Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bos Ritel Respons Penjarahan di Sumatera Saat Akses Bantuan Terputus

    Bos Ritel Respons Penjarahan di Sumatera Saat Akses Bantuan Terputus

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Solihin merespons penjarahan sejumlah gerai ritel modern di wilayah terdampak bencana di Sumatera beberapa waktu lalu. Diketahui, penjarahan ini disinyalir terjadi karena akses darat jalur bantuan masih terputus.

    Penjarahan gerai ritel modern ini dikabarkan terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng). Solihin mengatakan, penjarahan dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat.

    “Kan itu hanya dilakukan oleh oknum, kan nggak ada niatan,” ungkap Solihin di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

    Meski begitu, Solihin tak menyebut pasti langkah hukum yang akan ditempuh imbas kondisi tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan bantuan dapat mencukupi masyarakat yang terdampak bencana tersebut.

    “Tugas kita saat ini adalah bagaimana secepatnya memberikan bantuan untuk bisa mencukupi saudara-saudara kita yang menerima musibah,” jelasnya.

    Solihin tak menampik ada beberapa anggota APRINDO yang turut terdampak bencana alam di wilayah tersebut. Akan tetapi, ia menolak menyebut angka kerugian yang dialami anggotanya.

    Saat ini, APRINDO juga terus berupa menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak bencana. Bantuan tersebut disalurkan melalui aparat kepolisian lantaran akses jalur utama masih banyak yang terputus.

    “Anggota APRINDO tidak berhenti-berhentinya sampai hari ini, ya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, mengirimkan bantuan ya. Tetapi karena keterbatasan jangkauan, sehingga bantuan itu kita titipkan melalui Polda Sumut. Hari ini kita kirim beberapa kendaraan untuk kita masuk ke dalam, harapan masuk ke titik-titik tertentu, tapi kita melalui orang tertentu. Ya, ingat loh ya, dari Sumut ke tempat lokasi itu perlu waktu 32 jam kita bisa tembus. Kita nggak punya kemampuan,” ungkapnya.

    (ahi/ara)

  • Mentan Pastikan Banjir Aceh-Sumatera Tak Berpengaruh ke Produksi Beras

    Mentan Pastikan Banjir Aceh-Sumatera Tak Berpengaruh ke Produksi Beras

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bencana banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatera tidak mengganggu produksi beras nasional. Sebab, produksi beras di wilayah tersebut mengalami surplus.

    “Nggak (berpengaruh produksi nasional), kenapa? Aceh surplus 870 ribu ton, Sumatera juga surplus, Padang nggak masalah. Stok kita banyak,” ujar Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2025).

    Amran menjelaskan sebanyak 28 ribu hektar (ha) lahan sawah yang terdampak akibat bencana tersebut. Namun, hal itu tidak berdampak dibandingkan dengan luas tambah tanam (LTT) sawah nasional sekitar 11 juta hektar.

    “Sawah kita atau LTT kita 11 juta hektar. Jadi 30.000 bagi 11 juta hektar. Berapa persen itu? 0,0. Jadi, nggak. Nggak ada dampak,” terang Amran.

    Terkait harga beras yang melonjak di Aceh Tengah mencapai Rp 500 ribu per 15 kilogram, Amran akan mengecek langsung ke lapangan. Pihaknya juga akan memberikan pasokan bantuan beras ke sana.

    “Aku telepon Langsung kirim beras pasok ke sana. Tapi menurut saya tidak mungkin sebesar itu. Tapi kami pasok karena ada beras di lokasi,” imbuh Amran.

    Lihat juga Video: Solok Pascabanjir Bandang, Kayu Gelondongan Selimuti Danau Singkarak

    (rea/kil)

  • Pedagang Pakaian Impor Bekas Ngadu ke DPR: Minta Dilegalkan-Rela Dipajaki 10%

    Pedagang Pakaian Impor Bekas Ngadu ke DPR: Minta Dilegalkan-Rela Dipajaki 10%

    Jakarta –

    Pedagang pakaian impor bekas meminta agar penjualan barang tersebut bisa dilegalkan dengan dikenakan pajak oleh pemerintah. Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia mengatakan telah menyiapkan kajian pajak untuk pakaian bekas impor yakni sebesar 7,5-10%.

    Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia, WR Rahasdikin mengatakan penjualan pakaian impor bekas telah dilakukan banyak pedagang sejak era 1980-an. Seiring berjalannya waktu, pihaknya mengaku perdagangan yang dilakukan salah.

    Rahasdikin mengaku tidak tahu menahu sumber atau asal pakaian impor bekas tersebut. Untuk itu, agar perdagangan yang dilakukan legal, pedagang pakaian impor bekas mau dikenakan pajak.

    “Kami juga sudah siapkan kajian pajaknya, pertama bea masuk itu 7,5%, dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) atau bahasa sederhananya dari harga barang, asuransi perjalanan, itu 7,5%, yang kedua PPN itu 11%. Ketiga kita masukan pajak impor pakaian bekas, nah kami usulkan 7,5-10%, keempat Pph 22 impor sebesar 7,5%,” kata dia dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (2/12/2025).

    Pihaknya berharap usulan pengenaan pajak untuk pakaian impor bekas ini dapat disetujui. Jadi, perdagangan pakaian impor bekas dilegalkan.

    “Karena yang ada saat ini ada pajak impor normal sama pajak impor barang mewah. Mudah-mudahan pakaian bekas bisa dimasukkan, impor pakaian bekas ada pajaknya,” terangnya.

    Rahasdikin mengaku telah mempelajari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurutnya, pakaian impor bekas memenuhi persyaratan pakaian atau produk tekstil yang dapat diimpor.

    “HS code kita pelajari bahwa barang kami yang diimpor itu kami dapat di sini tertera HS Code, bahannya apa, jenis apa , mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kami bisa masuk ke poin barang terkena lartas (larangan terbatas) dengan kesanggupan pajak yang kami sampaikan tadi,” ujarnya.

    Rahasdikin mengklaim pajak yang dikenakan kepada pedagang pakaian impor bekas dapat memenuhi target Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membidik peningkatan pajak. Menurutnya dapat setara target pajak Rp 10 triliun dari e-commerce.

    “Statement Pak Purbaya itu membutuhkan masukan ajak, pajak mana yang mau dinaikkan? Kan ini merupakan suatu kesempatan pajak baru nih kategori pajak impor pakaian bekas,” tuturnya.

    Sebenarnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, telah diatur pada pasal 47 ayat 1 bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian, aturan larangan pakaian impor bekas diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dimana impor pakaian bekas yang dicantuman HS 63090.00 sebagai barang yang dilarang diimpor.

    (ada/ara)

  • Orang Miskin di RI Sulit Naik Kelas Meski Sudah Kerja Keras, Ini Buktinya

    Orang Miskin di RI Sulit Naik Kelas Meski Sudah Kerja Keras, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang membelit banyak masyarakat di Indonesia, memunculkan anggapan yang kaya makin kaya dan yang miskin malah makin miskin.

    Namun kenapa orang miskin susah jadi orang kaya? Apakah kerja keras saja tidak cukup?

    Direktur Eksekutif, CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan sulitnya orang miskin untuk naik kelas di Indonesia dapat terlihat dari social mobility index (indeks mobilitas sosial) masyarakat.

    Untuk diketahui, social mobility index adalah ukuran yang menilai sejauh mana seseorang atau suatu kelompok dapat mengubah status sosialnya, seperti pendapatan, pekerjaan, atau pendidikan, dibandingkan dengan orang tuanya.

    Dalam hal ini, menurutnya tingkat perbaikan status masyarakat miskin di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Menunjukkan bagaimana peluang orang miskin di Tanah Air masih lebih kecil jika dibandingkan negara lain.

    “Data menunjukkan bahwa mobilitas sosial di Indonesia rendah, Social Mobility Index menempatkan Indonesia di urutan ke-67 lebih rendah dibanding Vietnam, Thailand, Filipina. Artinya kerja keras tidak menjamin status sosial akan naik,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (2/12/2025).

    Bahkan menurutnya, saat ini memiliki pekerjaan saja tak cukup untuk membuat orang miskin kemudian bisa langsung naik kelas menjadi setidaknya kelas menengah atau menengah ke bawah.

    Sebab mayoritas pekerjaan yang digeluti orang miskin bersifat informal yang tidak bisa memberikan kesejahteraan cukup untuk kemudian mereka bisa naik kelas. Atau kalau tidak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebatas cukup untuk keperluan hidup sehari-hari.

