Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Perbedaan pernyataan menteri soal diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli 2025 menuai sorotan. Awalnya, program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, masuk dalam daftar stimulus ekonomi kuartal II 2025.

    Namun, usai rapat di Istana Senin (2/6/2025), yang dihadiri menteri-menteri ekonomi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri BUMN Erick Thohir, diskon tarif listrik 50% tidak masuk dalam daftar 5 paket stimulus ekonomi.

    Lima stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah adalan diskon tarif transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 50%.

    Sebelum resmi batal, awalnya diskon tarif listrik 50% ini disampaikan langsung Airlangga Hartarto, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak pernah diajak bicara soal kebijakan ini.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan semua kebijakan stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah sudah mendapatkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Soal perbedaan yang terjadi, Juri mengatakan belum tahu ada beda sikap yang terjadi. Yang jelas, Juri mengatakan dinamika yang terjadi dalam pembuatan suatu kebijakan tak selalu mesti diketahui publik.

    “Saya belum tahu (ada beda sikap). Jadi kita nggak perlu lah diketahui bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” ujar Juri.

    Sekadar kilas balik soal program diskon taris listrik 50%, rencananya diskon tarif listrik diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.

    Namun, beberapa hari kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi. Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik 50% batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Respons Kementerian ESDM

    Di hari yang sama, Kementerian ESDM kembali buka suara menegaskan tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ujar Dwi.

    Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian dan lembaga (K/L) yang mengumumkan pembatalan diskon tarif listrik 50% Juni-Juli 2025.

    “Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” jelas Dwi.

    (hal/hns)

  • KKP Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Kerugian Negara Rp 13,6 T

    KKP Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Kerugian Negara Rp 13,6 T

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dari penangkapan kapal ikan ilegal sepanjang 2020-2025 mencapai Rp 13,6 triliun. Angka ini didapatkan dari sebanyak 920 kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), selama 2020-2025 ada sebanyak 920 kapal ikan ilegal yang ditangkap. Dari total tersebut, sebanyak 736 kapal berasal dari dalam negeri dan 184 merupakan kapal asing.

    Sementara itu pada 2025 ini, KKP menangkap 47 kapal yang karena melakukan penangkapan ilegal.

    “Lebih dari Rp 13 triliun kira-kira kerugian negara kita itu dari illegal fishing,” kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara International Day for The Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono menerangkan pelanggaran kapal ikan ilegal tidak hanya mengambil komoditas perikanan saja. Namun, Trenggono menyebut juga ada aktivitas transhipment hingga penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

    “Karena IUU Fishing adalah sejatinya tidak hanya pengambilan ilegal perikanan di lautan kita, tetapi juga wilayah penangkapan kita yang tidak ramah lingkungan, kemudian transshipment, lalu pelanggaran wilayah penangkapan,” imbuh dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi untuk memberantas penangkapan ilegal. Menurut dia, tantangan tersebut tidak mudah dihadapi.

    “Kami menyadari tantangan dalam illegal fishing ke depan tidak mudah, beberapa tantangan itu antara lain kebutuhan pangan dunia yang bersumber pada protein ikan, terjadi overfishing di negara-negara tetangga dan laut Indonesia terbuka,” terang Pung.

    (rea/rrd)

  • Habis Modal Karena Tak Laku, Pedagang Pertokoan Kranji Siap-siap Gulung Tikar

    Habis Modal Karena Tak Laku, Pedagang Pertokoan Kranji Siap-siap Gulung Tikar

    Jakarta –

    Peribahasa ‘hidup segan, mati tak mau’ bisa jadi menggambarkan kondisi pedagang di Pertokoan Kranji, Bekasi. Sebab sekarang ini mereka hanya bisa membuka toko dan berjualan meski tahu pusat perbelanjaan itu sudah sangat sepi pengunjung.

    Hal ini seperti yang dialami salah seorang pedagang pakaian bernama Edi (56). Dirinya hanya bisa terduduk lesu sembari menatap layar handphone di depan tokonya menunggu ada pengunjung yang datang.

    Ia mengatakan dulunya kawasan ini sangat ramai pembeli hingga kerap membuatnya kewalahan. Namun jumlah pengunjung yang datang lambat laun mulai menurun saat toko-toko online banyak bermunculan di RI. Sayangnya tren penurunan itu terus terjadi bahkan hingga saat ini.

