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

    Sementara kepada dunia usaha dan industri, ia mengajak agar menjadikan langkah ini sebagai momentum untuk memperbaiki praktik rekrutmen menjadi lebih transparan, adil, dan berbasis kompetensi. Yassierli mengatakan melalui langkah ini, Pemerintah ingin memastikan dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif, kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu.

    (akd/ega)

  • Terungkap Biang Kerok Peserta Job Fair Bekasi Membludak

    Terungkap Biang Kerok Peserta Job Fair Bekasi Membludak

    Jakarta –

    Job fair ‘Bekasi Pasti Kerja’ yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat membludak. Ribuan pencari kerja memadati halaman gedung di salah satu universitas tempat job fair itu diselenggarakan.

    Diprediksi pencari kerja yang datang ke lokasi mencapai 25 ribu orang namun kuota lowongan tersedia sebanyak 3.000. Terkait kericuhan yang, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara.

    Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga membantah membludaknya pencari sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan. Hal itu lebih kepada tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan.

    “Kalau dibilang job fair yang di Bekasi membludak bahkan ricuh sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, saya kira kurang tepat,” kata Sunardi saat dihubungi detikcom, Rabu (28/5/2025).

    Ia menjelaskan, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja yang sudah lulus masa pendidikan yang bersemangat mencari pekerjaan. Tingginya animo juga disebabkan keinginan masyarakat mencoba pekerjaan baru dari pekerjaan yang saat ini dijalankan.

    “Justru animo masyarakat yang tinggi terhadap lowongan kerja bisa karena berbagai faktor seperti bertambahnya jumlah angkatan kerja karena bertambahnya lulusan pendidikan sehingga bersemangat mencari lowongan kerja, bisa juga adanya keinginan masyarakat mencoba pekerjaan lain yang lebih cocok dari pekerjaan yang ada,” beber Sunardi.

    Sunardi juga menilai ada sebagian masyarakat yang ingin melihat situasi pada job fair. Mereka yang hadir berkonsultasi terkait ketenagakerjaan hingga mencoba peluang kerja sampingan yang tersedia di acara tersebut.

    “Ada juga yang ingin melihat situasi job fair, bisa juga hadir di job fair karena ingin konsultasi terkait ketenagakerjaan, bahkan mungkin ada yang mau mencoba peluang side job dan ditemukan di job fair,” terang Sunardi.

    Saat ini angkatan kerja bertumbuh dari lulusan SMA/SMK hingga universitas, ditambah jumlah pencari kerja pasca PHK. Namun pertumbuhan pekerjaan juga meningkat di sektor lain di saat beberapa sektor tertentu menurun.

    Respons Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut insiden yang terjadi bakal menjadi evaluasi dari Kemnaker. Pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan daerah dalam penyelenggaran job fair.

    “Kalau ada kasus, tentu kita berharap ke depan bisa lebih baik, dan ini juga menjadi satu hal evaluasi kita untuk melakukan koordinasi dan pembinaan kepada dinas-dinas ketenagakerjaan di provinsi,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

    Meski begitu, ia mengapresiasi penyelenggaraan job fair di tingkat daerah. Artinya semangat mempertemukan pencari kerja dan penyedia kerja tidak hanya terjadi di level pusat.

    Sebelumnya, potongan video dengan narasi pencari kerja memadati acara job fair di salah satu universitas di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Job fair itu diketahui diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada 27 Mei 2025 kemarin.

    Dalam video yang beredar, tampak para pencari kerja berebut memindai kode QR untuk bisa masuk melamar pekerjaan. Suasana yang awalnya kondusif berubah menjadi ricuh seiring dengan membludaknya peserta acara. Massa juga tampak saling berteriak dan saling dorong satu sama lain.

    Beberapa peserta job fair tampak ada yang menaiki mobil pemadam di lokasi sembari menunggu antrean masuk. Saking padatnya dan teriknya sinar matahari, sejumlah orang juga dikabarkan pingsan.

    Pencari kerja yang sudah tak sabar mendesak dan meneriaki panitia agar mengizinkan mereka masuk. Insiden saling lempar dan saling pukul sempat terjadi di tengah-tengah antrean. Kejadian ini terjadi di salah satu halaman gedung universitas tempat job fair tersebut dilaksanakan.

    “Buka-buka pintunya, buka pintunya sekarang juga,” ujar massa dalam salah satu unggahan video pengguna TikTok, dilihat detikcom Rabu (28/5).

    (ily/hns)