Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

    Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

    Jakarta –

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT yang dilakukan KPK di Bekasi itu mengamankan total 10 orang.

    Dikutip dari detikNews, penyidik juga menyegel ruangan Bupati Bekasi. Hingga saat ini KPK masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT.

    Lantas, berapa total kekayaan Ade Kuswara Kunang? Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 11 Agustus tahun 2025, Ade Kuswara diketahui memiliki total harta Rp 79,16 miliar, yang terbagi atas tanah dan bangunan, kendaraan, hingga harta bergerak lainnya.

    Rincian Harta Bupati Bekasi

    A. Tanah dan Bangunan Rp 76.527.000.000

    1. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 600.000.000
    2. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 609.000.000
    3. Tanah Seluas 480 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 408.000.000
    4. Tanah Seluas 51.450 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 4.116.000.000
    5. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/364 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.500.000.000
    6. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 300.000.000
    7. Tanah Seluas 225 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 135.000.000
    8. Tanah Seluas 1.100 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.300.000.000
    9. Tanah Seluas 3.240 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 9.720.000.000
    10. Tanah Seluas 1.121 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.242.000.000
    11. Tanah Seluas 573 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.146.000.000
    12. Tanah Seluas 268 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 536.000.000
    13. Tanah Seluas 4.726 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 14.178.000.000
    14. Tanah Seluas 1.435 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 4.305.000.000
    15. Tanah Seluas 457 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 914.000.000
    16. Tanah Seluas 2.783 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 5.566.000.000
    17. Tanah Seluas 556 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.112.000.000
    18. Tanah Seluas 1.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.000.000.000
    19. Tanah Seluas 310 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 620.000.000
    20. Tanah Seluas 34.500 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 10.350.000.000
    21. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 567.000.000
    22. Tanah Seluas 5.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.500.000.000
    23. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 659.400.000
    24. Tanah Seluas 1.358 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 407.400.000
    25. Tanah Seluas 5.164 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.549.200.000
    26. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.096.800.000
    27. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.297.800.000
    28. Tanah Seluas 842 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 168.400.000
    29. Tanah Seluas 119 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 357.000.000
    30. Tanah Seluas 1.120 m2 di Kab/Kota Karawang, Rp 840.000.000
    31. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.427.000.000

    B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 2.450.000.000

    1. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-L 4×2 8 AT Tahun 2021, Hadiah Rp 400.000.000
    2. Mobil, Jeep Wrangler 3.8 AT Tahun 2011, Warisan Rp 650.000.000
    3. Mobil, Ford Mustang 2.3 AT Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp 1.400.000.000

    C. Harta Bergerak Lainnya Rp 43.092.000
    D. Surat Berharga Rp 0
    E. Kas dan Setara Kas Rp 147.959.653
    F. Harta Lainnya Rp 0
    Sub Total Rp 79.168.051.653

    Utang Rp 0

    Total Harta Kekayaan Rp 79.168.051.653

    (ily/ara)

  • Pengusaha Setuju kalau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember?

    Pengusaha Setuju kalau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember?

    Jakarta –

    Pemerintah mengusulkan seluruh pekerja baik aparatur sipil negara (ASN) maupun swasta bisa bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) pada 29-31 Desember 2025. Hal ini dalam rangka merayakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan tidak semua jenis pekerjaan bisa menerapkan WFA. Ia meminta pemerintah tidak mengganggu jalannya aktivitas usaha dengan memaksakan WFA.

    “WFA itu kan tidak bisa untuk semua jenis pekerjaan. Tentunya kami mendukung pemerintah untuk ASN dan lain-lain, tetapi jangan mengganggu dari segi jalannya ekonomi usaha. Walaupun ini sudah akhir tahun, justru banyak puncak-puncaknya yang kita masih terus beraktivitas,” kata Shinta saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Salah satu jenis pekerjaan yang tidak bisa menerapkan WFA yakni di sektor pabrik. Pasalnya pekerjaan di pabrik membutuhkan kehadiran fisik untuk operasional dan pelayanan langsung.

