Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Genjot Industri Mamin, Krista Exhibitions Gelar IIFEX & EastPack Surabaya

    Genjot Industri Mamin, Krista Exhibitions Gelar IIFEX & EastPack Surabaya

    Jakarta –

    Krista Exhibitions kembali menggelar Pameran Internasional EastFood (Indonesia International Food Exhibition/IIFEX) Surabaya 2025. Pameran tahunan berskala internasional ini menghadirkan perkembangan terkini di sektor industri makanan dan minuman.

    Acara yang digelar pada 12 – 15 Juni 2025 di Grand City Convention Hall, Surabaya ini menjadi wadah kolaboratif bagi pelaku usaha dari berbagai negara.

    Pameran EastFood (IIFEX) Surabaya 2025 juga akan diselenggarakan bersamaan dengan EastPack Surabaya 2025, yakni pameran internasional yang berfokus pada teknologi pangan, farmasi, serta pengemasan.

    EastFood (IIFEX) & EastPack Surabaya 2025 akan menghadirkan lebih dari 180 perusahaan peserta, yang terdiri dari pelaku usaha dalam negeri maupun mancanegara. Dihadiri 30 peserta dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pameran ini menargetkan kunjungan lebih dari 20.000.

    Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menyampaikan partisipasi dalam pameran internasional EastFood (IIFEX) & EastPack Surabaya 2025 tidak terbatas pada pelaku industri dari Indonesia saja. Pameran ini juga melibatkan peserta dari lebih dari tujuh negara, termasuk China, Prancis, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Thailand.

    Daud pun optimistis penyelenggaraan tahun ini akan mampu menarik lebih banyak pengunjung, baik dari kalangan profesional maupun masyarakat umum, termasuk calon pembeli potensial dari luar negeri.

    “Melalui pameran ini, Krista Exhibitions berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan sektor industri makanan dan kemasan di wilayah Jawa Timur. Kami berharap ajang ini dapat menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat daya saing di pasar global melalui peningkatan kualitas dan inovasi produk secara berkelanjutan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6/2025).

    Sebagaimana diketahui, pertumbuhan industri makanan minuman serta pergeseran pola hidup dan keinginan konsumen. Tahun 2025 diprediksi menjadi momen penting dalam industri makanan dan minuman dengan munculnya tren baru yang memadukan inovasi teknologi, kesadaran akan kesehatan, dan aspek keberlanjutan.

    Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei 2025, Provinsi Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara year-on-year (y-o-y). Angka ini menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,87%.

    Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga melampaui sejumlah provinsi utama lainnya, seperti Jawa Barat (4,98%), Jawa Tengah (4,96%), dan DKI Jakarta (4,95%). Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi utama di Indonesia, sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan nasional, dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

    Untuk itu, hadirnya EastFood (IIFEX) & EastPack Surabaya 2025 diharapkan dapat mendukung pertumbuhan positif bagi ekonomi Jawa Timur.

    Ragam Rangkaian EastFood Indonesia 2025

    Pameran EastFood Indonesia 2025 akan menghadirkan berbagai rangkaian acara, termasuk Chef’s Secret Culinary Studio Workshop. Workshop ini menyajikan berbagai sesi pelatihan kuliner dari para ahli di bidangnya, mulai dari teknik kompetisi pastry, kreasi kue modern dan tradisional, hingga inovasi sajian berbasis gelato dan cokelat.

    Selama empat hari penyelenggaraan, peserta dapat mengikuti beragam tema menarik seperti “How to Win at Pastry Culinary Competitions,” “Gelato Sushi,” “Bika Ambon Mousse Cake,” “Korean Butter Cake,” hingga edukasi “Better Understanding Australian Beef.”

    Pengunjung juga akan disuguhkan berbagai demo masak dan baking yang menghadirkan chef-chef ternama mulai dari Chef Bashiruddin & Chef Feina, Chef Rudy, Chef Heru, Chef Merry, Chef Risna & Chef Niken, Chef Dafi & Chef Tian, Chef Maolana, Chef Achen, Chef Andik, Chef Long, Chef Muto, Chef Forest, serta Chef Lusia.

    Mereka akan berbagi resep-resep menarik, seperti Beef Cheese Brioche, Tiramisu Velvet, Pempek Ikan, Dori Popcorn Saus Gochujang, Brownies Pandan, Wonton Mini Goreng, Putu Mayang, Korean Florist Cake, Ayam Saus Jimbaran, hingga berbagai olahan keju dan aneka kue tradisional.

    Seluruh program ini tidak hanya memberikan hiburan dan edukasi, tetapi juga menjadi wadah inspiratif bagi pelaku industri makanan serta pengunjung yang ingin memperluas wawasan di bidang kuliner.

