Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Duh 60% Sungai di RI Tercemar Limbah Domestik-Sampah Plastik

    Duh 60% Sungai di RI Tercemar Limbah Domestik-Sampah Plastik

    Jakarta –

    Kementerian Lingkungan Hidup mencatatkan, lebih dari 60% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar, hingga mempengaruhi kualitas air yang dipergunakan masyarakat. Setidaknya 6 dari 10 provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa yang merupakan pusat ekonomi.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pencemaran sungai berasal dari berbagai sumber, antara lain seperti limbah domestik, industri, aktivitas pertanian intensif, hingga sampah plastik yang dibuang langsung ke badan air.

    Pada tahun 2024, indeks kualitas air (IKA) nasional berada pada angka 51,78. Menurut Hanif, angka ini masih berada di bawah target nasional, di mana daerah dengan kualitas air terendah paling banyak berada di Pulau Jawa.

    “6 dari 10 provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa yang juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk,” kata Hanif, dalam acara Webinar Air Untuk Negeri, melalui siaran langsung Youtube Kementerian PU, Senin (16/6/2025).

    Hanif menambahkan, sungai-sungai strategis seperti Sungai Citarum di Jawa Barat, Sungai Brantas di Jawa Timur, Sungai Musi di Sumatera Selatan, dan Sungai Batanghari Jambi-Sumatera Barat juga mengalami penurunan kualitas selama 3 tahun terakhir.

    Di samping itu, ketimpangan kualitas air pun mencolok. Pulau Jawa memiliki indeks pemanfaatan air hanya 0,27. Padahal, Hanif mengatakan, kebutuhan air untuk pangan mencapai lebih dari 30 ribu juta meter kubik per tahun.

    Sedangkan, kawasan Papua memiliki indeks pemanfaatan air 1,89, yang menurutnya menunjukkan ketersediaan air yang jauh lebih besar. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

    Dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Hanif mengatakan, telah ditetapkan arah kebijakan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk untuk pengelolaan air dan ketahanan pangan.

    RPPH Nasional menyoroti 3 isu strategis. Pertama, penurunan daya dukung dan kualitas air akibat pencemaran dan eksploitasi berlebih. Kedua, alih fungsi lahan pertanian, produktif, dan lahan basah yang mengganggu keseimbangan hidrologi. Ketiga, ketimpangan spasial antara wilayah yang kekurangan air dan wilayah yang memiliki cadangan air yang melimpah.

    Ke depan Kementerian LH dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akan fokus pada lima langkah utama. Pertama, pemutakhiran data daya dukung air berbasis spasial dan ekoregion. Kedua, restorasi daerah aliran sungai prioritas, Citarum, Batanghari, Mahakam, Kapuas, serta Ciliwung, Brantas, dan Bengawan Solo.

    Ketiga, integrasi nexus dan PES dalam seluruh perencanaan pembangunan. Keempat, penguatan kolaborasi sektoral dan antarwilayah. Kelima, edukasi publik dan penguatan kesadaran generasi muda melalui pendekatan seperti sekolah peduli air dan komunitas patroli sungai, serta masyarakat peduli gambut untuk perlindungan lahan basah.

    (shc/kil)

  • Lifting Perdana MedcoEnergi di Lapangan Migas Forel Natuna Capai 10.000 BOPD

    Lifting Perdana MedcoEnergi di Lapangan Migas Forel Natuna Capai 10.000 BOPD

    Jakarta –

    PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan pencapaian Lifting Minyak Perdana dari Lapangan Migas Forel di South Natuna Sea Block B dengan produksi mencapai 10.000 BOPD.

    Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan mengatakan produksi tersebut akan ditampung di FPSO Marlin Natuna sebelum dikapalkan.

    “Keberhasilan Lifting Minyak Perdana ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah, SKK Migas, dan tim MedcoEnergi,” ujar Ronald dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    Ronald mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat reputasinya sebagai perusahaan energi terintegrasi yang diakui di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dilakukan dengan menjamin Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) dan keunggulan operasional, proyek Forel dilaksanakan dengan standar Health, Safety, and Environment (HSE) yang ketat.

