Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • PT Gag Nikel Garap Tambang di Raja Ampat, Dapat Izin Eksplorasi Sejak 1998

    PT Gag Nikel Garap Tambang di Raja Ampat, Dapat Izin Eksplorasi Sejak 1998

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di Pulau Gag Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara empat perusahaan lainnya mulai hari ini sudah dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Sebanyak empat perusahaan tersebut yakni PT Anugrah Surya Pertama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining.

    “Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Jadi mulai terhitung hari ini, pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa hanya PT Gag Nikel yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025, sementara empat perusahaan lainnya tidak. Ia juga menjelaskan bahwa status PT Gag Nikel dengan perusahaan lainnya berbeda, karena menggunakan skema kontrak karya.

    Sejarah Operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat

    Bahlil bilang, proses awal PT Gag Nikel dimulai pada 1972 dengan melakukan eksplorasi tahap awal di Pulau Gag, kemudian pada 19 Februari 1998 dilakukan penandatanganan Kontrak Karya untuk eksplorasi PT Gag Nikel dan tahap eksplorasi lanjutan pada 1999 sampai 2002.

    Lalu, pada 2006 hingga ke 2008 dilakukan perpanjangan tahap eksplorasi, dan tahapan studi kelayakan dilakukan pada 2008 hingga 2013. Tahap operasi diberikan oleh pemerintah pusat pada 30 November 2017, dan izin produksi ini diberikan hingga 2047.

    “Sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017, dan produksinya 2018, ini tahapannya,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa total luas Pulau Gag yang mencapai 13.000 hektare (ha), hanya 260 ha yang dibuka untuk tambang. Dari luasan tersebut, sekitar 130 ha sudah direklamasi, dan 54 ha sudah dikembalikan ke negara. Adapun total produksi PT Gag dalam RKAB sebesar 3 juta WMT.

    Ia juga membantah tudingan bahwa aktivitas tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag telah mencemari laut atau merusak terumbu karang di sekitar Pulau Gag.

    “Ini adalah Pulau Gag, jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri,” kata Bahlil.

    (ara/ara)

  • Empat Tambang di Raja Ampat yang Izinnya Dicabut Tak Produksi Tahun Ini

    Empat Tambang di Raja Ampat yang Izinnya Dicabut Tak Produksi Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan empat tambang nikel yang izinnya dicabut pada kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak melakukan produksi tahun 2025 ini. Bahlil bilang secara administratif, tambang-tambang tersebut belum memenuhi laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    Bahlil bilang perusahaan diperbolehkan produksi apabila sudah memenuhi RKAB ke Kementerian ESDM. Nah empat perusahaan ini tidak memiliki RKAB.

    Dalam paparannya, disebutkan PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Anugerah Surya Pratama RKAB-nya ditolak Kementerian ESDM. Sementara itu untuk PT Nurham tidak mengajukan RKAB. Kemudian, PT Kawei Sejahtera Mining dalam RKAB-nya hanya berproduksi pada tahun 2024 sebesar 1,3 juta WMT nikel, di 2025 dan 2026 kosong.

    “Di 2025 nggak ada lagi perusahaan dari empat itu yang berproduksi. Nggak ada lagi yang produksi. Kenapa? Karena RKAB-nya nggak ada. Satu perusahaan dinyatakan produksi kalau ada RKAB-nya,” beber Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Bahlil juga memaparkan sejauh ini RKAB bisa disetujui kementerian apabila memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau Amdal. Nah empat perusahaan ini disebut belum memiliki dokumen Amdal.

    “RKAB bisa jalan kalau ada dokumen AMDAL-nya. Mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu,” sebut Bahlil.

    Hanya satu perusahaan yang izin tambangnya tidak dicabut di Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel, ini merupakan anak usaha BUMN PT Antam. Hanya PT Gag saja yang berhasil melengkapi AMDAL dengan produksi 3 juta WMT nikel mulai dari 2024 hingga 2026.

    (hal/rrd)

  • Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Jakarta –

    Belakangan ini viral video yang memperlihatkan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat. Video ini sontak mendapatkan perhatian dari publik karena wilayah Raja Ampat karena aktivitas tambang dapat merusak Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga terakhir di Bumi.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menyangsikan bahwa video yang beredar tersebut mencerminkan dampak aktivitas penambangan yang dilakukan di Pulau Gag. Dia mengatakan kondisi pertambangan yang digambarkan selama ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

    Hal ini ia ungkapkan usai melakukan kunjungan bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam ke Pulau Gag yang merupakan tempat adanya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat pada Sabtu kemarin.