    “itu kan online sudah ada sebelum Covid. Pas masuk Covid, parah banget. Tapi itu masih mendingan. Covid tuh mendingan daripada sekarang. Wah kalau sekarang malah parah, nggak ada pengunjung,” ucap Edi saat ditemui detikcom, Kamis (5/6/2025).

    Lebih lanjut ia mengatakan imbas kondisi pertokoan yang semakin sepi, mau tak mau dirinya yang dulu memiliki dua toko di pusat perbelanjaan itu harus menutup salah satu usahanya. Bersamaan dengan itu, ia yang dahulu memiliki empat karyawan untuk menjaga kedua tokonya, kini hanya tersisa satu orang saja.

    Karena pendapatan yang sangat tipis imbas sepi pembeli, tak jarang ia harus pulang dengan tangan hampa. Sehingga mau tak mau ia hanya bisa makan tabungan untuk bisa bertahan. Bahkan saat ini dirinya mengaku sudah tak memiliki modal untuk terus mempertahankan usahanya.

    “Kalau dulu bisa bertahan hidup, kalau sekarang nih laku ntar sampai rumah habis. Ya akhirnya cuma habiskan uang yang ada di rumah kan,” kata Edi.

    “Nggak ada penglarisnya. Ya sekarang sudah nggak pernah belanja, ya habis. Jatuhnya tinggal habiskan barang saja, laku satu, laku dua, tiga, kan lama-lama habis,” jelasnya.

    Bahkan saking sulitnya mencari pelanggan saat ini, Edi sudah berencana untuk segera menutup satu tokonya yang tersisa di Pertokoan Kranji tersebut. Sebab ia merasa sudah benar-benar tak memiliki modal untuk lanjut berusaha lagi. Sejauh ini ia juga masih bingung

    “Uang simpanan habis. Ini kayaknya nggak lama lagi, pengunjungnya nggak ada. Mungkin sampai habis kontrak ini. Kontrak sampai bulan pertama tahun depan (Januari 2026). Cuma kalau memang nggak sanggup, ya nggak di paksa,” ucapnya.

    “Nggak tahu mau gimana, kita usaha mau cari apa lagi nggak tahu. Kita sudah putar-putar cari mau usaha apa. Kalau nggak usaha kita di sini mau makan apa,” tandas Edi.

    Kondisi serupa juga dialami oleh pedagang perabot rumah tangga di Pertokoan Kranji bernama Julia (68). Saat ini dirinya juga sedang menimbang-nimbang apakah harus menutup toko atau lanjut berjualan di pusat perbelanjaan itu.

    Sebab ia merasa hasil penjualannya saat ini hanya sekadar cukup untuk bertahan dan tetap berjualan. Namun ia tidak bisa mendapat keuntungan lebih dari jerit payahnya itu. Padahal hasil penjualan tokonya tersebut sudah dibantu melalui penjualan online.

    “Online ada sedikit-sedikit. Buat putaran modal doang, nutup sih nggak. Kalau sekarang sih (penjualan) lebih banyak online ya. Lebih dari setengah, sekitar 80% juga lah itu dari online,” ucap Julia.

    Belum lagi dirinya masih mempekerjakan dua sampai tiga pekerja harian. Jika tak ada pelanggan, maka ia mau tak mau harus menombok gaji karyawan tersebut.

    Beruntung toko yang ditempatinya itu merupakan milik pribadi sehingga ia tidak perlu menambah modal untuk biaya sewa toko. Namun jika kondisi ini terus berlanjut, maka ia juga tak punya pilihan selain gulung tikar, meski ia sendiri juga tak tahu bisa bertahan sampai kapan.

    “Rencana mau tutup. Rencana ya kalau kita nombok-nombok terus kan ini sih kita milih tutup,” katanya.

    (fdl/fdl)

  • Giring Ganesha Jadi Komisaris Anak Usaha Garuda!

    Giring Ganesha Jadi Komisaris Anak Usaha Garuda!

    Jakarta –

    Giring Ganesha ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI). Hal itu berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini.

    Giring Ganesha sendiri menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan periode 2024-2029. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Komisaris Bapak Giring Ganesha Djumaryo,” ujar Direktur Utama GMF Aero Asia Andi Fahrurrozi dalam konferensi persnya yang digelar virtual, Kamis (5/6/2025).