    “Kalau namanya pabrik ya nggak mungkin, ada pelayanan-pelayanan tertentu yang nggak mungkin dilakukan dari luar,” ucap Shinta.

    Meski demikian, Shinta mendukung keputusan pemerintah untuk menerapkan WFA terhadap jenis-jenis pekerjaan yang memungkinkan. Kebijakan itu disebut dapat mendongrak perekonomian dari segi pariwisata.

    “Kalau itu memang keputusan pemerintah untuk juga bisa memanfaatkan, kan kalau WFA kesempatan untuk ekonomi dari segi pariwisata, unsur-unsur elemen sektor lain juga bisa terbantu. Jadi saya rasa pemerintah memikirkan berbagai aspek lah,” imbuhnya.

    Imbauan WFA 29-31 Desember

    Usulan WFA 29-31 Desember 2025 pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Kabinet di Istana Negara pada Senin (15/12). Dengan begini diharapkan dapat menggerakkan mobilitas dan konsumsi masyarakat.

    “Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere, karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuannya, ayahnya nggak jalan. Jadi ini kami usulkan,” kata Airlangga dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku akan menyiapkan surat edaran (SE) yang berisi imbauan untuk perusahaan swasta memperbolehkan karyawannya WFA pada 29-31 Desember 2025. Kebijakan ini tentu dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri.

    “Ini sedang kita siapkan surat edaran yang segera nanti kita akan sampaikan. Pertama, pelaksanaan flexible working arrangement atau juga WFA dilakukan pada 29-31 Desember 2025, tentu dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” terang Yassierli saat ditemui di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

    Lebih lanjut, Yassierli menekankan bahwa kebijakan WFA untuk pegawai swasta tidak boleh dihitung sebagai cuti tahunan. Dengan demikian, perusahaan dilarang mengurangi jatah cuti tahunan pekerja jika menerapkan sistem WFA selama periode libur Nataru.

    “Pelaksanaan working from anywhere atau flexible working arrangement ini tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Pekerja dan buruh yang melaksanakannya tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya,” tegas Yassierli.

    Selain itu, ia juga menegaskan kebijakan WFA ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi upah yang diberikan kepada karyawan atau buruh. Sebab menurutnya, selama WFA karyawan tetap bekerja penuh waktu meski tidak berada di kantor.

    “Tentu terkait dengan upah selama pelaksanaan WFA ini juga kita imbau diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat menjalankan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan,” ucap Yassierli.

    (aid/fdl)

  • Sustainability Report Perdana DANA Ungkap Dampak Inklusi dan Lingkungan

    Sustainability Report Perdana DANA Ungkap Dampak Inklusi dan Lingkungan

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya, DANA merilis Sustainability Report 2024 sebagai bentuk transparansi perusahaan. Salah satu temuan kuncinya menunjukkan, setiap transaksi di aplikasi DANA hanya menghasilkan 0,14 gram CO₂e atau setara dengan hanya sekitar 3 persen emisi dari satu email biasa yang rata-rata menghasilkan 4 gram CO₂e.

    CEO sekaligus Co-Founder DANA Indonesia, Vince Iswara mengungkapkan temuan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi bisa tumbuh tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui perilisan Sustainability Report, menjadi langkah praktik bisnis DANA yang bertanggung jawab secara jangka panjang.

    “Peluncuran Sustainability Report pertama ini menjadi tonggak penting yang menegaskan komitmen DANA terhadap akuntabilitas dan dampak berkelanjutan. Sebagai salah satu platform fintech terbesar di Indonesia, kami tidak hanya memproses transaksi, tetapi juga berkewajiban menciptakan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, (19/12/2025).

    “Kami berharap laporan ini tidak hanya merangkum capaian, tetapi juga menjadi roadmap ke depan serta memperkuat komitmen kami membangun ekosistem keuangan digital yang trusted, friendly, dan accessible bagi semua,” sambungnya.

    86% Pengguna DANA dari Kota Tier 2 s/d 4, Bukti Nyata Inklusi Finansial

    Pembayaran digital membuka akses ekonomi bagi kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan formal. DANA mencatat, 43 persen penggunanya berasal dari kelompok unbanked serta 86 persen dari kota berpenduduk sedang hingga kecil (tier 2-4) yang dihitung berdasarkan jumlah pengguna yang mengaktifkan fitur izin akses lokasi pada aplikasi.

