Category: Detik.com Ekonomi

  • 30 Ribu Dapur MBG Dibangun, Bos BGN Tutup Permanen Pendaftaran Mitra

    30 Ribu Dapur MBG Dibangun, Bos BGN Tutup Permanen Pendaftaran Mitra

    Jakarta

    Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen pendaftaran calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul target pembangunan 30.000 SPPG telah tercapai. Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Dadan mengatakan saat ini sebanyak 16.503 unit SPPG beroperasional di seluruh Indonesia. Lalu, sebanyak 14.740 SPPG sedang dalam proses persiapan.

    “Jadi sudah 16.503, masih ada 14.740 SPPG calon mitra yang ada dalam proses persiapan. Sehingga kami putuskan portal mitra ditutup, ditutup permanent. Jadi tidak ada lagi. Karena kami sedang membangun, yang persiapan itu akan menjadi mitra kami,” ujar Dadan dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    “Jadi total sudah ada sekitar 30.000 mitra, baik yang sudah operasional maupun dalam proses persiapan. Dan oleh sebab itu portalnya kami tutup permanen,” tambah Dadan.

    Pada akhir Desember, Dadan menargetkan sekitar 20.000 SPPG beroperasi di daerah aglomerasi dan 4.700 SPPG di daerah terpencil. Hal ini berarti ada penambahan sekitar 3.500 SPPG yang operasional dalam sebulan.

    “Total akan ada 24.700 dan kemungkinan besar akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta. Jadi ini merupakan kegiatan yang cepat,” tambah Dadan.

    Dadan menilai penerima manfaat program MBG di Indonesia terbilang cepat. Ia pun membandingkan dengan Brazil yang membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima.

    “Brazil itu 40 juta butuh 11 tahun, kita cukup 11 bulan saja. Dan dengan 47 juta yang sudah kami berikan manfaat. Itu artinya seluruh penduduk Malaysia dan seluruh penduduk Singapura, terutama seluruh penduduk Brunei Darussalam yang kami beri makan,” imbuh Dadan.

    (rea/kil)

  • Bos Garuda Ungkap Biang Kerok Laba Anjlok

    Bos Garuda Ungkap Biang Kerok Laba Anjlok

    Jakarta

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan laba US$ 37,93 juta atau sekitar Rp 632,03 miliar (kurs Rp 16.663/US$). Perolehan tersebut anjlok 29,65% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Selain itu, perusahaan juga turun sekitar 10,53% YoY menjadi sebesar US$ 842,16 juta atau sekitar Rp 14,03 triliun. Perusahaan mengatakan, faktor utama penyebab dari penurunan kinerja keuangan tersebut ialah program pemeliharaan pesawat.

    “Secara keseluruhan total pendapatan turun 10,5% year-on-year terutama disebabkan oleh program maintenance yang sedang kita lakukan sekarang,” kata Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025)

    Thomas menjelaskan, program ini secara sementara mengurangi kapasitas produksi Garuda, hingga mengakibatkan penurunan volume penumpang dan juga cargo. Hal ini akhirnya berdampak pada kinerja pendapatan.

    Risikonya, pendapatan penumpang turun 11,4% secara YoY menjadi US$ 618,91 juta. Demikian pula pendapatan kargo yang mencatatkan penurunan 3,8% menjadi US$ 41,88 juta, dan unscheduled revenue tergerus 17,20% menjadi US$ 93,71 juta.

    Di sisi lain, pendapatan lainnya relatif stabil dengan kenaikan sebesar 1,48% menjadi US$ 87,65 juta. Pendapatan charter tumbuh secara signifikan sebesar 96,3%.

    “Kinerja keuangan kami mencerminkan dampak dari maintenance program kami di fase 1, yang saat ini menjadi fokus utama kami dalam menunjang operasional stabilitas. Program ini secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan laba operasional dan laba bersih akibat berkurangnya ketersediaan pesawat yang bisa serviceable,” ujarnya.

    Meski kinerja perusahaan sempat tertekan, Thomas mengatakan, pendapatan mencatatkan tren kenaikan secara kuartalan pada tahun 2025. Adapun pada kuartal I 2025, tercatat perusahaan membukukan pendapatan Rp 723 juta.

    Kemudian pada kuartal II, pendapatan pulih ke angka Rp 824 juta. Kondisi makin membaik di kuartal III dengan perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp 842 juta.

    Sementara itu, Direktur Teknik Garuda Indonesia, Mukhtaris, melaporkan terkait kesiapan armada. Per November 2025 perusahaan mengoperasikan 58 pesawat, terdiri dari 19 pesawat berbadan lebar dan 39 pesawat berlorong tunggal.