    Selain menetapkan jajaran Dewan Komisaris baru, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tersebut juga memutuskan untuk menahan laba bersih tahun buku 2024 US$ 26,9 juta atau sekitar Rp 438,06 miliar (asumsi kurs Rp 16.284) sebagai laba ditahan untuk mengurangi akumulasi rugi perseroan.

    “Karena saat ini saldo laba GMF masih negatif, sehingga kita tidak membagikan dividen,” jelasnya.

    Untuk diketahui, GMFI membukukan pendapatan sebesar US$ 421,2 juta sepanjang tahun 2024, tumbuh 12,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 373,2 juta.

    Sementara laba bersih, GMFI juga mencatat pertumbuhan 33% menjadi US$ 26,9 juta sepanjang tahun 2024. Perseroan menilai, capaian kinerja ini wujud keberhasilan GMFI dalam rangka pemulihan sekaligus memperkuat pondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

    Tonton juga Video: Giring Sebut AI Bisa Jadi Referensi Seniman

    (acd/acd)

  • Prabowo Kejar Swasembada Pangan-Genjot Penghasilan Petani

    Prabowo Kejar Swasembada Pangan-Genjot Penghasilan Petani

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus bisa mencapai swasembadan pangan. Namun, untuk mencapai tujuan itu dia menekankan kesejahteraan petani juga harus dijaga.

    Upaya swasembada pangan menurutnya harus bisa menjadi pengungkit utama penghasilan para petani bisa naik. Petani harus bisa hidup dengan baik dengan memproduksi pangan untuk kebutuhan perut orang satu negara.

    “Ini tentunya tujuannya kita untuk mandiri sebagai bangsa tapi tujuan utamanya juga kita harus meningkatkan penghasilan petani-petani kita. Petani-petani kita sebagai produsen pangan, mereka harus hidup dengan baik,” beber Prabowo saat bicara dalam panen raya jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    Menurutnya, dari sisi biaya produksi, pemerintah berjanji akan membantu para petani untuk mendapatkan biaya yang paling murah. Prabowo berjanji pemerintah akan melakukan intervensi untuk membantu petani.

    Beberapa yang dia sebutkan mulai dari membantu dalam hal memberikan teknologi yang efisien untuk melakukan produksi pangan, pemberian benih unggul, hingga kepastian ketersedian pupuk yang terjangkau.

    “Dengan demikian, input harus kita upayakan serendah-rendah mungkin untuk petani. Se-efisien mungkin, kita lihat di mana kita bisa intervensi. Mungkin dengan bantuan alat, dan sebagainya. Teknologi, benih, pupuk, bio fertilizer yang saya lihat luar biasa,” beber Prabowo.

    (hal/hns)

  • Hewan Kurban Stoknya Banyak, Tembus 3,2 Juta Ekor

    Hewan Kurban Stoknya Banyak, Tembus 3,2 Juta Ekor

    Jakarta –

    Kementerian Koodinator Bidang Pangan memastikan stok hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha dalam keadaan aman. Saat ini stok yang dimiliki Indonesia mencapai 3.217.397 ekor.

    Sementara kebutuhan nasional hanya sebanyak 2.074.269 ekor. Artinya ada kelebihan atau surplus sekitar 1,14 juta ekor.

    “Jelang Idul Adha 2025, stok hewan kurban dipastikan aman dan terkendali. Dengan ketersediaan mencapai 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2 juta ekor, Indonesia memiliki surplus 1,14 juta ekor hewan kurban,” tulis keterangan Kemenko Bidang Pangan melalui Instagram resmi @kemenkopangan.ri, dikutip Kamis (5/6/2025).

    Pemerintah akan terus memantau distribusi hewan kurban selama Hari Raya Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar.

    “Pemerintah terus memantau dan menjaga agar distribusi berjalan lancar demi mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah kurban di seluruh daerah,” tutup keterangan tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga telah memastikan stok hewan kurban dalam kondisi aman. Ia juga meyakini langkah antisipasi penyebaran penyakit mulu dan kuku (PMK) pada ternak telah terus ditekan.

    Sudaryono mengatakan tahun ini, terdapat 4 juta dosis vaksin untuk mengatasi PMK. Tak hanya itu, sosialisasi juga terus dilakukan untuk mencegahan dan penanganan kasus PMK di daerah.

