Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Rompi Antipeluru Made in Sidoarjo Mejeng di Pameran Ini

    Rompi Antipeluru Made in Sidoarjo Mejeng di Pameran Ini

    Jakarta –

    Perusahaan asal Sidoarjo Parabellum Indonesia turut memproduksi berbagai kelengkapan perang bagi TNI AD. Perusahaan ini menyediakan sepatu, tas, hingga rompi anti peluru.

    Business Development Parabellum Indonesia Sammy menjelaskan, pihaknya sempat menyuplai perlengkapan perang untuk TNI AD pada tahun 2019-2020. Sepanjang tahun tersebut, pihaknya menyuplai kurang lebih 1.140 perlengkapan, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 570 dan 2020 sebanyak 570 perlengkapan.

    “Kita terakhir pengadaan itu tahun 2019-2020, tapi setelah itu kita belum ada pengadaan lagi,” terang Sammy kepada detikcom di acara Indo Defense 2025, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Namun begitu, Sammy menyebut mayoritas konsumennya saat ini berasal dari kalangan TNI hingga Polri. Saat ini, Parabellum juga membuka outlet di daerah Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

    “Kita jual ritel, dan alhamdulillah bagus hasilnya,” jelasnya.

    Adapun rentang harga perlengkapan perang, khususnya sepatu, dibanderol mulai dari Rp 3 juta. Ke depan, Parabellum Indonesia menargetkan ekspansi di Jepang.

    Di lokasi yang sama, PT Wang Hang Bersaudara juga menjadi salah satu perusahaan yang menyuplai seragam bagi pasukan TNI-Polri, kementerian, dan lembaga. Wang Hang sendiri menyuplai seragam lengkap dari ujung kaki hingga kepala.

    Komisaris Wang Hang Bersaudara Stevan Wongso mejelaskan, pihaknya menyediakan topi, helm, pakaian, hingga kaos kaki.

    “Market utamanya TNI-Polri dan Kementerian, jadi biasa kami menyiapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mulai dari topi, helm, baju, kaos dalam, celana, kaos kaki, sepatu, hingga berbagai macam atribut,” ujar Stevan saat ditemui detikcom.

    “Kami sudah menjadi mitra rutin, jadi mitra rutin itu setiap tahun akan dibutuhkan. Untuk kaporlap (kelengkapan perorangan lapangan) atau baju, setiap tahun memang dibutuhkan,” imbuhnya.

    Stevan menjelaskan, pihaknya telah menyuplai pakaian untuk TNI-Polri sejak tahun 2016. Perusahaan yang berdiri sejak 1933 ini juga menyesuaikan harga jual sesuai dengan spesifikasi pakaian yang dipesan.

    “Karena basically costumize, tidak jual satuan,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • ‘BPJS Hewan’ Masih Jadi Wacana, Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pekerja

    ‘BPJS Hewan’ Masih Jadi Wacana, Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Pekerja

    Jakarta –

    Wacana ‘BPJS Hewan’ yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dinilai belum menjadi prioritas nomor wahid. Hal ini menyusul masih belum terealisasikannya jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi para pekerja di sektor informal.

    Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, mengaku sah saja apabila pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan buat hewan peliharaan. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara menghargai ciptaan Tuhan, kata Timboel.

    “Ini bagian dari bentuk-bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap ciptaan Tuhan juga. Nah, cuma memang tentunya kita punya skala prioritas. Kalau memang Pemerintah Daerah (Pemda) mau meregulasikan itu, silakan saja. Artinya, tidak wajib dapat. Kedua, itu sifatnya privat. Bukan menjadi hukum publik yang dibiayai oleh pemerintah,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (11/6/2025).

    Ia mengelaborasi lebih lanjut, skala prioritas pemerintah saat ini harusnya lebih mengarah kepada manusianya terlebih dahulu. Ia menegaskan, jika wacana program ini nantinya akan mengocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, maka alangkah baiknya wacana ini ditunda.

    “Ini ‘kan terkait dengan bagaimana APBD-nya. Sekarang saya tanya, apakah Pemerintah DKI Jakarta sudah menjamin JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKm (Jaminan Kematian) untuk pekerja informal miskin? Pekerja-pekerja yang ketika bekerja mendapatka risiko, apakah sudah ada? Belum ada. Ini yang selalu kita bilang, ayo dong, jaminkan dong. Pemda-pemda lain sudah menjaminkan,” tegas Timboel.