    Sedangkan Citilink mengoperasikan 32 pesawat berlorong tunggal. Dengan demikian, total armada Garuda Indonesia Group mencapai 90 pesawat.

    “Pada Juli lalu Citilink hanya mengoperasikan 21 pesawat, dan kini sudah menjadi 32. Ini hasil kerja kolektif tim teknik, operasional, hingga seluruh unit pendukung untuk memastikan standar keselamatan tetap pada tingkat tertinggi,” ujar Mukhtaris.

    (shc/hns)

  • Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan sapi perah untuk memenuhi susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut perhitungannya, setiap harinya satu dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) membutuhkan sekitar 450 liter susu. Jumlah ini baru bisa didapat jika satu SPPG mendapatkan pasokan susu dari 40-50 ekor sapi.

    Dengan target jumlah SPPG atau dapur MBG, maka Indonesia kurang lebih butuh 1,5 juta ekor sapi perah. Sementara jumlah sapi perah di Indonesia saat ini baru mencapai 500.000 ekor.

    Oleh karena itu, Dadan meminta pengusaha swasta dan industri untuk ikut mengimpor sapi perah dan terlibat langsung dalam rantai pasok program MBG. Menurutnya, kondisi ini tak akan merugikan pengusaha atau investor karena produk susu tersebut akan terserap.

    “Jadi kalau kita ada bapak-ibu yang mau mengimpor 500.000, saya kira merupakan potensi ekonomi yang luar biasa karena pasti susunya akan diserap oleh program Makan Bergizi Gratis,” kata Dadan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Tak hanya susu, menurutnya para pengusaha juga bisa ambil bagian dalam usaha terkait rantai pasok MBG. Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan telur yang diperkirakan mencapai 5.000 ton per sekali masak pada 2026 mendatang.

    “Jadi minimal untuk telur saja kita membutuhkan 6 juta indukan baru untuk bisa menghasilkan telur yang satu hari akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau 5.000 ton telur sekali masak,” terangnya.

    “Jadi seperti 17 Oktober kemarin ketika ulang tahun Pak Presiden, kita meminta agar seluruh SPPG memasak nasi goreng dan telur ceplok, maka di tanggal 17 Oktober kita membutuhkan 2.100 ton telur. Nah tahun depan kita butuh 5.000 ton telur sekali masak ketika kita meminta satu hari seluruhnya makan telur,” sambung Dadan.

    Ia juga mencontohkan kebutuhan MBG lainnya seperti pisang hingga ikan lele. Menurutnya seluruh usaha sektor pangan ini tidak akan merugikan karena produk-produk mereka akan diserap program MBG.

    “Ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa, dan ini adalah tantangan juga untuk anggota Kadin memenuhi rantai pasok,” tegasnya.

    (acd/acd)

  • Mendag Buka-bukaan soal Surplus Neraca Dagang RI dengan AS

    Mendag Buka-bukaan soal Surplus Neraca Dagang RI dengan AS

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut bahwa Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi di saat Indonesia menghadapi persoalan perdagangan dengan Indonesia.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif resiprokal 19% terhadap Indonesia. Menurut Budi, AS berhasil menggeser India yang sebelumnya berada di posisi pertama.

    “Nah, kalau kita lihat meskipun kita ini lagi menghadapi permasalahan dengan Amerika, tapi justru surplus kita terbesar ke Amerika. Kalau dulu biasanya kan ke India, nah sekarang India nomor 2, nomor 1 itu surplus kita terbesar ke Amerika,” kata Budi dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

    Untuk periode Januari-September 2025 nilai surplus dengan AS tercatat sebesar US$ 15,7 miliar. Surplus ke AS berada di atas India dengan nilai US$ 10,52 miliar.

    Surplus di posisi ketiga adalah ke Filipina dengan nilai US$ 6,45 miliar, disusul Malaysia US$ 4,51 miliar lalu Belanda US$ 3,55 miliar. Lalu jika berdasarkan kawasannya, nilai surplus ke ASEAN mencapai US$ 7,7 miliar, sementara ke Uni Eropa sebesar US$ 5 miliar

    “Kemudian kita ke ASEAN surplus US$ 7,7, ke EU US$ 5,6 miliar,” sebut Budi.

    Budi menambahkan, dengan keberadaan Indonesia-European union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) Indonesia diharapkan bisa mendongkrak perdagangan dengan kawasan tersebut. Pemerintah sendiri menargetkan IEU-CEPA berlaku efektif 1 Januari 2027.

    (kil/kil)

  • Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana alam kini dialifungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600 ribu pengungsi hingga korban bencana alam.