    “PMK sudah lantai, kita udah teken PMK, nggak ada masalah. PMK itu misalnya di awal tahun kan sempat, tapi kita udah teken bener. Kita punya vaksin 4 juta, kemudian kita juga sosialisasi ke peternak-peternak, baik pribadi, kooperasi maupun perusahaan-perusahaan untuk pengadaan vaksin sendiri,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (23/5).

    (acd/acd)

  • 3 Cara Cek Status Penerima Bantuan Subsidi Upah 2025, Ada Namamu?

    3 Cara Cek Status Penerima Bantuan Subsidi Upah 2025, Ada Namamu?

    Jakarta –

    Pemerintah akan segera memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan yakni Juni dan Juli 2025. Bantuan ini akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

    Pemberian BSU ini merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah memasuki periode libur sekolah. Dalam periode kali ini, nominalnya naik dari yang sebelumnya Rp 150.000 per bulan menjadi Rp 300.000 per bulan, atau secara akumulasi Rp 600.000 untuk dua bulan.

    “Selain pekerja di bawah gaji 3,5 juta, akan diberikan bantuan subsidi ke 565 ribu guru honorer baik itu 288 ribu di lingkungan Kemendikdasmen dan sisanya guru di Kemenag. Guru honorer akan dapatkan Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp 600.000,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Kenaikan nominal BSU dilakukan sebagai kompensasi batalnya rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni dan Juli 2025. Kenaikan BSU diyakini dapat membuat daya ungkit ekonomi yang sama baiknya daripada diskon tarif listrik yang batal dilakukan.

    Selaras dengan hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam rencana besarnya, BSU dijadwalkan cair mulai tanggal 5 Juni, hari ini. Untuk mengecek apakah Anda masuk ke dalam daftar nama penerima bantuan ini, bisa cek melalui cara sebagai berikut.

    1. Situs Kemnaker

    – Kunjungi laman https://kemnaker.go.id
    – Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan melengkapi data diri dan aktivasi akun.
    – Jika sudah memiliki akun, login.
    – Akan muncul notifikasi apabila Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU.

    2. BPJS Ketenagakerjaan

    – Pengecekan bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), atau laman https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    – Jika melalui website, klik link di atas, lalu masukan NIK dan data pribadi
    – Akan muncul notifikasi apabila Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU.

    3. Aplikasi Pospay

    – Unduh aplikasi Pospay di HP Anda
    – Buka aplikasi, lalu klik ikon huruf ‘i’ di pojok kanan bawah laman login
    – Klik logo Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
    – Pada kolom ‘Jenis Bantuan’, pilih opsi ‘Bantuan Subsidi Upah 2025’ dan masukkan NIK
    – Ambil foto e-KTP, lalu lengkapi seluruh data pribadi penerima
    – Jika data yang dimasukkan sesuai dengan penerima, maka akan muncul QR Code di aplikasi yang bisa digunakan untuk verifikasi dan pencairan dana di kantor pos

    (shc/fdl)

  • Setoran PNBP Kecil, Trenggono Minta BPK Periksa Semua Pengusaha Penangkapan Ikan

    Setoran PNBP Kecil, Trenggono Minta BPK Periksa Semua Pengusaha Penangkapan Ikan

    Jakarta –

    Menteri Kelautan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan tangkap dapat mencapai Rp 12 triliun. Namun, PNBP di sektor perikanan tangkap hanya mencapai Rp 1 triliun.

    “Kalau saya di DPR, kalau bicara harusnya PNBP kita itu tidak kurang dari Rp 12 triliun atau bahkan minimal Rp 9 triliun, saya diketawain terus,” kata Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono menerangkan volume penangkapan ikan di Indonesia sekitar 7,5 juta ton. Apabila 10% dari total volume tersebut dibayarkan dalam bentuk ikan, Ia menyebut negara dapat 750 ribu ton atau setara Rp 9 triliun dengan asumsi Rp 12.000 per kilogram.

    “Jadi kalau misalnya rata-rata 7,5 juta ton, kalau 10%-nya saja logikanya, 10% saja. 10% tuh 750 ribu ton, udahlah jangan bayar pake uang, sampai saya katakan bayarnya pake ikan saja. Kalau bayarnya pake ikan kita dapat 750 ribu ton, kalau per kilo-nya dikaliin Rp 12 ribu aja Rp 9 triliun,” terang Trenggono.