    Dengan kondisi seperti ini, tak heran jika Bhima kemudian beranggapan bahwa ungkapan rajin pangkal kaya benar adanya. Karena si miskin akan tetap miskin, dan si kaya akan tetap kaya.

    “Orang miskin, mendapat pekerjaan, tidak langsung bisa jadi kelas menengah. Cuma mitos rajin kerja pangkal kaya. Ada masalah struktural yang buat orang miskin melahirkan kemiskinan baru,” tegas Bhima.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad yang menilai orang miskin di Indonesia sulit untuk naik kelas. Menurutnya terdapat hambatan struktural yang membuat orang miskin akan tetap miskin, misalkan saja terkait tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat kelas bawah.

    “Ada lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan rendah akan menyebabkan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang rendah serta pendapatan rendah akan mengeluarkan biaya pendidikan rendah,” ucap Tauhid.

    Sementara itu, si kaya akan semakin kaya karena mereka dari awal memiliki sumber daya cukup untuk menempuh pendidikan yang baik, membuat mereka bisa mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi juga.

    Menciptakan kesenjangan sosial antara si miskin dengan si kaya yang dapat dengan mudah terlihat dari dua indikator, yakni jumlah tabungan atau simpanan dana di bank dan gini rasio.

    Terkait jumlah tabungan atau simpanan, menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan tabungan masyarakat atau individu yang kurang dari Rp 100 juta mengalami perlambatan. Sementara yang memiliki tabungan di atas Rp 5 miliar justru cenderung mengalami laju peningkatan signifikan.

    Kemudian terkait data yang menjadi indikator ketimpangan pendapatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa gini rasio nasional berada di angka 0,375. Dalam hal ini terdapat tujuh provinsi dengan angka gini rasio lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan angka tertinggi adalah Jakarta dengan nilai 0,441.

    Gini rasio berada di antara 0-1. Jika mendekati 0, artinya setiap orang atau kelompok menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Jika mendekati 1, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja dan lainnya tidak sama sekali.

    “Artinya kesenjangan pendapatan kita itu masih relatif tinggi. Saya kira faktanya itu, dua indikator kesenjangan. Saya kira dua itu sih yang paling kuat ya data menunjukkan ketimpangan antar pendapatan,” jelasnya.

    (igo/eds)

  • Rosan Lapor DPR Bakal Kejar Investasi Rp 13 Ribu T buat Genjot Ekonomi 8%

    Rosan Lapor DPR Bakal Kejar Investasi Rp 13 Ribu T buat Genjot Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menargetkan bisa menghimpun investasi Rp 13.032 triliun untuk periode 2025-2029. Target tersebut diberikan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas (Bappenas) demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, target yang diberikan naik tinggi dari capaian periode sebelumnya. Pasalnya dalam periode 2014 sampai 2024 saja nilai investasi yang berhasil didatangkan sebesar Rp 9.100 triliun.

    “Total investasi yang diharapkan dalam lima tahun depan adalah Rp 13.032 triliun atau kalau dalam US dollar itu US$ 869 miliar pada tahun 2025 sampai 2029,” ujar Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Tak sekadar angka, Rosan menyebut ingin mendatangkan investasi berkualitas bagi Indonesia. Investasi yang masuk diharapkan dapat meningkatkan skill pekerja Indonesia dan memberikan alih teknologi bagi Indonesia.

    Adapun periode Januari sampai September 2025, total realisasi investasi tembus Rp 1.434,3 triliun atau 75,3% dari target investasi tahun 2025 yang sebesar Rp 1.905 triliun. Investasi tersebut berhasil membuka hampir 2 juta lapangan kerja.

    “Ini penanaman modal dalam negerinya kurang lebih 55,1% yang di mana itu mencapai Rp 789,7 triliun, sementara penanaman modal aslinya sebesar Rp 644,6 triliun atau 44,9% itu kalau dari segi dalam negeri dan investasi luar negeri,” sebut Rosan.

    Investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp 741,8 triliun atau 51,7%, sementara investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 692,5 triliun atau 48,3%. Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi utama pengusaha.

