Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Ekonomi RI Melambat, Industri Melemah

    Ekonomi RI Melambat, Industri Melemah

    Jakarta –

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) merilis riset bertajuk Trade and Industry Brief Vol VIII No. 2 pada Juni 2025. Di dalamnya disebutkan bahwa Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi pada awal 2025.

    “Pada awal 2025 Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh tergerusnya daya beli, menyusutnya kelas menengah dan menurunnya produktivitas sektoral yang juga tercermin dalam dinamika industri dan ketenagakerjaan,” tulis tim peneliti LPEM FEB UI, dikutip Selasa (10/6/2025).

    Tim peneliti menilai hal ini disebabkan oleh sektor industri manufaktur yang menjadi tulang punggung penyerap tenaga kerja menghadapi tantangan deindustrialisasi prematur, yakni menurunnya kontribusi terhadap PDB, tenaga kerja yang menurun dan produktivitas yang stagnan.

    Sektor pertanian dinilai masih menghadapi berbagai tantangan meliputi ketersediaan input, teknologi, logistik dan pembiayaan, serta persaingan dengan komoditas impor dan praktek perdagangan internasional yang tidak sehat.

    “Indonesia perlu menjaga dan menciptakan kesempatan kerja yang dapat menampung angkatan kerja dalam jumlah besar dan dengan tingkat pendidikan rendah-menengah untuk menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat,” sarannya.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kelanjutan hilirisasi sumber daya alam diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah besar. Akan tetapi, masih diperlukan identifikasi sektor spesifik yang mampu menjaga kesempatan kerja dalam jumlah besar dan inklusif terhadap tingkat pendidikan rendah-menengah.

    “Pada gilirannya dapat menjaga daya beli dan penerimaan negara dalam jangka pendek, serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah-panjang,” imbuhnya.

    Menurut LPEM FEB UI, mayoritas angkatan kerja Indonesia adalah lulusan pendidikan menengah ke bawah. Kendati demikian, sebagian besar kebijakan ekonomi dan industri nasional belum menyasar kelompok tersebut dengan strategis.

    Dalam riset, tim peneliti memetakan sektor-sektor yang paling efektif dalam menciptakan pekerjaan untuk kelompok berpendidikan rendah-menengah yakni 75,2% tenaga kerja atau sekitar 108,8 juta orang terkonsentrasi di lima sektor ekonomi.

    Paling banyak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 40,76 juta orang, disusul perdagangan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, serta konstruksi.

    (aid/ara)

  • Perjanjian Dagang RI-Eropa Ditarget Rampung Tahun Ini

    Perjanjian Dagang RI-Eropa Ditarget Rampung Tahun Ini

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan menargetkan Perjanjian Dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA) dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Area (I-EAEU FTA) dapat selesai sepenuhnya tahun 2025.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan perundingan Indonesia-EU CEPA diluncurkan pada 18 Juli 2016. Putaran telah berlangsung sembilan tahun dengan putaran ke-19 yang telah terlaksana pada 1–5 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat. Sementara Perundingan Indonesia-EAEU FTA diluncurkan pada 5 Desember 2022 dengan putaran ke-4 yang telah dilaksanakan pada 18–20 Maret 2024 di Yerevan, Armenia.

    “Perundingan Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA yang menunjukkan kemajuan signifikan ini menjadi kabar baik bagi Indonesia di tengah ketidakpastian perdagangan global. Kami menargetkan kedua perjanjian selesai tahun ini. Kementerian Perdagangan yang menjadi lead dalam negosiasi ini akan memastikan penyelesaian perundingan agar manfaatnya dapat dirasakan para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya,” ungkap Budi dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

    Budi mengatakan perjanjian Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA akan memberi Indonesia keunggulan kompetitif dibanding negara-negara lain dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    “Melalui Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA, akses pasar produk-produk unggulan Indonesia dengan pasar yang besar ke wilayah Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia akan semakin meningkat. Kedua perjanjian juga berpotensi mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia dan menjadi alternatif bagi produk yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat,” jelas Budi.

    Budi menguraikan, kedua perjanjian akan fokus pada produk manufaktur padat karya, pertanian, dan perikanan. Selain itu, kedua perjanjian itu juga akan menurunkan hambatan tarif dan nontarif untuk sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, hasil pertanian, tekstil, dan elektronik sehingga dapat lebih bersaing.