    Tak hanya itu, pameran ini juga menyediakan platform bisnis yang strategis melalui berbagai program pendukung, termasuk sesi Business Matching. Sesi ini akan mempertemukan langsung pelaku industri makanan, minuman, dan kemasan dengan calon mitra bisnis, distributor, maupun investor. Melalui agenda ini, diharapkan dapat membuka peluang kerja sama serta memperluas jejaring bisnis lintas negara.

    Terbuka untuk Umum

    EastFood (IIFEX) & EastPack Surabaya 2025 terbuka bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum, dan akan berlangsung setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB. Pengunjung dapat mendapatkan tiket masuk gratis dengan melakukan registrasi online paling lambat 11 Juni 2025.

    Bagi yang belum mendaftar secara daring, tiket juga dapat dibeli langsung di lokasi seharga Rp 100.000,- untuk akses selama 4 hari pameran.

    Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan kunjungi situs resmi https://register.kristaonline.com/visitor/eastfood.

    (anl/ega)

  • Kadin Dorong UMKM dan Investasi di Kawasan Timur, Begini Caranya

    Kadin Dorong UMKM dan Investasi di Kawasan Timur, Begini Caranya

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperluas peran dan jangkauan dalam memperkuat ekosistem usaha nasional. Kali ini, Kadin meresmikan sekretariat mandiri untuk wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara yang berlokasi di Gedung Granadi, Jakarta.

    Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Kadin dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, mendorong investasi, dan memberdayakan UMKM lokal di kawasan timur Indonesia. Peresmian ini juga dirangkai dengan peluncuran Mobil Bisnis Gerak (MBG), program layanan keliling untuk pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah terpencil.

    Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko (TEN) mewakili Ketua Umum Anindya Bakrie dalam acara tersebut. Hadir pula WKU Korwil Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara Amirullah Abbas, serta sejumlah pimpinan Kadin daerah.

    Taufan menekankan pentingnya sekretariat ini sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Ia berharap kehadiran sekretariat tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi penghubung aktif antara pelaku usaha, pemerintah, dan mitra strategis.

    “Saya berharap sekretariat ini juga menjadi ruang kolaborasi antara Kadin Daerah, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya,” kata Taufan di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    WKU Korwil Amirullah Abbas menambahkan kehadiran sekretariat ini menjadi bentuk nyata komitmen Kadin untuk memperkuat layanan dan dukungan terhadap dunia usaha di kawasan timur Indonesia. Ia menekankan pentingnya inklusivitas dan akses layanan setara, terutama bagi pelaku UMKM.

    “Kami berkomitmen menjadikan sekretariat ini sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujar Amirullah.

    Kawasan timur Indonesia dikenal memiliki potensi besar, terutama dari sektor pariwisata dan sumber daya alam. Namun, tantangan konektivitas dan akses pasar masih jadi kendala. Dengan keberadaan sekretariat dan program MBG, Kadin berharap bisa menjembatani kesenjangan tersebut.

    Program Mobil Bisnis Gerak (MBG) menjadi sorotan dalam peresmian ini. Mobil layanan keliling ini akan membawa berbagai akses seperti informasi, pelatihan, dan pendampingan langsung ke titik-titik produksi dan pasar UMKM di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah tertinggal.

    Amirullah menyebut MBG sebagai bukti konkret dari semangat “Kadin Baru” yang lebih responsif dan inklusif. Ia juga menegaskan bahwa wilayah koordinasinya menjadi yang pertama menjalankan program ini secara menyeluruh.

    “Ini bukan hanya prestasi, tapi bentuk nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan keadilan ekonomi,” ucapnya.

    Melalui langkah ini, Kadin Indonesia menegaskan peran sentralnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis daerah, dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan pendekatan langsung ke pelaku usaha. Sekretariat dan MBG diharapkan menjadi pendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih tangguh dan berdaya saing.

    “Kami siap bekerja lebih keras demi terwujudnya ekosistem usaha yang tangguh, berdaya saing, dan merata di seluruh wilayah koordinasi kami,” tutup Amirullah.

    (rrd/rir)

  • Menaker Bakal Blacklist Perusahaan yang Coba Suap demi Muluskan Perizinan

    Menaker Bakal Blacklist Perusahaan yang Coba Suap demi Muluskan Perizinan

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya integritas dan transparansi di Kementerian yang dipimpinnya. Ia mengancam akan mem-blacklist pihak-pihak yang berupaya melancarkan aksi korupsi, baik berbentuk suap, gratifikasi, hingga pengancaman.