    “Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” tegas Elisa dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Elisa menambahkan, masyarakat sekitar tambang menunjukkan dukungan agar aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan karena dianggap memberikan manfaat bagi mereka baik secara langsung maupun tidak.

    “Ketika kami sampai disana, masyarakat lokal, semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis, minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan kalau kami pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat, dan kita itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkap Elisa.

    Senada, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyampaikan, apa yang ada Pulau Gag berbeda dengan yang ada di media sosial dan masyarakat disana tidak menginginkan jika aktifitas pertambangan disana ditutup.

    “Mereka tidak mau tutup tambang, karena itu untuk menopang kehidupan mereka disana. Mereka menginginkan itu, karena itu kami berharap kebetulan ada Pak Menteri disini untuk membuka tambang itu,” kata Orideko.

    Namun demikian ia meminta agar pengawasan ditingkatkan terutama terkait analisis dampak lingkungan supaya lebih bagus lagi kedepan.

    “Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar ke depan tidak dicemari,” jelas Orideko.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    PT GAG Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 2008, PT ANTAM Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT GAG Nikel saat ini berada di tangan PT ANTAM Tbk.

    (eds/eds)

  • Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Jakarta –

    Belakangan ini viral video yang memperlihatkan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat. Video ini sontak mendapatkan perhatian dari publik karena wilayah Raja Ampat karena aktivitas tambang dapat merusak Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga terakhir di Bumi.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menyangsikan bahwa video yang beredar tersebut mencerminkan dampak aktivitas penambangan yang dilakukan di Pulau Gag. Dia mengatakan kondisi pertambangan yang digambarkan selama ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

    Hal ini ia ungkapkan usai melakukan kunjungan bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam ke Pulau Gag yang merupakan tempat adanya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat pada Sabtu kemarin.

    “Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” tegas Elisa dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Elisa menambahkan, masyarakat sekitar tambang menunjukkan dukungan agar aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan karena dianggap memberikan manfaat bagi mereka baik secara langsung maupun tidak.

    “Ketika kami sampai disana, masyarakat lokal, semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis, minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan kalau kami pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat, dan kita itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkap Elisa.

    Senada, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyampaikan, apa yang ada Pulau Gag berbeda dengan yang ada di media sosial dan masyarakat disana tidak menginginkan jika aktifitas pertambangan disana ditutup.

    “Mereka tidak mau tutup tambang, karena itu untuk menopang kehidupan mereka disana. Mereka menginginkan itu, karena itu kami berharap kebetulan ada Pak Menteri disini untuk membuka tambang itu,” kata Orideko.

    Namun demikian ia meminta agar pengawasan ditingkatkan terutama terkait analisis dampak lingkungan supaya lebih bagus lagi kedepan.

    “Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar ke depan tidak dicemari,” jelas Orideko.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    PT GAG Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 2008, PT ANTAM Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT GAG Nikel saat ini berada di tangan PT ANTAM Tbk.

    (eds/eds)

  • Puja-puji Bank Dunia Buat IKN

    Puja-puji Bank Dunia Buat IKN

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Direktur Global World Bank’s Global for Water Global Practice Saroj Kumar Jha di kawasan IKN pada Minggu (8/6). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan Nusantara, termasuk infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.

    “Hari ini menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan langsung kepada mitra internasional seperti Bank Dunia bagaimana prinsip pembangunan yang selaras dengan alam diterapkan di IKN,” ujar Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (8/6/2025).

    Dalam kunjungannya, Saroj Kumar Jha bersama tim Bank Dunia meninjau sejumlah lokasi strategis di kawasan IKN antara lain Bendungan Sepaku Semoi, Pengendali Banjir DAS Sanggai 1A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, serta kawasan Istana Negara.

    Saroj Kumar Jha mengapresiasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN yang mengedepankan keseimbangan antara infrastruktur (gray infrastructure) dan kelestarian lingkungan (green infrastructure).

    “Ini sangat indah. Saya sangat terkesan melihat bagaimana Nusantara direncanakan dan dilaksanakan dengan pendekatan yang menggabungkan konstruksi dan alam secara harmonis. Ini adalah contoh yang sangat baik dan saya mendorong berbagai pihak untuk mengunjungi, berinvestasi, serta menjalin kemitraan dengan Nusantara. Ini sangat mengesankan,” ujar Saroj Kumar Jha.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Otorita IKN atas sambutan dan kerja sama yang baik, serta berharap dapat menjadi mitra dalam pengembangan Nusantara.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki yang telah menerima kami dengan baik hari ini. Saya sungguh berharap World Bank dapat menjadi mitra saat Kota Nusantara tumbuh menjadi ibu kota paling modern di dunia,” imbuhnya.