    Lebih lanjut, perjanjian dagang itu juga akan membuka akses pasar bagi produk unggulan Indonesia ke wilayah berpopulasi gabungan lebih dari 600 juta jiwa dengan daya beli relatif tinggi. Uni Eropa terdiri atas 27 negara dengan hampir 450 juta jiwa, sementara Uni Ekonomi Eurasia memiliki 5 negara anggota dengan populasi 183 juta jiwa.

    “Keuntungan terbesar adalah meningkatnya peluang produk Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia. Artinya, akses pasar terbuka ke lebih dari 600 juta orang atau sekitar 8 persen penduduk dunia,” tambahnya.

    Kedua perjanjian tersebut bersifat komprehensif dan inklusif. Isu-isunya mencakup investasi; usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); dan keberlanjutan. la juga berharap, investasi ke Indonesia di sektor industri dengan teknologi maju akan meningkat melalui kedua perjanjian tersebut.

    Investasi akan berkontribusi signifikan pada daya saing, perkembangan teknologi di industri domestik, hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah produk ekspor Indonesia.

    “Kedua perjanjian juga dapat mendukung ekspor UMKM Indonesia dalam program prioritas Kementerian Perdagangan RI, yaitu UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. Kemendag RI melalui perwakilan perdagangan di luar negeri akan memberikan asistensi langsung kepada UMKM untuk menembus pasar internasional,” imbuh Budi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan, kerja sama dengan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia dirancang untuk saling mendukung dengan sejumlah elemen yang komplementer.

    Sebagai contoh, perjanjian dengan Uni Eropa salah satu aspeknya adalah memastikan keseimbangan kebijakan perlindungan lingkungan dengan kegiatan perdagangan.

    “Kami berharap, dua perjanjian ini dapat meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja baru, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta menarik investasi di berbagai sektor,” ujar Djatmiko.

    Pada 2024, total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai US$ 30,1 miliar. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat US$ 17,3 miliar atau naik 4,01 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar US$ 12,8 miliar, turun 9,1 persen dari tahun sebelumnya. Indonesia mencatatkan surplus terhadap Uni Eropa sebesar US$ 4,5 miliar.

    Sementara itu, pada tahun yang sama, perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat US$ 4,1 miliar. Ekspor Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 1,5 miliar, naik 36 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 2,4 miliar, turun 4 persen dari tahun sebelumnya. Indonesia defisit terhadap Uni Ekonomi Eurasia sebesar US$ 1,1 miliar.

    “Kami juga berharap, peningkatan akses pasar ke Uni Ekonomi Eurasia dapat mengurangi defisit dan menguntungkan neraca perdagangan Indonesia. Semua pihak dapat berkontribusi pada peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia melalui ekspor dan investasi,” tutup Djatmiko.

    (acd/acd)

  • Grab Bantah Mau Caplok GOTO

    Grab Bantah Mau Caplok GOTO

    Jakarta –

    Perusahaan transportasi daring dan teknologi yang berbasis di Singapura, Grab Holdings Ltd membantah tengah menjalin pembicaraan akuisisi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Isu merger kedua perusahaan ini telah bergulir sejak awal Februari 2025.

    Melansir dari Reuters, Selasa (10/6/2025), pernyataan ini muncul usai sumber Reuters menyebut Grab tengah menjajaki kesepakatan pembelian GOTO senilai US$ 7 miliar. Dalam dokumen yang diajukan ke bursa, Grab menegaskan saat ini tidak ada perjanjian maupun diskusi apapun terkait aksi korporasi kedua perusahaan tersebut.

    “Ada laporan media bahwa kami tengah terlibat dalam diskusi untuk kemungkinan transaksi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Para pihak tidak terlibat dalam diskusi apapun saat ini dan Grab belum menandatangani perjanjian definitif apa pun,” kata Grab dalam pengajuan bursa saham.

    Mengutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan tanggapan terkait spekulasi yang beredar di pasar.

