Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    Jakarta –

    Data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) per April 2025 mengungkap persentase pengangguran di Indonesia menempati urutan kedua dalam negara berkembang di Asia. Tercatat, proyeksi angka pengangguran di Indonesia di 2025 menembus 5%.

    Angka ini membuat Indonesia mendapuk posisi kedua dengan angka pengangguran terbesar di negara berkembang di Asia Pasifik. Terlebih, proyeksi angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 2024 yang berada di angka 4,9%.

    Sementara itu, urutan pertama diisi oleh China, dengan persentase sebesar 5,1% yang masih imbang dengan periode 2024. Lebih lanjut, di posisi ketiga angka pengangguran terbesar diisi oleh India dengan persentase 4,9%, diikuti oleh Filipina dengan persentase 4,5%, Malaysia dengan persentase 3,2%, Vietnam dengan persentase 2%, dan Thailand dengan persentase 1%.

    Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, angka pengangguran di Tanah Air mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,28 juta orang. Angka ini disumbang oleh penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang menjadi 153,05 juta orang.

    Menurut catatan detikcom, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angkatan kerja itu di dalamnya ada yang sudah bekerja dan ada yang menganggur. Dari jumlah itu, tercatat yang sudah bekerja sebanyak 145,77 juta orang atau bertambah 3,59 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur meningkat 83,45 ribu orang yang naik kira-kira 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Jumlah penganggur sebanyak 7,28 juta orang itu setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76% atau lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Penurunan itu utamanya terjadi pada TPT perempuan.

    “Sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02% basis poin. Penurunan TPT konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” ungkap Amalia.

    Dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,60% pada Februari 2025, lebih tinggi jika dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 69,80%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,34% dibandingkan TPAK perempuan 56,70%.

    Tingkat Pengangguran di Negara Berkembang Asia

    1. China: 5,1%
    2. Indonesia: 5%
    3. India: 4,9%
    4. Filipina: 4,5%
    5. Malaysia: 3,2%
    6. Vietnam: 2%
    7. Thailand: 1%

    (fdl/fdl)

  • RI Kedatangan Banyak KRL Baru dari China

    RI Kedatangan Banyak KRL Baru dari China

    Jakarta –

    Sebanyak 96 gerbong kereta rel listrik (KRL) baru siap untuk beroperasi dalam waktu dekat. KRL tersebut merupakan produk dari PT INKA (Persero) dan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

    KAI Commuter mendatangkan secara bertahap sarana KRL baru dari INKA dan CRRC. Terbaru, telah didatangkan Train Set (TS) atau rangkaian ke-6 dan ke-7 dari CRRC, pada Jumat (23/5/2025) kemarin.

    Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan KAI Commuter kembali mendatangkan rangkaian KRL Baru TS No.6 dan TS No.7, atau rangkaian ke-3 dan ke-4 dari total delapan rangkaian pada kontrak pengadaan Sarana KRL Baru.

    “Hingga saat ini, KAI Commuter telah mendatangkan Sarana KRL Baru sebanyak 8 rangkaian KRL Baru. Setiap rangkaian ini terdiri dari 12 unit kereta atau total sebanyak 96 unit kereta,” ujar Leza, dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Proses pengiriman sarana KRL baru untuk kebutuhan layanan Commuter Line di wilayah Jabodetabek telah dilakukan secara bertahap, mulai 30 Januari 2025 sampai dengan 22 Mei 2025. Hingga saat ini sudah 8 TS yang tiba, 7 TS dari CRRC dan 1 TS dari INKA.

    Leza juga menambahkan, KAI Commuter memesan sarana KRL baru sebanyak 27 trainset atau total sebanyak 324 unit kereta baik yang diproduksi di dalam negeri oleh PT INKA (Persero) maupun kereta yang di produksi melalui pabrikan di luar negeri.

    Seluruh sarana KRL baru ini akan menjalani uji coba parameter dan uji coba dinamis sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    KAI Commuter berharap, kedatangan sarana KRL baru ini dapat segera dioperasikan untuk layanan pengguna setelah selesai dilakukan uji coba untuk keselamatan dan kelayakan operasinya. Proses pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan salah satu upaya KAI Commuter dalam mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, khususnya pengguna Commuter Line Jabodetabek.

