Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Siapa Pemilik Tambang yang Bikin Pulau Citlim Rusak Parah? Ini Kata KKP

    Siapa Pemilik Tambang yang Bikin Pulau Citlim Rusak Parah? Ini Kata KKP

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan investigasi terhadap aktivitas tambang ilegal di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menerjunkan tim ke lokasi.

    Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan kasus tersebut masih dalam investigasi timnya. Saat ini, belum ada laporan terkait hal itu.

    “Masih dalam investigasi kita. Tunggu saja. Kita kan tim terbatas. Kita juga turunkan ke sana, belum ada laporan,” kata pria yang karib disapa Ipunk kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Ipunk menegaskan saat ini belum bisa memberitahukan secara jelas terkait aktivitas tambang ilegal di sana. Sebab, pihaknya juga masih harus koordinasi dengan kementerian lain.

    “Kami belum bisa mempublish. Jadi segala sesuatu harus sudah tervalidasi dengan baik, dengan perizinan, dengan koordinasi kami dengan intansinya yang lain. Sehingga kalau itu sudah semuanya, baru bisa dipublis,” imbuh Ipunk.

    Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan KKP juga tengah mengharmonisasi peraturan terkait peraturan-peraturan terkait tambang di pulau-pulau kecil.

    “Di sini juga sedang kompilasi peraturan semuanya. Sama koordinasi menyeluruh intansi terkait dalam hal ini,” tambah Ipunk.

    Sebelumnya, Tambang ilegal ditemukan di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Aktivitas itu dianggap ilegal lantaran tidak mengantongi izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP Ahmad Aris menilai perizinan di Pulau Citlim secara aturan memang harus mendapatkan rekomendasi dari KKP. Menurut Aris, pelaku usaha tersebut tidak pernah mengurus perizinan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil ke KKP.

    “Ya, mestinya ini pulau kita segel karena kita ada kewenangan. Tapi dia tidak mengindahkan begitu ya, mestinya kita segel. Itu juga ada reklamasi, ada jeti, saya rasa juga tidak ada perizinannya,” Aris dalam unggahan di akun Instagram @ditjenpkrl, dikutip Selasa (17/6/2025).

    (rea/rrd)

  • Gaya Hidup Online Bikin Dompet Bocor di Tengah Krisis Kerja

    Gaya Hidup Online Bikin Dompet Bocor di Tengah Krisis Kerja

    Jakarta –

    Fenomena ‘uang makin susah dicari tapi mudah dihabiskan’ semakin terasa di tengah masyarakat Indonesia. Kondisi terlihat dari sejumlah indikator seperti terbatasnya lapangan kerja namun jumlah pengeluaran semakin tinggi.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan salah satu penyebab utama fenomena ini semakin terasa di masyarakat modern karena gaya hidup yang semakin konsumtif.

    “Jadi memang masyarakat kita makin bergerak ke arah masyarakat yang konsumtif gitu bukan masyarakat yang produktif. Artinya pendapatannya tidak seberapa apalagi di tengah PHK dia rela untuk pinjam uang lewat pinjol atau paylater untuk memenuhi gaya hidup,” kata Bhima kepada detikcom, Rabu (18/6/2025).

    Kondisi ini semakin diperparah dengan perkembangan teknologi seperti media sosial yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Ditambah kemudahan dalam berbelanja secara online membuat produk atau barang konsumtif ini semakin mudah dijangkau.

    “Jadi banyak yang FOMO juga, banyak yang ikut-ikutan trend dan media sosial itu menciptakan kelas masyarakat yang konsumtif. Persoalannya di situ, jadi anak-anak muda sekarang itu didorong untuk lebih konsumtif dibandingkan produktif,” ucap Bhima.

    “Dengan perkembangan teknologi yang ada, internet makin cepat tapi belanja barang yang tidak diperlukan atau non-esensial itu semakin lama semakin tinggi. Sementara lapangan kerja yang diciptakan itu makin lama makin berkurang atau makin rendah,” tambahnya.

    Sementara itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan terdapat sejumlah penyebab terjadinya fenomena ‘uang makin susah dicari tapi mudah dihabiskan’. Baik karena perubahan gaya hidup masyarakat hingga kondisi perekonomian saat ini.