    DANA juga memperkuat inklusi bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro melalui proses pendaftaran merchant yang sederhana, pembebasan biaya layanan, serta verifikasi yang mudah dan aman.

    Perluasan akses tersebut berjalan beriringan dengan penguatan literasi keuangan. Lewat inisiatif sosial, SisBerdaya dan DisBerdaya, DANA telah mendampingi serta mendanai 9.000 UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.

    DANA Pertahankan Rating A dari Security Scorecard Sepanjang 2024

    Percepatan ekonomi digital perlu diimbangi dengan perlindungan data dan keamanan transaksi, dan DANA menanggapi tantangan ini dengan mengimplementasikan graph database & analytics untuk mendeteksi hubungan mencurigakan secara real-time, mempertahankan Rating A dari Security Scorecard 2024, serta menghadirkan fitur seperti Smart Friction, Scam Checker, dan Security Check-Up disertai proses freeze dan blacklist.

    DANA juga berkolaborasi dengan otoritas seperti Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna menjaga keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan pengguna, yang turut mendorong capaian Net Promoter Score (NPS) 2024 sebesar 84,44 persen, melampaui standar global 80 persen.

    Operasional Ramah Lingkungan & Budaya Kerja Inklusif

    Tidak hanya berfokus pada dampak bagi masyarakat, DANA juga menata fondasi internal agar lebih efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Upaya pengurangan dampak lingkungan turut diperkuat melalui program daur ulang dan komposting bersama Waste4Change, serta operasional kantor di gedung bersertifikasi Green Mark GoldPlus dari Building and Construction Authority (BCA) Singapura.

    Di sisi lain, DANA memastikan prinsip kesejahteraan dan inklusivitas juga diterapkan di lingkungan kerja internal. Komitmen terhadap Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) diwujudkan melalui sistem yang membuka peluang berdasarkan merit, potensi, dan kontribusi nyata. Melalui program DANACare yang mendukung keseimbangan kerja-hidup, DANA berhasil meraih sertifikasi Great Place to Work pada 2025, dengan tingkat kepuasan karyawan mencapai 84 persen.

    Laporan Keberlanjutan 2024 DANA disusun berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standards, selaras dengan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) untuk sektor Software & IT Services serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN SDGs). Laporan mencakup seluruh operasi DANA Group hingga 31 Desember 2024, dan dapat diunduh melalui tautan ini.

    (akn/ega)

  • Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 20 Juta, Naik 5 Juta Orang

    Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 20 Juta, Naik 5 Juta Orang

    Jakarta –

    Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat menambahkan jumlah investor lebih dari 5 juta sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru yang dicetak pasar modal Indonesia.

    Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan jumlah investor pasar modal mencapai 20.042.365 single investor identification (SID) per Rabu, 17 Desember 2025. Jumlah ini meningkat 34,8% atau sekitar 5.170.726 SID dari posisi 14.871.639 SID pada penutupan tahun 2024.

    Jeffrey menjelaskan, jumlah investor saham turut mengalami lonjakan signifikan mencapai 8.461.938 SID, meningkat 32,6% atau sekitar 2.080.494 SID dibanding posisi akhir 2024, yakni sebanyak 6.381.444 SID. Ia menyebut, pertumbuhan investor pasar modal menunjukkan tingkat literasi, inklusi, aktivasi, dan digitalisasi edukasi berjalan efektif.

    “Kami melihat minat masyarakat terhadap investasi semakin inklusif dan merata, karena akses edukasi kini dapat dinikmati masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia,” ujar Jeffrey dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

    Capaian ini ditopang sejumlah program yang dijalankan BEI, yang tercatat hampir 1.000 Galeri Investasi (GI) BEI dan 29 Kantor Perwakilan BEI yang juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organization, dan seluruh stakeholders pasar modal lainnya.

