Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua kewajiban utang jatuh tempo akan dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Semua kewajiban disebut telah diperhitungkan dengan baik.

    “Yang penting itu semua kewajiban utang kami tunaikan dengan baik, semua kewajiban kami bayar secara tepat waktu, tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik, dikelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Berdasarkan data yang beredar, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025. Nilai SBN yang jatuh tempo pada bulan ini sebesar Rp 178,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 senilai Rp 42,4 triliun.

    Suminto tidak membantah jumlah utang jatuh tempo Juni 2025 tersebut. Ia hanya memastikan semua kewajiban akan dibayarkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran utang jatuh tempo.

    “Tidak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban yang terkait dengan bond maupun terkait pinjaman kami tunaikan dengan baik, dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah,” tegasnya.

    Suminto menilai bahwa besaran utang jatuh tempo bervariasi setiap bulannya. Kendati begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara baik.

    “Jatuh tempo kan terdistribusi di berbagai tanggal, tapi kan semuanya sudah masuk ke dalam perencanaan pengelolaan utang dengan baik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

    “Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun,” beber Dolfie.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa utang jatuh tempo yang besar tidak jadi masalah selama kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil.

    “Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan negara ini akan tetap sama,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

    “Sehingga jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” tambahnya.

    (aid/ara)

  • Sintong Panjaitan Dirumorkan Jadi Komisaris Pertamina

    Sintong Panjaitan Dirumorkan Jadi Komisaris Pertamina

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) dikabarkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan hari ini, Kamis (12/6). Dari informasi yang diterima, salah satu pembahasan dalam RUPS tersebut adalah perombakan pengurus perseroan.

    Pada RUPS ini, nama Letjen (Purn) Sintong Panjaitan dirumorkan akan masuk dalam jajaran Komisaris Pertamina. Kabar masuknya mantan Staf Khusus Habibie itu dalam susunan dewan direksi BUMN energi tersebut juga sudah terdengar di Komisi VI DPR RI.

    “Saya memang sempat mendengar nama Pak Sintong Panjaitan disebut-sebut dalam beberapa hari terakhir. Tapi dalam proses penentuan komisaris dan direksi BUMN seperti Pertamina, kita semua tahu dinamika bisa berubah setiap detik sampai RUPS resmi mengumumkan susunan yang final,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam kepada detikcom, Kamis (12/6/2025).

    Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Mufti Anam ini mengaku belum bisa memastikan apakah Sintong Panjaitan akan menjadi Komisaris Persero. Sebab dirinya juga masih menunggu pengumuman resmi hasil dari RUPS Tahunan Pertamina.

    “Yang penting kita kawal bersama, siapapun nama yang dipilih, harus punya integritas, kapabilitas, dan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Pertamina. Karena tantangan Pertamina hari-hari ini sangat besar dari isu oplosan BBM sampai kepercayaan publik yang harus dipulihkan,” terangnya.

    Profil Sintong Panjaitan

    Dalam catatan detikcom, Sintong Panjaitan merupakan mantan ‘Rising Star’ dalam dunia militer di Indonesia. Terbukti, di usia yang masih relatif muda, Sintong sudah menjabat Pangdam Udayana dengan pangkat Mayor Jenderal.

    Karier militer Sintong dimulai secara gemilang sejak di akademi militer. Di Magelang, Sintong lulus dengan predikat terbaik yang akhirnya menghantarkan kariernya menjadi ‘The Rising Star’. Salah satu prestasi gemilang Sintong Panjaitan adalah ketika ia sukses memimpin operasi pembebasan pembajakan pesawat Garuda, Woyla di bandara Don Muang, Bangkok.

    Sayangnya karier militer Sintong terhenti saat dia menjabat sebagai Pangdam Udayana. Sintong dituding terkait dalam peristiwa Santa Cruz Dilli, Timor Timur, pada tahun 1991. Peristiwa Santa Cruz adalah terjadinya aksi penembakan terhadap pendemo di Dilli oleh oknum tak bertanggung jawab dari ‘kesatuan misterius’.