    “Kalau pemerintah daerah yang mengeluarkan biaya dan mengelolanya, saya tidak menolak total sekali. Tapi tolong prioritaskan manusia-manusia dulu. Ketika dia (pekerja) meninggal, ada santunan Rp 42 juta. Ketika kecelakaan kerja, biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Cuma Rp 16.800 per bulan per orang, masa tidak mampu, sih?” ucapnya lanjut.

    Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan bahwa wacana program ‘BPJS Hewan’ jadi topik yang unik untuk diperbincangkan. Ia mengutamakan untuk kembali ke regulasi, bahwa BPJS Kesehatan adalah jaminan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk Indonesia.

    “Tentunya ini adalah suatu topik yang unik yang kita perbincangkan.Yang utama, kita harus kembali ke regulasi bahwa BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia,” ucapnya Rizzky kepada detikcom.

    Rizzky menegaskan, tugas dan fungsi yang berlaku mengacu pada Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Jika ada hal lain di luar yang sudah diatur dalam regulasi tersebut, Rizzky bilang, perlu dikaji kembali ke depannya.

    “Pastinya BPJS Kesehatan tidak sendiri. Ini melibatkan pemerintah selaku regulator, OJK, pakar, praktisi, pemangku kepentingan, dan yang lainnya untuk membahas hal tersebut,” pungkas Rizzky.

    Untuk diketahui, program yang sedang dirancang ini tidak secara harfiah layaknya mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebutan ‘BPJS’ disematkan sebatas menjadi terminologi saja. Namun, skema sebenarnya dari program ini yakni berupa subsidi atau potongan harga layanan kesehatan hewan jika pemiliknya masuk dalam kategori kurang mampu.

    (fdl/fdl)

  • Mau Ada ‘BPJS Hewan’ di Jakarta, dari Mana Duitnya?

    Mau Ada ‘BPJS Hewan’ di Jakarta, dari Mana Duitnya?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) punya wacana program subsidi kesehatan untuk hewan peliharaan. Nantinya, subsidi kesehatan hewan yang belakangan terdengar sebagai ‘BPJS Hewan’ ini bakal menyasar pemilik hewan yang kurang mampu.

    Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalok, mengatakan sumber dana untuk menjalankan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal ini karena wacana program subsidi tersebut bakal dilaksanakan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), yang berada di bawah naungan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

    “Ya (sumber dana dari APBD), itu Puskeswan dikelola oleh BLUD. Jadi, otomatis memang pembiayaan itu ditanggulangi oleh biaya dari BLUD tadi, dari APBD seperti itu. Sama seperti halnya ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), kalau Puskesmas juga ada warga kurang mampu, itu ‘kan bayarnya juga tidak full, atau bagaimana, itu yang kita ambil. Jadi, mau tidak mau memang memakai subsidi dari APBD,” ucap Hasudungan kepada detikcom, Rabu (11/6/2025).

    Namun, Hasudungan belum dapat merinci nominal spesifik anggaran yang akan digunakan dalam wacana program ini. Ia bilang, sejauh ini prosesnya masih wacana dan masih dalam tahap kajian. Digadang, program ini akan mulai diuji coba pada 2026.

    “Kita usahakan (uji coba pada 2026), makanya sekarang kita fokus ke kajian-kajian dulu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait. Karena ini tidak bisa dari KPKP saja,” imbuhnya.

    Nantinya, wacana dari program yang acap disebut ‘BPJS Hewan’ ini akan menyasar pada warga DKI Jakarta yang kurang mampu. Hasudungan bilang, pihaknya akan membuat data base terkait subjek penerima program ini.

    “Sebenarnya data-data kita itu ‘kan banyak, yang mencatat bahwa masyarakat Jakarta itu masih banyak kurang mampu seperti KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, itu juga nanti bisa kita bikin sebagai base datanya, mungkin ya,” ucapnya lanjut.

    “Harapan kita itu semuanya juga harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan data yang ada. Jadi, tidak boleh nanti disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tutup Hasudungan.