    (aid/eds)

  • Lagi, Disney Mau PHK Ratusan Karyawan

    Lagi, Disney Mau PHK Ratusan Karyawan

    Jakarta –

    Perusahaan hiburan asal Amerika Serikat (AS), Disney, dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawannya di seluruh dunia. PHK ini dilakukan pada divisi film, televisi, dan keuangan perusahaan tersebut.

    Mengutip BBC International, Minggu (8/6/2025), raksasa hiburan Negeri Paman Sam ini melakukan PHK lantaran adanya tekanan pelanggan yang beralih dari platform TV kabel ke online streaming.

    “Seiring dengan pesatnya transformasi industri kami, kami terus mengevaluasi berbagai cara untuk mengelola bisnis kami secara efisien sekaligus memacu kreativitas dan inovasi mutakhir yang dihargai dan diharapkan konsumen dari Disney,” kata seorang juru bicara Disney kepada BBC.

    Pemutusan hubungan kerja terbaru ini menyusul PHK besar-besaran yang diumumkan pada tahun 2023, ketika sekitar 7.000 pekerja diberhentikan sebagai bagian dari upaya kepala eksekutif Bob Iger untuk menghemat US$ 5,5 miliar.

    PHK akan berdampak pada banyak tim, termasuk departemen pemasaran untuk unit film dan televisinya. Pekerja di departemen casting dan pengembangan serta keuangan perusahaan Disney juga akan terkena dampak.

    “Kami telah melakukan pendekatan secara cermat untuk meminimalkan jumlah karyawan yang terdampak,” kata seorang juru bicara.

    Perusahaan juga mengatakan, tidak ada tim yang akan ditutup sepenuhnya. Untuk diketahui, perusahaan yang berpusat di California ini mempekerjakan 233.000 pekerja, dengan lebih dari 60.000 di antaranya berbasis di luar AS.

    Disney memiliki sejumlah perusahaan di industri hiburan termasuk Marvel, Hulu dan ESPN. Perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan pada bulan Mei, dengan total pendapatan sebesar US$ 23,6 miliar untuk tiga bulan pertama tahun ini. Angka tersebut meningkat sebesar 7% dari periode yang sama pada tahun 2024.

    Pertumbuhan tersebut didorong oleh pelanggan baru pada layanan streaming Disney+. Perusahaan ini telah merilis sejumlah film baru tahun ini termasuk Captain America: Brave New World dan Snow White.

    Pembuatan ulang film animasi Putri Salju yang ikonik secara langsung tidak laku seperti yang diharapkan di bioskop, setelah menghadapi sejumlah ulasan negatif.

    Namun, film terbaru Disney, Lilo & Stitch, memecahkan rekor box office di AS pada libur panjang Memorial Day.
    Film animasi ini telah mencatat penjualan tiket global lebih dari US$ 610 juta sejak dirilis pada bulan Mei, menurut firma data industri Box Office Mojo.

    (eds/eds)

  • Rugi Bandar! Ini Alasan Kenapa Merger GOTO-Grab Bikin Waswas

    Rugi Bandar! Ini Alasan Kenapa Merger GOTO-Grab Bikin Waswas

    Jakarta –

    Kabar Merger PT GoTo Gojek-Tokopedia Tbk (GOTO) dan perusahaan asal Malaysia Grab kembali menguat. Teranyar, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut menaruh minat berinvestasi pada entitas gabungan GOTO-Grab.

    Head of Center of Digital Economy and SMEs at Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al-Farras menyebut, investasi Danantara di entitas gabungan GOTO-Grab tidak memberikan dampak terhadap perekonomian negara. Sebaliknya, Danantara sebagai representasi pemerintah justru berpotensi menurunkan minat investasi.

    “Kehadiran negara pada kasus merger ini seharusnya bukan dengan menginvestasikan uang publik melalui Danantara. Sebab, investasi uang publik yang terbatas pada perusahaan swasta seperti Goto-Grab tidak memberikan nilai tambah signifikan terhadap perekonomian nasional,” ujar Izzudin kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Ia menjelaskan, merger GOTO-Grab sedikitnya akan merugikan tiga pihak. Pertama, kata Izzudin, merugikan konsumen lantaran merger keduanya akan meningkatkan pangsa pasar atau market share perusahaan, sehingga memiliki kekuatan pasar atau market power yang sangat signifikan pada industri ride hailing.