    Ia menjelaskan dari sisi sulitnya untuk mencari uang secara umum disebabkan oleh pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional kerena faktor domestik maupun karena situasi global.

    “Domestik ini karena investasi yang terjadi ini nggak cepat langsung menyerap tenaga kerja. Kedua, anggaran pemerintah di kuartal pertama itu belum bisa memberikan efek yang lebih besar, padahal banyak sektor-sektor yang sangat tergantung dengan anggaran pemerintah,” ucap Tauhid.

    “Ketiga faktor global ini ketidakpastiannya tinggi. Karena ketidakpastian tinggi bagi perusahaan-perusahaan itu berarti kan uncertainty-nya tinggi. Nah, kalau uncertainty tinggi, mereka biasanya menahan pembelian, menahan ekspansi investasi,” jelasnya lagi.

    Sementara untuk biang kerok penyebab uang makin mudah atau cepat habis dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup hingga kemudahan dalam bertransaksi yang membuat pola masyarakat konsumtif.

    “Orang sekarang karena kemudahan gadget di tangan, sekarang orang cenderung untuk gampang belanja. Sesuatu yang tadinya tidak penting, itu karena pengaruh sosial media dan sebagainya mereka akhirnya ikut belanja,” paparnya.

    “Kalau belanja-belanja yang lain, kebutuhan pokok kan sebenarnya relatif stabil ya. Nah, problemnya di pokok ini katakanlah ada kenaikan harga sedikit, misalnya beras dan sebagainya. Jadi, itu yang kemudian menyebabkan kantong masyarakat cepat habis,” sambung Tauhid.

    (igo/fdl)

  • DPR Ungkap Penyebab Banyak Proyek Smelter Bauksit Mangkrak

    DPR Ungkap Penyebab Banyak Proyek Smelter Bauksit Mangkrak

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya bicara tentang kondisi sejumlah proyek hilirisasi yang mangkrak. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang menjadi bahan curhatan para pengusaha tambang.

    Bambang mengatakan, para pengusaha ini mengalami masalah yang beragam. Ia pun mencontohkannya dengan smelter alumina Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang dulu sempat mangkrak hingga 2 tahun lamanya.

    “Ternyata masalahnya banyak pada saat itu. Karena mitranya, Chalieco dari China, ternyata lagi Covid (di China) pada saat itu. Nah, akhirnya kan kita panggil dan kita berusaha uraikan,” kata Bambang, dalam Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Selain itu, menurutnya pada kala itu pemerintah juga baru merilis kebijakan untuk penghentian ekspor barang bauksit dan juga mineral-mineral mentah. Alhasil, ekspor hanya bisa dilakukan untuk barang-barang yang sudah diolah.

    Namun akhirnya, per hari ini smelter alumina tersebut sudah mulai berjalan dan sudah dalam tahap delivery product. Keberadaan smelter bauksit sendiri menurutnya sangat penting, di mana per hari ini di Indonesia hanya ada 4 smelter beroperasi.

    Sementara dalam beberapa waktu terakhir, kondisi banyaknya proyek smelter bauksit mangkrak juga mendapat sorotan. Setelah ditelusuri, kondisi ini muncul karena berbagai sebab.

    Bambang menyoroti dua hal utama menyangkut hal ini. Pertama,terkait dengan persoalan pendanaan, lalu yang kedua terkait dengan investor. Menurutnya, kedua hal ini saling berkaitan untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan ini.

    “Pada proses berjalan yang kemarin-kemarin, banyak sekali yang tidak ada progres (proyek smelter). Nah, inilah banyak hal sekali yang mendasari dan pada akhirnya ada dua hal. Pertama terkait dengan persoalan pendanaan dan yang kedua terkait dengan investor. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno sempat menyebut, ada tujuh proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit yang pembangunannya masih mangkrak. Proyek-proyek tersebut progresnya masih di bawah 60%.

    “Nah untuk bauksit ini dari tujuh smelter yang direncanakan keseluruhan ini belum terbangun Bapak-Ibu sekalian. Dengan mayoritas kendala masih proses pencarian investor untuk pendanaan,” ujar Tri dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Selain itu, kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan smelter nikel yang jauh lebih pesat. Menurutnya, smelter bauksit dari sisi keekonomian relatif lebih berat dan menantang. Tantangan lainnya adalah dari sisi permintaan pasar dalam negeri, di mana kebutuhan untuk aluminium domestik saat ini masih cukup rendah.