    Untuk diketahui, lapangan Forel sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui acara hybrid pada 16 Mei 2025. FPSO Marlin Natuna merupakan proyek konversi kapal tanker pertama yang dikerjakan di Indonesia oleh anak bangsa.

    Total investasi dari proyek ini sekitar US$ 600 juta. Proyek ini akan menambah pasokan energi nasional hingga sebesar 20.000 BOPD minyak dan 60 MMSCFD gas, setara total produksi sekitar 30.000 BOEPD.

    Tahap pengembangan proyek Forel mencakup penyewaan FPSO (Floating Production, Storage, and Offloading) Marlin Natuna yang merupakan konversi dari kapal tanker pertama karya anak bangsa di Indonesia.

    Prabowo menyampaikan peresmian produksi Lapangan Forel dan Terubuk merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai swasembada energi dan syarat mutlak bagi kemandirian dan kekuatan suatu bangsa.

    “Saya atas nama pemerintah dan rakyat Republik Indonesia menyampaikan ucapan selamat atas berhasilnya saudara-saudara mencapai prestasi ini. Saya juga menyampaikan betapa bangganya kami pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas prestasi yang membanggakan ini, yaitu peresmian dua proyek ini yang merupakan peresmian pertama di bidang lifting migas pada masa pemerintahan baru yang saya pimpin,” ujar Prabowo.

    (ara/ara)

  • Gila! Komunitas Galbay Pinjol Sudah Tembus Ratusan Ribu Anggota

    Gila! Komunitas Galbay Pinjol Sudah Tembus Ratusan Ribu Anggota

    Jakarta –

    Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan (AFPI) Entjik S Djafar menyoroti maraknya ajakan gagal bayar alias galbay utang fintech peer-to-peer lending (P2P) atau pinjaman online (pinjol) di media sosial. Sebab ribuan orang diduga mengikuti ajakan ini, terlihat dari jumlah pengikut atau anggota kelompok di akun media sosial galbay tersebut.

    “Ada, akhirnya banyak. Bukan ada lagi, banyak. Karena kalau kita lihat di Facebook, member mereka itu ribuan, bahkan ratusan ribuan yang menjadi member di sosial media itu, baik Instagram maupun Facebook dan beberapa sosial media yang lain. Jadi ada beberapa,” ucapnya kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    Berdasarkan penelusuran detikcom di platform media sosial Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan X memang terdapat cukup banyak akun-akun menawarkan jasa gagal bayar hingga memberikan ‘tips’ cara menghindari pembayaran.

    Sebagai contoh di media sosial Facebook, dengan pencarian menggunakan kata kunci ‘galbay’ saja terlihat ada cukup banyak grup atau kelompok gagal bayar utang pinjol. Tak tanggung-tanggung, jumlah anggota grup ini mencapai ribuan orang.

    Bahkan salah satu kelompok galbay pinjol ada yang beranggotakan 100.000 lebih anggota. Dalam keterangan singkatnya, grup ini dibentuk empat tahun lalu dan sekitar 2.105 anggota baru masuk dalam seminggu terakhir.

    Kemudian ada juga grup galbay pinjol lain di sosial media ini yang beranggotakan 25.000 orang. Di luar itu masih ada grup yang sudah beranggotakan 50.000 dan 82.000 ribu orang. Tak berhenti di sana, di media sosial Facebook masih banyak grup serupa yang beranggotakan ratusan hingga ribuan orang.

    Kemudian di media sosial Instagram, X dan TikTok banyak juga akun gagal bayar pinjol yang memiliki pengikut ribuan hingga puluhan ribu orang. Akun-akun ini dapat dengan mudah ditemukan hanya dengan kata kunci ‘galbay’ atau ‘galbay pinjol’.