    “5 besar lokasi investasi yang mencapai hampir setengah total realisasi investasi masih berada di nomor 1 Jawa Barat, kemudian Jakarta, nomor tiga di Jawa Timur, Sulawesi Tengah nomor empat, ini lebih banyak di mineral dan hilirisasi, dan kelima Banten,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Prabowo Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 8 %, Ini Alasannya…

    (kil/kil)

  • GOTO Digugat Mantan Karyawan Rp 43,2 M, Ini Penyebabnya

    GOTO Digugat Mantan Karyawan Rp 43,2 M, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) membenarkan perkara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang digugat mantan karyawan, Bruce McRae Haldane, senilai Rp 43,2 miliar. GOTO menyebut, perkara tersebut merupakan perselisihan hubungan industrial.

    Direktur GOTO, R.A Koesoemohadiani, menjelaskan perselisihan tersebut tidak berdampak pada kondisi keuangan, kelangsungan usaha, maupun kegiatan operasional. GOTO sendiri menyebut akan mengikuti proses persidangan tersebut.

    “Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa benar saat ini Perseroan sedang menangani perkara tersebut dan perkara yang dimaksud merupakan perselisihan hubungan industrial antara Perseroan dengan salah satu mantan karyawan,” ungkap Koesoemohadiani dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/12/2025).

    Perselisihan ini terjadi akibat perbedaan interpretasi atas ketentuan tertentu yang berlaku pada saat yang bersangkutan mengakhiri hubungan kerja. Koesoemohadiani menegaskan, perselisihan ini bersifat individual.

    “Tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi Perseroan secara keseluruhan,” jelasnya.

    Koesoemohadiani menambahkan, GOTO tengah menyiapkan diri untuk dapat menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain itu, perseroan juga akan menunjuk konsultan hukum yang memiliki pengalaman di bidang perselisihan ketenagakerjaan.

    “Perseroan meyakini bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan senantiasa mengutamakan pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: GoTo, Rumah Talenta Digital yang Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Negeri

    (ahi/ara)

  • Banjir dan Longsor di Aceh-Sumbar Akibat Deforestasi Diprediksi Rugikan Rp 68 T

    Banjir dan Longsor di Aceh-Sumbar Akibat Deforestasi Diprediksi Rugikan Rp 68 T

    Jakarta –

    Bencana alam berupa longsor dan banjir bandang melanda tiga provinsi Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan video beredar, tampak gelondongan kayu ikut terseret banjir bandang yang disinyalir akibat maraknya illegal logging di wilayah tersebut.

    Berdasarkan data Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Indonesia mengalami penurunan persentase tutupan hutan dalam dua dekade terakhir, dari 54% pada 2000 menjadi 48% pada 2022. Data ini menunjukkan masifnya kejahatan kehutanan yang membuat negara rugi triliunan per tahun.

    Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan penurunan tutupan hutan berjalan seiring peningkatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang diduga terjadi di Sumatera. Ia menilai dorongan pemerintah untuk memperluas lahan produktif kelapa sawit demi program biodiesel telah memberi ruang bagi perusahaan membuka lahan melalui penebangan pohon.

    “Kita menduga hal serupa terjadi di Sumatera. Hal ini tidak terlepas dari ‘support’ pemerintah yang mendorong peningkatan lahan produktif kelapa sawit untuk program biodiesel. Ke depan bahkan bukan hanya untuk sawit, tapi untuk tanaman lainnya yang bisa menghasilkan biodiesel. Akibatnya, banyak perusahaan yang membuka lahan sawit dengan menebang pohon,” jelasnya saat dihubungi detikcom, Senin (1/12/2025).

    Selain perluasan perkebunan sawit, risiko bencana ekologis juga terjadi akibat aktivitas tambang. Setidaknya terdapat empat risiko kerugian akibat tambang di Sumatera, yakni akses terhadap air minum bersih di desa dengan tambang sebagai sektor utama lebih sulit dibanding desa lain, potensi pencemaran tanah di desa tambang lebih tinggi, potensi pencemaran udara, potensi bencana banjir, dan kebakaran lahan di desa tambang lebih tinggi.

    Rugi Rp 2 Triliun Setiap Provinsi Terdampak

    Huda menjelaskan, masyarakat Sumatera menelan kerugian yang besar imbas banjir bandang yang menerpa wilayahnya. Untuk kerugian rumah masing-masing mencapai Rp 30 juta per unit. Sementara untuk jembatan yang runtuh, biaya pembangunan kembali mencapai Rp 1 miliar.