    (shc/kil)

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • Ekonom AS Sarankan RI Terapkan Pajak Tarif Flat, Sri Mulyani Tak Setuju!

    Ekonom AS Sarankan RI Terapkan Pajak Tarif Flat, Sri Mulyani Tak Setuju!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons saran dari ekonom senior Amerika Serikat (AS) Arthur Laffer agar Indonesia menerapkan skema pajak penghasilan dengan satu tarif (flat tax). Alih-alih setuju, kebijakan itu justru ditentang karena dinilai akan memberatkan masyarakat.

    Sri Mulyani mengatakan, skema tarif pajak progresif di Indonesia saat ini sudah memadai seperti PPh yang memiliki lima lapisan tarif. Jika sistem flat tax diterapkan, ia yakin banyak masyarakat tidak setuju karena kondisi pendapatan yang berbeda-beda.

    “Di Indonesia kita punya lima bracket of income tax. Saya tanya sama audience di sini, kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR, bayar pajaknya sama, setuju nggak?,” kata Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    “Saya hampir yakin semua bilang nggak setuju, tapi yang beliau (Arthur Laffer) sampaikan tadi begitu,” tambahnya.

    Sri Mulyani mencontohkan Indonesia membedakan tarif PPh sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Ada lapisan tarif paling rendah 5% untuk penghasilan sampai Rp 60 juta per tahun, hingga paling tinggi 35% untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.

    “Pasti beda banget dengan yang di-advocate Pak Arthur Laffer karena kita yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar dengan yang pendapatannya Rp 60 juta rupiah per tahun, ya harusnya rate-nya beda, itu asas keadilan, distribusi,” ucap Sri Mulyani.

    Menurut Sri Mulyani, pendekatan fiskal Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain karena diatur oleh konstitusi dan memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar efisiensi pasar. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional dijalankan berdasarkan tiga fungsi utama yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi.

    Sri Mulyani menjelaskan saat ekonomi melemah, pendapatan negara dari pajak akan turun secara alami karena keuntungan perusahaan menurun. Meski demikian, belanja negara tetap harus dipertahankan atau ditingkatkan terutama untuk perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur.

    “Kalau income perusahaan kecil atau merugi dia nggak bayar pajak sehingga pasti penerimaan pajaknya turun, sementara belanjanya nggak perlu harus ikut turun, kita pertahankan untuk bantuan sosial, perbaikan kesejahteraan, untuk memperbaiki jalan raya yang rusak, bahkan banyak sekali kemarin kita bikin subsidi upah. Itu semua dilakukan dalam konteks fungsi stabilisasi yaitu countercyclical,” jelas Sri Mulyani.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, ekonom senior AS Arthur Laffer menyarankan penerapan flat tax agar tidak mendiskriminasi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Skema itu dinilai paling ideal untuk meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara.

    “Saya tidak berkapasitas untuk berbicara tentang kebijakan khusus pemerintahan Anda, namun prinsip-prinsipnya yang menjadi kunci, Anda perlu memiliki (sistem) flat tax dengan tarif rendah dan berbasis luas,” katanya saat ditanya apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk menunjang iklim investasi, bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Sehingga Anda tidak mendiskriminasi orang-orang yang sukses. Anda perlu memilikinya (sistem flat tax), itu sangat, sangat penting,” lanjut mantan penasihat ekonomi Presiden AS Donald Trump itu.

    (aid/ara)

  • IHSG Ditutup di Zona Merah, Melemah ke Level 7.107

    IHSG Ditutup di Zona Merah, Melemah ke Level 7.107

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah alias berada di zona merah pada perdagangan hari ini. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat melemah ke level 7.100-an.

    Berdasarkan data RTI, Rabu (18/6/2025) IHSG ditutup pada level 7.107,78 atau turun 48,06 poin (0,67%). Sementara pada pembukaan IHSG berada di level 7.155,12.

    IHSG hari ini tertinggi pada level 7.166,66. Kemudian untuk level terendahnya berada di 7.089,45. Nilai transaksi indeks pada perdagangan hari ini mencapai Rp 11,51 triliun dengan melibatkan 20.623 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 1.210.211 kali.