    “Selain itu, proses pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan salah satu komitmen KAI Commuter dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna Commuter Line,” kata Leza.

    (shc/fdl)

  • Masih Ngotot! Donald Trump Kobarkan Perang Dagang Lagi

    Masih Ngotot! Donald Trump Kobarkan Perang Dagang Lagi

    Foto Bisnis

    Chelsea Olivia Daffa – detikFinance

    Sabtu, 31 Mei 2025 15:00 WIB

    Pennsylvania – Presiden AS Donald Trump berencana menggandakan tarif impor baja dan aluminium. Kebijakan ini diambil untuk lindungi industri dalam negeri AS.

  • Pekerja Informal Kelebihan Jam Kerja, Driver Ojol Narik 54 Jam/Minggu

    Pekerja Informal Kelebihan Jam Kerja, Driver Ojol Narik 54 Jam/Minggu

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap bahwa industri transportasi, pertambangan, dan penyediaan akomodasi mencatat persentase tertinggi pekerja overworked dengan rata-rata jam kerja mencapai 48 jam per minggu.

    Merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 77 Ayat 2, aturan jam kerja per minggu sebanyak 40 jam. Waktu kerja yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni 7 jam dalam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam dalam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja.

    “Industri transportasi, pertambangan, dan penyediaan akomodasi mencatat persentase tertinggi pekerja overworked dengan rata-rata jam kerja mencapai 48 jam per minggu,” kata Peneliti CELIOS, Bara, Sabtu (31/5/2025).

    Salah satu yang tercatat oleh CELIOS mengenai pekerja di sektor informal dengan durasi jam kerja lebih panjang adalah supir ojek online (ojol). Bara bilang, pekerja ojek online secara rata-rata bekerja selama 54 jam per minggu.

    “Rata-rata ojol bekerja 54,4 jam per minggu, sementara pekerja lainnya rata-rata 41,5 jam per minggu. Fakta ini membuktikan ojol jadi pekerjaan rentan tanpa perhatian serius dari pemerintah. Kami mendorong adanya data tenaga kerja yang lebih akurat soal gig economy, sejalan dengan maraknya perpindahan korban PHK (pemutusan hubungan kerja) ke pekerja informal,” kata Bara.

    Sejalan dengan itu, CELIOS juga mengungkap bahwa selama ini data pengangguran versi pemerintah belum sepenuhnya memasukkan data pekerja sektor informal. Bertambahnya pekerja di sektor informal terutama setelah gelombang PHK di sektor industri pengolahan.

    (ara/ara)

  • 109 Juta Pekerja RI Dibayar di Bawah UMP

    109 Juta Pekerja RI Dibayar di Bawah UMP

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan terjadi peningkatan signifikan pada angka pekerja yang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Dalam riset ini, CELIOS mengungkap persentase yang meningkat tajam per 2024 menjadi 84% jika dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 63%.

    Jika dielaborasi dari data CELIOS yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia yang diberi upah di bawah UMP per 2024. Sementara itu, per 2021 ada sebanyak 83 juta penduduk Indonesia yang digaji di bawah UMP.

    “Kami temukan data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMP meningkat tajam dari 63% pada 2021 menjadi 84% pada 2024,” ujar peneliti CELIOS, Bara, dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Tidak hanya itu, Bara menyampaikan selama ini data pengangguran versi pemerintah belum sepenuhnya memasukkan data pekerja di sektor informal. Selain itu, banyak data tidak disampaikan kepada publik padahal relevan bagi perumusan kebijakan.

    Terkait dengan itu, CELIOS menyarankan agar pemerintah melakukan redefinisi cara mengukur angka kemiskinan dengan mengadopsi pendekatan berbasis pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi (disposable income).

    “Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS masih bertumpu pada dua pilar lama: garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan berbasis pengeluaran. Ini pendekatan yang sah di era 70-an, tetapi tidak mampu menangkap kompleksitas kemiskinan di era modern,” ungkap Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar.

    Media bilang, metode pendekatan yang digunakan BPS gagal merepresentasikan tantangan saat ini seperti adanya beban utang, ketimpangan akses layanan publik, hingga tekanan finansial rumah tangga kelas menengah.

