Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bahlil Bakal Pelototi 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Bakal Pelototi 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim akan mengawasi seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Pengawasan tersebut mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. Kemudian, ESDM juga akan mengevaluasi kegiatan pertambangan sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis, lingkungan, dan sosial.

    Hal ini dikatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan langsung ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025) lalu. Kegiatan kunjungan itu dilakukan untuk meninjau kegiatan PT Gag Nikel dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat setempat.

    “Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Menteri Bahlil dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Kementerian ESDM juga telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Di mana hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan lebih lanjut dari Menteri ESDM.

    “Pemerintah menegaskan bahwa meskipun seluruh perusahaan telah memiliki izin resmi, evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi,” ujarnya.

    Hingga saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.

    Sementara tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    1. PT Gag Nikel
    Dari kelima perusahaan tersebut, hanya PT Gag Nikel yang telah melakukan kegiatan operasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Namun saat ini, kegiatan tersebut dihentikan sementara oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    PT Gag Nikel merupakan Pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektar di Pulau Gag ini telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047.

    Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada tahun 2014, lalu Adendum AMDAL di tahun 2022, dan Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dikeluarkan tahun 2015 dan 2018. Penataan Areal Kerja (PAK) diterbitkan tahun 2020.

    Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai 187,87 Ha, dengan 135,45 Ha telah direklamasi. PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

    2. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

    Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034.

    Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen AMDAL pada tahun 2006 dan UKL-UPL di tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat.

    3. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
    Perusahaan ini merupakan pemegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele.

    Adapun saat ini, kegiatan masih tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

    4. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

    PT KSM memiliki IUP dengan dasar hukum SK Bupati No. 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 Ha.

    Untuk penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, namun saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.

    5. PT Nurham

    Pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektar di Pulau Waegeo. Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Hingga kini perusahaan belum berproduksi.

    (eds/eds)

  • AS-China Lanjut Berunding Perang Dagang di London Pekan Depan

    AS-China Lanjut Berunding Perang Dagang di London Pekan Depan

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) dan China berencana menggelar perundingan perdagangan di London, Senin, mendatang. Perundingan ini menjadi yang kedua setelah pertemuan di Jenewa beberapa waktu lalu.

    Mengutip CNBC, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer. Melalui akun resmi Truth Social, Presiden AS Donald Trump sendiri memastikan pertemuan ini akan berjalan baik.

    “Pertemuan ini akan berjalan dengan sangat baik. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” kata Trump dikutip dari CNBC, Minggu (8/6/2025).

    Namun begitu, otoritas China tidak segera menjawab kabar perundingan tersebut. Trump pertama kali mengungkapkan pembicaraan perdagangan lebih lanjut sedang direncanakan setelah ia mengadakan panggilan telepon panjang dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis lalu.

    Pengumuman penjadwalan ini muncul saat AS dan China berselisih mengenai sejumlah masalah di tengah perang dagang yang melemahkan dan mengancam kedua negara adikuasa ekonomi.

    Kedua negara adikuasa ini juga menurunkan sementara sebagian besar tarif barang satu sama lain setelah terobosan pembicaraan perdagangan bilateral di Jenewa, Swiss, bulan lalu. Namun sejak saat itu, Tiongkok berulang kali menuduh AS merusak perjanjian tersebut.

    Beijing memprotes Departemen Perdagangan AS setelah memperingatkan industri chip agar tidak menggunakan semikonduktor China. China juga dikabarkan keberatan dengan pengumuman terbaru pemerintahan Trump yang akan mencabut visa beberapa mahasiswa China yang belajar di AS.

    Sementara itu, pemerintahan Trump menuduh Beijing memperlambat janji yang dibuat di Jenewa untuk menyetujui ekspor mineral penting tanah jarang AS.

    (eds/eds)

  • Beda Temuan Kementerian ESDM & KLH soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Beda Temuan Kementerian ESDM & KLH soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta –

    Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya sedang menjadi sorotan dari berbagai pihak. Wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya itu dikhawatirkan rusak karena kegiatan tambang tersebut.

    Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki temuan yang berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terkait tambang nikel di Raja Ampat.

    Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengklaim tidak ada masalah berarti pada pertambangan nikel di Raja Ampat. Informasi itu disampaikan usai mengunjungi tambang nikel PT Gag Nikel bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Pulau Gag, Raja Ampat pada Sabtu (7/6).

    “Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” kata Tri dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (8/6/2025).

    Meski demikian, Kementerian ESDM sudah menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Tim itu guna mengevaluasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah lanjutan yang akan diambil terkait tambang nikel di daerah tersebut.

    “Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga tapi nanti kita tetap report-nya dari Inspektur Tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan Inspektur Tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti,” ucapnya.

    Berbeda dengan KLH/BPLH, yang menyatakan ada berbagai pelanggaran serius yang dilakukan empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 26-31 Mei 2025.

    “Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan resmi.

    Perbedaan temuan tersebut kemungkinan disebabkan oleh fokus penilaian yang berbeda. Kementerian ESDM mungkin lebih fokus pada aspek produksi dan kepatuhan terhadap izin pertambangan, sementara LHK mungkin lebih fokus pada dampak lingkungan dan potensi pelanggaran peraturan lingkungan.

    Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang menjadi objek pengawasan KLH yaitu PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Seluruhnya disebut telah mengantongi izin usaha pertambangan, namun hanya PT GN, PT ASP dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

    Berikut berbagai masalah tambang nikel di Raja Ampat yang ditemukan KLH:

    1. PT Gag Nikel

    PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare (Ha). Pulau tersebut tergolong pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    KLH/BPLH saat ini sedang mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT Gag Nikel. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka akan dicabut dengan berdasar pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

    “Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” tegas Hanif.

    2. PT Anugerah Surya Pratama

    Begitu juga dengan PT Anugerah Surya Pratama, diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 Ha tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas.

    Sebagai informasi, PT Anugerah Surya Pratama memiliki status penanaman modal asing (PMA) dan merupakan anak usaha dari PT Wanxiang Nickel Indonesia, yang terafiliasi dengan grup tambang asal China, Vansun Group.

    3. PT Kawei Sejahtera Mining

    PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 Ha di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai dan perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata.

    4. PT Mulia Raymond Perkasa

    PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi pun dihentikan.

    (aid/eds)

  • Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Jakarta –

    Pemerintah hanya memprioritaskan bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah dengan harga beras tinggi. Sejumlah daerah itu yakni Indonesia bagian Timur.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, alasannya karena tujuan program bantuan pangan beras dan SPHP sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai prioritas,” kata dia kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan. Jumlah penerima ini menurun dibandingkan tahun lalu 22 juta KPM.

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Sementara beras SPHP akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Dalam keterangan tertulis, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras. Ia mencontohkan daerah dengan harga beras tinggi Papua, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” urai Arief.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut.

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    (ada/rrd)

  • Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke daerah rawan konflik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6). Keduanya mengenakan rompi anti peluru saat meninjau kondisi para prajurit TNI.

    “Meninjau langsung Pos Komando Taktis Yonif 733/Masariku. Mendapat paparan Letjen TNI Bambang Trisnohadi – Panglima Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan III dan berdialog langsung dengan prajurit yang bertugas di daerah rawan konflik,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (8/6/2025).

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga Sri Mulyani bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para guru yang bertugas di Kabupaten Nduga.

    Menurut Sri Mulyani, kolaborasi dan sinergi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dan strategis terutama dalam situasi dunia dan geopolitik yang semakin tegang, dinamis dan penuh persaingan antar negara.

    “Menjaga dan terus membangun, serta memajukan Indonesia yang adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keuangan negara yang kolaboratif, kuat, sehat dan berkelanjutan (sustainable),” jelas Sri Mulyani.

    Diketahui rombongan mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika, Papua Tengah dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setelah itu, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan yang pertama Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Poskotis Yonif 733/Masariku merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik di Papua.

    Baik Sri Mulyani maupun Sjafrie turut mengecek perlengkapan yang digunakan para prajurit untuk bertugas. Di samping itu, kunjungan itu juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola dan didukung Kemenkeu.

    “Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang dalam keterangan tertulis.

    “Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara,” tambahnya.

    (aid/eds)

  • Indonesia Belum Jadi Pemain Utama Rantai Pasok Halal Dunia

    Indonesia Belum Jadi Pemain Utama Rantai Pasok Halal Dunia

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengakui bahwa Indonesia belum menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal dunia. Saat ini, Indonesia masih menempati peringkat ke-8 eksportir produk halal.

    Gibran menyoroti negara lain dengan jumlah penduduk muslim yang lebih sedikit dari Indonesia justru mampu memimpin peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi halal memiliki daya tarik tinggi dan potensi besar untuk dikembangkan.

    Simak berita lainnya terkait ekonomi halal di sini.

  • Ada Diskon Up To 30% di Transmart Full Day Sale, Ini Produknya

    Ada Diskon Up To 30% di Transmart Full Day Sale, Ini Produknya

    Jakarta –

    Belanja kebutuhan sehari-hari lebih murah di Transmart Full Day Sale. Pada gelaran ini, pelanggan dapat menikmati berbagai promo dan diskon besar-besaran.

    Promo berlangsung mulai toko buka hingga pukul 22.00 hari ini, Minggu (8/6/2025). Khusus hari ini, pelanggan Transmart mendapatkan diskon up to 30% untuk sabun deterjen, misalnya untuk produk Attack Jaz1 dan Gentle Gen.

    Kemudian untuk popok bayi merek Merries di Transmart Full Day Sale diberikan diskon up to 25%. Sementara untuk pembalut merek Laurier mendapatkan harga spesial yakni Rp 7.150 per pack, dari harga normalnya Rp 9.900 per pack.

    Sementara itu, Transmart Full Day Sale hari ini juga memberikan diskon up to 25% untuk detergen pakaian dan pembersih piring. Diskon ini hanya berlaku untuk beberapa produk saja.

    Sebagai catatan, promo ini tidak berlaku untuk pembelian partai besar dan tidak berlaku diskon Allo Bank/Bank Mega/Bank Mega Syariah.