    BEI melalui GI juga telah menggelar 59.037 kegiatan literasi, inklusi, dan aktivasi yang diikuti oleh 29.033.262 peserta. Program ini mencakup Pengantar Sekolah Pasar Modal (SPM), SPM Level 1-3, kunjungan BEI, workshop, simulasi trading, hingga distribusi konten digital yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun.

    Selain itu, program Duta Pasar Modal (DPM) juga mendorong perkuatan efektivitas distribusi edukasi di daerah dengan melibatkan 3.650 DPM pada 2025 dan lebih dari 6.000 DPM pada tahun sebelumnya.

    Tren pertumbuhan jumlah investor pasar modal sepanjang 2025 terjadi bersamaan dengan berbagai pencapaian rekor lainnya di pasar modal Indonesia. Pada 8 Desember 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar mencapai level tertinggi sepanjang masa dengan IHSG ditutup pada posisi 8.710,695 dan kapitalisasi pasar mencapai Rp 16.004 triliun.

    BEI juga mencatat pertumbuhan nilai transaksi, sehingga saat ini BEI telah masuk dalam kelompok billion dollar exchange, yakni kelompok bursa global dengan nilai transaksi harian di atas US$ 1 miliar. “Capaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan bursa utama dunia dan menunjukkan pendalaman pasar yang semakin kuat,” imbuhnya.

    (eds/eds)

  • KKP Bantah Kabar Tak Berikan Izin Usaha Perikanan

    KKP Bantah Kabar Tak Berikan Izin Usaha Perikanan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah kabar bahwa perizinan usaha perikanan tidak dikeluarkan. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif kabar itu hoaks.

    Latif menilai narasi itu diciptakan oknum tertentu agar masyarakat nelayan resah dan menyalahkan KKP. Ia memastikan proses layanan perizinan berusaha perikanan tangkap termasuk perpanjangan izin usaha perikanan tangkap di 2026 mulai berjalan lancar dan tanpa kendala. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian usaha serta menjaga pertumbuhan sektor perikanan tangkap nasional yang berkelanjutan.

    “Kami memastikan semuanya berjalan lancar dan tanpa kendala. Pemerintah hadir memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan pengelolaan perikanan tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini mengingat terjadinya bencana maka memang diprioritaskan untuk proses perizinan daerah terdampak bencana di Sumatera,” ujar Latif melalui keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025).

    Penerbitan Izin

    Hingga 17 Desember, Latif menyebut sebanyak 5.151 dokumen perizinan berusaha perikanan tangkap telah diproses, baik itu untuk perizinan baru, perubahan, maupun perpanjangan. Angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha. DJPT memastikan bahwa seluruh permohonan yang memenuhi ketentuan akan diproses tepat waktu.

    “Bahkan di akhir tahun ini jumlah verifikator izin kami tambah empat kali lipat dari biasanya dan bekerja penuh setiap hari termasuk di hari libur, semata untuk memastikan proses layanan perizinan termasuk perpanjangan perizinan berusaha dapat berjalan optimal,” tambah Latif.

    Latif menegaskan bahwa kelancaran proses perizinan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban PNBP menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola perikanan yang bertanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara.

    “Kami tegaskan kembali PNBP itu adalah salah satu instrumen negara untuk memastikan distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hasil dari PNBP dikembalikan kepada masyarakat melalui pembiayaan pembangunan, termasuk bantuan kepada nelayan kecil, bahkan 80% di antaranya dikelola langsung pemerintah daerah,” jelas Latif.

    Ditjen Perikanan Tangkap terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban PNBP, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing.

    Ia memastikan pelayanan perizinan terus dilakukan secara optimal melalui sistem perizinan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. DJPT juga secara aktif melakukan pendampingan serta koordinasi dengan para pelaku usaha guna memastikan seluruh proses perpanjangan izin dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

    (rea/ara)

  • Harga Emas Naik Gila-gilaan Jadi Sinyal Dunia Pesimis Kondisi 2026

    Harga Emas Naik Gila-gilaan Jadi Sinyal Dunia Pesimis Kondisi 2026

    Jakarta –

    Harga emas dunia naik dan mendekati angka US$ 4.500 per troy ons pada 2025. Dalam grafik yang ditampilkan, harga emas melesat sekitar 2024 dari level di bawah US$ 2.000 hingga menyentuh level tertingginya.