    Beruntung karier Sintong kembali terangkat saat Habibie mengangkat dia menjadi asisten Menristek. Pangkat Sintong pun dinaikkan menjadi letnan jenderal. Sejak saat itulah, Letjen Sintong Panjaitan dikenal Habibie sebagai seorang perwira tinggi yang profesional, jujur, berdedikasi dan berdisiplin tinggi.

    Penilaian Habibie inilah yang menjadikan Sintong selalu ‘dipakai’ Habibie saat dia menjabat sebagai wapres ataupun presiden menggantikan Soeharto. Sampai kemudian nama Sintong kembali tenggelam pasca-jatuhnya Habibie karena dia memilih tidak berpolitik praktis sebagaimana para purnawirawan jenderal lainnya.

    (igo/fdl)

  • Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Jakarta –

    Pengusaha nasional sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi ‘Boy’ Thohir meluncurkan identitas baru pada yayasan milik Adaro Group. Perubahan terjadi pada logo dan nama pada yayasan tersebut. Kini yayasan tersebut menjadi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YBAN), dari sebelumnya Yayasan Adaro Bangun Negeri.

    Boy menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan untuk melayani kebutuhan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Adaro Group. Pasalnya beberapa waktu lalu telah dilakukan adanya pemisahan perusahaan atau spin off dari Group Adaro. Pada acara ini juga, YABN memberikan bantuan untuk program pendidikan anak usia dini berkarakter dan bantuan program santri sejahtera.

    “Untuk itu karena memang tadinya YABN itu namanya adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri, maka untuk bisa men-serve kedua grup dan juga grup stakeholders yang lain karena kami antar shareholders juga selalu ada kerja sama. Jadi, kami sepakat tetap YABN tetapi kita sepakat kita memakai nama Amanah. Jadi, hari ini merupakan launching Yayasan Amanah Bangun Negeri,” kata Boy Thohir di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

    Boy Thohir menambahkan, kini ia akan lebih fokus untuk mendedikasikan hidupnya untuk sekitarnya dan negara. Hal ini terinspirasi oleh pengusaha dunia yakni Bill Gates ketika mendapatkan kesempatan untuk bertemu beberapa waktu lalu. Boy mengatakan, Bill Gates merupakan orang yang sangat sukses namun tetap mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan dan dunia secara lebih luas.

    Kemudian, ia juga mempunyai prinsip bahwa sebuah perusahaan atau grup yang maju, yang hebat yang berasal dari negara miskin atau negara yang tidak makmur.

    “Nah terakhir karena dapat inspirasi juga dari Bill Gates. Saya mau lebih mendedikasikan hidup saya ke depan, satu untuk anak-anak tentunya, dan kedua mungkin untuk something yang I can contribute back to the country, to the society,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan filosofi Amanah menggantikan Andaro ini lantaran agar semua yang terlibat bisa amanah dalam menjalankan kehidupan.

    “Kita harus amanah apapun itu. Kita sebagai pengusaha yang sukses harus amanah menjalankan usaha kita. Sebagai pemimpin yang sukses harus amanah menjalankannya gitu,” katanya.

    “Kalau logo sebetulnya, saya ingin ada colour Adaro dan Alamtri ada, dan saya juga suka kalau secara deskripsinya sesuai dan yang saya suka juga logo bulat oren. Kita insyaallah bisa menjadi matahari untuk sekitar kita sehingga bisa menyinari dan memberikan berkah dan anugerah kepada sekitar,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Jakarta –

    Pengusaha nasional sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi ‘Boy’ Thohir meluncurkan identitas baru pada yayasan milik Adaro Group. Perubahan terjadi pada logo dan nama pada yayasan tersebut. Kini yayasan tersebut menjadi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YBAN), dari sebelumnya Yayasan Adaro Bangun Negeri.

    Boy menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan untuk melayani kebutuhan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Adaro Group. Pasalnya beberapa waktu lalu telah dilakukan adanya pemisahan perusahaan atau spin off dari Group Adaro. Pada acara ini juga, YABN memberikan bantuan untuk program pendidikan anak usia dini berkarakter dan bantuan program santri sejahtera.