    “Implikasinya, konsumen memiliki daya tawar yang lemah terhadap penetapan harga yang berlaku dan memiliki opsi angkutan online yang lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Dampak lanjutannya ialah harga angkutan online akan semakin mahal,” ungkapnya.

    Kedua, pengemudi ojek online (ojol) juga akan terdampak. Pasalnya, merger kedua raksasa jasa transportasi digital ini diramal akan menekan pendapatan ojol imbas naiknya biaya komisi aplikator karena pengemudi sebagai pekerja informal tidak memiliki daya tawar yang cukup terhadap perusahaan.

    “Pengemudi angkutan online hanya memiliki alternatif yang sangat terbatas untuk berpindah aplikasi untuk menambah pendapatannya, terlebih di tengah semakin turunnya penciptaan lapangan pekerjaan sektor formal,” terangnya.

    Ketiga, Izzudin menyebut merger Grab-Goto akan menambah jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena merger memungkinkan adanya integrasi operasional perusahaan.

    “Pada posisi-posisi pekerjaan yang sama dan/atau saling beririsan pada kedua perusahaan tersebut membuat adanya potensi PHK,” ucapnya.

    Akhirnya, Izzudin menyebut merger Goto-Grab hanya menguntungkan segelintir investor dan merugikan banyak pihak seperti konsumen, pengemudi angkutan online, dan para pekerja. Menurutnya, kehadiran negara mesti mencegah merger keduanya.

    Mengutip laporan Bloomberg, Danantara dikabarkan sedang menjajaki peluang investasi seiring menguatnya isu merger GOTO-Grab. Danantara sendiri disebut berada dalam tahap awal pembicaraan untuk mengakuisisi minoritas entitas gabungan.

    Adapun sebelumnya, Reuters menyebut Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GOTO hingga US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.

    Hingga berita ini dimuat, detikcom belum mendapat respons resmi dari Danantara dan GOTO. Sementara Grab Indonesia, menolak memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. “Kami tidak berkomentar tentang hal ini,” ujar Manajemen Grab Indonesia kepada detikcom, Sabtu (7/6/2025).

    (eds/eds)

  • OJK Ungkap Kabar Terkini Bos Investree yang Masih Jadi Buron

    OJK Ungkap Kabar Terkini Bos Investree yang Masih Jadi Buron

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sampai saat ini Adrian Asharyanto Gunadi atau Adrian Gunadi selaku Direktur Utama PT Investree Radika Jaya (PT IRJ) masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) Agusman mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh OJK saat ini Adrian masih berada di Doha, Qatar.

    “Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini saudara Adrian masih berada di Doha,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/6/2025).

    Pihaknya bersama penegak hukum terus berupaya untuk membawa pulang Adrian ke Indonesia untuk menjalankan proses hukum terkait kasus Investree.

    “OJK terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam upaya hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi antara lain untuk membawa saudara Adrian ke tanah air dan pengembalian kerugian Lender,” terangnya.

    Sebagai informasi, PT Investree Radhika Jaya atau Investree, perusahaan di sektor peer-to-peer (P2P) lending resmi menyatakan pembubaran perusahaan. Pengumuman pembubaran Investree ini tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT IRJ Nomor 44 tertanggal 27 Maret 2025 oleh Notaris Dita Okta Sesia.

    Dalam akta tersebut juga menunjuk dan mengangkat Tim Likuidasi, yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (4) dalam POJK 40/2024. Tim Likuidasi tersebut terdiri dari Narendra A. Tarigan, Imanuel A.F. Rumondor, dan Syifa Salamah.

    Kemudian, Tim Likuidasi mengimbau kepada masyarakat ataupun pihak berkepentingan yang memiliki tagihan dengan Investree untuk segera mengajukan tagihannya.

    Berdasarkan catatan detikcom, kasus pengejaran Adrian Gunadi ini bermula pada 2023 saat Investree diterpa isu gagal bayar. Walaupun sempat membantah, namun beberapa bulan berlalu sejak awal 2023 masuk pengaduan mengenai dana nasabah yang tidak kembali.

    Lalu pada awal 2024 di tengah semakin kencangnya kredit macet perusahaan, Adrian Gunadi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Investree. Kala itu kredit macet tercatat naik signifikan.