    Berdasarkan data CELIOS, kerugian lahan sawah juga mencapai Rp 6.500 per kg dengan asumsi per hektare lahan menghasilkan 7 ton. Kemudian untuk perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp 100 juta. Huda merinci, Provinsi Aceh diproyeksi rugi Rp 2,2 triliun, Sumatera Utara Rp 2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp 2,01 triliun.

    Selain itu, Huda juga menyebut setiap penambahan satu hektare lahan sawit dalam hutan dapat menurunkan produksi sektor kehutanan hingga 2%. “Bencana ekologis dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan. Sementara sumbangan dari tambang dan sawit bagi provinsi Aceh misalnya, tak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan,” ungkap Huda.

    Akumulasi Rugi Imbas Bencana Rp 68 Triliun

    Huda menjelaskan, bencana ekologis di Sumatera ditaksir mencapai Rp 68,67 triliun di periode November 2025. Angka tersebut mencakup kerugian akibat bencana ekologis yang muncul akibat degradasi hutan, kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, dan hilangnya produksi lahan pertanian.

    “Bencana ekologis di Sumatera periode November 2025 diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi Rp 68,67 triliun,” ungkapnya.

    Huda menambahkan, CELIOS mendesak moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit segera dilakukan. Menurutnya, sudah waktunya pemerintah beralih ke ekonomi berkelanjutan untuk menghindari bencana ekologis di kemudian hari.

    “Sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan, ekonomi restoratif. Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis akan berulang dengan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Bos Garuda Ungkap Rencana Pangkas Gaji Direksi 10%

    Bos Garuda Ungkap Rencana Pangkas Gaji Direksi 10%

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ungkap rencana memangkas gaji direksi sebesar 10%. Langkah ini dilakuakn seiring dengan upaya efisiensi dalam rangka penyehatan kondisi perusahaan.

    Direktur Utama GIAA Glenny H Kairupan mengatakan, rencana pemotongan gaji ini telah ia tawarkan kepada jajaran direksi pada rapat terkahir Garuda Indonesia.

    “Saya tawarkan kepada para direksi, ‘bagaimana kalau direksi Garuda secara sukarela, karena pemimpin itu seorang-seorang pemimpin harus pribadi yang berani berkorban. Kalau gaji kita potong 10% apakah setuju?’,” kata Glenny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Pertanyaan tersebut ternyata mendapat respons positif dari dari jajaran direksi. Glenny mengatakan, para direksi setuju dengan efisiensi gaji sebesar 10% tersebut.

    “Ternyata semuanya setuju, Pak. Ini memperlihatkan bagaimana kita memperbaiki organisasi ini, tetapi diri kita pun harus berani berkorban untuk memperbaiki organisasi ini,” ujar Glenny.

    Selain itu, Garuda Indonesia juga melakukan efisiensi dengan memangkas pegawai yang ditempatkan di Jepang, dari awalnya 2-3 orang menjadi hanya 1 orang. Hal tersebut dilakukan buntut adanya laporan mengenai Gelkeluhan tiket yang diubah secara mendadak.

    “Saya minta kepada Human Capital, ganti perwakilan yang ada di Jepang. Langsung dibuat, hari itu juga ditarik balik. Efisiensi dilakukan juga, penempatan kita punya perwakilan 2-3 orang, itu kita cabut, hanya 1 orang. Biarkan lokal staff yang lebih banyak. Karena kita harus membiayai mereka punya allowance, termasuk sewa rumah dan sebagainya,” jelas Glenny.

    Glenny menambahkan, pihaknya juga berupaya untuk mengubah budaya kerja dengan membuat catatan yang harus diikuti dan diucapkan para pekerja dalam rangka membangun karakter.

    “Upaya-upaya pengamatan ini kita lakukan terus. Dan mudah-mudahan dalam 100 hari pertama, kita bisa ada warna lain di Garuda ini,” kata Glenny.

    Sementara itu, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, mengatakan pihaknya terus melakukan penyehatan perusahaan dengan mengurangi biaya operasional.

    “Salah satunya itu memang di saat-saat sekarang ini cashflow manajemen itu sangat diperlukan. Karena kita di kondisi yang kritis secara operasional, diakibatkan karena armada kami yang tidak bisa bullish serviceable, yang menekan revenue kami,” ujar Thomas.

    Salah satu langkah penghematan yang dilakukan ialah melalui konsumsi bahan bakar avtur. Thomas mengklaim, Garuda Indonesia sudah menghemat hingga 21 juta liter avtur.