    “Untuk itu karena memang tadinya YABN itu namanya adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri, maka untuk bisa men-serve kedua grup dan juga grup stakeholders yang lain karena kami antar shareholders juga selalu ada kerja sama. Jadi, kami sepakat tetap YABN tetapi kita sepakat kita memakai nama Amanah. Jadi, hari ini merupakan launching Yayasan Amanah Bangun Negeri,” kata Boy Thohir di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

    Boy Thohir menambahkan, kini ia akan lebih fokus untuk mendedikasikan hidupnya untuk sekitarnya dan negara. Hal ini terinspirasi oleh pengusaha dunia yakni Bill Gates ketika mendapatkan kesempatan untuk bertemu beberapa waktu lalu. Boy mengatakan, Bill Gates merupakan orang yang sangat sukses namun tetap mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan dan dunia secara lebih luas.

    Kemudian, ia juga mempunyai prinsip bahwa sebuah perusahaan atau grup yang maju, yang hebat yang berasal dari negara miskin atau negara yang tidak makmur.

    “Nah terakhir karena dapat inspirasi juga dari Bill Gates. Saya mau lebih mendedikasikan hidup saya ke depan, satu untuk anak-anak tentunya, dan kedua mungkin untuk something yang I can contribute back to the country, to the society,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan filosofi Amanah menggantikan Andaro ini lantaran agar semua yang terlibat bisa amanah dalam menjalankan kehidupan.

    “Kita harus amanah apapun itu. Kita sebagai pengusaha yang sukses harus amanah menjalankan usaha kita. Sebagai pemimpin yang sukses harus amanah menjalankannya gitu,” katanya.

    “Kalau logo sebetulnya, saya ingin ada colour Adaro dan Alamtri ada, dan saya juga suka kalau secara deskripsinya sesuai dan yang saya suka juga logo bulat oren. Kita insyaallah bisa menjadi matahari untuk sekitar kita sehingga bisa menyinari dan memberikan berkah dan anugerah kepada sekitar,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk Perum Bulog. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan agar Bulog membeli jagung hasil panen petani seharga Rp 5.500 per kilogram. Dengan tetapan harga tersebut, Zulhas menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

    “Tadi diminta ke Dirjen Anggaran, Kemenkeu untuk memberikan anggaran ke Bulog untuk (serap) 1 juta ton (jagung). Jadi 1 juta kali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Tidak semua jagung hasil panen petani dapat dibeli oleh Bulog. Zulhas menyebut jagung dengan kadar air sebesar 18-20% yang akan diserap oleh Bulog.

    Namun begitu, Bulog belum dapat menjalankan penugasan dari pemerintah. Sebab, anggarannya saat ini belum tersedia.

    “Nah Bulog dapat bekerja kalau anggarannya sudah ada. Nah ini, anggarannya belum ada. Tadi kita minta, sudah ada Dirjen Anggaran di sini,” terang Zulhas.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penugasan Bulog untuk menyerap 1 juta ton jagung merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

    “Kita tugaskan 1 juta ton, 1 juta ton itu kalau Rp 5.500 (per kg) sekitar Rp 5,5 triliun sampai Rp 6 triliun dengan biaya lain-lain. Nah itu yang minta dianggarkan,” kata Arief.

    Arief menjelaskan skemanya tidak jauh berbeda saat Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyerapan gabah kering panen (GKP), di mana membutuhkan anggaran Rp 16,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras.

    “Kemarin OIP kemarin kan ada Rp 16,6 triliun dana yang untuk bantuan pangan, diberikan dulu dialihkan kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan gabah kering panen harga Rp 6.500,” imbuh Arief.

    (rea/rrd)

  • Daftar Komisaris Antam-Bukit Asam yang Masa Jabatannya Habis

    Daftar Komisaris Antam-Bukit Asam yang Masa Jabatannya Habis

    Jakarta –

    PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah mengumumkan berakhirnya masa jabatan sejumlah komisaris. Adapun masa jabatan komisaris kedua perusahaan ini habis jelang pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Borobudur, Kamis (12/6/2025).

    Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Antam mengumumkan habisnya masa jabatan Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris perseroan. Masa jabatan ia habis sejak 11 Juni 2025.