    (fdl/fdl)

  • Kemenhub Masih Kaji Kereta Gantung Jadi Feeder LRT Jabodebek-MRT Jakarta

    Kemenhub Masih Kaji Kereta Gantung Jadi Feeder LRT Jabodebek-MRT Jakarta

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok rencana penyediaan kendaraan pengumpan atau feeder untuk mengintegrasikan LRT Jabodebek dan MRT Jakarta. Saat ini, proses pengkajian masih dilakukan untuk menentukan bentuk feeder tersebut.

    Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam tahap Detail Engineering Design (DED) untuk menentukan bentuk feeder yang cocok. Hal ini salah satunya ada opsi menggunakan teknologi kereta gantung (skytrain).

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya ketersediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu, seperti kereta gantung (skytrain),” kata Suntana, ditemui di sela-sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Kementerian Perhubungan akan mengkaji mana bentuk feeder yang dirasa paling efisien, juga dengan mempertimbangkan biaya penyiapannya serta ketersediaan tanah. Selain itu, faktor lingkungan juga akan menjadi salah satu pertimbangan besarnya.

    “Nanti kita lihat yang efisien, yang biayanya yang tidak terlalu mahal, dan yang penting kesediaan tanah. Dan yang paling penting tidak merusak lingkungan. Itu perlu kita lakukan agar masyarakat tertarik menggunakan sarana kendaraan umum,” ujarnya.

    Rencana pemerintah dalam menyediakan feeder untuk MRT Jakarta ini masuk ke dalam proyek Kemenhub yang ditawarkan kepada investor pada gelaran ICI 2025. Dalam dokumen Project Katalog ICI 2025, tertulis proyek ini akan dibangun dari Rawa Buntu ke Stasiun MRT Lebak Bulus melewati Pondok Cabe sejauh 22,6 km.

    Selain itu, dokumen tersebut juga mencatat bahwa perjalanan dari Rawa Buntu ke Lebak Bulus dapat ditempuh dengan waktu 23,36 menit. Lalu jumlah stasiun feeder di jalur tersebut nantinya akan berjumlah 12 stasiun.

    Selanjutnya dari sisi belanja modal atau capital expenditure (capex), tercatat yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai US$ 1,25 miliar. Hal ini meliputi pengembangan infrastruktur, sarana perkeretaapian dan lahan.

    Di sisi lain, dalam dokumen tersebut hanya tercantum feeder untuk MRT yang ditawarkan ke investor pada acara kali ini. Sedangkan untuk feeder LRT Jabodebek sendiri, Sunatan mengatakan, sudah ada rencana untuk membangun dari Jonggol ke Stasiun LRT Harjamukti namun belum masuk ke dalam penawaran.

    “Kita tidak menutup harus MRT atau LRT, Kita lihat nanti situasinya ya,” ujar Suntana.

    Sebagai informasi, rencana pembangunan feeder ini sebelumnya sempat disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Rencananya feeder tersebut akan menggunakan Skytrain atau kereta gantung.

    “Memang kami punya rencana mengenai feeder LRT dan MRT itu dengan menggunakan Skytrain. Itu dari Mekarsari untuk feeder LRT di Cibubur dan feeder MRT,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis malam (8/5/2025).

    Dudy menyampaikan alasan memilih menggunakan Skytrain tersebut lantaran pembangunan tersebut tidak membutuhkan banyak lahan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan dan operasionalnya lebih murah. Selain itu, moda transportasi Skytrain dinilainya lebih cocok menjangkau ke berbagai pemukiman warga.

    Terkait rute Skytrain, Dudy mengatakan untuk feeder Skytrain LRT Jabodebek ini akan menghubungkan dari Stasiun Stasiun LRT Harjamukti hingga ke Mekarsari. Sementara feeder Skytrain MRT ini akan menghubungkan dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ICE BSD.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, skytrain akan menjadi proyek unggulan non-APBN atau kemitraan yang dibesut Kemenhub tahun ini. Nantinya, proyek ini dikerjasamakan pembangunannya dengan swasta.