    “Rumah tangga yang terlilit utang pinjaman online atau harus menjual tanah agar anaknya bisa sekolah seringkali tidak tercatat sebagai miskin. Justru sebaliknya, pengeluaran tinggi mereka dianggap sebagai tanda kesejahteraan,” kata Media.

    (fdl/fdl)

  • Pengusaha dan DPR Buka Posko Pengaduan Terkait Kerja Sama dengan BUMN

    Pengusaha dan DPR Buka Posko Pengaduan Terkait Kerja Sama dengan BUMN

    Jakarta –

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjajaki kerja sama dengan Komisi VI DPR RI membuka Posko Pengaduan HIPMI-BUMN, sebagai wadah aspirasi bagi pelaku usaha muda di seluruh Indonesia yang menghadapi kendala dalam kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN, Danantara dan BUMD, Anthony Leong, menjelaskan bahwa posko ini dibentuk sebagai respons konkret atas banyaknya laporan dari pengusaha muda yang merasa kesulitan bermitra dengan BUMN. Ia menyebutkan bahwa berbagai masalah seperti keterlambatan pembayaran, hambatan regulasi, hingga ketidakjelasan pelaksanaan kontrak menjadi keluhan yang paling sering diterima.

    “Kami ingin ada ruang yang aman dan resmi bagi pelaku usaha untuk menyuarakan kendala mereka tanpa takut kehilangan peluang kerja sama,” ujar Anthony pada keterangannya (31/5/2025).

    Selain itu, Anthony juga menegaskan bahwa HIPMI akan membantu permasalahan vendor-vendor khususnya UMKM dan Pengusaha Muda yang bermasalah dengan BUMN.

    “Pengaduan ini terbuka untuk seluruh pengusaha muda dan UMKM diseluruh wilayah Indonesia khususnya yang bergabung di HIPMI, dan juga kami berterima kasih kepada Komisi VI DPR RI atas komitmen untuk membantu adik-adiknya dari HIPMI dalam advokasi masalah dengan BUMN,” kata Anthony.

    Menanggapi inisiatif tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto menyambut baik pembukaan posko pengaduan oleh HIPMI dan menegaskan dukungan penuh dari DPR RI untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Ia menyatakan bahwa Komisi VI akan mengawal secara serius seluruh aspirasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan atau praktik tidak profesional dari pihak BUMN.

    “Kami di Komisi VI siap membantu dan mengawal. Kalau ada pengusaha muda yang dirugikan dalam kerja sama dengan BUMN, laporkan saja. Kami akan tindak lanjuti satu per satu,” tegas Adisatrya.

    Wakil Ketua Komisi VI lainnya Andre Rosiade menyatakan akan membantu penyelesaian hutang yang masih belum selesai.

    “Kami telah menerima aspirasi. Insyallah teman-teman HIPMI yang punya piutang di BUMN atau masalah lainnya kami akan bantu penyelesaiannya,” ujar Andre.

    Posko Pengaduan HIPMI dibuka untuk menjaring aspirasi terkait permasalahan seperti pembayaran tertunda, persoalan hukum, kendala birokrasi, serta ketimpangan peluang dalam proyek bersama BUMN. Laporan dapat disampaikan melalui bit.ly/pengaduanhipmibumn.

    (shc/fdl)

  • HSBC Tutup Bisnis Bank di AS

    HSBC Tutup Bisnis Bank di AS

    Jakarta –

    Salah satu grup perbankan terbesar dunia HSBC memutuskan untuk menutup bisnis bank di Amerika Serikat (AS). Keputusan ini dilakukan sebagai langkah penyederhanaan operasi dan mengalihkan fokus bank ke pasar Asia dan Timur Tengah.

    “Setelah peninjauan strategis bisnis, kami telah memutuskan untuk keluar dari portofolio perbankan bisnis di Amerika Serikat. Kami akan mendukung nasabah yang terdampak saat mereka beralih ke penyedia alternatif yang sesuai dan akan mempertahankan beberapa klien dalam bisnis perbankan jaringan global dan pasar menengah kami,” kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters, Sabtu (31/5/2025).