    Asosiasi Nyerah dan Lapor Polisi

    Entjik mengatakan imbas ajakan untuk tidak membayar utang pinjol di berbagai akun dan kelompok media sosial ini, para pengusaha fintech peer-to-peer lending banyak mengalami kerugian. Utamanya dari segi finansial hingga meningkatkan angka kredit macet (Non Performing Loan/NPL).

    “Kerugiannya pasti banyak mengakibatkan kredit macet yang naik. Secara riil sih belum kita hitung. Bukan nggak ada, belum kita hitung. Tetapi gede, pasti gede,” ucapnya.

    Sayang, ia mengaku tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah kerugian secara finansial imbas ajakan-ajakan galbay di media sosial itu karena sangat sulit untuk memisahkan mana peminjam yang sengaja untuk tidak bayar utang atau peminjam yang memang belum bisa membayar utang.

    “Jadi memang kan di kategori daripada peminjam itu kan ada yang memang tidak punya duit, akhirnya tidak mau bayar. Tetapi ada beberapa yang memang punya duit tetapi tidak mau bayar. Itu yang masalah dan menurut saya yang merusak mental daripada masyarakat Republik ini,” terang Entjik.

    Oleh karena itu, Entjik menyampaikan pihaknya akan menempuh langkah hukum terhadap penyebar ajakan galbay serta. “Ini kan nggak benar ya, mengajak orang untuk hal-hal yang tidak benar itu bisa pidana. Kami akan melakukan aksi ke jalur hukum,” katanya.

    “Jadi kita pasti rugi akibat ajaran-ajaran, ajakan daripada beberapa oknum ini. Jadi beberapa ajakan daripada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kita akan proses secara hukum,”

    (igo/fdl)

  • KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    Jakarta –

    Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) akan membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun ini sebagai tahap awal. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu lokasi KNMP sebesar Rp 22 miliar. Lantas dari mana sumber dananya?

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Trian Yunanda mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT) untuk pembangunan KNMP sebagai tahap awal. Pengajuan dana tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pure APBN, dari ABT. Sudah (mengajukan ke Kemenkeu),” kata Trian kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, Trian menjelaskan tengah maraton membahas dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Saat ini, pihaknya tengah menyusun persyaratan teknis agar anggaran tersebut cair.

    “Anggaran ini nanti dari anggaran biaya tambahan. Jadi, ada proses sendiri disitu dimana ada berbagai persyaratan teknis yang kita siapkan. Kita harapkan persyaratan teknisi ini minggu ini sudah selesai,” tambah Trian.

    Di sisi lain, timnya juga terus mematangkan agar pembangunan 100 KNMP sesuai target, mulai dari detail desain serta rencana anggaran biaya. Dia pun menargetkan anggaran untuk pembangunan KNMP cair pada bulan Juli mendatang.

    “Jadi mudah-mudahan dalam wktu dekat sesuai dengan rencana mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa kontrak, artinya anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yg diperlukan. Demikian prasyarat untuk proses pengadaan barang dan jasa yg bisa kita lakukan,” jelas Trian.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka blokir anggaran kementeriannya sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

    Trenggono mengatakan blokir anggaran tersebut sudah dalam proses pembukaan oleh Kemenkeu yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tonton juga Video: Momen Nelayan Prigi Trenggalek Gelar Labuh Larung Sembonyo

    (rea/rrd)

  • Prabowo Telponan dengan Trump, Bahas Nego Tarif?

    Prabowo Telponan dengan Trump, Bahas Nego Tarif?

    Jakarta –

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi buka-bukaan soal perbincangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lewat sambungan telepon beberapa waktu lalu. Perbincangan itu dilakukan di tengah negosiasi tarif impor yang dilakukan Indonesia dengan AS.

    Menurut Hasan, sejauh ini perbincangan yang dilakukan Trump dan Prabowo hanya membicarakan konteks-konteks internasional termasuk untuk menekankan perlunya penciptaan stabilitas dan perdamaian dunia.