    Sebanyak 228 saham hari ini menguat, 361 saham melemah dan 212 saham stagnan. Kemudian selain secara harian, IHSG secara mingguan juga tercatat melemah 1,59%.

    Kemudian secara bulanan indeks saham Indonesia ini masih menguat 0,96%. Secara tiga bulanan naik 7,59%, dan secara enam bulanan masih melemah 0,75%. Lalu secara year to date menguat 0,39%.

    (igo/fdl)

  • 25 Jadwal Terbang Batal, Wings Air Tawarkan Refund atau Tukar Jadwal

    25 Jadwal Terbang Batal, Wings Air Tawarkan Refund atau Tukar Jadwal

    Jakarta –

    Puluhan jadwal penerbangan Wings Air, maskapai Lion Air Group, terpaksa dibatalkan imbas erupsi Gunung Lewotobi, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Total ada 25 penerbangan Wings Air yang terkena dampak pada hari ini, Rabu 18 Juni 2025.

    Pembatalan sementara beberapa penerbangan dilakukan sebagai langkah antisipatif atas dampak erupsi Gunung Lewotobi yang merupakan gunung api aktif di wilayah timur NTT dan mengalami peningkatan aktivitas vulkanik disertai penyebaran abu.

    Keputusan pembatalan diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan otoritas terkait dan mempertimbangkan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan. Penyebaran abu vulkanik di udara dan sisi darat berdampak langsung terhadap visibilitas atau jarak pandang pilot, sistem navigasi pesawat, serta berpotensi membahayakan mesin pesawat.

    Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya telah menginformasikan seluruh pelanggan soal pembatalan penerbangan. Pihaknya menawarkan pelanggan untuk melakukan pengembalian dana tiket ataupun perubahan jadwal.

    “Wings Air telah menginformasikan kepada seluruh pelanggan yang terdampak mengenai pembatalan sementara ini. Bagi pelanggan yang telah memiliki tiket, Wings Air menyediakan pilihan pengembalian dana/refund, atau perubahan jadwal/reschedule sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Danang dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (18/6/2025).

    Wings Air terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan berkoordinasi secara intensif dengan AirNav Indonesia, pengelola bandar udara, dan otoritas penerbangan sipil lainnya.

    “Penerbangan akan kembali dioperasionalkan setelah dipastikan bahwa ruang udara (airways) dan bandar udara tujuan dinyatakan aman untuk aktivitas penerbangan,” lanjut Danang.

    Penerbangan Wings Air yang dibatalkan per Rabu, 18 Juni 2025:

    IW1828 Maumere (MOF) – Kupang (KOE)
    IW1829 Kupang (KOE) – Maumere (MOF)
    IW1961 Labuan Bajo (LBJ) – Maumere (MOF)
    IW1960 Maumere (MOF) – Labuan Bajo (LBJ)
    IW1927 Kupang (KOE) – Bajawa (BJW)
    IW1927 Bajawa (BJW) – Labuan Bajo (LBJ)
    IW1926 Labuan Bajo (LBJ) – Bajawa (BJW)
    IW1926 Bajawa (BJW) – Kupang (KOE)
    IW1831 Kupang (KOE) – Ende (ENE)
    IW1831 Ende (ENE) – Labuan Bajo (LBJ)
    IW1830 Labuan Bajo (LBJ) – Ende (ENE)
    IW1830 Ende (ENE) – Kupang (KOE)
    IW1991 Kupang (KOE) – Ruteng (RTG)
    IW1957 Kupang (KOE) – Ende (ENE)
    IW1956 Ende (ENE) – Kupang (KOE)
    IW1923 Kupang (KOE) – Waingapu (WGP)
    IW1990 Ruteng (RTG) – Kupang (KOE)
    IW1929 Kupang (KOE) – Larantuka (LKA)
    IW1928 Larantuka (LKA) – Kupang (KOE)
    IW1878 Lombok (LOP) – Bima (BMU)
    IW1879 Bima (BMU) – Lombok (LOP)
    IW1832 Denpasar (DPS) – Tambolaka (TMC)
    IW1833 Tambolaka (TMC) – Denpasar (DPS)
    IW1834 Denpasar (DPS) – Tambolaka (TMC)
    IW1835 Tambolaka (TMC) – Denpasar (DPS)

    (kil/kil)

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Bank Iran Lumpuh! Nasabah Tak Bisa Akses Rekening

    Bank Iran Lumpuh! Nasabah Tak Bisa Akses Rekening

    Jakarta –

    Sebuah kelompok peretas anti-pemerintah Iran yang diduga terkait dengan Israel mengklaim telah merusak data di Bank Sepah, salah satu bank milik Iran. Kelompok ini bernama Gonjeshke Darande atau Predatory Sparrow.