    Konteks pembicaraan Yassierli adalah membahas soal Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Adapun hari ini Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menandatangani pakta integritas dengan PJK3 dan Lembaga Audit K3.

    “Dan kita sudah komit, kalau seandainya ada upaya-upaya mereka untuk berusaha mengiming-imingi maka kita akan tutup mereka dan kita akan blacklist. Dan syarat pendirian PJK3 nanti juga mereka harus ngerti terkait dengan konten bahwa korupsi itu bentuknya bisa macam-macam, gratifikasi, suap-menyuap, pemerasan dan seterusnya,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Yassierli mengakui beberapa proses layanan di Kemnaker masih rentan sehingga butuh dukungan berbagai pihak. Dalam hal ini, ia meminta kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi maupun memperbaiki proses layanan tersebut.

    Dalam kaitannya dengan PJK3, kata Yassierli, Kemnaker berwenang memberikan izin untuk pendirian perusahaan. Secara umum Kemnaker memang berwenang memberikan layanan dan perizinan dalam kaitannya di sektor ketenagakerjaan.

    “Tadi PJK 3 misalnya itu kan juga perizinan kepada kita untuk mendirikan PJK3. Kemudian ada masuk juga audit SMK3. Bahkan juga ada sertifikasi, itu kan bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah di mana kalau tidak kita kelola secara transparan, akuntabel maka kemudian ada risiko disitu terjadi penyalahgunaan,” tutup Yassierli.

    (ily/rrd)

  • Bahlil Bekukan IUP Nikel Antam di Raja Ampat

    Bahlil Bekukan IUP Nikel Antam di Raja Ampat

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya perhatian publik atas dugaan kerusakan ekosistem di kawasan yang disebut-sebut sebagai surga terakhir di Bumi.

    Bahlil mengatakan, penghentian sementara operasi tersebut juga dilakukan untuk menunggu hasil verifikasi dari tim yang diterjunkan langsung ke lokasi tambang tersebut. Pembekuan IUP dilakukan per hari ini.

    “Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gag yang sekarang lagi mengelola itu kita cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menyebutkan ada lima IUP di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha Antam. Hal ini ia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Dirjen Minerba.

    Ia mengatakan, bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba) Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo. Lokasi tambang nikel tersebut berada kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

    “Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” katanya.

    Bahlil menambahkan dirinya akan mengecek langsung untuk melihat aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut. Hal ini dilakukan bersamaan dengan rencana mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di Papua.

    “Saya kebetulan ini kebetulan saja dalam waktu minggu-minggu ini itu saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di wilayah Kepala Burung Sorong, Fak-Fak, Bintuni. Saya sendiri akan turun tapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau Gag,” katanya.

    (ara/ara)

  • 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi tambak-tambak di jalur Pantai Utara (Pantura) seluas 20.000 hektar untuk budidaya ikan nila salin (tilapia). Di sisi lain, daerah pesisir utara terancam tenggelam.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sebanyak 78.558 hektar kawasan tambak di Pantura rusak. Hal ini disebabkan karena beberapa puluh tahun lalu, ada tambak udang windu yang menyebabkan kerusakan.

    Pihaknya telah melakukan uji coba revitalisasi tambak ikan nila salin di Karawang. Hasilnya, berbuah manis alias berhasil.

    “Soal kerusakan pesisir akibat dari apa namanya, itu kan peristiwa alam juga kerusakan karena dibuat tambak yang mepet ke laut dan seterusnya. Tentu ini adalah salah satu sekaligus di wilayah yang akan kita bangun kita revitalisasi pesisirnya dengan penanaman mangrove dan lain sebagainya dilakukan,” kata Trenggono kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono memastikan pembangunan tambak di jalur pantura tidak berdekatan dengan area pantai. Lalu, ruang antara tambak dengan pantai akan ditanami oleh mangrove. Penanaman mangrove ini juga menjadi bagian rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan dibangun hingga Gresik.

    “Secara nasional sudah dirancang juga untuk dibangun giant sea wall. Giant sea wall itu nanti oleh Bapak Presiden inginnya itu sampai ke Gresik. Tapi paling tidak konsep yang akan kita bangun namanya revitalisasi jelas pasti kita akan, tambak yang akan dibangun secara paralel, kita bangun juga hutan mangrove di situ untuk kita lakukan,” terang Trenggono.

    Terkait kepemilikan lahan di jalur Pantura, Trenggono menyampaikan bahwa masih ada kepemilikan dari Kementerian Kehutanan. Untuk itu, nantinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang agrikultur yang akan mengoperasikannya.