    Dengan melihat potensi tersebut, Trenggono pun meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pelaku usaha penangkapan ikan. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Anggota IV BPK RI adalah Haerul Saleh.

    “Tujuannya supaya bisa menekan juga gitu, bisa menekan paling tidak memerintahkan untuk diperiksa, seluruh pelaku usaha penangkapan di Indonesia ini untuk diperiksa. Badan hukumnya diperiksa, bayar pajaknya bener atau nggak,” imbuh Trenggono.

    “Karena nelayan ini ada dua, ada nelayan tradisional lalu kemudian ada pelaku usaha penangkapan. Ini yang dilakukan oleh pelaku usaha penangkapan. Sementara yang nelayan tradisional tidak terhitung di sini,” jelas dia.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (rea/rrd)

  • Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Jakarta –

    Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang secara signifikan menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% efektif per 5 Juni 2025 merupakan langkah proteksionisme yang patut dicermati. Meskipun tidak secara langsung menargetkan Indonesia, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung ke industri baja dan aluminium nasional

    Maka dari itu, dibutuhkan analisis mendalam dan respons strategis yang adaptif terhadap kebijakan baru dari negeri Paman Sam tersebut.

    Pasar Global Terdistorsi

    Peningkatan tarif AS ini akan menciptakan distorsi pasar global yang signifikan. Dengan hambatan 50% di pasar AS, eksportir baja dan aluminium dari negara-negara produsen utama, khususnya China, akan terpaksa mencari pasar alternatif.

    Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran logis untuk pengalihan ekspor ini. Potensi banjir impor baja dan aluminium berharga murah di pasar domestik Indonesia adalah ancaman nyata yang dapat menekan produsen lokal secara substansial.

    Perbedaan harga yang mencolok antara baja AS (US$ 984/ton) dan China (US$ 392/ton) pada Maret 2025 menggarisbawahi kerentanan perdagangan baja. Jika produk asing yang lebih murah membanjiri pasar, daya saing produk baja dan aluminium Indonesia di pasar domestik dan internasional diperkirakan akan tergerus.

    Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengakibatkan penurunan volume produksi, kerugian finansial, dan potensi pemutusan hubungan kerja di sektor industri strategis ini.

    Gangguan Rantai Investasi

    Dampak tidak langsung juga merambah ke ranah rantai pasok dan iklim investasi. Industri aluminium Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor bahan baku esensial seperti bauksit. Kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi mengacaukan stabilitas pasar komoditas global, yang pada gilirannya dapat menaikkan biaya impor bahan mentah bagi produsen Indonesia.

    Kenaikan harga bahan baku akan membebani biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Di sisi investasi, ketidakpastian perdagangan global yang diakibatkan oleh tarif AS dapat mengerus minat investasi asing di sektor logam Indonesia.

    Investor, khususnya dari negara-negara yang terkena retaliasi (misalnya Kanada, Meksiko), mungkin akan bersikap lebih konservatif. Bahkan bisa jadi mencari pasar baru secara agresif yang bukan di Asia Tenggara serta mengurangi aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk modernisasi dan ekspansi industri.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik’:

    Lanjut ke halaman berikutnya

    Tantangan Ekspor Proteksi

    Meskipun Indonesia bukan eksportir utama baja ke AS, penutupan akses pasar AS bagi negara lain akan memperketat persaingan di pasar ekspor non-AS. Negara-negara yang terdampak tarif AS mungkin akan mengalihkan fokus ekspor mereka ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi produk Indonesia.

    Lebih lanjut, jika Uni Eropa atau negara lain membalas tarif AS dengan kebijakan proteksionisme serupa, Indonesia berisiko terkena efek domino. Produk ekspor Indonesia bisa terdampak jika negara-negara lain menganggap Indonesia “mengambil peluang” dari disrupsi pasar, memicu retaliasi yang tidak diinginkan.

    Implikasi Industri Pengguna

    Dampak kenaikan tarif ini juga akan merambat ke industri pengguna baja dan aluminium domestik. Sektor-sektor vital seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur kemasan di Indonesia sangat bergantung pada pasokan baja dan aluminium, baik dari produksi domestik maupun impor.

    Gangguan pasokan global, ditambah potensi kenaikan harga bahan baku impor, dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya akan memicu inflasi pada produk akhir seperti mobil, kaleng makanan, dan peralatan rumah tangga.