    Dikutip dari Reuters, Rabu (18/6/2025), mereka mengatakan menyerang Bank Sepah karena bank tersebut dianggap ikut membiayai kegiatan militer Iran. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

    Pekan lalu, Israel meluncurkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer dan nuklir di Iran, dan sejak itu kedua negara saling menembakkan rudal.

    Meski klaim serangan belum bisa dipastikan oleh Reuters, namun situs resmi Bank Sepah tidak bisa diakses sejak kemarin. Sementara anak perusahaannya di London juga belum memberi tanggapan.

    Menurut laporan media Israel, para nasabah mengalami kesulitan mengakses rekening mereka. Kelompok peretas tersebut belum menjawab pesan yang dikirim lewat media sosial.

    Menurut mantan pejabat tinggi keamanan siber AS, Rob Joyce, gangguan terhadap dana bank ini atau runtuhnya kepercayaan pada sistem perbankan Iran bisa berdampak besar bagi negara itu.

    Gonjeshke Darande sebelumnya pernah mengaku bertanggung jawab atas serangan siber terhadap pabrik baja Iran pada tahun 2022, yang menyebabkan kebakaran besar. Serangan semacam ini tergolong sangat canggih, dan menurut para ahli, biasanya hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan peretas biasa.

    Mereka juga dikaitkan dengan serangan siber besar pada 2021 yang membuat pom bensin di seluruh Iran lumpuh.

    Israel sendiri tidak pernah secara resmi mengakui bahwa mereka berada di balik kelompok ini, meski media Israel sering menyebut Gonjeshke Darande sebagai kelompok yang berkaitan dengan Israel.

    (fdl/fdl)

  • PLTS Atap 303 kWp Beroperasi di Cilegon, Pangkas Emisi Karbon 300 Ton

    PLTS Atap 303 kWp Beroperasi di Cilegon, Pangkas Emisi Karbon 300 Ton

    Jakarta –

    PT Timah Tbk melalui anak usahanya, PT Timah Industri meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop berkapasitas 303,1 kilo Watt peak (kWp) di kawasan industri Cilegon, Selasa (17/6). Hal ini dilakukan sebagai komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi dan transformasi energi nasional.

    Proyek energi bersih ini merupakan kolaborasi PT Timah Industri, PT Bukit Energi Investama yang merupakan anak usaha PT Bukit Asam Tbk sebagai investor, serta PT Krakatau Chandra Energi. Pada PLTS ini terdapat 522 unit Panel surya dengan jenis/merek Jinko Solar dengan daya 585 Watt-peak (Wp).

    Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Suhendra Ratuprawiranegara mengatakan PLTS ini diproyeksikan mampu menghasilkan energi sekitar 400 megawatt-jam (MWh) per tahun dan dapat menurunkan emisi karbon hingga 300 ton CO₂ per tahun. Sistem dari PLTS tersebut akan terhubung ke jaringan TM 20 KVA PT Krakatau Chandra Energi melalui trafo step down.

    “Pembangunan PLTS juga menjadi peluang bisnis yang cukup potensial di masa depan hal ini sejalan dengan RUPTL pemerintah. Kami juga sedang mendorong anak Usaha PT Timah yang lainnya untuk mulai mengembangkan produk dengan menggunakan energi bersih dari PLTS dengan skema kolaborasi seperti saat ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Energi Investama Biverli Binanga menyampaikan bahwa proyek ini merupakan sinergi dan komitmen MIND ID Group dalam mewujudkan tranformasi energi yang harapannya PLTS ini dapat mendukung ketahanan energi nasional.

    “Mungkin jika dilihat dari skala kapasitas masih belum terlalu besar, tetapi ini merupakan langkah nyata kita untuk mewujudkan energi bersih demi mendukung ketahanan energi di Indonesia,” ucapnya.

    (ara/ara)