    “Yang jelas seperti yang sudah diunggah oleh Sekretaris Kabinet bahwa telepon antara Presiden kita bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Trump lebih banyak bicara konteks internasional termasuk juga menekankan perlunya sesegera mungkin menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia,” beber Hasan ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

    Hasan mengaku dirinya tidak mendapatkan informasi apakah Prabowo sempat menyisipkan pembahasan soal negosiasi tarif dalam sambungan telepon tersebut.

    “Saya belum punya informasi soal yang tadi Anda tanyakan (perbincangan soal negosiasi tarif),” sebut Hasan.

    Prabowo sempat memamerkan momen melakukan komunikasi dengan Trump itu lewat unggahan Instagram di akun resmi @prabowo pada Kamis malam, 12 Juni 2025 yang lalu.

    Sebuah foto diunggah Prabowo kemarin malam, Kamis malam. Dalam foto itu, Prabowo nampak berada dalam ruangan kerjanya, dia menelepon Trump dengan ponselnya sambil duduk di meja kerjanya.

    “Hari ini saya menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” sebut Prabowo dalam keterangan unggahannya.

    Kemudian, dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, keesokan harinya, disebutkan Prabowo dan Trump saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia.

    Keduanya saling bicara selama 15 menit. Prabowo dan Trump juga disebut banyak bicara soal peningkatan kerja sama antar kedua negara. Disebutkan juga, kedua pemimpin juga saling berkabar melalui sambungan telepon pada 11 November 2024.

    “Sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global,” tulis unggahan pada akun @sekretariat.kabinet.

    Di lain pihak, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat membeberkan perkembangan terkini negosiasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor resiprokal.

    Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia sudah selesai menyampaikan poin-poin negosiasi kepada AS. Ia juga mengklaim Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menilai dokumen-dokumen yang dikirim Indonesia sudah lengkap.

    “Indonesia sendiri kan sudah men-submit apa yang diminta Amerika (persyaratan negosiasi tarif resiprokal) dan dalam pertemuan kemarin dengan USTR, mereka menganggap bahwa dokumentasi dari Indonesia sudah lengkap. Jadi, tinggal diserahkan kepada pemimpin, baik pemimpin kita (Presiden Prabowo) maupun Amerika (Presiden Trump),” kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025) yang lalu.

    Airlangga menyebut pada dasarnya batas waktu atau akhir dari jeda penerapan tarif resiprokal 90 hari yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump adalah 8 Juli 2025.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32% oleh AS pada April 2025. Akan tetapi, Trump menunda penerapannya selama tiga bulan sejak 9 April 2025.

    (kil/kil)

  • Pengusaha Travel Buka Suara soal Kabar Badai PHK di Sektor Pariwisata

    Pengusaha Travel Buka Suara soal Kabar Badai PHK di Sektor Pariwisata

    Jakarta –

    Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) buka-bukaan soal kondisi industri pariwisata. Hal ini menyusul adanya kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut di Bali.

    Ketua Umum DPP ASITA Rusmiati menjelaskan PHK di sektor pariwisata terjadi imbas efisiensi anggaran dan pembatasan kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang biasanya dilakukan pemerintah. Namun, ia menyebut kondisi ini tidak terjadi merata di seluruh ekosistem industri pariwisata.

    Rusmiati menyebut, subsektor perhotelan dan restoran yang terimbas paling parah akibat pembatasan kegiatan MICE pemerintah. Ia mengatakan PHK ini utamanya terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

    “Sejak awal 2025, beberapa pemerintah daerah dan instansi pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pembatasan kegiatan MICE di hotel. Hal ini menyebabkan penurunan okupansi hotel hingga 20-30%, memaksa banyak pengelola hotel untuk merumahkan sebagian karyawan, terutama di level operasional,” terang Rusmiati kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    Terkait Bali, terang Rusmiati, PHK yang terjadi di subsektor pariwisata juga disumbang oleh menjamurnya penginapan pribadi dan akomodasi tidak resmi yang dipasarkan lewat platform online. Hal ini yang menimbulkan anomali di tengah stabilnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali yang rata-rata 18.000 orang per hari di kuartal I 2025.