    Pengalaman 2018, di mana tarif AS menyebabkan lonjakan harga baja global 6-20%, menjadi preseden yang patut diwaspadai, mengingat dampaknya pada proyek-proyek infrastruktur padat baja di Indonesia.

    Respons Strategis Solutif

    Menghadapi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS ini, industri dan pemerintah Indonesia harus merumuskan respons strategis yang proaktif dan adaptif. Hal ini mencakup keharusan untuk secara agresif mendiversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-AS guna mengurangi ketergantungan pada pasar yang rentan proteksionisme.

    Selain itu, investasi perlu didorong dalam peningkatan daya saing industri lokal melalui efisiensi produksi, modernisasi teknologi, dan inovasi produk untuk mengeliminasi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan kapabilitas bersaing.

    Secara paralel, penguatan instrumen kebijakan perdagangan domestik menjadi krusial untuk melindungi pasar dari praktik dumping. Dukungan diplomasi perdagangan aktif di forum regional dan multilateral juga sangat diperlukan untuk menolak kebijakan perdagangan yang tidak adil dan membangun aliansi strategis.

    Terakhir, kebijakan harus pula mencakup dukungan terukur pada industri hilir untuk membantu adaptasi terhadap potensi kenaikan biaya bahan baku melalui integrasi rantai pasok domestik dan diversifikasi sumber pasokan, sehingga secara komprehensif memitigasi dampak negatif dan mengoptimalkan peluang di tengah gejolak ekonomi global.

    Sebagai kesimpulan strategis adaptif, kenaikan tarif baja dan aluminium AS bukan sekadar isu bilateral, melainkan katalis yang akan mendefinisikan ulang dinamika perdagangan global. Industri baja dan aluminium Indonesia, meski tidak menjadi sasaran utama, akan menghadapi risiko tidak langsung yang signifikan melalui distorsi pasar, gangguan rantai pasok, dan eskalasi proteksionisme.

    Namun, dengan respons strategis yang terukur, adaptif, dan berbasis data, Indonesia dapat tidak hanya memitigasi dampak negatif, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

    Implementasi kebijakan yang berorientasi pada daya saing lokal, diversifikasi pasar, dan diplomasi aktif adalah keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri baja dan aluminium di tengah gejolak ekonomi global.

    Rioberto Sidauruk
    Tenaga Ahli AKD Komisi VII DPR RI.

    Tonton juga Video: Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik

  • RI Setop Impor Jagung Tahun Depan!

    RI Setop Impor Jagung Tahun Depan!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia bakal setop impor jagung 2026. Dia mengaku sudah diberikan jaminan langsung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo soal keputusan ini.

    Dia mengatakan tahun 2024 lalu, Indonesia masih mengimpor jagung dalam jumlah yang cukup besar hingga 500 ribu ton. Namun, impor itu akan mulai berkurang tahun ini karena produksi sudah meningkat.

    Tahun 2026 mendatang dia yakin impor sudah mulai berhenti dilakukan untuk komoditas jagung, bahkan kalau bisa Indonesia ekspor karena stok sudah melebihi kebutuhan di dalam negeri.

    “Kira-kira tahun 2026, kita sudah nggak impor lagi Pak Menteri? Ekspor? Terima kasih. Jadi, saya diberi jaminan oleh dua tokoh Indonesia yang hebat ini, Menteri Pertanian dan Kapolri menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi jagung,” ungkap Prabowo saat meninjau panen raya jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    Prabowo menambahkan, produksi jagung Indonesia mulai meningkat. Selama ini rata-rata produksi jagung cuma 4 ton per hektare, kini sudah meningkat hingga 6-8 ton.

    “Kalau dari produksi yang selama ini kita terima, bahwa 1 hektare hanya jagung hanya 4 ton hasilnya. Saudara-saudara sudah buktikan bisa 6, 7, sampai 8 ton,” papar Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan peningkatan produksi sudah hampir 50% per kuartal I saja. Dari awalnya di tahun lalu hanya 6 juta ton, kini sudah mencapai 9 juta ton.

    “Bahwa laporan tadi saya terima, kuartal pertama peningkatan produksi kita sudah 48%, hampir 50%. Peningkatannya yang sekitar 6 juta ton pada kuartal pertama tahun lalu, sekarang sudah mendekati 9 juta ton saudara-saudara sekalian,” jelas Prabowo.

    (hal/hns)