    “Masa jabatan periode pertama Bapak Bambang Sunarwibowo, yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ANTAM Tahun Buku 2019 pada tanggal 11 Juni 2020 tersebut, telah berakhir karena hukum,” tulis Manajemen Antam dikutip dari Keterbukaan Informasi, Kamis (12/6/2025).

    Penetapan jajaran dewan komisaris baru Antam berikutnya akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 yang digelar pada 12 Juni 2025. Adapun berakhirnya masa jabatan Bambang Sunarwibowo ini tidak mempengaruhi operasional Antam.

    Sementara itu, PTBA juga mengumumkan berakhirnya masa jabatan empat dewan komisarisnya pada tanggal 10 Juni 2025. Keempat sosok tersebut adalah Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, Carlo B Tewu dan E Piterdono HZ sebagai Komisaris, serta Andi Pahril Pawi sebagai Komisaris Independen.

    “Kesemuanya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 di tanggal 10 Juni 2020 tersebut, berakhir karena hukum,” tulis Manajemen PTBA dalam keterbukaan informasi BEI.

    Adapun penetapan jajaran dewan komisaris baru PTBA akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 yang digelar pada 12 Juni 2025. Perseroan menekankan, berakhirnya masa jabatan empat komisaris ini tidak berpengaruh terhadap operasional PTBA.

    “Tidak berdampak terhadap operasi, keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Penegasan Bos Antam soal Heboh Kasus Emas 109 Ton

    (acd/acd)

  • Terungkap! Bocoran Susunan Badan Penerimaan Negara yang Mau Dibikin Prabowo

    Terungkap! Bocoran Susunan Badan Penerimaan Negara yang Mau Dibikin Prabowo

    Jakarta –

    Pembentukan Badan Otorisasi Penerimaan Negara (BOPN) sempat menjadi salah satu janji politik Presiden Prabowo Subianto di era kampanye. Mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Edi Slamet Irianto mengungkapkan Prabowo sudah sempat membentuk struktur lengkap badan tersebut di TKN.

    Edi mengungkapkan pembentukan badan ini urgensinya cukup besar, ada beberapa alasannya. Pertama, selama ini peraturan pemungutan negara terlalu rumit, dia menilai agak sulit membedakan mana instrumen pajak dan bukan pajak karena banyak pihak yang memungut.

    Kedua, birokrasi penerimaan negara nampak berbelit dan panjang, di setiap kementerian dan lembaga yang melakukan pemungut memiliki aturan berbeda dan berdampak pada lambatnya pelayanan yang diberikan.

    “Terakhir kerumitan peraturan dan panjangnya birokrasi penerimaan negara membuka peluang terjadinya kebocoran di sektor penerimaan negara dan membuat penerimaan jadi jeblok. Ini kenapa kita harus melakukan pembentukan Badan Otorisasi Penerimaan Negara itu penting,” papar Edi dalam ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs, Rabu (11/6/2025) kemarin.

    Berdasarkan bahan paparan yang disampaikan Edi, BPON akan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin seorang Menteri Negara atau Kepala yang akan didampingi Wakil Kepala Operasi (Waka OPS) dan Wakil Kepala Urusan Dalam (Waka Urdal).

    BPON juga memiliki Dewan Pengawas yang diisi beberapa jabatan ex officio seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala PPATK. Akan ada juga 4 orang independen yang ikut masuk dalam Dewan Pengawas.

    Di bawah Menteri atau Kepala BPON dan wakilnya akan ada Inspektorat Utama Badan dan juga Sekretaris Utama Badan. Di bawahnya lagi ada jejeran kedeputian, mulai dari Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Deputi Pengawasan Kepabeanan, Deputi Penegakkan Hukum, serta Deputi Intelijen.

    Selanjutnya ada juga Pusat Data Sains dan Informasi dan Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai. BPON pun akan memiliki Kepala Perwakilan di setiap Provinsi yang dipimpin pegawai setara Eselon 1b.

    Edi yang juga merupakan seorang Guru Besar Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional di Universitas Islam Sultan Agung itu mengatakan struktur yang dia paparkan itu dibuat langsung saat zaman kampanye. Dia meyakinkan Prabowo sudah melihat bahkan ikut menyusun struktur tersebut.