    Dadan menyebut di Aceh ada sekitar 55 SPPG yang siap siaga, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi.

    “Dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600 ribu pengungsi di tiga daerah tersebut,” ujar Dadan saat ditemui usai hadir dalam Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Menurut Dadan, SPPG tidak hanya berfungsi melakukan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana. Dadan menerangkan di hari pertama bencana, SPPG menjadi infrastruktur yang paling siap karena sudah memiliki juru masak, peralatan lengkap, sistem pengantaran, dan rantai pasok bahan makanan yang sudah tersedia. Begitu terjadi bencana, Dadan menyebut SPPG langsung beroperasi melayani pengungsi.

    “Memang Pak Sigit (anggota Komisi VIII DPR) sudah komunikasi dengan saya. Beliau menyarankan agar SPPG bisa dialihfungsikan menjadi tanggap darurat bencana, dan kami kirimkan berita bahwa kami sudah melaksanakan. Jadi didukung kuat oleh Komisi VIII,” tambahnya.

    Pengalihan fungsi SPPG ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah situasi darurat. Ketika bencana terjadi, sekolah-sekolah diliburkan, sehingga fasilitas SPPG bisa dioptimalkan sepenuhnya.

    “Pada saat bencana, pemerintah kan wajib hadir dimanapun ada. Dan Badan Gizi melalui SPPG adalah unsur dan organ pemerintah terdepan. Jadi kami tentu saja memerintahkan yang dibutuhkan di saat-saat darurat di lapangan. Dan ketika bencana kan sekolah juga libur, diliburkan sehingga kami bisa dialihfungsikan menjadi dapur umum yang melayani seluruh pengungsian,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Luhut Tegaskan Tak Punya Kepentingan di Proyek Nikel dengan China

    Luhut Tegaskan Tak Punya Kepentingan di Proyek Nikel dengan China

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bercerita panjang lebar soal pengembangan investasi nasional selama satu dekade ke belakang. Khususnya pengembangan investasi proyek hilirisasi nikel di Kawasan Morowali, Sulawesi Tengah.

    Bagi Luhut, sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dirinya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun.

    Meski sudah satu dekade lebih menyusun kebijakan investasi, Luhut menegaskan dirinya selalu menjaga diri untuk tidak ada konflik kepentingan. Dia menegaskan dirinya tidak punya bisnis apa-apa yang terlibat di semua proyek hilirisasi pemerintah.

    “Selama menjabat, saya menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Saya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

    Sejak awal, dia melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang ada di Indonesia. Ide itu sudah dimiliki olehnya sejak 2001.

    “Gagasan hilirisasi sesungguhnya sudah saya pikirkan sejak saya menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001,” kata Luhut.

    Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan Kawasan Industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah.

    Namun, mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Luhut mengatakan dia mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi.

    Dari pengkajiannya itu, dia melihat hanya China yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia untuk melompat menjadi negara industri lewat hilirisasi nikel. Atas izin Jokowi, Luhut pun mulai melobi China untuk berinvestasi.

    “Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,” kata Luhut.

    Amerika Serikat kala itu tidak memiliki teknologi untuk hilirisasi nikel dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh CEO Tesla Elon Musk ketika bertemu dengan Luhut beberapa waktu lalu. Elon Musk menyebut AS tertinggal cukup signifikan dari China.

    Luhut menjelaskan hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor ore nikel, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar per tahun, itu pun sebagian besar berupa tanah dan air, karena hanya sekitar 2% kandungannya yang dapat diambil.

    Jokowi Sempat Khawatir

    Luhut bercerita mulanya Jokowi sempat khawatir karena Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor ore nikel. Banyak menteri juga tidak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek. Namun setelah melalui pembahasan mendalam, pihaknya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Jokowi.

    “Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas,” ujar Luhut.

    Dalam waktu satu bulan, Jokowi pun menyetujui langkah tersebut, dan China pun siap bekerja sama. Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global.

    Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar dan akan meningkat menjadi US$ 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

    “Tentu dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Tetapi setiap keputusan kami buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung-rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama saya adalah kepentingan nasional. Dalam sebuah kerja sama, mustahil semua pihak menang; selalu ada proses give and take,” papar Luhut.

    (hal/hns)

  • Dirut BEI Bertemu CEO Danantara, Tawarkan 2 Produk Investasi

    Dirut BEI Bertemu CEO Danantara, Tawarkan 2 Produk Investasi

    Jakarta

    Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan produk investasi kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Setidaknya ada dua produk yang ditawarkan, yakni indeks Danantara dan Exchange-Traded Fund (ETF) dengan underlying saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di pasar modal.