    Menurut Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Zamroni Salim, kenaikan harga emas ada korelasinya terhadap perspektif masyarakat dunia terhadap proyeksi 2026.

    “Di sini ada pergerakan nilai emas sebenarnya yang cukup fantastis, terutama sejak awal 2024 sampai sekarang. Apa yang bisa kita baca dari pergerakan harga emas dan juga dolar di sini? Ketika harga emas meningkat tajam, itu ada indikasi bahwa masyarakat dunia itu ragu akan apa yang terjadi di tahun depan,” katanya dalam Seminar Economic Outlook 2026 di Kantor BRIN, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

    Emas dan Dolar AS Jadi Investasi

    Zamroni menjelaskan, emas bisa menjadi salah satu instrumen investasi untuk mengamankan aset di masa depan. Ia juga menyebut kenaikan harga emas dan dolar AS menunjukkan bahwa sudah ada ketidakstabilan yang terjadi saat ini.

    “Sehingga emas bisa menjadi salah satu instrumen investasi, menjadi jalan keluar bagi mereka untuk mengamankan asetnya di tahun depan. Jadi, dari sini bisa kelihatan, unsteady itu ada, dengan melihat pergerakan nilai tukar dolar dan emas,” tambah dia.

    Umumnya harga emas dan dolar AS bergerak secara berlawanan, yang mana saat dolar AS naik maka harga emas akan turun. Tapi saat krisis harga emas dan dolar AS bisa naik secara bersamaan. Kondisi itu sedang terjadi saat ini.

    AS sendiri diketahui memiliki persentase cadangan emas dan proporsi cadangan emas terhadap devisa nasional yang paling banyak dibanding negara lain seperti Jerman, Italia, Prancis, Rusia, hingga China.

    (ily/ara)

  • Deretan Perusahaan Besar Salurkan Bantuan buat Korban Bencana Sumatera

    Deretan Perusahaan Besar Salurkan Bantuan buat Korban Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Sejumlah perusahaan besar menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai Rp 5,1 miliar.

    Keenam perusahaan tersebut, yakni Triputra Group, Persada Capital Investama Group, Saratoga Investama Sedaya, Mitra Pinasthika Mustika (MPM), Tower Bersama Group, dan Merdeka Copper Gold.

    Head of Corporate Communication & Sustainability Saratoga Investama Sedaya, Catharina Latjuba mengatakan mengatakan bantuan sebanyak 18 truk ini mencakup kebutuhan sandang, selimut, sarung, obat-obatan, susu kotak, handuk, alat penerangan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Lalu diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Posko Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/12).

    “Di saat seperti ini, dunia usaha harus hadir nyata. Kami sangat peduli dengan kondisi saudara-saudara kita yang terdampak, dan bersama pemerintah, kami bergerak-bukan sekadar membantu, tetapi memastikan mereka memiliki kekuatan untuk bangkit kembali,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

    Catharina menerangkan penyaluran bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen bersama yang telah dimulai sejak awal Desember 2025. Sebelumnya, sebanyak 7 truk bantuan telah disalurkan melalui Kementerian Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok pada 4 Desember 2025, diikuti 13 truk bantuan melalui BNPB di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 Desember 2025.

    Ia menyebut keenam perusahaan menyatakan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Lebih dari sekadar menyalurkan bantuan, kolaborasi ini juga merupakan wujud nyata dukungan dunia usaha kepada pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

    (rea/ara)

  • Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Pada Periode Nataru

    Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Pada Periode Nataru

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi lonjakan pengguna kereta api di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, tercatat sekitar 3,94 juta orang diprediksi menggunakan kereta api jarak jauh di momen tersebut.

    Dalam hal ini, Stasiun Pasar Senen ada di posisi pertama dengan tingkat kepadatan tertinggi dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 19,35% atau sekitar 1,21 juta penumpang. Kemudian untuk wilayah tujuan, Stasiun Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 12,90% atau sekitar 805 ribu penumpang.

    Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, pun meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperketat manajemen keselamatan yang dijalankan secara disiplin selama periode tersebut. Karena menurutnya, masa angkutan Nataru menjadi periode paling krusial dalam penyelenggaraan transportasi nasional, salah satunya pada sektor perkeretaapian.

    Ia menyebut beban layanan perkeretaapian pada masa Nataru tidak hanya tinggi, tetapi juga berlangsung lebih panjang. “Dengan kondisi seperti ini, saya ingin menegaskan agar manajemen keselamatan perkeretaapian harus ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin serta terukur,” ungkap Dudy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat (19/12/2025).

    Adapun manajemen keselamatan ini mencakup penyiagaan personel yang memadai dan profesional, pemantauan intensif prasarana jalan rel, dan kesiapan peralatan dan sarana penanganan gangguan. Selain itu, manajemen keselamatan juga perlu memitigasi khusus di daerah rawan banjir dan longsor, penguatan pengamanan, serta pengawasan perlintasan sebidang yang berisiko tinggi.

    “Keselamatan harus menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang dibangun setiap hari di setiap lini kerja, tanpa pengecualian. Keselamatan harus dikelola secara preventif dan berbasis data lapangan,” jelasnya.

    Dudy menekankan, kereta api menjadi tulang punggung mobilitas nasional di masa libur Nataru. Karenanya, setiap gangguan layanan kereta api berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap lalu lintas jalan, bandara, pelabuhan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

    Namun begitu, Dudy menekankan gangguan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab KAI melainkan juga seluruh pihak. Ia menegaskan, aspek keselamatan dan keamanan perkeretaapian juga mencakup kewaspadaan dari seluruh faktor non-teknis, seperti pengamanan dan ketertiban di lingkungan perkeretaapian.

    “Keselamatan perkeretaapian bukan semata-mata tanggung jawab internal pihak PT. KAI, melainkan hasil dari koordinasi lintas sektor. Karena itu, sinergi dengan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, BMKG, BASARNAS, Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat, terutama dalam pengambilan keputusan cepat di lapangan,” imbuhnya.

    (eds/eds)

  • AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

    AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang di sejumlah wilayah Sumatera. Hal ini menyusul bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    Menteri Koordinator (Menko) IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya tengah dalam proses evaluasi tata ruang di ketiga provinsi terdampak dalam rangka mengusut penyebab dari banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 itu.

    “Ini sudah sesuatu yang sangat buruk bencana ini. Oleh karena itu jika memang hasil investigasi, kita tidak bisa mengeneralisir semuanya harus benar-benar spesifik setiap daerah apakah ada tata ruang yang memang diabaikan atau dilanggar,” kata AHY ditemui usai acara Big Alpha Business Summit 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata ruang, AHY mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas berupa tindakan hukum berat. Tidak hanya bangunan, hal ini juga termasuk dengan tata ruang wilayah hutan.

    AHY menegaskan, pihaknya akan mengembalikan fungsi tata ruang tersebut kepada yang seharusnya. Ia juga memastikan, ke depannya penyalahgunaan tata ruang tidak boleh terjadi lagi.

    “Kita harus pastikan itu ditertibkan, jangan sampai ini berulang begitu. Tetapi sekali lagi saat ini fokus kami benar-benar untuk menyelamatkan warga dulu dan pastikan proses rebuilding ini benar-benar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah terdampak bencana mencaapi Rp 51 triliun. Kebutuhan tersebut akan dialokasikan sebesar Rp 26 triliun untuk Aceh yang memiliki kerusakan paling berat, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing Rp 13 triliun.

    Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan evaluasi tata ruang di Sumatera. Hal ini menyusul musibah banjir dan tanah longsor yang merenggut ratusan korban jiwa.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, tata ruang dan fungsinya bersifat sangat dinamis setiap tahunnya. Namun perlu dipastikan seperti apa fungsi atau pola ruangnya, serta implementasinya di lapangan sesuai atau tidak.

    “Jadi secara perencanaan bener apa nggak. Kalau bisa jadi perencanaannya bener, implementasinya nggak bener. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya sudah salah. Nah kita mau lihat dulu ini satu persatu,” kata Nusron, usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12).