    “Itu dulu pembahasan TKN itu sendiri. Pak Prabowo sudah lihat. Tapi ini bisa berubah tergantung situasi nanti. Kami kan di luar pemerintahan, hanya bisa mendorong mudah-mudahan janji politik presiden bisa diwujudkan,” beber Edi.

    (acd/acd)

  • 2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    Jakarta –

    Sekitar dua juta orang Indonesia setiap tahunnya pergi berobat ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, diperkirakan US$ 10 miliar per tahun atau sekitar Rp 162 triliun (kurs Rp 16.200) mengalir ke sektor kesehatan luar negeri Malaysia hingga Amerika Serikat (AS).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, angka tersebut merupakan proyeksi nilai belanja sektor kesehatan. Banyak warga Indonesia, terutama kalangan kaya dan menengah atas, yang membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri.

    “Mereka membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Data yang saya terima menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari US$ 10 miliar per tahun. Sekitar 1 hingga 2 juta orang Indonesia setiap tahun pergi ke luar negeri untuk berobat,” kata Budi, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Budi mengatakan, angka US$ miliar ini setara dengan hampir 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selaras dengan kondisi ini, ia mengusulkan kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk membentuk wisata kesehatan.

    “Usulan pertama saya kepada Anda semua, dan kepada Ibu Widi, jika ingin membangun dan mengembangkan industri wisata kesehatan, mari kita mulai dari dalam negeri terlebih dahulu,” ujarnya.

    Dengan wisata kesehatan ini, ia berharap potensi belanja US$ 10 miliar ini tidak lagi mengalir ke Malaysia ataupun Singapura, tetapi ke daerah-daerah wisata Indonesia seperti Bali, Labuan Bajo, Batam, maupun kota-kota lainnya.

    Apabila Indonesia berhasil menarik minat masyarakat untuk berobat di dalam negeri, Budi meyakini, ke depannya akan lebih mudah untuk menarik wisatawan mancanegara untuk datang.

    “Menurut saya, sebelum kita bisa meyakinkan orang asing untuk berobat di negara kita, kita harus bisa meyakinkan warga kaya Indonesia terlebih dahulu-keluarga Ibu Widi, keluarga para gubernur, para menteri-bahwa ketika mereka sakit, mereka lebih memilih berobat di Indonesia. Ini akan menjadi contoh yang baik,” kata dia.

    Di samping itu, Budi juga menyinggung tentang potensi besar yang Indonesia miliki di sektor kesehatan. Mengacu pada angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia 72 tahun, diperkirakan warga Indonesia membelanjakan sekitar US$ 140 per orang per tahun untuk kebutuhan kesehatan.

    Apabila diakumulasikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa, Kemenkes memproyeksikan total belanja sektor kesehatan saat ini mencapai sekitar US$ 40 miliar. Angka ini juga akan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi yang menua.

    Sedangkan bila mengacu pada negara tetangga Malaysia, rata-rata angka harapan hidup mencapai 76 tahun, dengan belanja kesehatan US$ 430 per orang per tahun. Jika diasumsikan Indonesia punya angka harapan hidup yang sama, Indonesia akan punya tambahan potensi belanja kesehatan penduduk hingga US$ 300 per tahun.

    “Jika dikalikan dengan 280 juta penduduk, maka potensi pasar yang terbuka adalah sebesar US$ 84 miliar. Angka ini merupakan peluang bagi para investor yang ingin berinvestasi di infrastruktur layanan kesehatan di Indonesia,” ujar Budi.

    Budi mengatakan, penambahan US$ 84 miliar ini setara dengan kenaikan hampir 6% terhadap PDB Indonesia hanya dari sektor kesehatan saja. Melihat potensi ini, Ia berharap pariwisata kesehatan bisa menjadi pendukungnya.

    (shc/fdl)

  • Luhut Sebut Coretax Baru Bisa Optimal 2 Tahun Lagi

    Luhut Sebut Coretax Baru Bisa Optimal 2 Tahun Lagi

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax membutuhkan waktu 1-2 tahun lagi untuk bisa beroperasi optimal. Hal ini menyusul serangkaian permasalahan dan keluhan yang menyertai sistem baru tersebut.