    “Jadi penggunaan avtur, kami juga kita lakukan efisiensi, yaitu pada waktu kita (pesawat) taxi kita pakai menggunakan satu engine supaya menghemat avtur dan itu sudah bisa menghasilkan sekitar 21 juta liter (penghematan),” katanya.

    (shc/hns)

  • Tumbuh 6% Mah Gampang, 7-8% Baru Ada Effort!

    Tumbuh 6% Mah Gampang, 7-8% Baru Ada Effort!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis dapat mendongkrak ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi. Bendahara Negara mengakui untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 7-8% memang butuh usaha ekstra, namun untuk menyentuh level 6,5% tidak terlalu sulit.

    “Ke depan gimana? Kenapa saya berani bilang, ah kalau tumbuh 6% mah gampang, ya 6,5% nggak susah -susah amat. 7%, 8% baru butuh ekstra effort,” ujarnya dalam Rapimnas Kadin di Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Purbaya akan menggunakan mesin pengusaha dan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan pengamatannya dari kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Purbaya menjelaskan, zaman SBY ekonomi berhasil tumbuh rata-rata di angka 6%, lebih tinggi dari era Jokowi yang rata-ratanya 5%. Padahal pembangunan infrastruktur SBY tidak semasif pembangunan di era Jokowi.

    Namun, SBY berhasil menghidupkan sektor swasta hingga turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia banyak berperan dalam pembangunan di era SBY.

    “Waktu zaman Pak SBY ekonomi tumbuh 6% rata-rata, Pak Jokowi 5%. salahnya di mana? Pada zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar besaran. Kenapa bisa 6%, karena dia biarkan riil sektor tumbuh, privat sector tumbuh, peran Kadin pada saat itu pasti besar. Mungkin sebagian besar untung banyak pada saat itu,” beber Purbaya.

    Sebaliknya, Jokowi disebut tidak banyak melibatkan sektor swasta dan lebih banyak menggunakan instrumen pemerintah. Akibatnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5%.

    “Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sector pemerintahnya diam, zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan, private sector-nya relatif diam. Yang privat hasilnya 6%, government 5%. Jadi kalau sekarang saya hidupkan 2 mesin ekonomi, government dan private sector, 6,5% nggak susah-susah amat,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • 30 Ribu Dapur MBG Dibangun, Bos BGN Tutup Permanen Pendaftaran Mitra

    30 Ribu Dapur MBG Dibangun, Bos BGN Tutup Permanen Pendaftaran Mitra

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen pendaftaran calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul target pembangunan 30.000 SPPG telah tercapai. Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Dadan mengatakan saat ini sebanyak 16.503 unit SPPG beroperasional di seluruh Indonesia. Lalu, sebanyak 14.740 SPPG sedang dalam proses persiapan.

    “Jadi sudah 16.503, masih ada 14.740 SPPG calon mitra yang ada dalam proses persiapan. Sehingga kami putuskan portal mitra ditutup, ditutup permanent. Jadi tidak ada lagi. Karena kami sedang membangun, yang persiapan itu akan menjadi mitra kami,” ujar Dadan dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    “Jadi total sudah ada sekitar 30.000 mitra, baik yang sudah operasional maupun dalam proses persiapan. Dan oleh sebab itu portalnya kami tutup permanen,” tambah Dadan.

    Pada akhir Desember, Dadan menargetkan sekitar 20.000 SPPG beroperasi di daerah aglomerasi dan 4.700 SPPG di daerah terpencil. Hal ini berarti ada penambahan sekitar 3.500 SPPG yang operasional dalam sebulan.

    “Total akan ada 24.700 dan kemungkinan besar akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta. Jadi ini merupakan kegiatan yang cepat,” tambah Dadan.

    Dadan menilai penerima manfaat program MBG di Indonesia terbilang cepat. Ia pun membandingkan dengan Brazil yang membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima.

    “Brazil itu 40 juta butuh 11 tahun, kita cukup 11 bulan saja. Dan dengan 47 juta yang sudah kami berikan manfaat. Itu artinya seluruh penduduk Malaysia dan seluruh penduduk Singapura, terutama seluruh penduduk Brunei Darussalam yang kami beri makan,” imbuh Dadan.

    (rea/kil)