    “Pada dasarnya perseroan tidak dapat memberikan komentar terhadap spekulasi yang beredar di pasar. Sampai dengan tanggal keterbukaan ini, tidak ada perubahan informasi terkait dengan Perseroan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 4 Februari 2025, 19 Maret 2025 dan 8 Mei 2025,” tulis Koesoemohadiani.

    (rea/rrd)

  • Bank Terkenal Ini PHK 3.500 Karyawan

    Bank Terkenal Ini PHK 3.500 Karyawan

    Jakarta –

    Bank ternama asal Amerika Serikat, Citigroup, berencana memangkas sekitar 3.500 karyawannya di China. Langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya operasional global perbankan.

    Melansir CNBC, Selasa (10/6/2025), pemangkasan karyawan ini sebagian besar menyasar unit layanan teknologi informasi yang menyediakan pengembangan teknologi perangkat lunak, pengujian dan pemeliharaan serta layanan operasional untuk bisnis global Citi.

    Lebih lanjut, beberapa posisi yang berkantor di China rencananya juga akan dipindahkan ke kantor pusat di tempat lain. Namun, tidak disebutkan secara spesifik jumlah pekerja dan lokasi pemindahannya.

    “Pengurangan staf China Citi Solution Centers di Shanghai dan Dalian diharapkan akan selesai pada awal kuartal keempat tahun ini,” kata Citi dalam sebuah pernyataan.

    Dijelaskan PHK massal di China tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk memangkas 10% atau 20 ribu pekerja mereka secara global dalam kurun waktu dua tahun ke depan, yang diumumkan pada Januari 2025 kemarin.

    “China selalu menjadi bagian penting dari jaringan global dan pengembangan bisnis Citi. Kami akan terus melayani klien korporat dan institusional di China dan melayani kebutuhan perbankan lintas batas mereka,” kata Marc Luet selaku Presiden Citi Japan, North Asia dan Australia dalam pernyataan tersebut.

    Sebagai tambahan informasi, sejumlah bisnis multinasional yang membuka cabang atau pabrik di China sekarang ini memang tengah mempertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pasar Negeri Tirai Bambu.

    Hal ini dikarenakan karena perusahaan-perusahaan asing itu harus berhadapan dengan dampak perang dagang antara Beijing dengan Washington. Selain itu permintaan domestik yang kian lesu dan persaingan yang semakin ketat dari perusahaan lokal turut menjadi faktor lain.

    Dalam sebuah survei bisnis dari Kamar Dagang Amerika di China menunjukkan jumlah perusahaan asal Negeri Paman Sam yang berencana untuk merelokasi pabrik atau pusat manufaktur mereka dari Negeri Tirai Bambu mencapai rekor tertinggi pada awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

    “Meningkatnya ketegangan perdagangan juga telah merusak kepercayaan di antara bisnis Eropa yang beroperasi di China,” tulis survei kilat yang oleh Kamar Dagang Uni Eropa di China, sembari menyoroti ekspektasi yang ‘sangat suram’ di negara itu akibat meningkatnya persaingan dan penurunan profitabilitas.

    Sebagai contoh ada L’Oréal yang berencana untuk memangkas 50% l dari tenaga kerja ritel mereka di Tiongkok. Sebab raksasa kosmetik asal Prancis itu terus menghadapi penjualan yang lesu.

    Kemudian ada juga produsen mobil mewah asal Jerman, Mercedes-Benz, berencana untuk memangkas hingga 15% staf penjualan dan keuangan mereka di China.

    (igo/fdl)

  • Langkah Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat Dinilai Cepat dan Tegas

    Langkah Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat Dinilai Cepat dan Tegas

    Jakarta –

    Langkah Presiden Prabowo memutuskan mencabut IUP empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat dinilai merupakan langkah yang tepat, cepat, dan tegas.

    “Saya mengapresiasi tindakan tegas dari Pak Prabowo dan Menteri ESDM dengan menyetop dan mencabut izin pertambangan di Raja Ampat karena ini merupakan tindakan sangat baik, tegas, dan cepat dalam merespons apa yang terjadi di negeri ini,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Firnando juga apresiasi sikap terbuka Presiden dan Menteri ESDM yang bersedia melakukan evaluasi atas kesalahan atau ketidaktepatan dalam pemberian izin tambang di kawasan konservasi tersebut.