    Selain Jakarta, skytrain juga akan dibangun di beberapa kota besar lainnya. Menurutnya proyek ini bisa menyediakan transportasi massal kereta yang murah karena hanya butuh lahan yang kecil untuk pembangunannya sarana prasarananya.

    “Ada beberapa kabupaten kota yang tanahnya akan digunakan untuk ini. Kecil pak, nggak beli tanah lebar-lebar. Ini pakai tiang di pinggir jalan aja. Ini salah satu agar kita tak bebaskan tanah yang besar,” kata Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025).

    Dalam bahan paparan Antoni, disebutkan proyek ini akan diuji coba terlebih dahulu di Jakarta. Kegunaannya adalah untuk feeder atau pengumpan penumpang ke MRT ataupun LRT. Untuk pengumpan MRT rencana trasenya Stasiun Lebak Bulus ke Bintaro, dan untuk LRT rencana trasenya dari Stasiun Harjamukti ke Kota Wisata.

    (shc/fdl)

  • Belanja Hemat di Pasar Murah Koja

    Belanja Hemat di Pasar Murah Koja

    Foto Bisnis

    Pradita Utama – detikFinance

    Rabu, 11 Jun 2025 18:00 WIB

    Jakarta – Warga Jakarta antusias berbelanja di pasar murah jelang HUT ke-498 kota Jakarta. Harga sembako miring jadi daya tarik di 20 kelurahan lima wilayah ibu kota.

  • Bahlil Ungkap Pabrik Blue Ammonia Rp 10 T Dibangun di Papua Tahun Depan

    Bahlil Ungkap Pabrik Blue Ammonia Rp 10 T Dibangun di Papua Tahun Depan

    Jakarta –

    Pembangunan pabrik blue ammonia di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dimulai pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Blue ammonia diproduksi dari gas alam bertujuan mengoptimalkan pengurangan emisi karbon, mendukung transisi energi, menjawab kebutuhan energi bersih, dan menambah pendapatan daerah.

    “Nilai investasi blue ammonia itu kurang lebih 1,2 miliar dolar AS, atau lebih dari Rp10 triliun,” kata Bahlil saat menghadiri perayaan HUT ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni, dikutip dari Antara, Rabu (11/5/2025).

    Bahlil menjelaskan, pembangunan proyek hilirisasi tersebut merupakan respon pemerintah terhadap aspirasi dari masyarakat Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia.

    Menurutnya pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni guna mengakomodasi pengusaha lokal dalam proyek hilirisasi.

    “Pak gubernur dengan pak bupati yang beri rekomendasi pengusaha lokal Papua profesional dan memenuhi syarat. Ini investasi besar,” ucap Bahlil.

    Dia kemudian berjanji untuk mengupayakan penambahan dana bagi hasil minyak dan gas (DBH migas), karena Kabupaten Teluk Bintuni menjadi daerah penyumbang kedaulatan energi nasional.

    Kementerian ESDM sudah berkomunikasi dengan perusahaan Genting Oil Kasuri yang berinvestasi di Teluk Bintuni agar dapat merealisasikan penambahan DBH migas pada tahun 2027.

    “Genting Oil sudah mulai produksi di tahun 2027, sehingga DBH migas sudah bisa direalisasikan,” ujarnya.

    Sebelum itu, kata dia, pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan Participating Interest atau kompensasi pengelolaan 10 persen dari hasil produksi migas.

    “Saya pastikan PI untuk Bintuni dan Papua Barat keluar tahun 2026 kalau regulasi sudah siap semua,” tutup Bahlil.

    (ily/rrd)

  • Tol Terpanjang di Bali Bakal Dilelang Ulang, Bagaimana Nasib Getaci?

    Tol Terpanjang di Bali Bakal Dilelang Ulang, Bagaimana Nasib Getaci?

    Jakarta –

    Pemerintah akan kembali menawarkan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi ke para investor melalui gelaran acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Tol ini kembali ditawarkan ulang setelah beberapa kali mengalami gagal lelang.

    Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Tol yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali ini membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Willan Oktavian mengatakan, proyek tersebut saat ini sedang berada dalam tahap akhir persiapan, di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU.