    “Wisatawan ramai, tapi hotel resmi sepi. Ini berdampak langsung pada pendapatan hotel legal dan pengurangan tenaga kerja secara bertahap, meski tidak diumumkan secara besar-besaran,” jelasnya.

    Rusmiati menjelaskan, jumlah PHK secara nasional juga menyebabkan terjadinya penurunan perjalanan wisata ke sejumlah destinasi. Pasalnya dalam kondisi ini, daya beli masyarakat melemah dan mempengaruhi pembelian tiket perjalanan.

    Namun begitu, dampaknya tidak sampai membuat perusahaan perjalanan wisata melakukan PHK karyawan. Rusmiati menjelaskan, sektor perjalanan wisata sendiri umumnya memiliki struktur kerja yang fleksibel dengan tenaga kontrak lepas seperti pemandu wisata freelance.

    “Dalam kondisi menurun, mereka lebih cenderung mengurangi jam kerja atau menunda proyek, bukan langsung memutus hubungan kerja secara besar-besaran,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Rusmiati menyebut permintaan di industri pariwisata dan tren perjalanan masih tetap tumbuh hingga saat ini. Berdasarkan data yang ia berikan, tercatat sebanyak 410,99 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) sampai April 2025 atau naik 15,7% yoy. Sementara kunjungan (wisman) di kuartal I2025 tercatat 2,74juta yoy.

    Adapun provinsi tujuan terbanyak hingga April 2025 yakni Pulau Jawa sebesar 84,07 juta perjalanan atau sekitar 65,38% dari total perjalanan nasional, yang meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    “Secara agregat, kami melihat demand tetap tumbuh,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Buka Suara soal Heboh Beda Data Angka Kemiskinan Bank Dunia vs BPS

    Pemerintah Buka Suara soal Heboh Beda Data Angka Kemiskinan Bank Dunia vs BPS

    Jakarta –

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka suara soal heboh perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data terakhir Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa sesuai hitungan baru Bank Dunia pada Juni 2025.

    Namun, angka ini nampak jauh berbeda dengan hitungan kemiskinan yang terakhir kali dirilis BPS. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, dalam rilisan BPS, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

    Jubir PCO Dedek Prayudi mengatakan perbedaan data ini sebetulnya tak harus dipertentangkan. Sebab, dia mengatakan dua data tersebut sifatnya saling melengkapi karena tujuan dan desain datanya pun berbeda.

    “Karena pada hakikatnya, dua data tersebut itu saling melengkapi, complementing each other. Karena tujuannya sudah berbeda, desainnya juga sudah berbeda,” sebut Dedek dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram resmi PCO, Minggu (15/6/2025).

    Menurutnya, data Bank Dunia didesain untuk komparasi internasional, untuk pemeringkatan, dan untuk mengidentifikasi global extreme poverty.

    Data Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang sama untuk semua negara yang berada di dalam satu grup. Kemudian dari garis kemiskinan tersebut lah dihitung jumlah orang miskin dalam suatu negara.

    Dia menilai data Bank Dunia tidak bisa menangkap karakteristik lokal kemiskinan di sebuah negara. Sebab, harga-harga yang digunakan dalam perhitungannya ditetapkan lewat satu standar. Jelas harga-harga di tiap negara berbeda karena banyak faktor, mulai dari inflasi hingga kondisi geografis.

    “Nah, data Bank Dunia tersebut akan tetapi tidak bisa menangkap lokal karakteristik atau bahkan tidak bisa memotret profil kemiskinan di sebuah negara. Ini yang jadi kelemahan data Bank Dunia,” sebut Dedek.

    Di sisi lain, sebetulnya dalam rilisan laporan resminya, Bank Dunia juga sudah memberikan peringatan perbedaan data kemiskinan dengan hitungan resmi setiap negara.

    Dedek menjelaskan dalam rilisnya, Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan nasional suatu negara jauh lebih tepat untuk mendukung dialog kebijakan atau menargetkan program dalam menjangkau masyarakat termiskin.