    Tawaran tersebut ajukan BEI saat bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Meski begitu, tawaran tersebut masih dalam kajian Danantara.

    “Kita tawarin beberapa produk ke Danantara termasuk salah satunya indeks tapi beberapa produk itu hanya salah satu yang lagi didiskusikan oleh Danantara, termasuk juga kita lagi coba tawarkan ETF underlying-nya saham-saham kita itu listing di bursa lain,” ungkap Direktur Utama BEI, Iman Rachman di Kantor BEI, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).

    Untuk ETF underlying saham, terang Iman, otoritas BEI menawarkan pencatatan di beberapa bursa global. Meski begitu, ia tak mengungkap pasti di bursa mana ETF Danantara akan didaftarkan. Namun, ia tak menutup kemungkinan mendaftarkan ETF tersebut di pasar modal ASEAN.

    “Macam-macam, bisa di ASEAN,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, pertemuan BEI dengan Danantara diungkap oleh Rosan melalui unggahan Instagram resminya, @rosanroeslani pada 24 November 2025. Dalam unggahan tersebut, pertemuan itu membahas perluasan ETF ke pasar modal.

    “Danantara dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berkolaborasi mendorong inovasi di pasar modal Indonesia melalui potensi pembentukan indeks Danantara x IDX dan perluasan jangkauan Exchange Traded Fund (ETF) ke pasar global. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan benchmark investasi yang transparan, aksesibilitas investor, serta produk pasar modal Indonesia yang relevan dengan tren global,” ungkap Rosan dalam unggahannya.

    (ahi/ara)

  • Awal Pekan, IHSG Ditutup di Zona Hijau

    Awal Pekan, IHSG Ditutup di Zona Hijau

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali pekan dengan meyakinkan. IHSG ditutup menguat usai seharian bergerak di zona hijau.

    Dikutip dari RTI Business, Senin (1/12/2025), IHSG ditutup di level 8.548,78 atau menguat 40,08 poin atau sekitar 0,47%. IHSG hari ini dibuka pada 8.541,53.

    IHSG diperdagangkan mencapai titik tertinggi di level 8.553,61 dan terendah di level 8.493,24. IHSG mencatat volume transaksi sebanyak 45,48 miliar saham dengan nilai sebesar Rp 21,95 triliun. Frekuensi saham yang diperdagangkan hari ini mencapai 2.602.699 kali.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, tercatat 317 saham menguat, 380 saham melemah, dan 113 saham yang stagnan.

    Sejak awal tahun, IHSG menguat 20,75%, secara mingguan melemah 0,25%, dan secara bulanan menguat 3.31%.

    Selanjutnya, secara tiga bulanan, IHSG masih terlihat naik 9,17%. Kemudian, secara enam bulanan naik 19,28%.

    (hal/hns)

  • Bappebti Umumkan Penilaian Berkala Pialang Berjangka Triwulan III 2025

    Bappebti Umumkan Penilaian Berkala Pialang Berjangka Triwulan III 2025

    Jakarta

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan kembali menetapkan hasil penilaian berkala (rating) terhadap seluruh pialang berjangka untuk periode Triwulan III-2025 (Juli-September). Penilaian rutin ini disebut menjadi salah satu upaya mendorong profesionalisme dan kualitas kinerja pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

    “Penetapan penilaian ini merupakan bagian dari komitmen Bappebti dalam melakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif bagi pelaku usaha PBK di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi serta memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya, dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

    Tirta menambahkan bahwa sistem pemeringkatan yang terbuka membuat masyarakat lebih mudah menilai kinerja masing-masing pialang berjangka.

    “Pelaksanaan penilaian berkala ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), khususya pasal 34A ayat (1). Disebutkan, pemeringkatan atas pelaksanaan kegiatan usaha peserta SPA paling lambat setiap tiga bulan sekali,” tambahnya.

    Penilaian berkala disusun berdasarkan hasil pengawasan Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) terkait tingkat kepatuhan pialang berjangka.

    Kepala Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK, Matheus Hendro Purnomo menyampaikan bahwa penilaian pada periode Juli-September 2025 dilakukan terhadap 66 perusahaan pialang berjangka aktif.

    “Berdasarkan hasil penilaian berkala periode Juli-September 2025, lima perusahaan dengan peringkat teratas yaitu PT MRG Mega Berjangka, PT Orbi Trade Berjangka, PT Phillip Futures, PT Premier Equity Futures, dan PT Menara Mas Futures. Penilaian ini akan dilakukan setiap tiga bulan agar pialang termotivasi untuk terus memperbaiki kinerjanya,” ujar Hendro.