    Laporan The Wall Street Journal melaporkan langkah HSBC ini akan mempengaruhi sekitar 4.500 nasabah. Selain itu, laporan tersebut menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terjadi terhadap 40 karyawan di divisi perbankan bisnis AS.

    Pada 2021, HSBC telan pelan-pelan menarik diri dari pasar perbankan AS. Bank tersebut telah menjual dan menutup beberapa bisnis yang merugi.

    HSBC juga diketahui menjual bisnisnya di Kanada ke Royal Bank of Canada (RY.TO) pada 2022 seharga C$ 13,5 miliar.

    (ada/ara)

  • Penumpang Kereta di Libur Panjang Melonjak, Ini 10 KA yang Jadi Favorit

    Penumpang Kereta di Libur Panjang Melonjak, Ini 10 KA yang Jadi Favorit

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat lonjakan pengguna moda transportasi kereta api pada periode 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Per Sabtu (31/5) pukul 09.10 WIB, total tiket yang telah terjual mencapai 753.062 atau 90% dari kapasitas yang tersedia sebanyak 841.267 kursi.

    Tingginya permintaan ini didominasi oleh kereta api (KA) Jarak Jauh yang melayani 628.604 pelanggan, sementara KA Lokal 124.458 pelanggan. Lonjakan volume pelanggan telah terjadi sejak hari pertama liburan, bahkan okupansi harian pada 28 dan 29 Mei melampaui 100%. Hal ini juga didorong oleh sistem dinamis naik-turun penumpang, yang memungkinkan satu tempat duduk digunakan lebih dari satu pelanggan dalam satu hari.

    “Tren ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat untuk berlibur menggunakan kereta api. Rute-rute ke kota tujuan wisata seperti Surabaya, Malang, Semarang, hingga Purwokerto menjadi pilihan utama pelanggan,” ungkap Vice President Public Relations KAI, Anne Purba dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    Data Okupansi Harian Sementara:

    • 28 Mei: 169.561 dari 161.791 (105%), Data Closed
    • 29 Mei: 176.185 dari 168.864 (104%), Data Closed
    • 30 Mei: 140.493 dari 169.177 (83%), Data Closed
    • 31 Mei: 132.406 dari 170.535 (78%), Data Dinamis
    • 1 Juni: 134.417 dari 170.900 (79%), Data Dinamis

    10 Relasi KA Terpadat:

    1. Pasarsenen-Surabaya Pasar Turi: 20.117 pelanggan
    2. Surabaya Pasar Turi-Pasarsenen: 19.820 pelanggan
    3. Malang-Pasarsenen: 12.847 pelanggan
    4. Pasarsenen-Malang: 11.881 pelanggan
    5. Solo Balapan-Semarang Tawang Bank Jateng: 11.824 pelanggan
    6. Semarang Tawang-Gambir: 11.019 pelanggan
    7. Gambir-Semarang Tawang: 10.630 pelanggan
    8. Purwokerto-Pasarsenen: 9.616 pelanggan
    9. Pasarsenen-Purwokerto: 9.356 pelanggan
    10. Sukabumi-Bogor: 9.134 pelanggan

    Relasi-relasi tersebut menjadi akses utama menuju sejumlah tempat wisata seperti Kota Tua Surabaya, Batu dan Jatim Park di Malang, Kota Lama dan Lawang Sewu di Semarang, serta wisata alam Baturraden di Purwokerto. Sementara itu, jalur Sukabumi-Bogor mencatat kenaikan signifikan karena dekat dengan Situ Gunung dan jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara.

    KAI mengimbau masyarakat yang belum mendapatkan tiket untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI atau situsbooking.kai.id, mengingat kursi tersisa semakin terbatas menjelang puncak arus balik pada Minggu, 1 Juni 2025.

    (ara/ara)

  • Trump Mau Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium Jadi 50%

    Trump Mau Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium Jadi 50%

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% dari sebelumnya 25%. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mengamankan industri dalam negeri AS.

    “Kami akan menaikkannya dari 25% menjadi 50% tarif baja ke Amerika Serikat, yang akan semakin mengamankan industri baja di Amerika Serikat,” kata Trump pada sebuah rapat umum di Pennsylvania dikutip dari Reuters, Sabtu (31/5/2025).