    “Jadi, Bank Dunia sendiri juga sudah mengatakan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan terutama untuk membuat kebijakan,” beber Dedek.

    Di sisi lain, Dedek menjelaskan Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan dengan tujuan untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia. BPS punya dua komponen untuk memperhitungkan hal tersebut.

    Komponen pertama adalah dengan menghitung garis kemiskinan makanan. Standarnya, per hari orang Indonesia harus bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari, bila tidak maka dianggap masuk dalam kategori miskin.

    “Jadi, dianggap orang yang tidak bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari itu orang miskin,” tutur Dedek.

    Selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen garis kemiskinan non-makanan. Komponen ini mengukur akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, juga tempat atau hunian yang layak.

    “Nah, dua komponen ini kemudian dilebur, di-merge, di-combine, lalu di-konversi menjadi nominal menggunakan harga di Indonesia. Maka lahirlah kemudian garis kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan atau dirilis oleh BPS. Maka kemudian mereka yang pengeluarnya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin dan kita keluar dengan angka 8%,” papar Dedek.

    (acd/acd)

  • Pembangkit Terapung untuk Suplai Listrik Sulsel Mulai Beroperasi

    Pembangkit Terapung untuk Suplai Listrik Sulsel Mulai Beroperasi

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) melalui subholdingnya, PT PLN Indonesia Power mengoperasikan Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 2 atau Pembangkit Listrik Kapal dengan daya mampu netto sebesar 56,919 Megawatt (MW).

    Pembangkit listrik inovatif yang terpasang pada kapal tongkang ini telah mencapai Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 1 April 2025 yang berlokasi di Desa Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

    BMPP Nusantara 2 merupakan hasil kolaborasi strategis antara PLN Indonesia Power dan PAL Indonesia, yang menandai pencapaian penting dalam pembangunan mobile power plant modern oleh putra-putri bangsa. Dengan kapasitas terpasang 60 MW, pembangkit ini terintegrasi dalam sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dan menyumbang sekitar 3 persen dari total kebutuhan listrik di sistem tersebut.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyampaikan bahwa kehadiran BMPP Nusantara 2 menjadi wujud komitmen PLN dalam menjamin keandalan pasokan listrik, sekaligus mendukung kebijakan energi nasional.

    “BMPP Nusantara 2 adalah simbol kemajuan inovasi kelistrikan nasional. Dengan sistem pembangkit yang fleksibel dan mobile, kami mampu menjawab tantangan geografis Indonesia secara efisien. Ini juga menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam merancang dan membangun pembangkit berbasis kapal bersama PAL Indonesia,” ujar Edwin dalam keterangan resmi, Minggu (15/6/2025).

    Lebih dari itu, operasional BMPP Nusantara 2 merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap implementasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dicanangkan pemerintah, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperluas akses energi berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat ketahanan energi nasional.

    Selain menjamin keandalan sistem Sulbagsel, pembangkit ini juga memperkuat posisi PLN Indonesia Power dalam mengembangkan solusi kelistrikan yang tanggap terhadap kebutuhan wilayah dengan akses infrastruktur terbatas. BMPP menjadi alternatif strategis untuk penyediaan listrik yang cepat, andal dan fleksibel.

    (fdl/fdl)

  • Banyak Masyarakat Tak Melek Keuangan, Rawan Jadi Korban Penipuan

    Banyak Masyarakat Tak Melek Keuangan, Rawan Jadi Korban Penipuan

    Jakarta –

    Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti semakin maraknya kasus penipuan keuangan, seperti scam dan fraud. Peneliti CIPS Muhammad Nidhal menilai urgensi perlunya upaya meningkatkan inklusi yang dibarengi dengan literasi.

    Nidhal menerangkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sudah menyebut inklusi keuangan sebagai salah satu hal yang diprioritaskan, dengan target inklusi sebesar 91% pada tahun 2025, 93% pada tahun 2029 dan 98% pada tahun 2045. Upaya peningkatan inklusi perlu berbarengan dengan literasi keuangan.