    “Kalau tambaknya milik masyarakat kita akan berusaha untuk merevitalisasi punya masyarakat itu dengan pola yang sama tapi nanti yang bekerja dan seterusnya adalah masyarakat,” tambah Trenggono.

    (rea/rrd)

  • Bahlil Ungkap Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Antam

    Bahlil Ungkap Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Antam

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut merusak ekosistem. Ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    “Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Jadi dan IUP-nya itu sekali lagi IUP produksinya 2017,” katanya.

    Bahlil mengatakan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo. Lokasi tambang nikel tersebut terletak kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

    “Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” katanya.

    (ara/ara)

  • Ada Giring Ganesha, Ini Daftar Direksi-Komisaris Anak Usaha Garuda

    Ada Giring Ganesha, Ini Daftar Direksi-Komisaris Anak Usaha Garuda

    Jakarta –

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru. RUPSLB digelar hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Dalam acara tersebut, pemegang saham GMFI menyepakati penunjukan Giring Ganesha Djumaryo sebagai komisaris perseroan. Diketahui, Giring Ganesha saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan.

    Di samping itu, agenda tersebut juga kembali mengangkat Andi Fahrurrozi sebagai Direktur Utama GMFI. Sementara untuk Komisaris Utama GMFI dijabat oleh Oki Yanuar.

    Pemegang saham menetapkan pemberhentian debgan hormat sejumlah komisaris yakni Dharmadi (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen), Rahmat Hanafi (Komisaris), Ali Gunawan (Komisaris Independen), Abhan (Komisaris Independen), Agit Atriantio (Komisaris Independen).

    Sementara untuk jajaran direksi, GMFI juga memberhentikan dengan hormat Pudjo Sarwoko (Direktur Human Capital & Corporate Affairs), Salusra Satria (Direktur Keuangan), Mukhtaris (Direktur Line Operation), dan Irvan Pribadi (Direktur Base Operation).

    “GMFI siap melanjutkan peran sebagai mitra strategis industri aviasi dan sektor lainnya, seraya terus menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Andi dalam konferensi persnya secara virtual.

    Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi GMFI:

    Komisaris

    Komisaris Utama: Oki Yanuar
    Komisaris Independen: Dean Arslan
    Komisaris: Giring Ganesha Djumaryo

    Direksi

    Direktur Utama: Andi Fahrurrozi
    Direktur Base Management: Bobi Gumelar Respati
    Direktur Line Operation: Mukhtaris
    Direktur Sumber Daya Manusia: Mitra Piranti
    Direktur Keuangan: Tri Hartono

    (acd/acd)

  • Anak Usaha Garuda Puasa Bagi Dividen

    Anak Usaha Garuda Puasa Bagi Dividen

    Jakarta –

    Anak usaha Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menetapkan laba bersih tahun buku 2024 sebesar US$ 26,9 juta atau sekitar Rp 438,06 miliar (asumsi kurs Rp 16.284) sebagai laba ditahan untuk mengurangi akumulasi rugi perseroan. Keputusan tersebut disetujui berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) di mana dividen hanya dapat dibagikan jika perseroan mempunyai saldo laba positif. Sementara saat ini, GMFI sendiri masih membukukan saldo laba negatif.

    “Karena saat ini saldo laba GMF masih negatif, sehingga kita tidak membagikan dividen,” ujar Direktur Utama GMF Aero Asia, Andi Fahrurrozi dalam konferensi persnya yang digelar virtual, Kamis (5/6/2025).

    Andi menjelaskan, GMFI mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$ 421,22 juta sepanjang tahun 2024, meningkat dari US$ 373,2 juta di tahun sebelumnya. Ia menyebut, kinerja keuangan ini menunjukkan perbaikan perseroan seiring pulihnya industri penerbangan dan disrupsi rantai pasok global.

    Kinerja tersebut ditopang oleh efisiensi biaya, peningkatan produktivitas layanan, dan penguatan segmen airframe sebagai kontributor utama pendapatan. Operating profit margin dan EBITDA juga tercatat positif, menandakan penguatan berkelanjutan dalam aspek operasional dan profitabilitas.

    “Tahun 2024 adalah momen validasi arah baru GMFI. Di tengah tantangan rantai pasok dan kompetisi ketat, kami tetap mampu mencatat pertumbuhan laba dan pendapatan yang signifikan. Ini adalah hasil kerja kolektif dan strategi yang tepat sasaran,” jelasnya.

    Andi menjelaskan, portofolio pelanggan GMFI juga terus bertambah dengan kontribusi pendapatan dari segmen non-afiliasi mencapai US$ 102,5 juta (24,3% dari total pendapatan).