    Selain diskon tersebut, selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya hadir dengan diskon hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item. Tentunya tambahan 20% bisa didapatkan dengan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di Play Store atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Tonton juga “Transmart Full Day Sale Hadir Lagi, TV Banting Harga!” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Anak Buah Bahlil Klaim Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ada Masalah

    Anak Buah Bahlil Klaim Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ada Masalah

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim tidak ditemukan masalah di lokasi tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno usai mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek langsung lokasi tambang nikel yang dikelola PT Gag Nikel.

    Adapun kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    “Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” kata Tri, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Meski demikian, Tri sudah menurunkan tim Inspektur Tambang, untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk melakukan eksekusi keputusannya.

    “Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga tapi nanti kita tetap reportnya dari Inspektur Tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan Inspektur Tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti,” tandasnya.

    Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT. Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa PT. Gag Nikel, sebagai anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice), dengan menaati prosedur teknis, lingkungan, dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag.

    “Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya. Tentunya harapan kita, kehadiran PT GAG Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah, selain sebagai entitas bisnis, sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of development memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau Gag ini,” jelasnya.

    Untuk diketahui, pada 5 Juni 2025 lalu, Menteri ESDM telah menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    Adapun berdasarkan hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.

    Dari kelima perusahaan tersebut, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus Kontrak Karya (KK). Perusahaan ini terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektar.

    Di samping itu, PT GAG Nikel termasuk ke dalam 13 Perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di Kawasan Hutan hingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004 tetang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

    (eds/eds)

  • Sepakati IEU CEPA, RI Bidik Ekspor ke Uni Eropa Naik 50%

    Sepakati IEU CEPA, RI Bidik Ekspor ke Uni Eropa Naik 50%

    Jakarta –

    Pemerintah mencapai kesepakatan tahap akhir dengan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Kesepakatan ini mencakup perluasan pasar ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kesepakatan dengan IEU CEPA menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri. Di sisi lain, kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

    “Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses pasar ekspor, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja melalui penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan strategis,” ujar Airlangga dalam unggahan resmi Instagram @airlanggahartarto_official, Minggu (8/6/2025).

    Airlangga menjelaskan, kesepakatan IEU-CEPA memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global. Di sisi lain, kesepakatan ini juga membuka pasar dan penghapusan hambatan tarif yang diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan daya saing nasional.

    “Pemerintah optimis bahwa pelaksanaan IEU-CEPA dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa lebih dari 50% dalam tiga hingga empat tahun ke depan,” terangnya.

    Selain itu, tambah Airlangga, perjanjian tersebut juga membuka peluang investasi strategis dari Eropa ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap sistem hukum dan kebijakan dalam negeri.

    “Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang diharapkan dapat membawa manfaat konkret bagi masyarakat dan pelaku usaha nasional,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Buruan Belanja, Ayam Broiler Rp 26 Ribuan Per Ekor di Transmart Full Day Sale

    Buruan Belanja, Ayam Broiler Rp 26 Ribuan Per Ekor di Transmart Full Day Sale

    Jakarta –

    Belanja kebutuhan sehari-hari lebih murah di Transmart Full Day Sale. Pada gelaran ini, pelanggan dapat menikmati berbagai promo dan diskon besar-besaran.

    Promo berlangsung mukai toko buka hingga pukul 22.00 hari ini, Minggu (8/6/2025). Khusus hari ini, pelanggan Transmart mendapatkan spesial harga untuk ayam broiler mulai dari Rp 26.000-an.

    Misalnya, di wilayah Jawa Barat harga ayam broiler yang dijual di Transmart cuma Rp 26.800 per ekor, dari harga normalnya Rp 33.500 per ekor.

    Untuk wilayah Jawa Timur, ayam broiler mendapatkan harga spesial yakni Rp 27.600 per ekor, dari harga normalnya Rp 34.500 per ekor. Untuk wilayah Denpasar dikenakan harga Rp 42.400 per ekor, dari harga normalnya Rp 53.000 per ekor.

    Sementara untuk wilayah Jabodetabek dan Padang, harga ayam broiler di Transmart sebesar Rp 29.520, dari harga normalnya Rp 36.900 per ekor. Wilayah Balikpapan mendapatkan harga spesial menjadi Rp 35.600 per ekor, ayam broiler di wilayah Jawa Tengah yakni Rp 26.000 per ekor.

    Kemudian untuk wilayah Medan, ayam broiler dikenakan harga spesial menjadi Rp 30.000 per ekor, dari harga normalnya Rp 37.500 per ekor. Lalu untuk wilayah Lampung dan Pangkal Pinang dikenakan harga Rp 28.720 per ekor.

    Sebagai catatan, diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar dan minimal transaksi sebesar Rp 300.000

    Selain diskon tersebut, selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya hadir dengan diskon hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item. Tentunya tambahan 20% bisa didapatkan dengan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di Play Store atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Tonton juga “Transmart Full Day Sale Hadir Lagi, TV Banting Harga!” di sini:

    (rrd/rrd)