    Menurutnya, ada kemungkinan proyek ini mengalami penyesuaian prioritas pembangunan. Adapun dalam dokumen Project Catalog ICI 2025, disebutkan bahwa ada kemungkinan pembangunan proyek disesuaikan dengan prioritas awal yang ditawarkan ke investor segmen Segmen Pekutatan-Soka-Mengwi.

    “Ini lagi review per tahapan, karena ada penyesuaian pentahapan karena yang sebelumnya kan putus ya, mau lelang lagi. Per tahapan sedang diproses di DJPI juga,” ujar Willan, ditemui di sela-sela acara ICI 2025, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Selain proyek Tol Gilimanuk-Mengwi, dalam acara tersebut juga ditawarkan dua proyek tol lainnya antara lain Tol Pejagan-Cilacap dengan nilai Rp 27,59 triliun, serta yang terakhir ada Tol Sentul Selatan-Karawang dengan nilai Rp 34,75 triliun.

    Nasib Calon Tol Terpanjang di RI

    Di sisi lain, Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) tidak tercantum dalam proyek yang ditawarkan Kementerian PU dalam agenda ICI. Diketahui, tol yang digadang-gadang akan menjadi proyek tol terpanjang di Indonesia ini juga mengalami isu serupa seperti Gilimanuk-Mengwi, yakni beberapa kali gagal lelang.

    Ditanya lebih lanjut alasan Getaci tidak ditawarkan, Willan mengatakan, proyek Tol Getaci masih masuk ke dalam prioritas pembangunan PU dalam 5 tahun ke depan dan akan segera dilelang ulang. Ia juga memastikan, pihaknya akan menjajaki kerja sama untuk ruas-ruas tol lainnya di luar tiga daftar yang disebutkan sebelumnya.

    “Getaci masuk harusnya (prioritas yang akan segera dilelangkan,” kata Willan.

    “Target 5 tahun ke depan kita 1.571 km target jalan tol (dibangun). Jadi kalau cuman 3 (proyek) itu kan nggak akan tercapai,” sambungnya.

    Ia juga membenarkan bahwa untuk sementara prioritas pembangunan Tol Getaci akan kembali disesuaikan, yang mana untuk tahap awalannya akan ditawarkan ke investor pembangunan sampai Tasikmalaya. Namun Willan belum dapat merincikan berapa kebutuhan investasinya.

    Sebagai informasi, Tol Getaci sendiri telah beberapa kali dilelang ulang, namun lelang tersebut gagal. Kondisi ini sempat membuat tol dengan desain panjang keseluruhan 206,65 km itu akhirnya dipangkas prioritas pembangunannya, menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km untuk tahap awal lelang.

    Namun karena anggaran pembangunan yang terbilang masih cukup tinggi, Kementerian PU berencana kembali melakukan penyesuaian prioritas pembangunan menjadi hanya sampai Tasikmalaya untuk tahap awalnya. Rachman memastikan, proyek ini akan segera dilelang ulang.

    (fdl/fdl)

  • Bos Garuda Curhat Bisnis Penerbangan Sedang Tertekan

    Bos Garuda Curhat Bisnis Penerbangan Sedang Tertekan

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Wamildan Tsani Panjaitan mengungkap kondisi maskapai penerbangan sedang mengalami tekanan cukup berat.

    Pemicunya antara lain kondisi global yang menyebabkan nilai tukar berfluktuasi hingga meningkatnya harga bahan bakar avtur.

    “Usaha maskapai udara saat ini secara global semua mengalami tekanan yang cukup berat. Ada masalah meningkatnya harga bahan bakar, pemeliharaan, lalu ada hal-hal lain disrupsi untuk rantai pasok dan ketersediaan armada dan lain-lain. Kita tahu bahwa kita berhadapan dengan nilai tukar yang cenderung fluktuatif. Jadi ini semua membuat bisnis maskapai penerbangan semakin sulit,” kata Wamildan dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

    Oleh sebab itu pemerintah perlu turun tangan menangani tekanan terhadap maskapai penerbangan. Pemberian stimulus juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing penerbangan di Indonesia.

    “Ada banyak orang bertanya kepada saya kenapa Anda nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Singapore Airlines, misalnya? Ini pertanyaan yang sering sekali ditujukan kepada kami,” ucap Wamildan.