    Sepanjang tahun 2024, GMFI juga mencatat pertumbuhan di sektor perawatan pesawat komersial di mana perseroan berhasil menyelesaikan lebih dari 190 proyek narrow body base maintenance, menandai konsistensi dalam skala operasional.

    Hingga April 2025, GMFI juga mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$ 125,86 juta atau mencapai 95% dari target, dengan EBITDA sebesar US$ 19,82 juta dan laba bersih US$ 4,61 juta. Ke depan, GMFI membidik pendapatan tahunan sebesar US$ 416,9 juta dengan estimasi laba bersih mencapai US$ 27,1 juta.

    “Dengan pondasi keuangan dan operasional yang semakin kokoh, GMFI siap melanjutkan peran sebagai mitra strategis industri aviasi dan sektor lainnya, seraya terus menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Dana Haji Diminta Tetap Dikelola BPKH

    Dana Haji Diminta Tetap Dikelola BPKH

    Jakarta –

    Wacana revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji menuai sorotan, salah satunya dari Muhammadiyah yang menegaskan pentingnya pemisahan fungsi pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah agar pengelolaan keuangan tetap profesional dan transparan.

    Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan pihaknya lebih setuju pengelolaan dana haji tetap ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara mandiri, terpisah dari urusan penyelenggaraan haji. Pernyataan ini menanggapi munculnya wacana revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji yang disebut-sebut akan menyatukan fungsi pengelolaan dana dan penyelenggaraan.

    “Kalau saya terus terang saja, lebih baik dipisah seperti sekarang. Cuma kemandirian BPKH betul-betul harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut pengelolaan dana yang sangat penting,” ujar Anwar kepada wartawan di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Ia mengungkapkan bahwa selama ini hasil dari pengelolaan dana haji digunakan untuk mensubsidi biaya keberangkatan jemaah. Namun Anwar mengingatkan agar penggunaan dana tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, terutama tidak menyentuh dana pokok yang disetorkan jemaah.
    “Kalau tidak dikelola secara baik, bisa-bisa nanti termakan pokok. Menurut undang-undang, itu tidak boleh. Jangan sampai pokok terpakai untuk subsidi, itu tidak bisa. Oleh karena itu, manfaatkan hasil dari pengelolaan dana saja,” tegasnya.

    Anwar menilai kehadiran BPKH sebagai badan tersendiri justru memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola dana haji. Karena itu, Muhammadiyah mendukung agar fungsi pengelolaan tetap berada di bawah lembaga khusus dan tidak digabungkan dengan penyelenggara ibadah.

    “Bagusnya memang punya badan tersendiri seperti BPKH. Jadi, saya mendukung supaya pengelolaan dana haji tetap ada di BPKH,” katanya.

    Meski begitu, Anwar tidak menampik bahwa sistem yang berlaku saat ini masih punya celah dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

    “Apakah sudah sempurna atau belum, itu perlu dipelajari,” tutupnya.

    (rrd/rir)

  • Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Perbedaan pernyataan menteri soal diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli 2025 menuai sorotan. Awalnya, program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, masuk dalam daftar stimulus ekonomi kuartal II 2025.

    Namun, usai rapat di Istana Senin (2/6/2025), yang dihadiri menteri-menteri ekonomi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri BUMN Erick Thohir, diskon tarif listrik 50% tidak masuk dalam daftar 5 paket stimulus ekonomi.

    Lima stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah adalan diskon tarif transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 50%.

    Sebelum resmi batal, awalnya diskon tarif listrik 50% ini disampaikan langsung Airlangga Hartarto, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak pernah diajak bicara soal kebijakan ini.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan semua kebijakan stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah sudah mendapatkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Soal perbedaan yang terjadi, Juri mengatakan belum tahu ada beda sikap yang terjadi. Yang jelas, Juri mengatakan dinamika yang terjadi dalam pembuatan suatu kebijakan tak selalu mesti diketahui publik.

    “Saya belum tahu (ada beda sikap). Jadi kita nggak perlu lah diketahui bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” ujar Juri.

    Sekadar kilas balik soal program diskon taris listrik 50%, rencananya diskon tarif listrik diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.

    Namun, beberapa hari kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi. Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik 50% batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Respons Kementerian ESDM

    Di hari yang sama, Kementerian ESDM kembali buka suara menegaskan tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ujar Dwi.

    Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian dan lembaga (K/L) yang mengumumkan pembatalan diskon tarif listrik 50% Juni-Juli 2025.

    “Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” jelas Dwi.

    (hal/hns)