    “Kalau memang ada kesalahan dalam pemberian izin, tindakan korektif seperti ini perlu diapresiasi. Ini bentuk keberanian dan kepedulian pemerintah terhadap lingkungan dan masyarakat,” lanjut politikus Partai Golkar itu.

    Firnando menyoroti kunjungan langsung Menteri Bahlil ke lokasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, sebagai langkah konkret yang memperlihatkan keseriusan pemerintah.

    “Pak Menteri ESDM mendapatkan penilaian objektif karena beliau melihat langsung ke lapangan. Tentunya kunjungan itu bisa memberikan hasil yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin ratas bahas IUP di Raja Ampat ini, dan atas persetujuan beliau, pemerintah memutuskan untuk mencabut IUP empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

    (rrd/rir)

  • Istana Buka Suara soal Heboh Anggaran Mobil Dinas Eselon I Hampir Rp 1 M

    Istana Buka Suara soal Heboh Anggaran Mobil Dinas Eselon I Hampir Rp 1 M

    Jakarta –

    Pemerintah menaikkan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat eselon I pada tahun depan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Dalam aturan tersebut, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat eselon I meningkat jadi Rp 931.648.000. Sementara pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 satuan biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat eselon I Rp 878.913.000.

    Penetapan biaya pengadaan mobil dinas yang hampir menyentuh Rp 1 miliar ini banyak disoroti sebagai sebuah pemborosan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, angka pengadaan dalam aturan tersebut berlaku sebagai standar saja, bisa saja saat pengadaan setiap instansi tidak perlu mengeluarkan anggaran sebesar itu.

    “Setiap tahun yang namanya pemerintah itu pasti harus mengeluarkan standar biaya. Jadi kalau kita belanja ada aturan mainnya gitu. Begitu, bukan berarti itu harus dibelanjakan sebesar itu, tidak,” ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Prasetyo melanjutkan anggaran kendaraan dinas itu bukan berarti tidak sejalan dengan langkah efisiensi. Dia mengatakan efisiensi niatnya adalah menahan pengeluaran yang kurang produktif untuk hal yang lebih produktif.

    “Itulah batasannya. Efisiensi itu kan bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Tapi efisiensi itu kan filosofinya adalah diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif,” sebut Prasetyo.

    (hal/rrd)

  • Masa Jabatan 4 Komisaris Bukit Asam Habis, Siapa Penggantinya?

    Masa Jabatan 4 Komisaris Bukit Asam Habis, Siapa Penggantinya?

    Jakarta –

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengumumkan berakhirnya masa jabatan empat komisarisnya. Adapun masa jabatan keempat komisaris tersebut berakhir per hari ini, Selasa (10/6/2025).

    Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), keempat sosok tersebut adalah Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, Carlo B Tewu dan E Piterdono HZ sebagai Komisaris, serta Andi Pahril Pawi sebagai Komisaris Independen.

    “Kesemuanya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 di tanggal 10 Juni 2020 tersebut, berakhir karena hukum,” tulis Manajemen PTBA.

    Adapun penetapan jajaran dewan komisaris baru PTBA akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 yang digelar pada 12 Juni 2025. Perseroan menekankan, berakhirnya masa jabatan empat komisaris ini tidak berpengaruh terhadap operasional PTBA.

    “Tidak berdampak terhadap operasi, keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan,” tutupnya.

    Untuk diketahui, PTBA akan menggelar RUPS di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025) pukul 14.30 WIB. RUPS ini memuat enam mata acara, salah satunya perubahan susunan pengurus Perseroan.

    Selain menetapkan perubahan pengurus, agenda RUPS ini juga akan mengambil keputusan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2024. Diketahui, PTBA sendiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,1 triliun sepanjang 2024.

    Laba bersih PTBA ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 11% menjadi Rp 42,76 triliun. Perseroan juga mencatat EBITDA sebesar Rp 8,30 triliun. Sementara total aset PTBA tercatat Rp 41,79 triliun atau tumbuh 8% secara tahunan per 31 Desember 2024.