    (ada/eds)

  • Kekacauan Iklim Usaha Bayangi Rumor Investasi Danantara di Grab-GOTO

    Kekacauan Iklim Usaha Bayangi Rumor Investasi Danantara di Grab-GOTO

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan menaruh minat investasi saham minoritas PT Goto Gojek-Tokopedia Tbk (GOTO) usai mencapai kesepakatan merger dengan perusahaan asal Malaysia, Grab. Investasi ini disebut untuk menekan kekhawatiran pemerintah akan terjadinya monopoli usaha yang timbul dari aksi merger kedua perusahaan jasa transportasi tersebut.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies Nailul Huda menilai, investasi Danantara dalam GOTO-Grab justru akan semakin merusak persaingan usaha jasa transportasi digital. Menurutnya, investasi Danantara justru membuka ruang intervensi pemerintah.

    “Rencana merger GoTo-Grab saja sudah mengkhawatirkan persaingan usaha, apalagi Danantara masuk sebagai ‘operator’. Keputusan lembaga negara dalam memutuskan persaingan usaha, akan rentan intervensi oleh negara, dalam hal ini Danantara. Sebagai regulator dan sebagian minoritas ‘operator’ tentu akan mengikis persaingan usaha,” ucap Huda kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Dalam kondisi tersebut, terang Huda, kompetitor eksisting dan yang hendak masuk dalam ekosistem usaha di Indonesia akan berpikir dua kali, lantaran dianggap melawan pemerintah. Ia pun mempertanyakan keterlibatan Danantara kaitannya dengan aturan Komisi Pengawasan Pelaku Usaha (KPPU).

    “Saya juga mempertanyakan pertimbangan Danantara kenapa masuk ke GoTo ketika merger dengan Grab. Apakah ini langkah untuk keluar dari potensi jeratan KPPU?” imbuhnya.

    Mengutip laporan Bloomberg, Danantara dikabarkan sedang menjajaki peluang investasi seiring menguatnya isu merger GOTO-Grab. Danantara sendiri disebut berada dalam tahap awal pembicaraan untuk mengakuisisi minoritas entitas gabungan.

    Adapun sebelumnya, Reuters menyebut Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GOTO hingga US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.

    Hingga berita ini dimuat, detikcom belum mendapat respons resmi dari Danantara dan GOTO. Sementara Grab Indonesia, menolak memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. “Kami tidak berkomentar tentang hal ini,” ujar Manajemen Grab Indonesia kepada detikcom, Sabtu (7/6).

    (eds/eds)

  • Bahlil Bakal Pelototi 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Bakal Pelototi 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim akan mengawasi seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Pengawasan tersebut mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. Kemudian, ESDM juga akan mengevaluasi kegiatan pertambangan sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis, lingkungan, dan sosial.

    Hal ini dikatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan langsung ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025) lalu. Kegiatan kunjungan itu dilakukan untuk meninjau kegiatan PT Gag Nikel dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat setempat.

    “Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Menteri Bahlil dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Kementerian ESDM juga telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Di mana hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan lebih lanjut dari Menteri ESDM.

    “Pemerintah menegaskan bahwa meskipun seluruh perusahaan telah memiliki izin resmi, evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi,” ujarnya.

    Hingga saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.

    Sementara tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    1. PT Gag Nikel
    Dari kelima perusahaan tersebut, hanya PT Gag Nikel yang telah melakukan kegiatan operasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Namun saat ini, kegiatan tersebut dihentikan sementara oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    PT Gag Nikel merupakan Pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektar di Pulau Gag ini telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047.

    Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada tahun 2014, lalu Adendum AMDAL di tahun 2022, dan Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dikeluarkan tahun 2015 dan 2018. Penataan Areal Kerja (PAK) diterbitkan tahun 2020.

    Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai 187,87 Ha, dengan 135,45 Ha telah direklamasi. PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

    2. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

    Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034.

    Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen AMDAL pada tahun 2006 dan UKL-UPL di tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat.

    3. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
    Perusahaan ini merupakan pemegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele.

    Adapun saat ini, kegiatan masih tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

    4. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

    PT KSM memiliki IUP dengan dasar hukum SK Bupati No. 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 Ha.

    Untuk penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, namun saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.

    5. PT Nurham

    Pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektar di Pulau Waegeo. Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Hingga kini perusahaan belum berproduksi.

    (eds/eds)