    “Tadi Pak Odo Manuhutu (Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) mengatakan ada banyak keadaan yang berbeda dan saya setuju dengan Pak Odo bahwa kita harusnya memikirkan sesuatu, mengupayakan sesuatu yang bisa mengurangi tekanan terutama yang dialami oleh maskapai penerbangan,” sambungnya.

    Sebagai maskapai penerbangan utama di Indonesia, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia.

    Garuda bersama anak usaha, Citilink menargetkan peningkatan pasar domestik dari 30% saat ini menjadi 50% dalam lima tahun mendatang.

    “Kami berencana untuk menambah lebih dari 20 pesawat dalam 5 tahun mendatang. Tentu saja kami juga ingin meningkatkan pangsa pasar kami dari 30% ke 50% dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Jadi ini peran kami sebagai maskapai utama di Indonesia untuk membawa manfaat maksimal untuk masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

    (aid/hns)

  • KKP Awasi Aktivitas Perusahaan Tambang di Raja Ampat

    KKP Awasi Aktivitas Perusahaan Tambang di Raja Ampat

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, terutama di Pulau Gag dan Pulau Kawei. Pengawasan ini dilakukan lantaran aktivitas pertambangan beroperasi di pulau-pulau kecil.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono meninjau langsung ke lokasi area penambangan di kawasan tersebut. Hal ini dibagikan Pung dalam unggahan di akun Instagram @ditjenpsdkp.

    “Kami dari KKP, KKP hadir di wilayah perairan atau Kepulauan Raja Ampat untuk memastikan ketertiban penambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ada di Pulau Gag sama di Kawei. Ini adalah nikel yang akan diangkut yang sudah siap,” kata pria yang akrab disapa Ipunk dalam unggahan video tersebut, Rabu (11/6/2025).

    Ipunk menjelaskan pengawasan ini untuk memastikan operasional tambang di kawasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pulau-pulau kecil. Melalui Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PolsusPWP3K), pihaknya melakukan pemeriksaan dokumen perizinan serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi.

    “Melakukan pengelolaan harus ada izin dari KKP atau rekomendasi. Untuk itu tim kami hadir di wilayah Raja Ampat ini untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen perizinan maupun kondisi pulau yang ada di wilayah ini,” imbuh Ipunk.

    Sebelumnya, Ipunk mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani polemik aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa lebih lanjut.

    “Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kita. Jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga,” kata pria yang akrab disapa Ipunk.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi laut di Raja Ampat yang terancam, Ipunk menjelaskan masih menunggu informasi tim yang sedang mengecek lokasi.

    (rea/rrd)

  • Prabowo Ungkap Anggaran Pendidikan Saat Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Prabowo Ungkap Anggaran Pendidikan Saat Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan lembaga pendidikan di Indonesia bisa menjadi penentu arah bangsa ke depan. Menurutnya semua keberhasilan suatu bangsa bisa terjadi karena baiknya kualitas lembaga pendidikannya.

    Pemerintah juga sudah menaruh perhatian besar untuk pendidikan. Menurut Prabowo anggaran pendidikan salah satu yang tinggi dalam APBN.

    Hal ini diungkapkan olehnya saat meresmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan. Prabowo memberikan sambutan secara langsung di depan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang disebut sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    “Semua bermula dari lembaga pendidikan dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN Kita, sebagai Presiden saya mengajukan APBN yang di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara, pendidikan adalah yang tertinggi,” beber Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Rabu (11/6/2025).

    Prabowo mengatakan secara aturan, pemerintah harus menganggarkan sekitar 20% dari total APBN untuk anggaran pendidikan. Namun, di era pemerintahannya yang baru dimulai ini angkanya sudah di atas 20% untuk pos pendidikan.

    “Kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI. Di UU mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan kalau tidak salah anggaran kita di atas itu,” papar Prabowo.

    Dalam catatan detikcom, total anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp 724,3 triliun. Anggaran itu digunakan untuk berbagai hal mulai dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional PTN (BOPTN), Beasiswa LPDP, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS.

    Selain itu anggaran itu akan digunakan untuk program Sekolah Unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Digitalisasi pembelajaran, hingga renovasi dan revitalisasi sekolah.

    (hal/hns)