    (acd/acd)

  • 162 Ribu Penumpang Naik LRT Jabodebek saat Libur Panjang Idul Adha

    162 Ribu Penumpang Naik LRT Jabodebek saat Libur Panjang Idul Adha

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat 162.052 penumpang LRT Jabodebek pada momen libur panjang Idul Adha pada 6 hingga 9 Juni 2025. Dari empat hari libur panjang, puncak jumlah pengguna terjadi pada Senin, 9 Juni 2025 dengan total 55.262 pengguna.

    Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan, pada Minggu, 8 Juni 2025 jumlah pengguna lainnya tercatat 41.157. Kemudian pada Sabtu, 7 Juni sebanyak 37.147 pengguna, dan pada Jumat sebanyak 28.486 pengguna.

    “Terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang terus memilih LRT Jabodebek untuk berbagai kebutuhan mobilitas, termasuk pada momen libur panjang Idul Adha,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

    Purnomosidi mengatakan, pada libur panjang tersebut LRT Jabodebek mengoperasikan 1.158 perjalanan dan memastikan layanan berjalan optimal dan tepat waktu. Sementara untuk tarif yang diterapkan mulai dari Rp 5.000 hingga maksimal Rp 10.000. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan moda transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

    “Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan andal setiap saat,” katanya.

    3 Stasiun dengan Pergerakan Penumpang Tertinggi:

    – Stasiun Dukuh Atas BNI: 29.022 pengguna tap in dan 30.852 pengguna tap out
    – Stasiun Harjamukti: 21.068 pengguna tap in dan 20.506 pengguna tap out
    – Stasiun Cikoko: 14.185 pengguna tap in dan 13.967 pengguna tap out

    Tonton juga Video: Survei Indikator: Warga Puas Transportasi KRL, LRT, dan MRT di Era Jokowi

    (ara/ara)

  • Raja Ampat Diselamatkan, 4 Izin Tambang Nikel Dicabut Pemerintah

    Raja Ampat Diselamatkan, 4 Izin Tambang Nikel Dicabut Pemerintah

    Foto Bisnis

    Agung Pambudhy – detikFinance

    Selasa, 10 Jun 2025 14:00 WIB

    Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Izin Usaha Pertambangan nikel empat perusahaan kini dicabut.

  • PT Gag Nikel Garap Tambang di Raja Ampat, Dapat Izin Eksplorasi Sejak 1998

    PT Gag Nikel Garap Tambang di Raja Ampat, Dapat Izin Eksplorasi Sejak 1998

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di Pulau Gag Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara empat perusahaan lainnya mulai hari ini sudah dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Sebanyak empat perusahaan tersebut yakni PT Anugrah Surya Pertama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining.

    “Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Jadi mulai terhitung hari ini, pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa hanya PT Gag Nikel yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025, sementara empat perusahaan lainnya tidak. Ia juga menjelaskan bahwa status PT Gag Nikel dengan perusahaan lainnya berbeda, karena menggunakan skema kontrak karya.

    Sejarah Operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat

    Bahlil bilang, proses awal PT Gag Nikel dimulai pada 1972 dengan melakukan eksplorasi tahap awal di Pulau Gag, kemudian pada 19 Februari 1998 dilakukan penandatanganan Kontrak Karya untuk eksplorasi PT Gag Nikel dan tahap eksplorasi lanjutan pada 1999 sampai 2002.

    Lalu, pada 2006 hingga ke 2008 dilakukan perpanjangan tahap eksplorasi, dan tahapan studi kelayakan dilakukan pada 2008 hingga 2013. Tahap operasi diberikan oleh pemerintah pusat pada 30 November 2017, dan izin produksi ini diberikan hingga 2047.

    “Sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017, dan produksinya 2018, ini tahapannya,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa total luas Pulau Gag yang mencapai 13.000 hektare (ha), hanya 260 ha yang dibuka untuk tambang. Dari luasan tersebut, sekitar 130 ha sudah direklamasi, dan 54 ha sudah dikembalikan ke negara. Adapun total produksi PT Gag dalam RKAB sebesar 3 juta WMT.

    Ia juga membantah tudingan bahwa aktivitas tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag telah mencemari laut atau merusak terumbu karang di sekitar Pulau Gag.

    “Ini adalah Pulau Gag, jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri,” kata Bahlil.

    (ara/ara)