    Nusron mengatakan, pihaknya harus melakuakn pendalaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing kabupaten/kota.

    Ia juga akan melakukan pendalaman menyangkut alihfungsi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, terkhusus alihfungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

    Namun Nusron memastikan, selama periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) baru maupun perpanjangan HGU untuk perkebunan sawit.

    (acd/acd)

  • Banyak Orang Salah Timing, Ini Momen yang Diam-diam Pas buat Investasi!

    Banyak Orang Salah Timing, Ini Momen yang Diam-diam Pas buat Investasi!

    Jakarta –

    Akhir tahun bisa jadi momen krusial untuk mengevaluasi kondisi keuangan sekaligus mulai strategi baru untuk mencapai target ke depan. Mulai berinvestasi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk dilakukan.

    Belum lagi pada akhir 2025 ini, sejumlah instrumen investasi diperkirakan stagnan alias tak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga menjadi waktu yang cocok untuk melakukan pembelian.

    Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan salah satu instrumen investasi atau aset yang paling memungkinkan untuk stagnan alias tak mengalami perubahan akhir tahun ini adalah emas dan saham.

    Menurutnya pada periode ini, transaksi jual-beli emas dan saham akan terhenti untuk sementara waktu. Kondisi ini membuat nilai kedua aset tersebut cenderung tak mengalami perubahan.

    “Bukan Indonesia saja, hampir semua negara ya. Pada saat memasuki Natal dan Tahun Baru, mereka tidak melakukan transaksi, ya mereka gunakan waktu libur,” kata Ibrahim kepada detikcom, Jumat (19/12/2025).

    Ia berpendapat selama periode akhir tahun ini, banyak investor terutama perusahaan atau lembaga keuangan besar cenderung untuk wait and see alias menahan jual-beli aset. Baru setelah itu di awal tahun para investor mulai aktif pada Januari 2026.

    “Memang mendekati di tanggal 25 sampai tanggal 30, ya sampai akhir tahun. Itu biasa wait and see. Misalnya saya melihat harga emas dunia pun juga gitu-gitu saja,” jelas Ibrahim.

    “Harga tertinggi itu cuma hanya di US$ 4.381 per troy ounce, itu pun di bulan Oktober. Untuk mencapai level di atas US$ 4.381, anggaplah di US$ 4.400 sangat sulit sekali karena minggu depan itu nanti sudah flat. Jadi masa ini sudah flat,” terangnya lagi.

    Namun berbeda dengan emas, perubahan nilai saham pada 2026 tidak bisa dikatakan pasti akan mengalami kenaikan. Sebab hal ini akan sangat bergantung pada saham perusahaan yang dimiliki.

    Artinya ada kemungkinan kinerja saham yang dimiliki tahun depan tak sebaik tahun ini dan dalam kondisi terburuk berpotensi mengalami penurunan. Pada akhirnya untuk memilih instrumen yang satu ini diperlukan perhitungan matang sekaligus kesiapan akan profil risikonya.

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong juga menilai nilai dari logam mulia dan saham cenderung stagnan akhir tahun ini. Sebab baik emas maupun saham, menurutnya kinerja kedua instrumen investasi ini sudah mencapai batasnya.

    Sama seperti Ibrahim, terkait instrumen investasi saham ini Lukman juga menilai ada profil risiko yang harus ditanggung oleh investor. Pada akhirnya keuntungan atau kerugian dari instrumen investasi yang satu ini akan sangat bergantung pada kinerja perusahaan, dan kondisi eksternal lainnya.

    “Nggak ada sesuatu yang pasti. Kalau nggak, tiap tahun ada sekali Desember, kalau itu memang sesuatu yang pasti, ya semua orang nunggu Desember saja untuk investasi daripada susah-susah, capek-capek,” terang Lukman.

    “Saham itu intinya kan orang menghitung dari valuasi gitu kan, pertama. Kedua juga sangat tergantung sama geopolitik, dan keadaan belakangnya geopolitik bukannya normal, mendingin, malah memanas gitu. Jadi resikonya sangat besar ya,” tegasnya.

    (igo/fdl)