    Berdasarkan informasi dalam media sosial Trump, kenaikan tarif berlaku mulai pekan depan. Kebijakan ini dikhawatirkan semakin membuat tegang perang dagang, terutama di industri tersebut.

    Kamar Dagang Kanada mengecam kenaikan tarif tersebut sebagai bertentangan dengan keamanan ekonomi Amerika Utara. Tak hanya itu, kebijakan tarif baru ini kemungkinan meningkatkan harga baja secara keseluruhan, yang akan berdampak pada industri dan konsumen.

    “Memutus rantai pasokan lintas batas yang efisien, kompetitif, dan andal seperti yang kita miliki dalam baja dan aluminium membutuhkan biaya besar bagi kedua negara,” kata Presiden Kamar Dagang Kanada Candace Laing, dalam sebuah pernyataan.

    Untuk diketahui, AS merupakan importir baja terbesar di dunia, tidak termasuk Uni Eropa, dengan total 26,2 juta ton baja impor pada 2024, menurut Departemen Perdagangan. Sementara data Biro Sensus yang diambil dari sistem Data Web Komisi Perdagangan Internasional AS mencatat impor 2024 untuk 289 kategori produk mencapai US$ 147,3 miliar dengan hampir dua pertiga aluminium dan sepertiga baja.

    (ada/ara)

  • Kebutuhan Baja RI Diproyeksi Capai 100 Juta Ton di 2045, Ini Tantangannya

    Kebutuhan Baja RI Diproyeksi Capai 100 Juta Ton di 2045, Ini Tantangannya

    Jakarta –

    Kebutuhan baja nasional pada 2045 diperkirakan mencapai 100 juta ton. Tantangan seperti kebutuhan tenaga kerja terampil, tekanan global, dan pentingnya insentif fiskal menjadi fokus strategis agar transformasi industri berjalan sukses.

    Hal ini dibahas dalam diskusi Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025, tentang tantangan dan strategi penguatan industri baja nasional di era hilirisasi dan ekspansi investasi. Diskusi yang dimoderatori Ketua Umum Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) Akbar Djohan menghadirkan pembicara utama dari lintas kementerian dan pelaku industri strategis.

    Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, membahas dorongan investasi bernilai tambah melalui hilirisasi sektor industri, termasuk baja. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyono memaparkan arah kebijakan dan strategi penguatan industri baja nasional. Hadir juga perwakilan dari PT PAL Indonesia dan PT Pindad yang berbagi pengalaman dalam mengembangkan penggunaan baja dalam tataran praktis.

    Dedi menegaskan hilirisasi logam dan mineral sebagai prioritas strategis nasional dengan peta jalan investasi yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi baja. Dalam catatan BKPM, realisasi investasi di sektor logam dasar meningkat dari Rp 61,6 triliun pada 2019 menjadi Rp 200,3 triliun pada 2023.

    “Industri baja termasuk sektor unggulan, bahkan berperan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan tertulis IISIA, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Sementara itu, Eko S.A. Cahyono menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian terus memperkuat sektor baja melalui kebijakan industri hijau dan berkelanjutan. Ia menyoroti empat isu utama yang tengah dihadapi sektor ini, antara lain dekarbonisasi, efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan kelebihan kapasitas imbas impor.

    Diskusi juga diwarnai pengalaman nyata dari PT PAL dan PT Pindad, yang menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah pada produk baja dalam negeri untuk mendukung pembangunan kapal perang dan kendaraan tempur yang efisien dan berkelanjutan.

    Akbar Djohan, yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), menutup sesi dengan menegaskan kesiapan asosiasi untuk mendukung percepatan hilirisasi baja nasional. Ia menyatakan bahwa industri baja nasional harus memperkuat posisi di kawasan regional melalui kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan.

    Ia juga menjelaskan bahwa, ISSEI 2025 adalah acara yang penting, tidak hanya sebagai perhelatan nasional industri baja Indonesia, tapi juga mengundang peserta dari luar negeri, serta asosiasi negara-negara ASEAN, South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI). Tujuannya adalah membangun kekuatan kolektif yang solid, sehingga rantai pasok regional dapat menjadi pilar baru dalam membentuk kolaborasi dan sinergi yang lebih besar, kuat, dan berkelanjutan.

    (ara/ara)