    “Literasi keuangan perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan inklusinya. Terciptanya inklusi keuangan, atau penetrasi masyarakat unbankable untuk memiliki akses ke produk keuangan formal, harus dibarengi dengan literasi keuangan untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan,” kata Nidhal dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

    Menurut Nidhal, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan finansial, perencanaan anggaran, dan keputusan keuangan akan dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penggunaan produk keuangan, terutama dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Sementara pemahaman tentang produk keuangan, kegunaannya, risiko dalam konteks tujuan finansial, dapat mendukung keselarasan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam upaya menakar kebutuhan dan mencapai kesejahteraan.

    Financial inclusion atau inklusi keuangan, lanjut Nidhal, dibutuhkan untuk membuka akses masyarakat kepada pemberdayaan ekonomi. Akses dibutuhkan, terutama, oleh mereka yang tergolong unbanked, kepada layanan keuangan, baik yang disediakan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank, seperti teknologi finansial atau fintech.

    Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, tingkat inklusi keuangan Indonesia tahun 2025 mencapai 80,51%. Sementara, Indeks literasi keuangan berada di angka 66,46%.

    Di sisi lain, pengakuan akan hak konsumen sendiri sudah ada pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/ tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menerapkan beberapa prinsip yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang terjangkau.

    “Implementasi dari prinsip-prinsip tadi, antara lain, adalah konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait sebuah produk jasa keuangan. Para tenaga pemasar produk keuangan bertanggung jawab untuk menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan konsumen untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin saja terjadi di kemudian hari,” imbuh dia.

    Nidhal menekankan konsumen berhak mengakses semua pelayanan dan produk jasa keuangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Perusahaan penyedia jasa keuangan juga wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan informasi para nasabahnya.

    Pihaknya pun merekomendasikan adanya evaluasi pada konten program literasi keuangan serta metode penyampaiannya. Dari sisi konten, sementara di negara-negara seperti Amerika Serikat, program literasi keuangan dirancang untuk menjawab ‘Tiga Besar’ literasi keuangan, yakni berhitung, inflasi dan diversifikasi risiko.

    Menurut dia, program literasi keuangan di Indonesia sebagian besar berkisar pada pengetahuan produk. Pemisahan antara literasi dan keuangan akan mempermudah pelacakan dan pemantauan program literasi. Namun pemisahan juga membutuhkan upaya lebih untuk mengedukasi konsumen dalam membuat keputusan keuangan yang aktual atau konkrit.

    Pemisahan, tutur Nidhal, akan memberikan pemahaman yang lebih terarah untuk segmen masyarakat tertentu. Misalnya, untuk kelompok ibu rumah tangga, wiraswasta dan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, seperti di perdesaan atau perkotaan.

    Pembekalan dari kepala daerah, petugas dari dinas terkait di wilayah masing-masing dan juga dari pihak bank dan lembaga jasa keuangan lainnya juga dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan.

    “Pendekatan ekosistem sangat penting. Pihak-pihak tadi dapat berkoordinasi untuk secara rutin mensosialisasikan mengenai instrumen-instrumen yang ada dalam sektor jasa keuangan dan juga pengetahuan dasar. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Nidhal

    (rea/kil)

  • Video Jalan-jalan Lihat ‘Pulau Uang Seribu’ di Ternate

    Video Jalan-jalan Lihat ‘Pulau Uang Seribu’ di Ternate

    Detikers, sekarang kita jalan-jalan ke Pulau Ternate di Provinsi Maluku Utara!

    Nah, di sini kita bisa lihat langsung Pulau Maitara, yang jadi salah satu ikon di uang kertas pecahan Rp 1.000 edisi lama. Pulau ini terletak di antara Pulau Ternate dan Pulau Tidore, lho!

    Keren banget ya alam Indonesia! Ada yang udah pernah ke sini? Sharing di kolom komentar, yuk!