    Penilaian pialang berjangka ini meliputi tiga indikator. Pertama, Kinerja pialang (bobot maksimal 70%). Termasuk pengawasan laporan kegiatan, integritas keuangan, transaksi, penanganan pengaduan nasabah, serta implementasi APU PPT.

    Kedua, Penilaian masyarakat (bobot maksimal 30%) Dilakukan melalui kuesioner kepada nasabah berdasarkan data pengaduan daring dan layanan konsultasi Bappebti. Ketiga, Nilai pengurang (bobot maksimal 30%), Digunakan untuk mengurangi nilai total berdasarkan temuan pengawasan lapangan.

    “Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penilaian pialang berjangka ini berasal dari data laporan pialang berjangka yang disampaikan ke Bappebti yang meliputi laporan integritas keuangan, laporan kepatuhan kegiatan pelaku usaha, laporan transaksi, penilaian implementasi APU PPT periode triwulan III-2025, dan hasil pengawasan secara onsite dan offsite. Tidak ketinggalan, umpan balik penilaian dari masyarakat yang menjadi nasabah pialang berjangka,” Tambah Hendro.

    Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto, menegaskan bahwa hasil pemeringkatan ini tidak hanya dipublikasikan, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi pembinaan dan potensi pemberian sanksi.

    “Bappebti akan terus melaksanakan penilaian berkala terhadap Pialang Berjangka secara objektif, transparan, dan berkesinambungan. Hal ini sebagai wujud komitmen kami dan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik serta reputasi positif industri PBK di Indonesia,” tutup Ivan.

    (anl/ega)

  • 119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan memproyeksikan 119,5 juta masyarakat yang melakukan pergerakan mudik pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Angka ini naik 2,71% dibandingkan dengan periode tahun lalu.

    Sekjen Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil survei potensi pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

    Data tersebut mencatatkan, ada sebanyak 42,01% yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota. Sementara itu, 57,99% sisanya menjawab tidak berencana melakukan perjalanan ke luar kota.

    “Dari 283,5 juta penduduk Indonesia, sesuai dengan data BPS 2025, diperkirakan masyarakat akan melakukan pergerakan adalah 42,01% atau kurang lebih 119,5 juta jiwa. Ini meningkat sebesar 2,71% dari hasil survey pergerakan Nataru 2024-2025,” kata Antoni, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Kementerian Perhubungan juga mencatatkan kota asal dan tujuan dengan potensi pergerakkan tertinggi. Untuk kota asal antara lain ada Jakarta Timur, Bekasi, Bokor, Surabaya, dan Makassar.

    Sedangkan untuk kota-kota dengan tujuan tertinggi mayoritas diisi oleh kota-kota besar. Kota tersebut antara lain Yogyakarta, Bandung, Malang, Bogor, dan Denpasar.

    Lebih lanjut Antoni juga memaparkan timeline penyelenggaraan pemantauan Nataru 2025-2026. Kementerian Perhubungan akan memulai pelaksanaan Posko Nataru pada tanggal 18 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

    “Dari prediksi survey yang dilakukan, akan terjadi lonjakan puncak arus mudik di 24 Desember 2025 dan hasil survei juga mengatakan masyarakat cenderung berpergian di pagi hari. Kemudian untuk puncak arus balik akan terjadi di hari Jumat 2 Januari 2026, juga dari hasil survei, perjalanan mayoritas terjadi di pagi hari,” terang Antoni.

    Sementara itu menyangkut kesiapan sarana prasana, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda). Hal ini termasuk beberapa bandara, terminal serta pelabuhan yang dikelola oleh pemda.

    “Termasuk juga alat angkutnya, untuk dilakukan ramp check dan ramp check telah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu atas perintah dari Pak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi),” kata Antoni.

    Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi khusus untuk periode Nataru 2025-2026 berupa diskon transportasi. Rinciannya antara lain diskon 30% tiket KA Ekonomi (non penugasan) untuk 1,51 juta penumpang.

    Lalu ada diskon 20% untuk tarif dasar angkutan laut di bawah Pelni, dengan menyasar sekitar 405 ribu penumpang. Ada juga diskon 100% tarif jasa kepelabuhan untuk angkutan penyeberangan di bawah ASDP, sasaran 2,14 juta penumpang dan 491 ribu kendaraan.

    “Untuk udara ini juga akan ada diskon tiket. Namun tidak langsung kepada harga tiket, tetapi dibebankan kepada beberapa komponen dari tiket pesawat sebesar 13-14%, termasuk PPN DItanggung Pemerintah (DTP), harga bahan bakar, dan juga pajak jasa penumpang maupun pajak pesawat udaranya,” ujarnya.

    (shc/hns)