    Menurut Luhut, digitalisasi sistem pemerintahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi RI hingga bertambah 1,5%. Hal ini juga termasuk dengan digitalisasi sistem perpajakan dengan Coretax.

    “Saya yakin Cortex bisa berfungsi dengan baik dalam 1 atau 2 tahun. Ini juga bisa membantu 1,5% pertumbuhan ekonomi. Ini membuat Indonesia menjadi lebih transparan dan lebih efisien,” kata Luhut, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Di sisi lain, ia juga tak menampik bahwa Indonesia masih memiliki korupsi dan kebocoran di mana-mana. Namun kondisi serupa juga terjadi di negara-negara lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS). Meski demikian, kondisi tersebut bisa diminimalisir melalui serangkaian upaya, termasuk di antaranya lewat digitalisasi.

    “Namun jangan pernah mengklaim bahwa Anda tidak memiliki korupsi, tetapi Anda dapat mengelola korupsi dengan sangat baik karena hal itu menjadi sangat sulit dilakukan. Karena Anda tidak berurusan dengan manusia, tetapi Anda berurusan dengan mesin. Ini seperti e-katalog,” ujarnya.

    Sebagai informasi, dalam kepemimpinan Dirjen Pajak sebelumnya, perbaikan Coretax dijanjikan akan selesai paling lambat pada Juli 2025. Seiring dengan masuknya Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru per 23 Mei 2025, proses pembelajaran Coretax masih dilakukan.

    “Mengenai Coretax, untuk fair-nya kita akan meminta nanti Pak Dirjen Pajak baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya sehingga melihat data, fakta, realita dengan fresh perspektif dari Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).

    Saat masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, Suryo Utomo juga pernah menjelaskan tentang progres perbaikan Coretax. Ia mengakui bahwa memang ditemukan sejumlah kendala dalam operasi Coretax di Tanah Air sejak 1 Januari lalu. Beberapa di antaranya mulai dari isu sulitnya log in, masalah penerbitan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hingga penerbitan faktur pajak.

    “Sejak implementasi 1 Januari kemarin memang betul ditemui beberapa kendala penerapannya. Saat ini kami terus melakukan perbaikan, isu mengenai log in, pembuatan SPT, dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dari Januari sampai sekarang,” kata Suryo, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantornya April lalu.

    Suryo menjelaskan, sejumlah permasalahan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan segera dalam sistem Coretax termasuk latensi atau waktu tunggu untuk mengakses sistem. Menurutnya, saat ini akses layanan Coretax sudah semakin baik dengan kecepatan hingga 0,08 detik. Dengan demikian, proses log in kini bisa menjadi lebih cepat.

    Sedangkan terkait permasalahan penerbitan faktur pajak juga sudah mengalami perbaikan. Suryo menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada hambatan untuk membuat faktur dan bukti potong.

    Hal ini Tergambar dari penerbitan faktur pajak selama tiga bulan tahun ini. Pada Januari 2025, penerbitan faktur pajak mampu mencapai 60.344.958, Februari sebanyak 64.276.098, dan Maret 62.570.270.

    Begitu pula dengan penerbitan bukti potong pajak penghasilan (PPh) telah mencapai 20 juta per bulannya. Contohnya, penerbitan bukti potong di Januari telah mencapai 24.288.129, 24.397.195 untuk bukti potong untuk masa pajak Februari, 21.638.180 bukti potong untuk masa pajak Maret.

    (shc/fdl)

  • Sosok Firman Santyabudi Anak Try Sutrisno, Kini Jadi Direktur MIND ID

    Sosok Firman Santyabudi Anak Try Sutrisno, Kini Jadi Direktur MIND ID

    Foto Bisnis

    Chelsea Olivia Daffa – detikFinance

    Kamis, 12 Jun 2025 14:00 WIB

    Jakarta – MIND ID merombak jajaran direksi dalam RUPST terbaru. Firman Santyabudi ditunjuk menggantikan Nur Hidayat sebagai Direktur Risiko, Legal, dan HSSE.